BANGUN DESA MANDIRI

SEBANYAK 110 Kepala Desa, 9 Camat se-Kubu Raya duduk satu meja dalam acara yang digagas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kubu Raya. Mereka dikumpulkan untuk dibina dan ditingkatan kapasitas juga kualitasnya supaya proses pembangunan menuju desa mandiri terwujud. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan membuka acara Rapat Kerja Kepala Desa yang berlangsung dari tanggal 14-15 Desember 2011 di Hotel Randayan ini. Bupati Muda meminta dalam Rapat Kerja ini dapat mempertajam perencanaan dan proses kerja, fokus juga tepat sasaran dan bersinergi dengan program-program pemerintah kabupaten.

"Dengan partisipasi aktif aparatur desa dan warga akan mendorong dan mempercepat pembangunan sekaligus menjalin kerjasama yang baik. Itulah tujuan agar program pemerintah ini lebih tepat sasaran," katanya. Ia mengatakan jika masyarakat lebih banyak diberikan kesempatan berpartisipasi di kegiatan pembangunan, maka akan mencapai sasaran efektifitas.

Makanya para kepala desa harus banyak melakukan percepatan-percepatan di segala bidang untuk bersinergi dengan program percepatan pembangunan pemerintah. “Caranya pahami tugas dan tanggung jawab masing-masing juga tetap fokus diu program pembangunan. Dan teruslah komit dan tidak kehilangan arah juga program kerja yang jelas. Saya pikir hal itu penting untuk diterapkan," ujarnya.

Bukan hanya itu saja, lanjutnya, sebagai aparatur pemerintah terdepan di masyarakat, kades berpeluang menciptakan masyarakat cukup pangan, gizi, hunian layak. Selain itu kades juga mampu untuk mengurangi pengangguran di daerahnya melalui perencanaan matang pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. “Dalam memimpin desa, saya berharap para kepala desa juga memiliki nilai tambah menuju perubahan ke arah yang baik di desa masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu itu Kepala BPMPD, Fauzi Kasim menerangkan raker kades yang setiap tahun dilaksanakan memang diarahkan sebagai peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa. "Salah satunya kita siapkan materi tentang ADD. Disitu terangkum perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan ADD yang baik. Dengan begitu aparatur desa tidak lagi, ada kesan tersangkut berbagai persoalan hukum.

Sebab, pertanggungjawaban penggunaan ADD dapat direncanakan secara proporsional peruntukannya," ujarnya.Dalam acara tersebut disamping Raker Kades se Kubu Raya, selama dua hari kedepan para kepala desa juga mendapatkan materi-materi penting. Ini untuk menunjang berjalannya pemerintahan desa mulai penyusunan peraturan desa, mekanisme berbagai perizinan dan materi lainnya.
(***)

http://www.pontianakpost.com

KAPAN PELAKSANAAN PROYEK PLTU SUKABANGUN DALAM MULAI DILAKSANAKAN..?

KETAPANG – Tidak hanya rampung membicarakan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU di Sukabangun, Kabupaten Ketapang, namun saat ini pemerintah daerah Ketapang melalui kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) terhadap area disekitar pembangunan PLTU tersebut.

“Selain Amdal sesuai dengan Permen Ligkungan Hidup No 11 tahun 2006 , dalam dokumen lingungan hidup juga terdapat istilah UKL-UPL yang berfungsi menganalisa dampak lingkungan akibat adanya pembangunan suatu proyek disekitar pemukiman masyarakat,”kata Yuan Agian, staf seksi dampak lingungan, Kantor lingkungan hidup Kabupaten Ketapang, seraya menjabarakan proyek yang dimaksud bisa berupa PLTU dan PLTD dan sejenisnya.

Untuk Proyek pembangunan di atas 1000 Megawatt, kata dia, biasanya memerlukan dokumen amdal, sedangkan untuk proyek di bawah 1000 megawatt menggunakan dokumen UKL UPL. Sebagaimana diketahui di Desa Sukabangun Dalam, akan dibangun PLTU Ketapang berdaya 2 x 10 Megawatt. “Setelah bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait lainnya di Pemda ketapang, UKL UPL di aera pembanguan PLTU di sukabangun itu tidak bermasalah,”katanya.

Kemudian mengatakan dalam penentuan kelayakan UKL UPL pembangunan suatu proyek seperti PLTU, PLTD dan sejenisnya, telah diatur sesuai mekanisme dan standarisasi yang telah di tetapkan pemerintah.

Sementara itu saat di konifrmasi, Sekda Kabupaten Ketapang, Andi Djamiruddin Mengatakan semua masalah urusan persayaratan semua sudah beres, “Beberapa waktu lalu itu, hanya terkendala harga pembebasan lahan dengan warga pemilik lahan, namun setelah berkoordinasi dan melakukan pendekatan akhirnya harga untuk pembebsan lahan mencapai kata sepakat,” imbuhnya.

Jadi kapan pelaksanaa proyek PLTU Sukabangun dalam mulai dilaksanakan? Kata Andi, untuk realisasi pengerjaan proyek PLTU kemungkinan akan dilakukan pada Desember 2011. “Untuk dana anggaran pembangunan PLTU itu murni dari APBN, kita dari pihak Pemda hanya memfasilitasi dan melakukan pengawasan jalan pembangunan PLTU tersebut,” terangnya. (###)

http://www.pontianakpost.com

PATROLI TERKORDINASI DIHARAPKAN DAPAT MENCEGAH, SEKALIGUS MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETAHANAN KAWASAN PERBATASAN

SINTANG--Danrem 121/ABW Kolonel Inf. Toto Rinanto sebagai Dankolakops Satgas Pam Perbatasan RI-Malaysia, pada Senin (12/12) memimpin upacara pemberangkatan Patroli Terkordinasi Satgas Pam Perbatasan RI-Malaysia yang terdiri personil Yonif 643/WNS dan Yonkav 4 KAD I DIV. Upacara berlangsung di Pos Kumba Semunying yang dihadiri oleh Panglima 3 Brigade TDM, Brigjen Hasagaya Bin Abdullah, didampingi oleh Danyonkav 4 KAD Liutenant Col. Zahari dan beberapa perwira lainnya. Sedangkan dari pihak TNI-AD hadir Danyonif 643/WNS, Letkol Inf. Parjiyo, Kasiop Rem 121/ABW, Letkol Kav Janto I. Tehupuring, ILO TNI, Letkol Arh. Fahmy, Kapenrem 121/ABW Mayor Kav. Eddy.

Kegiatan Patroli Terkordinasi ini merupakan hasil dari salah satu pointers pelaksanaan Unit Commander Meeting antara TNI-AD dan TDM pada November lalu. Pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan yang telah dilaksanakan saat ini, merupakan operasi yang telah terintegrasi antara TNI-AD dan TDM yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan kegiatan bersama.

Tujuannya, untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dan menghindarkan terjadinya salah faham ataupun mencegah terjadinya provokasi, yang merugikan antara kedua institusi pelaksana operasi pengaman perbatasan. Bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan antara pasukan dari kedua negara yang tengah melaksanakan operasi perbatasan, telah diwujudkan dalam bentuk kegiatan Patroli Koordinasi, olahraga bersama, kegiatan ibadah, program anak asuh dan kunjungan kerja dari Indonesia yang diwakili Kolakops Korem 121/ABW, dan dari Malaysia diwakili 3 Brigade 1 Div TDM.

"Kegiatan patroli koordinasi yang dilaksanakan secara bersama antara Satgas Pengamanan Perbatasan TNI, Yonif 643/WNS dengan Pasukan Pengamanan Perbatasan Malaysia Yonkav 4 KAD ini, selain sebagai simbol kebersamaan, juga merupakan bentuk aplikasi eratnya persahabatan antara kedua angkatan bersenjata, yaitu TNI-AD dan TDM di dalam saling menjaga kedaulatan negaranya yang berbatasan darat," ungkap Danrem.

Selain itu, lanjut Toto, kegiatan ini juga berdampak positif untuk mengontrol aktivitas berbagai kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal mining, trafficking, pelintas batas dan kriminalitas seperti penyelundupan narkoba, yang kerap memanfaatkan celah yang ada diwilayah perbatasan kedua negara serta berbagai dampak lainnya yang timbul di perbatasan.

"Dengan dilaksanakannya patroli terkordinasi ini diharapkan dapat mencegah kerawanan seperti diatas, sekaligus menciptakan keamanan dan ketahanan kawasan perbatasan yang kita harapkan," ucap dia.

Bagi Indonesia dan Malaysia, kata Danrem, proses menentukan garis batas kedua negara telah lama dilakukan, serta telah menghasilkan beberapa kesepakatan atau perjanjian yang signifikan diantara kedua negara serumpun dan bersahabat tersebut. Selain batas alam seperti gunung, hutan dan aliran sungai yang secara alamiah membatasi, juga diperlukan batas buatan seperti patok dan didirikannya Pos Pamtas di sepanjang garis perbatasan kedua negara.

"Oleh karena itu, saya tekankan kepada setiap prajurit Yonif 643/WNS yang bertugas di perbatasan, agar senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan prajurit TDM. Laksanakan tugas dengan dasar kehormatan, saya yakin apabila kalian dapat memenuhi semua itu, maka tujuan kegiatan patroli terkoordinasi ini senantiasa dapat dicapai sebagaimana mestinya," pungkas Danrem.

Patroli akan berlangsung selama 1 Minggu dengan menempuh jarak sejauh 25 km. Personil patroli gabungan berjumlah 54 personil terdiri dari TNI-AD 27 personil, dan TDM 27 personil. Pasukan bergerak mulai dari Pos Kumba Semunying (Bengkayang) dan berakhir di Pos Serikin (Malaysia) dengan melintasi 523 Patok perbatasan yang akan dilakukan pengecekan menggunakan GPS oleh kedua unsur pasukan.(#-#)

http://www.pontianakpost.com

KOPASSUS DIANTARA MASYARAKAT KALBAR

PUTUSSIBAU—Warga di lima kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu berbondong-bondong ke posko pengobatan serta pembagian sembako gratis. Kegiatan tersebut dihelat oleh Komando Pasukan Khusus (kopasus) dengan beberapa pihak terkait di Desa Tingting Seligi, Dusun Sungai Telian, Badau. Mengusung tema pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, baksos itu diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama, demi persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Terutama terhadap penduduk masyarakat yang tergolong minim mendapat pelayanan kesehatan.

Tidak hanya pada kegiatan bakti sosial, sekitar 262 prajurit Kopasus juga akan melaksanakan latihan Tribuana Sakti ke XVII di tiga kabupaten Kalimantan Barat. Seperti halnya di Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu. Kegiatan sosial yang dipimpin langsung Wadanjen Kopasus Brigjen TNI, Doni Munardo ini langsung meresmikan kegiatan berupa penyerahan obat-obatan sebagai simbolis. Dan nantinya akan dilaksanakan hal serupa secara berulang.

Temenggung Kecamatan Badau, Yohanes yang terjun langsung dalam baksos. Dia berharap, kegiatan ini rutin diadakan dan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ditingkatkan. "Tidak hanya pelayanan di bidang kesehatan saja. Kami juga berharap agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kehidupan masyarakat di sini. Begitu juga pada perekonomian, pendidikan, dan cara hidup warga sekitar," ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, sambung Yohanes, berharap masyarakat menjadi sejahtera. Dan lambat laun tingkat sosial kesehatan, pendidikan dan beberapa bidang lainnya tidak minim lagi. Sebaliknya, harus menuju kesejahteraan. Hal senada diutarakan Kepala Desa Ting-ting Seligi, Takiding. Sekitar 32 kepala keluarga masih sulit untuk mengakses komunikasi. Kemudian berdampak pada kesehatan, pendidikan, perekonomian, hingga kehidupan warga sekitar.

Dia mengatakan, pembagian sembako 2000 paket dan pengobatan gratis untuk 3000 orang tersebut sangat membantu sekali. Terutama dalam menjalin dan mempererat tali persaudaraan. "Terimakasih sekali dengan pak tentara yang memperhatikan kami. Baru kali ini ada pihak yang memberikan pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan dapat berlangsung secara bertahap," kata salah satu warga yang sedang memeriksakan kesehatannya di rumah adat Dayak Iban, Imat.

Setelah melakukan pemeriksaan kepada 1300 penduduk. Dokter PMI pusat, Satrio memaparkan, jenis penyakit yang banyak diderita pasien adalah darah tinggi, penyakit kulit, lambung, dan kencing manis. Sedangkan penyakit pilek dan batuk, banyak diderita oleh anak-anak. "Dari informasi yang kami terima, warga perbatasan perbatasan jarang memeriksakan kesehatannya. Banyak faktor yang melatarbelakangi.

Seperti tempat tinggal yang jauh dari puskesmas. Kadang mereka hanya memeriksakan kesehatannya pada bidan setempat," paparnya. Brigjen TNI, Doni Munardo menambahkan, kegiatan ini telah mendapat tawaran dari PMI pusat.

Dimana pihaknya telah berkomitmen untuk menangani pasien lebih lanjut di lima kecamatan perbatasan, Kabupaten Kapuas Hulu. "Jika ada warga yang tergolong kritis atas penyakit yang dideritanya. Kami siap untuk mengirim pasien tersebut ke pusat, agar ditangani lebih lanjut," pungkasnya. (*-*)

http://www.pontianakpost.com

PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH JANGAN BERLARUT-LARUT

SINGKAWANG – Kendati sudah lebih 10 tahun berdiri, Kota Singkawang masih dihadapkan pada permasalahan tapal batas wilayah administrasi dengan Kabupaten Bengkayang. Untuk menyelesaikannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang membentuk Tim Tapal Batas Wilayah. “Tim yang telah dibentuk, hingga saat ini masih terus bekerja dan berkoodinasi dengan Pemprov Kalbar,” kata Dr KRA Hasan Karman Notohadiningrat, Walikota Singkawang, ditemui di DPRD Kota Singkawang, baru-baru ini.

Pembentukan Tim Tapal Batas Wilayah tersebut dilakukan mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi dalam proses penyelesaian batas antarkabupaten atau kota.
Tim ini, kata Hasan, dibentuk untuk memperoleh kejelasan tentang penyelesaian tapal batas dengan Kabupaten Bengkayang. “Pada 1 Desember lalu, tim telah melakukan kerja dan berdiskusi untuk mencari solusi penyelesaiannya,” ungkapnya.
Dia mengatakan, Pemkot Singkawang dan Pemkab Bengkayang bersepakat menggunakan pendekatan dokumen peta yang memiliki kesamaan atau dengan gap (jarak) yang kecil. “Mudah-mudahan kesepakatan ini dapat menjadi acuan dalam proses penyelesaiannya tapal batas lebih lanjut,” harap Hasan.

Permasalahan tapal batas wilayah administrasi antarkabupaten/kota, jelas Hasan, tidak dapat dilakukan hanya secara sepihak. Melainkan harus dengan persetujuan dua wilayah yang berbatasan langsung. “Kemudian untuk penetapannya merupakan kewenangan Pemprov Kalbar,” terangnya. (###)

http://www.equator-news.com

PELAYANAN YANG BAIK DAN CEPAT MERUPAKAN CERMIN DIRI

SINTANG - Bupati Sintang Milton Crosby meminta para camat yang ada di Kabupaten Sintang, untuk menjalankan tugas secara efektif. Sesuai dengan tuntutan pelayanan publik masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing, yang cenderung membutuhkan pelayanan cepat dan lancar.

Hal tersebut dikatakan bupati Milton Crosby ketika membuka rapat kerja bupati Sintang dengan para pejabat pemerintah daerah se-Kabupaten Sintang tahun 2011. Yang dilaksanakan di ruang Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Senin (12/12/2011), dan dihadiri oleh para kepala SKPD, Camat dan Lurah di wilayah ini.

"Para camat di daerah merupakan perpanjangan tangan pelaksanaan otonomi daerah, meskipun camat tidak memiliki daerah otonomi seperti halnya kepala desa. Namun camat juga tetap dituntut untuk bekerja tepat waktu, meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki khususnya keterbatasan personil yang ada," katanya. (###)

http://pontianak.tribunnews.com

SEMUA PIHAK BEKERJASAMA MEMPERTAHANKAN NKRI

KUBU RAYA - Pangdam XII Tanjungpura Mayjen Erwin Hudawi Lubis beserta jajarannya mengunjungi kantor Redaksi Tribun Pontianak di Jalan Sungai Raya Dalam No 24 A Kubu Raya, Saya sebagai Pangdam yang baru ingin berkenalan dengan semua elemen masyarakat di Kalbar, termasuk Tribun Pontianak. Media massa, termasuk Tribun ini kan bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap masalah yang terjadi," kata Pangdam.

Pangdam mengajak semua pihak bekerjasama mempertahankan NKRI dan membangun negara ini sampai ke daerah-daerah. Rombongan diterima Pemimpin Redaksi Tribun, Albert Joko, Wakil Pemimpin Perusahaan Tribun Julia Lorrains dan jajaran staf.

Albert Joko menyebutkan, di Tribun sebagai koran di bawah bendera Kompas Gramedia (KG) NKRI adalah harga mati sehingga saat rekrutmen karyawan, NKRI itu juga sebagai bagian dari penegasan (###)

http://pontianak.tribunnews.com

PROGRAM TRANSMIGRASI UNTUK MEMPERCEPAT KEMANDIRIAN PANGAN DI KUBU RAYA

SUNGAI RAYA— Koordinator, Musa Spd Kubu Raya mengatakan program transmigrasi sesungguhnya membawa dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebab dengan program ini kesempatan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sebagai akses peningkatan kesejahteraan di berbagai lini kehidupan dapat berjalan. “Transmigrasi yang dilaksanakan seyogyanya memperhatikan clean dan clear agar pelaksanaan transmigrasi berjalan sukses,” katanya dalam siaran pers releasenya.
Menurut dia polemik program transmigrasi yang terjadi akhir-akhir ini seharusnya tidak perlu ruwet dan menjadi wacana di media massa. Seharusnya dengan kewenangannya, DPRD Kubu Raya memanggil semua pihak terkait persoalan transmigrasi di Kubu Raya. Tujuannya mensinergikan secara konprehensif program dimaksud.

”Eksekutif dan Legislatif harus duduk satu meja untuk mengclearkan masalah tersebut. Ini supaya program transmigrasi yang akan dilaksanakan tidak sia-sia. Proporsi calon transmigrasi yang akan menempati lokasi baru tersebut adalah 50 persen dari daerah setempat dan 50 persen dari luar daerah yang dituju dengan perimbangannya masing-masing melibatkan warga lokal setempat dan pendatang,” ucapnya.

Supaya polemik ini tidak bergulir terus-menerus, lanjut dia, hendaknya pihak legislatif dan eksekutif lebih bijaksana dan duduk satu meja dalam menyelesaikan persoalan transmigrasi di Kecamatan Batu Ampar. Jangan biarkan masyarakat terus dibingunkan dengan membuat beberapa pernyataan yang terus mencuat di beberapa media massa. “Ini sesungguhnya tidak baik apabila digulirkan terus-menerus. Karena hanya akan memancing emosi masyarakat yang masih kurang memahami betul tentang esensi dari keberadaan program transmigrasi dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat kecil. Makanya sosialisasi tentang transmigrasi di Kubu Raya sangat penting dan harus terus di sosialisasikkan kepada masyarakat,” kata dia.

Ia menambahkan program penempatan warga transmigrasi di desa layak diprioritaskan di Kubu Raya. Namun demikian keterlibatan dari warga setempat tentunya lebih diprioritaskan. Seluruh komponen masyarakat dan stakeholder di desa atau pemerintah Kubu Raya harus terlibat. Sebab masalah transmigrasi adalah salah satu program produktif yang diharapkan mampu untuk menindaklanjuti lahan-lahan kurang terkelola dan terkesan kurang produktif. ”Dengan adanya program transmigrasi ini, tentunya pemerataan pembangunan dapat lebih dipercepat, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Kubu Raya,” ujarnya.

Selain itu juga pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan saat ini sedang menggalakkan program penggalakan pertanian yang diharapkan mampu mendongkrak hasil panen masyarakat di Kubu Raya. Salah satunya ada di desa Kecamatan Batu Ampar. Ini tidak lain guna merealisasikan kemandirian pangan, melalui program transmigrasi sebagai salah satu yang perlu didukung untuk mempercepat kemandirian pangan di Kubu Raya.(*_*)

http://www.pontianakpost.com

BERSAMA MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN DAN KEMAJUAN DAERAH

SANGGAU – Bertahun-tahun sudah warga Dusun Nek Sawak, Meliau merajut mimpi agar wilayah tersebut menjadi sebuah desa. Akhirnya mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Dusun yang cukup ramai itu resmi menjadi sebuah desa yang bernama Melawi Makmur, setelah Wakil Bupati Sanggau Paolus Hadi SIP MSi mengantarkan secara langsung ke masyarakat setempat berkas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Melawi Makmur, Kecamatan Meliau, Senin (5/12) kemarin lalu.
Kedatangan Wakil Bupati Sanggau disambut dengan gegap gempita masyarakat setempat. Wajah-wajah ceria dengan akrab menyapa iring-iringan rombongan wakil bupati memasuki wilayah tersebut.
Wilayah desa itu membawahi tiga dusun, masing-masing Nek Sawak, Suak Mansi, dan Landau. Hingga sekarang, Kabupaten Sanggau telah memiliki 163 desa, 760 dusun, dan 6 kelurahan.
Hadir dalam kesempatan itu, Camat Meliau Drs Untung Wayah, Kepala Desa Pampang Dua Komaruddin, dan beberapa kepala SKPD di Pemkab Sanggau.
“Kita minta agar semangat gotong royong dan kebersamaan tetap terpelihara. Soalnya, mulai sekarang harus dipersiapkan pembentukan pemerintahan desa. Tentunya dengan memulai proses pencalonan dan pemilihan seorang kepala desa. Kemudian berikut perangkat. Nah, untuk itu pilihlah figur yang mampu dan memahami desa serta mau berkorban demi kemajuan desa,” ujar Hadi dalam sambutannya saat sosialisasi desa baru itu.
Dipaparkan, saat ini apa yang telah didambakan masyarakat setempat telah terwujud. Hal itu berkat perjuangan semua pihak. Ke depan jelas akan ada pemerintahan desa. Maka, pelayanan kepada masyarakat tentunya akan lebih optimal.
“Mewujudkan otonomi daerah sangatlah penting. Karena desa merupakan pusat pelayanan terdepan kepada masyarakat. Visi Sanggau Bangkit dan Terdepan tidak pernah terwujud jika masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif. Saya berharap agar seluruh masyarakat bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai pembangunan yang berguna dan berhasil guna demi kemakmuran bersama,” tuturnya panjang lebar.
Kesempatan itu, Wakil Bupati Sanggau menyerahkan bantuan kepada panitia pelaksana kegiatan tersebut.
Kepala Desa Pampang Dua Komarudin mengatakan proses pembentukan desa telah dimulai sejak tahun 2009 lalu. Hal itu terwujud berkat dukungan seluruh masyarakat serta pihak Kecamatan Meliau dan Pemkab.
“Kita berharap, ke depan desa ini bisa mandiri dan maju. Keberhasilan ini cukup panjang perjuangannya,” tukas pria yang terbilang cukup vokal ini.
http://www.equator-news.com/

JANGAN PERCAYA DENGAN UPAH BESAR AWAS KORBAN TRAFFICKING

PONTIANAK - Sembilan asal Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan terpaksa membatalkan perjalanannya menuju Malaysia untuk bekerja secara ilegal, bahkan nyaris menjadi korban trafficking. Begitu juga terhadap pelaku. Dia telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Pontianak Utara untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah melanggar hukum, Selasa (6/12)

Wel (30), melancarkan tipu muslihatnya terhadap sembilan korban dengan mengiming-imingi upah besar di salah satu perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Mereka berangkat melalui jalur udara tanpa dokumen resmi. Kapolsek Pontianak Utara Kompol Saiful Alam menuturkan, mereka berangkat menggunakan pesawat jurusan Kupang-Surabaya, kemudian transit di Yogyakarta, lantas menuju Pontianak. Di Pontianak, mereka ditampung pada salah satu rumah milik Wel, di Jalan Kebangkitan Nasional, Kelurahan Batulayang, Pontianak Utara. “Semuanya tidak mempunyai paspor,” tutur Alam, Rabu (7/12).

Penangkapan bermula saat pihak kepolisian mendapat informasi dari warga. Penelusuran pun terus dilakukan, terutama dalam mengantongi maksud serta identitas yang bersangkutan. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, akhirnya aparat mengamankan sembilan orang yang terdiri atas tiga wanita dan enam pria. Pelaku turut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wel adalah koordinator untuk merekrut para calon TKI ilegal ini. Dia diperintahkan oleh bosnya untuk mencari warga Indonesia bekerja di Malaysia. Kendati demikian, tidak melalui jalur resmi. Seperti halnya yang menyangkut surat imigrasi dan kementerian yang membidang tenaga kerja.

“Saya ingin merantau ke Malaysia. Di sana akan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Untuk masalah dokumen, saya tidak tahu. Hanya mengikuti ajakan Wel yang menjanjikan upah besar sebagai buruh di sana. kemudian dibekali ongkos Rp2,5 juta,” kata salah satu korban Frederika. Dia mengatakan, masih belum paham prosedur untuk bekerja di negara asing. Apalagi sampai digiring ke kantor polisi. “Setelah dijelaskan oleh aparat kepolisian, ternyata Wel telah berniat untuk menjual kami di negara asing,” ucapnya sedih sembari menikmati makanan yang telah dihidangkan

Hal senada diutarakan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak M Fauzi saat bertandang ke Mapolsek Pontianak Utara. Dia sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Ia berharap kepada pihak intensif bekerja sesuai dengan prosedur. Terutama dalam pembuatan paspor, harus merincikan segala identitas. Agar kelak tidak disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggungjawab.“Dari pengalaman yang telah ada. Salah satu faktor utama para TKI ilegal nekat berangkat ke luar negeri karena perekonomian,” terangnya.

Untuk sembilan korban trafficking ini, sambungnya, akan dibina terlebih dahulu. Terutama harus mendapat penyuluhan dari Dinas Sosial. Jika mereka telah mengerti resiko sebagai TKI ilegal, maka akan dipulangkan ke daerah asalnya. Alam menambahkan, kasus ini akan dikoordinasikan bersama beberapa pihak terkait. Para korban akan dipulangkan. Sedangkan untuk pelaku yang berniat menjual korbannya, akan diproses ke ranah hukum. “Sesuai dengan hukum yang berlaku. Tersangka akan dikenakan pasal 103 huruf C Undang Undang 9 tahun 2004 tentang Persyaratan Perlindungan TKI, dengan ancaman pidana lima tahun penjara,” katanya.

http://www.pontianakpost.com/

DUKUNG PROGRAM TRANSMIGRASI SEBAGAI SARANA MEMAJUKAN DAERAH PERBATASAN KALBAR

PONTIANAK - Puluhan warga Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (5/12). Warga menyampaikan penolakan rencana penempatan transmigrasi di Dusun Cabang Ruan. Karena lahan tersebut kini sudah menjadi areal perkebunan dan menjadi sumber mata pencaharian warga. Pengunjuk rasa dalam aspirasinya juga menenteng poster bertuliskan bupati dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Jika tetap meneruskan program transmigrasi. Sebab sama hal dengan merampas tanah milik masyarakat. Jadi secara tegas aspirasi yang disampaikan adalah menolak transmigrasi.

Salah seorang pengunjuk rasa, Fajar mengatakan, dasar penolakan transmigrasi yakni khawatir terbentur dengan usaha masyarakat. Apalagi masyarakat sudah bekerjasama dengan salah satu perusahaan sawit. Pembagian hasil antara masyarakat dan perusahaan yakni 30 : 70.Dia menambahkan, jika tetap dipaksakan transmigrasi masuk maka yang terjadi adalah tumpah tindih lahan. Sementara masyarakat tidak menginginkan itu. Hal ini berdampak munculnya potensi konflik. Karena itu diminta kejelasan pemerintah. “Pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat,” kata Fajar.

Fajar menuturkan, di daerahnya yang telah menjadi areal perkebunan seluas 10 ribu hektar. Kemudian rencana untuk penempatan transmigrasi dibutuhkan areal 2.600 hektar. Sementara jumlah transmigrasi yang akan didatangkan ke Batu Ampar di Dusun Cabang Ruan sebanyak 250 kepala keluarga.“Kami menolak daerah kami jadi lokasi lahan transmigrasi. Karena sebelumnya sudah dipakai untuk perkebunan sawit. Kami takut akan terjadi tumpang tindih lahan. Kami sudah bekerja dengan sistem pembagian bersama perusahaan perkebunan. Harusnya ini menjadi pertimbangan pemerintah,” kata dia.

Beberapa perwakilan pengunjuk rasa diterima langsung Kepala Disnakertrans Kalbar Jakuri Suni. Kedua belah pihak berdialog. Mencari titik temu permasalahan yang disampaikan warga Batu Ampar. Dalam pertemuan tersebut juga turut hadir Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo beserta beberapa anggota DPRD lain. Sementara aksi unjuk rasa kali ini mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian. Mengawal pengunjuk rasa saat berorasi dan ketika dialog sedang berlangsung. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kalimantan Barat, Jakuri Suni meminta pemerintah kabupaten memperhatikan kepentingan masyarakat berkaitan dengan program transmigrasi. Jika ada laporan tumpang tindih dengan lahan warga, harus ditelusuri.

”Sebab program transmigrasi itu clean dan clear. Kita tidak akan menyetujui jika ada permasalahan. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan,” ujar Jakuri di Pontianak, Selasa (6/12).Menurut Jakuri, sedikitnya 50 warga mendatangi kantornya kemarin, untuk menyampaikan aspirasi tentang program transmigrasi di Kubu Raya. Ada dua pendapat tentang transmigrasi di sana. Satu pihak menginginkan program tersebut dan food estate tetap dibangun. Tetapi ada pihak lain yang tidak setuju dengan alasan terjadi tumpang tindih lahan.

”Kami hanya sebagai mediator. Kami mendengarkan keluhan dan aspirasi yang disampaikan. Ini akan menjadi pertimbangan selanjutnya,” ujar Jakuri.Menurutnya, aspirasi ini akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Kubu Raya, karena kebijakan ada pada mereka. ”Diusulkan lagi untuk pertemua di Kubu Raya. Kami meminta pemerintah setempat mengecek kebenaran tumpang tindih ini,” timpalnya. (#_#)

http://www.pontianakpost.com

PEMKAB KAPUAS HULU MERESPON DENGAN CEPAT BENCANA BANJIR YANG TERJADI

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengabil sikap mengeluarkan pernyataan tanggap darurat terkait banjir yang melanda sejumlah wilayah di daerah ini. Hal itu dibenarkan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana, SH, di temui di ruang kerjanya, Selasa (6/12) kemarin.“Baru saja saya melakukan pertemuan dengan para asisten dan dinas terkait. Dari pertemuan di simpulkan bahwa kita layak menyatakan tanggap darurat dari bencana banjir yang terjadi saat ini,” terang Agus.

Ditambahkan Agus, administasi tanggap darurat secepatnya di selesaikan. Setelah itu akan di kirim ke Gubernur Kalimantan Barat untuk di teruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Meski demikian, pihaknya terus melakukan koordinasi lintas instansi guna memonitor perkembangan lebih lanjut dari bencana banir yang terjadi. Melalui dinas social, pemerintah daerah menginstruksikan kecamatan untuk melaporkan perkembangan di daerahnya masing-masing.

“Jika memang banjir, untuk mendata berapa korban, kerugian dan kebutuhan yang mendesak diperlukan. Dari data itu kita akan mengusahakan bantuan. Untuk pemerintah daerah kita siap mendistribusikan bantuan beras. Sedangkan sembako dan lainnya kita menggandeng pihak ketiga untuk itu,” katanya. Wabup juga mengatakan, sejauh ini pihaknya belum sampai mendirikan posko banjir. Mengingat banjir yang terjadi meski cukup besar namun masih termasuk siklus tahunan yang rutin terjadi di Kapuas Hulu. Apalagi banjir saat ini bermula di kota Putussibau yang merupakan kawasan hulu. Sehingga air yang tergenang akan mengalir ke daerah hilir. Mengisi sungai dan danau yang relative masih kosong.

Dimana sampai saat ini informasi yang diperoleh pihaknya kawasan hilir yang mulai menerima kiriman air dari Putussibau adalah Embaloh Hilir. Berbeda dengan banir besar yang terjadi tahun lalu. Beberapa kecamatan kawasan hilir sudah terlebih dahulu kebanjiran. Bahkan terendam hingga lebih dari empat bulan. Karena daya tampung sudah tak muat di hilir, baru di Putussibau dan sekitarnya banjir besar melanda.

“Setidaknya, kita memiliki dua cekungan di hilir untuk daerah penampungan kiriman air. Di Bunut Hilir dan di Seputaran Semitau. Termasuk juga danau sentarum yang merupakan penampung air alam yang menjadi tumpuan air. Kalau kawasan ini sudah tak kuat menampung, maka banjir merata akan dirasakan masyarakat di pesisir sungai dan kota Putussibau,”papar Agus. Terkait upaya pemerintah dan tim SAR, Agus mengatakan saat banjir terjadi sudah melakukan patroli dan evakuasi. Hanya saja, warga banyak yang enggan di evakuasi. Memilih bertahan di rumah masing-masing meski harus di atas panggung yang di bangun di dalam rumah. Selain itu, sebagian warga juga memilih bertahan di rumah tetangga yang lebih tinggi di bandingkan di evakuasi. Hanya ada empat kepala keluarga yang kemudian di evakuasi tim sar ke tempat yang lebih aman.

“Saya melihat langsung saat turun memantau banjir.Banyak warga yang enggan di evakuasi. Mereka memilih bertahan. Dan itu sudah menjadi tradisi masyarakat di sini ketika banir. Solidaritas warga juga sangat tinggi. Dimana warga yang rumahnya tinggi bersedia menampung warga yang menumpang karena rumahnya terendam,” katanya. Agus mengatakan, saat banjir seperti ini, masyarakat lebih banyak terkendala akan pasokan sembako dan peralatan rumah tangga pendukung. Jika dahulu, memasuki musim banjir orang sudah menyiapkan sembako seperit beras dan lauk serta sayur mayur untuk antisipasi banjir. Sehingga saat banjir, tidak kesulitan soal makan dan minum. Sedangkan saat ini, masyarakat mengandalkan cara instan dengan serba membeli. Ketika banjir mendera, kesulitan membeli beras dan sembako lantaran sudah terkepung banjir.

“ada juga warga yang kesulitan memasak karena tak ada kompor minyak. Karena sudah terbiasa menggunakan peralatan memasak dari listrik. Segagian kenda aitu yang mendera masyarakat kita saat banjir,” tambahnya.Disinggung semakin menurunya resapan air di daerah hulu sungai, Agus meragukan hal itu. sebab menurut Agus, banjir seperti sekarang hampir setiap tahun terjadi. Bahkan orang tua terdahulu dikatakan Agus sudah mempersiapkan itu semua. Salah satu bukti, hampir rata-rata rumah tua memiliki tiang yang tinggi. Wujud kesiapan menghadapi banjir yang bisa menerang kapan saja.

“Coba liat rumah dinas Bupati. Kenapa dibangun dengan bertiang tinggi. Itu peninggalan Belanda. Bukti bahwa orang dahulu sudah tahu banjir sudah menjadi rutinitas dan bisa terjadi kapan saa. Saya fikir itu menunukkan juga bahwa memang dari dulu resapan air di daerah hulu ya seperti itu samai sekarang,” terang Agus.
Terkait kesiapan di masa mendatang menghadapai banjir, Agus mengatakan pemerintah daerah sudah mulai merancang berbagai agenda. Salah satunya dengan menguatkan badan hokum Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPBD. Saat ini dikatakan Agus, draf Raperda pembentukkan BNPBD sudah di tangan DPRD untuk digodok. Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat tim SAR yang ada.

“Termasuk jika memang tidak ada anggaran, pemerintah daerah saya rasa wajib menganggarkan itu untuk SAR,” ujarnya. Terakhir, Agus berharap masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan banjir kembali mendera. Selain itu, pasca banjir juga Agus mengharapkan warga dapat memantau kondisi lingkungan. Menjaganya tetap bersih sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menyerang.(*_*)

http://www.pontianakpost.com

STOP HIV DAN AIDS, HAPUSKAN STIGMA DAN DISKRIMINASI DI DUNIA KERJA

SUNGAI RAYA— Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan mengatakan dukungan dunia usaha dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS secara keseluruhan sangat penting. Sebab, dengan upaya pencegahannya diharapkan dapat mencegah kerugian akibat dampak ditimbulkan. Terlebih dunia usaha memiliki peran penting memutus salah satu mata rantai penularan HIV-AIDS pada kalangan pekerja yang merupakan bagian dari mata rantai penularan di masyarakat luas. “"Dengan menerapkan kebijakan di tempat kerja maka meningkatkan perlindungan pekerja dari HIV-AIDS sekaligus untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta memelihara produktivitasnya. Mengingat sebagian besar pengidap HIV dan AIDS ada pada usia produktif," katany menyambut hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember.

Menurut dia dunia usaha beserta masyarakat pekerja berperan mendorong menciptakan masyarakat yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS. Caranya dengan membantu mempromosikan nilai-nilai anti stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV-AIDS. Pasalnya sebagian pekerja di suatu tempat kerja termasuk kelompok populasi yang rentan terinfeksi.Lebih jauh dikatakannya untuk tema peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) Tahun 2011 yakni “Lindungi Pekerja dan Dunia Usaha dari HIV-AIDS”. Dengan Sub-Tema berupa: “Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagai bagian dari peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja”, yang membawa pesan slogan kampanye: ”STOP HIV dan AIDS, Hapuskan Stigma dan Diskriminasi di Dunia Kerja”.

Di Kubu Raya, lanjut dia, puncak peringatan hari AIDS sedunia dirangkaian dengan kampanye pembagian stiker dan leaflet di seputaran lampu merah simpang Polda, dilanjutkan penyuluhan AIDS di Industri Sari Bumi Kusuma dan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa serta screening darah.Jumlah kasus HIV-AIDS yang terdata di Kubu Raya sampai dengan Triwulan III tahun 2011 sebanyak 2 orang, sehingga secara kumulatif sampai dengan bulan Oktober 2011 tercatat 5 orang dengan HIV dan 1 orang dengan AIDS. Dilihat dari data menurut golongan umur, penderita HIV-AIDS berada pada umur diatas 15 tahun. "Ini merupakan usia produktif, sungguh kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua. Dan kita harus selalu terus memperjuangkan pencegahannya," ungkap dia.(#_#)

http://www.pontianakpost.com

RUNTUHNYA JEMBATAN MAHAKAM II DI KALTIM ADALAH PELAJARAN BAGI KITA

SAMBAS—Runtuhnya jembatan Kertanegara, Kalimantan Timur wajib menjadi perhatian serius pemkab Sambas. Ada tiga jembatan historis di Kota Sambas, yakni Dua Jembatan Batu dan Jembatan Sabbok. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah Jembatan Batu Sambas yang dibangun tahun 1939. Pemkab Sambas diminta mengecek ketahanan jembatan “putih” yang berusia 72 tahun.Salah satu warga Ronal Dahlan, mengatakan perjalanan Jembatan Batu di usia 72 tahun, tentunya banyak hal yang dialami jembatan tersebut. Seperti banyak penyangga Jembatan Batu maupun penyangga Geratak Sabbok yang rusak akibat terbawa arus, tertabrak sampah, atau mungkin dicuri oleh orang-orang tidak bertanggungjawab yang kelak akan membahayakan.

“Runtuhnya Jembatan Mahakam II di Kaltim adalah pelajaran bagi kita. Tolong dicek ketahanan jembatan penghubung yang ada,” ungkap Ronal kepada sejumlah media baru-baru ini. Ditambahkannya, ada tiga jembatan penghubung yang di tengah Kota Sambas, Jembatan Batu penghubung Tanjung Bugis dan Desa Dalam Kaum, Jembatan Batu penghubung Kampung Durian dan Kampung Jawa, serta Geratak Sabbok yang menghubungkan Desa Tanjung Mekar dan Desa Dalam Kaum. “Tiga jembatan ini sangat diperlukan masyarakat Kabupaten Sambas, dan harus terus diawasi agar tetap kukuh,” harapnya.

Dengan usia jembatan yang sangat tua, Lanjut Ronal, perlu dilakukan studi kelayakan, tujuannya memastikan jembatan stabil, apalagi jembatan yang ada merupakan sarana utama kendaraan melintas mulai roda dua, roda empat hingga alat berat. Selain jembatan Batu, ujar Ronal, Pemkab Sambas juga harus mendukung percepatan realisasi pembangunan Geratak Sabbok yang dibangun tahun 1982, itu dikarenakan kondisi Geratak Sabbok yang terbuat dari kayu sangat rawan. “Geratak Sabbok rubuh tahun 1966 karena banjir besar yang melanda Kabupaten Sambas di tahun tersebut, dan tahun 1982 kembali dibangun Geratak Sabbok hingga sekarang,” katanya. Ia berharap jembatan yang ada tetap kokoh dengan rutin dilakukan pengecekan. (###)

http://www.pontianakpost.com

TNI SIAP MENJAGA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NKRI

Pontianak – Di tengah politisasi isu patok batas untuk kepentingan Pilgub 2012, pihak TNI dan Askar Tentara Malaysia (ATM) malah semakin harmonis dan kompak dalam menjaga perbatasan. “Sampai kapan pun Indonesia dan Malaysia tidak akan pernah perang karena satu-satunya wilayah yang dijaga bersama sama antara kedua negara hanya wilayah Indonesia dan Malaysia,” kata Letjen J Suryo Prabowo, Kasum TNI, ketika berkunjung ke perbatasan Sajingan Besar.

Dalam kunjungan itu, Suryo beserta rombongan bertemu dengan pimpinan dan pasukan dari pihak ATM. Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI E Hudawi Lubis juga hadir bersama Danrem 121/ABW Pabandya Ops Letkol Inf Pangaribuan. Ketiganya tiba di pos Sajingan menggunakan heli super puma.

Pada pukul 11.00, Suryo bersama Asops Panglima TNI Mayjen Hambali Hanafi, Letjen Datok Raja Afandi Bin Raja Mohd Nor (Malaysia), Brigjen Datok Shahrani Bin Mohd Sani (wakil AKS OLP), Brigjen Hasagaya (Pangdiv III Malaysia), Kolonel Laut (P) Edi (Atase pertahanan RI di Kuala Lumpur) tiba menggunakan Rantis KAD Malaysia.

Tujuan kunjungan ini untuk mengecek bersama-sama di pos Sajingan Besar sebagai pos gabungan di wilayah Sajingan. Dalam kegiatan itu dipaparkan kondisi terakhir dari Dansatgas, dilanjutkan pengarahan Kasum TNI dan Kepala Staf ATM selanjutnya ramah tamah dan penanaman pohon trembesi. (##)

http://www.equator-news.com

BERSAMA KITA HARUS PEDULI

SINGKAWANG- Pemerintah Kota Singkawang, segera menertibkan keberadaan Warung Internet (warnet). Beberapa laporan tempat usaha itu malah dijadikan ajang mesum serta mengakses situs pornografi.Padahal sesuai surat edaran Wali Kota Singkawang, Penanggung jawab Warnet wajib memblokir (mem-protect) situs-situs pornografi. Juga harus melarang anak-anak sekolah menggunakan internet di warnet saat jam sekolah. Kemudian dalam membuat sekat antara satu komputer dengan lainnya, tidak lebih dari 40 CM tingginya. Serta harus memenuhi surat perizinan usaha Warnet.

“Pemerintah Daerah atau kota hanya mempunyai kewenangan untuk pengendalian, pembinaan serta penertiban. Dan itu sudah dilakukan selama ini,” kata Kabid Kominfo Dishubkominfo Kota Singkawang, Istri Handayani, Kamis (1/12).Sementara, jumlah Warnet di Kota Singkawang, yang masuk data sebanyak 95 unit. Namun dimungkinkan masih ada lagi belum ter data. Dari jumlah itu, sekitar 30 persen diantaranya telah mendapatkan rekomendasi izin usaha. “Setelah mendapatkan UUG, kita akan keluarkan rekomendasi yang sebelumnya membuat pernyataan untuk mematuhi aturan main dalam usaha ini,” katanya.

Mengenai izin sendiri, sebenarnya kewenangan pusat langsung (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007). Namun Pemkot menganggap, usaha ini masuk dalam golongan kecil. Sehingga berinisiatif memberikan rekomendasi Izin usaha. “Kan kasihan kalau mereka disuruh langsung ke pusat untuk mendapatkan izin,” katanya.Istri juga menambahkan, semua pengusaha bidang Warnet, Wajib melegalkan usahanya dengan melengkapi semua persyaratan.

Sambil menunggu regulasi (Perda/Perwako) yang mengaturnya. Pengusaha harus mengurus perizinan antara lain UUG, Rekomendasi usaha dari Dishubkominfo, SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).Masih adanya pelanggaran terhadap usaha warnet. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dishubkominfo, dan instansi lainnya. Akan segera melakukan penertiban. “Kalaupun nanti kedapatan melanggar peraturan yang telah diedarkan Dinas, akan ditindak sesuai dengan pelanggaran nya hingga sangsi penyegelan usaha,” kata Kasatpol PP Kota Singkawang, Karyadi.(##)

http://www.pontianakpost.com

MARI PEDULI TERHADAP SAUDARA KITA YANG KURANG MAMPU

Sukadana – Sebanyak 100 buah rumah Tidak Layak Huni (TLH) di Dusun Pancur, Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya mendapat bantuan. Bantuan yang berjumlah Rp 1 miliar ini diserahkan langsung Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid kepada 10 kelompok masyarakat, Senin (28/11).

Selain menyerahkan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan beras yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KKU Dasman SSos kepada Kepala Dusun Pancur serta penyerahan bantuan kids ware dan pakaian seragam sekolah gratis yang diserahkan oleh Ketua TP PKK KKU Hj Diah Permata Hildi. Dalam kesempatan ini, Bupati sekaligus meresmikan bantuan listrik bagi Dusun Pancur.

Melalui bantuan ini, Bupati Kayong Utara dalam sambutannya mengimbau kepada seluruh masyarakat penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni agar dapat memanfaatkan dana yang telah diberikan dengan sebenar-benarnya, dana tersebut jangan dipergunakan untuk membeli barang-barang lain, dana tersebut harus untuk memperbaiki rumah, sehingga memenuhi standar layak sebagaimana mestinya.
Kepada ketua kelompok, kepala dusun, kepala desa, dan camat agar mengawasi secara ketat penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran jangan sampai dananya habis namun rumah tidak dapat terbangun. Karena untuk mendapatkan dana tersebut bukanlah suatu hal yang mudah.

Kepada Kadisosnakertrans, Bupati juga mengingatkan agar melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan secara tertulis kepada Bupati tembusan ke Dinas Sosial Provinsi tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di lapangan. Begitu pula halnya dengan SKPD agar mengarahkan pembangunan di Dusun Pancur ini sehingga hasil nyata pelaksanaan pembangunan akan terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, misalnya pembangunan sarana lingkungan seperti jembatan, MCK, dan bantuan peningkatan kesejahteraan lainnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek mental, spiritual, dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.

Kemudian juga menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan dipenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat sebagian besar masyarakat kita tergolong tidak mampu, sehingga rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental sosial.

Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. (###)

http://www.equator-news.com

TIDAK RAGU MENINDAK TEGAS TERHADAP PENYELUNDUPAN BBM

SAMBAS—Satuan Reskim Polres Sambas Selasa (29/11) pukul 13.00 wib menangkap SPY (43) penimbun bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di kediamannya RT 4 RW 2 Dusun Gerinang Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas. Tersangka ditangkap saat memuat sebagian drum plastik berisi solar ke mobil pick up yang akan diangkut ke kapal miliknya. Dari tangan Spy, polisi menyita 12 drum plastik berwarna biru berisikan kurang lebih 2.000 liter solar. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Sambas.

“Tersangka kita tangkap karena diduga melakukan penimbunan BBM, selain itu tersangka juga sinyalir melakukan penyimpangan alokasi BBM subsidi,” ungkap Kapolres Sambas AKPB Pahala HM Panjaitan melalui Kasat Reskrim Polres Sambas AKP Donny Sardo Lumbantoruan di ruang kerjanya kemarin.Modus kerja penimbunan yang dilakukan SPY, yakni dengan menyewa atau membayar jasa oknum warga membeli BBM di SPBU Pemangkat. Dengan modal pembelian BBM berasal dari tersangka. “Jadi orang sewaan yang disuruh SPY membeli BBM di SPBU Pemangkat diupah, dimana orang jasa ini membeli BBM dengan orang yang ngantri di SPBU Pemangkat, tersangka membeli BBM jenis solar seharga Rp 5.300 per liter,” jelas Kasat Reskirm.Dari hasil pemeriksaan kepolisian terhadap tersangka, BBM yang dibeli tersangka disimpan di sebuah gudang belakang garasi, satu kawasan dengan kediaman tersangka. Untuk penyidikan lebih lanjut, polisi telah melakukan penyelidikan, dan pihak terkait akan menjadi saksi, termasuk mereka yang pernah disuru tersangka untuk mengantri BBM di SPBU Pemangkat.

Tersangka kepada polisi mengaku sudah melakukan hal illegal ini selama tiga tahun. Dimana BBM yang dibeli digunakan tersangka untuk bahan bakar kapal angkutan barang miliknya (KM Mutiara Bahari), kapal melayani pengangkutan barang jurusan Tebas ke Bangka Belitung.Waktu ditemui koran ini, tidak ada sedih apalagi bimbang diwajah tersangka SPY, bahkan ia terus mengumbar senyum dan tawa. Ia mengaku menggunakan BBM tersebut untuk kebutuhan berlayar kapal 20 GT miliknya. “BBM hanya untuk angkut barang ke Bangka Belitung,” ujar pria berkepala plontos ini. Atas kegiatan illegalnya, polisi menahan tersangka karena melawan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. (###)

http://www.pontianakpost.com

GERAKAN MENANAM 1 MILIAR POHON UNTUK PARU-PARU INDONESIA

BUPATI Sanggau H. Setiman H Sudin mengatakan, bahwa pemanasan global bukanlah merupakan fenomena alam semata. Namun, merupakan dampak aktivitas manusia yang tidak terkendali dan menyumbang emisi gas rumah kaca (green house gases) di atmosfer.Menurut bupati, bahwa tepat pada 28 Nopember 2011 kemarin, kita menyelenggarakan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang ke empat di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang merupakan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presidean Republik Indonesia di KTT. Bahwa perubahan iklim di Kopenhagen bulan Desember 2009 guna menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 %, dengan upaya sendiri dan 41 % dengan dukungan internasional pada 2020.

Selanjutnya Setiman mengharapkan kepada para kepala badan/dinas dilingkungan Pemkab Sanggau, para camat, BUMN/BUMD/BUMS, sekolah, LSM berperan aktif memobilisasi jajaran dan masyarakat untuk melaksanakan gerakan penanaman pohon di wilayahnya masing-masing. “Dengan menanam minimal 2 pohon dilingkungan rumah kita akan dapat menciptakan kesejukan, keindahan serta keserasian dilingkungan kita,” imbuhnya.Dikatakan Setiman, bahwa dalam tahun 2010 lalu Kementerian Kehutanan di Provinsi Kalbar khususnya Kabupaten Sanggau, telah dibangun Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 28 unit, yang masing-masing unit menghasilkan 50 ribu batang bibit di 15 kecamatan, dan tahun 2011 sebanyak 25 unit.

Bupati juga berpesan, bahwa sinergi program atau kegiatan penanaman pohon secara lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, mobilisasi sumber daya dan organisasi nonpemerintah lainnya dalam menyukseskan gerakan penanaman 1 miliar pohon, dan apresiasi kepada para pihak terkait dalam menyuksekan kegiatan itu. “Diharapkan untuk melanjutkan gerakan penanaman ini dan melaporkan realisasinya sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan,” tandasnya.
http://www.pontianakpost.com/

UTAMAKAN KEPENTINGAN BERSAMA DAN MUFAKAT DALAM MENYELESAIKAN TAPAL BATAS DESA

Sungai Raya – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berbenah menyelesaikan permasalahan tapal batas sembilan desa di tiga kecamatan. Karena sampai hari ini, tapal batas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
“Kita terus berbenah untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas antara desa. Baru-baru ini kita juga melakukan pembahasan penyelesaian tapal batas di sembilan desa yang masih belum rampung bersama instansi terkait dan lembaga legislatif,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya Fauzi Kasim, pada wartawan.

Menurutnya, dari sembilan desa yang masih berpolemik tentang tapal batas tersebut berada di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang.
“Dalam melakukan pembahasan tapal batas tersebut, selain melibatkan unsur masyarakat dan kepala desa terkait, kita melibatkan bidang pemerintahan Setda Kubu Raya, DPRD, serta pihak terkait lainnya,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, BPMPD Kubu Raya dan pihak terkait lainnya menitikberatkan pada validitas data batas desa. Hasilnya, masih ada beberapa desa yang harus memperbaiki laporan tapal batas desa mereka. Dari beberapa permasalahan yang ada didominasi oleh masih banyaknya data tapal batas desa yang tidak akurat titik koordinat. Sehingga menyebabkan antara desa satu dengan desa yang lain belum menemukan kesepakatan tentang tapal batas desa.

“Yang menjadi permasalahan adalah desa yang menentukan tapal batasnya dengan menggunakan titik koordinat dan bukan batas alam. Namun, dalam hal ini kita akan mengutamakan kesepakatan bersama, untuk mencegah perselisihan di kemudian hari, terlebih setelah tapal batas tersebut ditetapkan,” kata Fauzi. Sehingga dalam menyelesaikan tapal batas antara desa, pihaknya hanya memfasilitasi antara desa. Untuk penyelesaiannya sendiri diutamakan dapat diselesaikan antara masyarakat dan pemerintahan desa dengan cara mufakat.

Setelah ada kesepakatan antara desa, barulah pihaknya akan mengajukan penyelesaian tapal batas tersebut kepada bagian pemerintahan Setda Kubu Raya dan DPRD setempat untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan menjadi perda. “Kita hanya berharap dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas, setiap desa bersama masyarakatnya dapat mengutamakan kepentingan bersama dan mufakat. Alhamdulillah sejauh ini belum pernah terjadi bentrokan antarmasyarakat dalam menyelesaikan tapal batas desa dan kita harap hal itu bisa dipertahankan masyarakat,” pungkasnya.
http://www.equator-news.com/

TINDAK TEGAS TERHADAP PARA ILEGAL LOGING TANPA PANDANG BULU

Sebanyak 6338 batang kayu ilegal loging diamankan oleh Jajaran Polda Kalimantan Barat yang bekerjasama dengan Mabes Polri.Operesi Hutan Lestari yang dilaksanakan pada 8-20 November ini, berlangsung di delapan tempat kejadian perkara. Pada Sabtu (26/11), aparat kepolisian menggelar barang bukti tersebut. Penangkapan perdana dilakukan terhadap CV.Pasifik dengan 1.250 batang kayu. Atas nama tersangka Syaiful beserta rekannya. TKP yang kedua, di Muara Sungai Rada, sebanyak 1.200 batang dengan tersangka Alex. Kemudian disusul tersangka Jayanto, di Kapuas Hulu dan Wajok sebanyak 500 batang kayu ilegal loging.

TKP yang keempat di DS. Kauman Kec.Benua Kayong Kabupaten Ketapang sebanyak 300 batang, tersangka bernama Supiadi. TKP kelima di Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sebanyak 83 batang, menggunakan 1 truk KB8875 J dengan tersangka Novi Eko Prasetyo.TKP keenam di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 2.178 batang dan mesin dompeng dengan tersangka Sucipto. Untuk TKP ketujuh dan kedelapan di Tayan Hilir sebanyak 273 batang dengan TSK bernama Aon dan Edi.

Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Unggung Cahyono menuturkan, para tersangka beserta barang buktinya diringkus dalam Operasi Hutan Lestari. Dia mengatakan, ini merupakan penangkapan skala besar. “Tercatat, kurang lebih satu bulan kita bisa mengamankan 6338 batang kayu ilegal loging. Dengan berbagai TKP,” ungkapnya. Operasi Hutan Lestari ini, sambungnya, merupakan operasi terhadap para penebang kayu secara liar. Tindakan ini juga bertujuan demi melakukan pencegahan rusaknya hutan yang ada di Indonesia. Begitu juga terhadap kerugian negara.

Untuk sementara, delapan orang tersangka yang berhasil diringkus, masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Karena, ada kemungkinan jaringan para pelaku bisa lebih dari 8 orang. “Jika diasumsikan, perkiraan hasil lelang lebih dari Rp.1,5 Miliar hingga Rp 2 Miliar,” kata Unggung.Berdasar dari identitas yang dikantongi, modus operandi para pelaku ilegal loging ini, dengan cara menggunakan Dokumen SKAU, SKSKB Cap KR. Layaknya kayu ini berasal dari lahan yang mempunyai hak atas tanah yang legal. Namun, setelah dilakukan pengembangan yang mendalam, ternyata ribuan batang kayu tersebut adalah hasil tebangan liar masyarakat.Begitu juga dengan modus IPK Land Clearing. Berdalih untuk membersihkan lahan, setelah dicek ternya bukan bersal dari lahan IPK Land Clearing. “Ini sudah salah prosedur,” cetus Kapolda kepada awak media.

Dir Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Drs Widhan Denny menambahkan, beberapa problem telah dilakukan tindak lebih lanjut. Seperti halnya terhadap oknum yang menyembunyikan praktek ilegal loging ini. Apabila memang benar ada oknum dibalik para cukong. “Kami siap menindak tegas jaringan tersebut,” tegasnya.
Semua kasus ilegal loging, sambungnya, termasuk dalam operasi Hutan Lestari. Dimana kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut. “Saya meminta kepada semua pihak untuk memberi kesempatan kepada pihak kepolisian demi membantu menyelidiki kasus tersebut sampai selesai,” pungkasnya.
http://www.pontianakpost.com/

PERLUNYA PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP GURU PERBATASAN

GUBERNUR Kalimantan Barat Cornelis meminta agar guru perbatasan tidak melakukan mogok mengajar. Permintaan itu disampaikan Cornelis menyikapi ancaman mogok guru perbatasan karena tunjangan perbatasan yang tidak merata.“Saya minta, guru tidak usah mogok. Karena bila dibandingkan dengan tenaga peniliti di LIPI, gaji guru masih lebih tinggi. Bahkan ada guru yang hampir menyamai gaji Gubernur,” katanya ketika menghadiri HGN di Sintang.

Soal puas atau tidak mengenai gaji ataupun tunjangan guru yang didapat, manusia pada dasarnya tidak pernah puas. “Oleh karena itu kondisi ini harus disyukuri, apalagi bila dibandingkan saat saya masih di SMP atau SMA, gaji guru sekarang lebih baik,” tuturnya.Ia menceritakan, saat dirinya sekolah, banyak guru yang tidak digaji. “Bahkan, untuk membantu guru, sebelum belajar kita harus pergi ke ladang lebih dulu sebelum pergi ke sekolah untuk belajar,” sambungnya.

Cornelis mengharapkan, kalau ada persoalan terkait para guru, organisasi yang menaunginya yakni PGRI bisa melakukan pembahasan bersama, kemudian disampaikan pada pemerintah. “Kalau persoalan itu berkaitan dengan wewenang gubernur, saya siap mengatasi. Kalau berkaitan dengan wewenang pusat, akan disampaikan ke pusat bersama PGRI dan Dinas Pendidikan. Karena pada dasarnya, PGRI dibentuk untuk membantu anggotanya supaya aspirasinya bisa disampaikan pada pihak yang berwewenang,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya akan memperjuangkan gaji guru perbatasan secara merata. Ia juga menuturkan kalau pihaknya akan mendata ulang agar guru perbatasan yang belum dapat, bisa mendapatkan tunjangan perbatasan itu. “Namun akan kita cek dulu permasalahannya, karena masalah ini merupakan kewenangan pusat. Makanya saya minta guru jangan mogok, apalagi guru sudah disumpah sebagai penyelenggaran negara,” tukasnya.
http://www.pontianakpost.com/

HINDARI CARA KEKERASAN DAN ANARKIS YANG DAPAT MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN

Konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit menelan korban. Satu warga tertembak oleh aparat dan lebih dari 10 orang diperiksa sebagai saksi. Satu kompi Brimob Polda Kalbar diterjunkan ke lokasi. Peristiwa ini, terjadi di Balai Sekuak Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Grand Utama Mandiri (GUM), Selasa (22/11) malam. Sebelumnya, di hari yang sama, terjadi aksi anarkis massa yang menyerang dan merusak kantor perusahaan sawit PT Borneo Ketapang Permai di Kebun Beduai, Kabupaten Sanggau.

Kejadian di Sekadau menurut pihak kepolisian, tembakan terpaksa dilepaskan karena salah seorang anggota polisi yang mengamankan situasi diserang menggunakan senjata tajam. “Kita menempuh tindakan tegas sepenuhnya untuk mengendalikan situasi dan menegakkan hukum. Mencari pelaku perusakan aset perusahaan. Tetapi sudah diawali dengan tindakan persuasif. Anggota Polres Sekadau diserang menggunakan senjata tajam oleh oknum warga berinisial D. Kemudian polisi memilih mundur. Namun pelaku (D,red) terus menyerang walau sudah diperingatkan,” kata Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar.

Tembakan untuk meredam situasi dan sepenuhnya untuk melumpuhkan. Arah tembakan diarahkan ke arah kaki. Pelaku ambruk setelah tembakan mengenai betisnya. Korban langsung dievakuasi untuk diberikan pertolongan oleh warga setempat. Menurut Mukson, kepolisian memang tidak menolong. Mengingat situasi saat kejadian tidak memungkinkan petugas untuk mendekat. Sebab massa begitu ramai. Tetapi keadaan kini, sudah mulai berangsur pulih dan kondusif.

”Penempatan pertugas adalah buat pengamanan. Kepolisian sama sekali tidak memihak. Namun sepenuhnya agar situasi menjadi kondusif dan terkendali. Ketika terjadi unjuk rasa masyarakat kepada perusahaan. Mendukung pengamanan ditempatkan satu pleton Sabhara dari Polres Sekadau. Kehadiran petugas sepenuhnya dalam upaya penegakan hukum dan disertai surat perintah secara resmi,” kata Mukson.
Ditambahkan, dalam kasus tersebut petugas juga diperiksa. Sesuai standar yang berlaku dalam kepolisian. Alasan harus melepas tembakan. “Tetapi langkah anggota sepenuhnya untuk menegakkan hukum,” kata Mukson.Polisi juga mengumpulkan keterangan saksi dari warga setempat dan belum ada yang ditahan. “Lebih 10 saksi yang dipanggil, belum ditahan,” kata Mukson. Sementara untuk mengeliminir situasi sudah diterjunkan satu kompi personil Brimob Polda Kalbar. Mengendalikan keamanan agar kembali kondusif bersama dengan Polres setempat. Kendati demikian kondisi sendiri sudah mulai berangsur pulih. Keamanan kembali kondusif. Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi dengan isu yang bisa menimbulkan gangguan kambtibmas.


Menurut Muskon, posisi kepolisian dilematis dalam menenangkan konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Sebab persoalan timbul terkadang karena masalah pembebasan lahan, penentuan plasma dan masalah tenaga kerja. Sehingga perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan terakumulasi menjadi konflik. “Kalau sudah muncul konflik kami (polisi,red) pasti akan mengamankan.Tidak mentolerir tindakan yang melanggar hukum, seperti perusakan,” katanya.

Akumulasi Emosi Masyarakat, Kriminolog Universitas Tanjungpura Dr Hermansyah menilai tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat punya sebab kompleks. Salah satunya adalah perbedaan cara pandang soal hukum adat. “Ada hal yang harus dipahami oleh setiap pengusaha, aparat keamanan, dan pemerintah di daerah. Di sana sudah ada penghuninya, yang merupakan penduduk asli. Dan mereka sudah punya hukum adat. Ini yang kadang kurang diperhatikan para investor,” jelas Hermansyah.

Menurut dia, masyarakat adat dan hukumnya diakui, bahkan dilindungi oleh konstitusi Indonesia. “Lihat pasal 18 B Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga. Di situ jelas masyarakat adat diakui. Masyarakat punya peraturan yang sudah ada sejak jaman dulu, dan para pengusaha perlu menghormati hak-hak adat tersebut,” kata Hermansyah. Dosen Fakultas Hukum Untan ini juga menganalisa, terjadinya tindakan anarkis biasanya terjadi karena akumulasi emosi yang memuncak. “Bisa jadi pula masyarakat merasa aparat keamanan tidak pernah berpihak ke mereka. Seringnya membela pengusaha,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis kemanusiaan Stephanus Paiman menyesalkan terjadinya tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum masyarakat dalam kedua kasus tersebut. Karena penggunaan kekerasan bukan akan menyelesaikan masalah, malahan akan memperparah keadaan.“Saya harap kepada masyarakat di daerah, agar menyerahkan persoalan kepada pihak kepolisian. Mereka yang berhak menanganinya. Yakinlah bahwa hukum masih ada di negeri ini. Untuk kepolisian agar memproses kasus-kasus tersebut secara transparan, tanpa intervensi pihak manapun,” imbuhnya.

Kata Step, pemerintah kabupaten setempat juga harus membantu memberikan pengertian atau penyuluhan kepada masyarakat, agar segala permasalahan yang terjadi, tidak diselesaikan dengan cara kekerasan. “Para anggota dewan harus rajin turun ke masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan hak-hak mereka, serta memberikan pencerahan hingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditangkal sejak dini,” tambahnya.
http://www.pontianakpost.com/

AWAS PENIPUAN TKW

NGABANG – Pengiriman dua calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ilegal ke Malaysia berhasil digagalkan Kepolisian Resor Landak, Rabu (23/11). Mereka adalah Mu(18) dan Ra (19) yang dibawa oleh K (18), warga asal Sekura Kabupaten Sambas. Ketiganya ditangkap saat jajaran Mapolres Landak melakukan operasi rutin dengan sasaran kendaraan bermotor, senjata sajam, narkotika dan penyelundupan manusia.

"Saat ditangkap, ketiganya sedang berada di sebuah bis angkutan umum. Operasi itu sendiri digelar di depan Mapolres Landak," ungkap Kapolres Landak melalui Kasat Reskrim AKP Andi Oddang Riuh. Dalam pemeriksaan ketiganya, mereka mengakui akan ke Malaysia untuk bekerja.“Kita melakukan pemeriksaan mendalam lagi, ternyata ketiganya hanya memiliki paspor pelancong saja, bukan paspor kerja. Oleh karena itu ketiganya ditahan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam lagi,” ujar Andi.

Menurut pengakuan kedua korban calon TKW ilegal tersebut, mereka sudah dibuatkan paspor oleh keluarganya di Sambas. Biaya untuk membuat paspor diperoleh dari pelaku. “Jadi orang yang membawa ini diberikan uang RM 10 dari pelaku yang ada di Malaysia untuk menguruskan kelengkapan administrasi perjalanan mereka. Rencananya sampai di Malaysia kedua korban akan dipekerjakan sebagai pembuat mie dengan gaji yang dijanjikan sebesar RM 550,” ungkapnya.Untuk selanjutnya, Polres Landak melakukan koordinasi dengan Polsek Sekura dan melaporkan proses penangkapan penyelundupan TKW ilegal tersebut ke Mapolda Kalbar.

“Sedangkan langkah-langkah ke depan kita terapkan UU No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana trafficking pada Pasal 2. sebab disitu ada merekrut, menempatkan dan eksploitasi,” jelasnya. Untuk sementara, pelaku dari kasus perdagangan manusia ini baru satu orang saja. Namun demikian Polres Landak juga sudah mendapat informasi bahwa si pelaku ini memang sering diminta bantuan untuk mencari calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia. “Oleh karena itu kita akan terus mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab diduga si pelaku ada jaringannya,” katanya.

Saat ini, korban maupun pelaku masih diamankan di Mapolres Landak. Khusus untuk korban, jika pemeriksaan sudah lengkap, mereka akan dikembalikan ke tempat asalnya. “Sedangkan si pelaku, awalnya kita periksa sebagai saksi. Ketika sudah cukup bukti, baru kita tetapkan dia sebagai tersangka,” katanya. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni 2 unit HP milik pelaku, 3 buah paspor, uang ringgit senilai RM 40 dan uang tunai sejumlah Rp2,1 juta.

http://www.pontianakpost.com/

AKIBAT PEMDA TERKAIT YANG MENUNDA PERMASALAHAN LAMA

Diduga akibat dipicu oleh persoalan lahan antara warga dengan perusahaan yang tak kunjung selesai, terjadi pengerusakan terhadap kantor beserta fasilitas milik PT BKP di Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau oleh sejumlah warga. Kapolres Sanggau AKBP Winarto didampingi Kasat Reskrim AKP Sudarsono ketika dikonfirmasi kemarin membenarkan tentang adanya tindakan anarkisme tersebut. Saat ini pihaknya sudah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan itu serta mengamankan sejumlah barang bukti.

“Secara umum, saat ini situasi sudah terkendali dan kondusif. Diharapkan kepada masyarakat tidak terpancing dan terprovokasi akibat kejadian ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Percayakan penanganannya kepada aparat kita untuk menanganinya,” ujarnya kepada wartawan kemarin. Dituturkannya, bahwa peristiwa ini terjadi pada, Selasa 22 Nopember 2011 sekitar pukul 14.30 WIB lalu. Sejumlah warga mendatangi Kantor PT BKP yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini yang terletak di Dusun Sei Gua Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai.

Selain melakukan pengerusakan, pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap Manager Kebun bernama Elda Arifin 42 tahun yang harus menderita luka di kepala bagian kiri dan musti mendapatkan perawatan medis. Dijelaskan Kapolres bahwa sejumlah barang yang dirusak meliputi Pos Satpam yang dibakar dan dirobohkan dengan cara ditarik menggunakan mobil jenis Hiland yang dibawa warga. Kemudian juga merusak kaca 1 unit dump truck, computer, gudang, motor dinas. Bahkan ada juga yang menggondol computer berupa 3 CPU dan 4 monitor, serta laptop.

“Komputer sudah diamankan, sedangkan laptopnya belum ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam,” ungkapnya.Senjata tajam yang diamankan Polisi di antaranya adalah keris, ketapel, parang, pisau, gancu, egrek dan tongkat. Kemudian diamankan barang bukti lain yang turut diamankan Polisi adalah mobil Hiland dan sepeda motor.“Setelah Polisi menerima laporan atas kejadian ini, langsung diterjunkan ke lapangan dan melakukan pengejaran kepada pelaku serta mengamankan barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tandasnya

Winarto kembali menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terpancing atas kejadian ini. Dia juga menginginkan kepada TP4K Sanggau yang tugasnya adalah menangani persoalan perkebunan yang dibentuk Pemkab Sanggau tersebut, agar segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab, persoalan ini diduga muncul akibat dari akumulasi persoalan lama yang tidak terselesaikan. Persoalan perkebunan agar segera dituntaskan dan Polisi juga tetap akan memproses jika terjadi pelanggaran hukum, termasuk tindakan anarkis yang telah terjadi. “Saya berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Pemkab Sanggau melalui tim-nya harus proaktif dan tidak membiarkannya lebih berlarut-larut lagi,” harap Winarto.
http://www.pontianakpost.com/

SELURUH JAJARAN PEMKAB MENCIPTAKAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI

SOSIALISASI: Kegiatan sosialisasi program anti korupsi yang disampaikan BPKP Perwakilan Provinsi Kalbar dengan dibuka Wabup Pabali Musa di Aula Kantor Bupati Sambas.
Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas melaksanakan sosialisasi Program Anti Korupsi atau Fraud Control Plan (FCP), yang disampaikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalbar. Kegiatan dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sambas Pabali Musa di Aula Kantor Bupati Sambas, Selasa (22/11). Kegiatan ini dihadiri Plt Asisten Perekonomian dan Pemerintahan Setda Pemkab Sambas Chifni B, Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar Sukari, staf khusus Bupati Sambas, dan para kepala dinas, badan, dan kantor di lingkungan Pembab Sambas.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bebas KKN, Wabup mengingatkan harus selaras amanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. “Sesuai visi Pemerintah Kabupaten Sambas Terpikat Terigas, ada riligius, yang mana sesungguhnya semua agama melarang tindak korupsi, dengan agama akan menjadi benteng kita untuk tidak melakukan tindak korupsi,” ujar Wabup.

Wabup mengatakan sosialisasi program anti korupsi bertujuan memberikan gambaran dan mengingatkan kepada pimpinan organisasi, agar dapat mengimplementasikan hal tersebut dalam menjalankan tugasnya. “Saya mengharapkan para peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengantisipasi dan meminimalkan tindak korupsi dalam organisasinya,” pintanya

Pabali mengajak seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk bersama-sama berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. “Di mana dalam agama mengajarkan orang yang baik adalah orang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, (maka) kita harus memberikan memberi sebanyak-banyaknya bukan mengambil sebanyaknya,” papar orang nomor dua di jajaran eksekutif Kabupaten Sambas tersebut. Materi sosialisasi program anti korupsi yang diberikan Tim Sosialisasi FCP meliputi pengertian dan jenis-jenis korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, dan strategi pemberantasan korupsi.
http://www.pontianakpost.com/

YANG ADA ADALAH TUNJANGAN KHUSUS DAERAH PERBATASAN DAN TERPENCIL

SANGGAU--Menyusul isu aksi pemogokan sejumlah guru di beberapa wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau beberapa waktu lalu, ditanggapi serius oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Sanggau Yohanes Kiteng.“Dalam kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Pendidikan Nasional, tidak menyebutkan bahwa semua guru di perbatasan itu harus dapat tunjangan profesi guru perbatasan. Sebenarnya yang namanya tunjangan guru itu tidak ada. Yang ada adalah tunjangan khusus daerah perbatasan dan terpencil. Begitu bunyi (kebijakan, Red) nomenklaturnya,” kata Kiteng saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (21/11) kemarin.

Kiteng juga ingin meluruskan, bahwa tidak semua guru yang berada di wilayah perbatasan itu masuk dalam klasifikasi daerah khusus, yang berhak menerima tunjangan profesi guru perbatasan. Namun kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki kriteria khsusus. “Fokus kita adalah mereka yang berada di perbatasan, yang terpencil. Biarpun di perbatasan, tapi tidak terpencil, itu tidak dapat,” jelasnya.

Saat ini, kata Kiteng, terdapat sebanyak 370 orang guru yang terdaftar sebagai penerima tunjangan khusus SD dan SMP di wilayah terpencil di perbatasan, dengan rincian 76 SDN dan 3 SMP. Masing-masing kecamatan itu adalah Kecamatan Kapuas sebanyak 15 SDN, Kecamatan Entikong 10 SDN dan 1 SMP, Kecamatan Sekayam 6 SDN, Kecamatan Noyan 13 SDN dan 2 SMP, Kecamatan Kembayan 2 SDN, Kecamatan Jangkang 3 SDN, Kecamatan Tayan Hilir 2 SDN, Kecamatan Meliau 11 SDN dan Kecamatan Toba sebanyak 12 SDN.

“Contohnya begini, Landak ada tidak perbatasan? Sekadau ada tidak perbatasan? Tapi kenapa mereka dapat? Itu karena fokus pemerintah bukan soal wilayah perbatasan saja, tapi terpencil atau mereka yang berada di pedalaman sana. Soal ada isu mogok itu tidak benar, kalau ada saya pecat gurunya, karena melalaikan tugas. Ini yang mau kita luruskan, supaya jangan salah kaprah nantinya,” bebernya.

Selain kriteria terpencil atau guru yang berada di daerah khusus di atas, Kiteng juga menyebutkan beberapa kriteria lain yang menjadi pedoman dan pertimbangan pusat. Yakni, guru harus memiliki jam mengajar tidak kurang dari 24 jam per minggu. Namun bagi guru yang tidak memiliki cukup akses di luar dengan alasan kondisi jauh yang tidak memungkinkan, atau guru harus bermalam disuatu daerah tertentu demi mengejar 24 jam per minggu itu, masih mendapat kelonggaran dan masih akan masuk klasifikasi, selama dia dapat membuat surat keterangan atau pernyataan terkait kesulitannya itu.

Selanjutnya, masa pengabdian guru tersebut, tidak boleh kurang dari 2 tahun. Minimal 2 tahu. “Untuk guru yang diluar PNS pun bisa mendapatkan tunjangan ini, selama masa abdinya sudah memenuhi syarat,” katanya. Kemudian dikatakan Kiteng, setiap guru harus memiliki nomor NUPTK dan terakhir guru memiliki tabungan atau rekening sendiri. Sebab, ada kasus guru bilang sudah ngirim nomor rekening, tapi menurut pusat belum ada. “Kirim aja lagi, jangan mempersulit. Kita tidak tahu, karena mungkin ada kesalahan teknis atau administrasi, saking banyaknya berkas, itu bisa saja tercecer. Kita di sini juga minta guru-guru itu proaktiflah,” tandasnya.(**)
http://www.pontianakpost.com

ANAK-ANAK KITA ADALAH HARAPAN, , ORANG TUA HARUS LEBIH SELEKTIF

CAMAT Sambas Yusran meminta agar masyarakat Sambas tidak memberikan izin bekerja kepada anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk bekerja. Hal ini disampaikannya terkait adanya perdagangan anak dalam kasus memperkerjakan anak di bawah umur di Jakarta, di mana 12 anak sudah dikembalikan ke pangkuan para orangtuanya. Selain itu, orang tua pun diingatkan harus lebih selektif alias pilah pilih jika ada orang yang menawarkan kerja.

“Masyarakat khususnya orang tua kita harapkan jeli dan tidak mudah terpengaruh apabila ada tawaran kerja dari orang-orang yang tidak jelas statusnya memberikan pekerjaan kepada anak kita. Apalagi anak kita masih di bawah umur, kecuali ada keterangan khusus dari Dinas Tenaga kerja,” ungkapnya kepada koran ini di Sambas belum lama ini.

Kewaspadaan orang tua ini, kata Yusran, merupakan salah satu upaya terjadinya kasus trafficking yang suatu waktu mengintai warga dan sedini mungkin diantisipasi. Adanya kasus pemulangan anak dibawah umur asal Kabupaten Sambas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kemensos merupakan peringatan bagi masyarakat. “Jika ada pencari tenagakerja atau orang asing datang ke tempat kita, masuk rumah ke rumah menawarkan pekerjaan tanpa surat dari instansi terkait, mohon laporkan ke aparat hukum terdekat,” pintanya.

Sebelumnya, 12 anak di bawah umur ini yang berhasil diselamatkan dari kasus trafficking di antaranya Widiati binti Aspawi, 16; Lilin Astika binti Iskandar, 17; Tuti Handayani binti Abdul Muin, 15; Gustia binti Juhani, 16; Nirta binti Masa, 16; Dewi binti Durasib, 17; Haryati binti Marto; dan Narzaina binti Karnim, yang kesemuanya berasal dari Kecamatan Sambas. Kemudian Wati binti Asadi, 15; Monita binti Arbain, 16; dan Putri Shinta binti Burhanudin dari Kecamatan Teluk keramat; serta Yunita alias Ayu binti Adi dari Kecamatan Sebawi. (##)
http://www.pontianakpost.com

DIBUTUHKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, M. Jasman Pandjaitan saat kunjungan kerja di Landak, beberapa waktu lalu mengharapkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Dalam keterangannya, Ia akan berusaha berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Dalam melakukan pemberantasannya bisa dilakukan dengan sosialisasi atau pencerahan hukum. Ia berharap para pengelola keuangan di daerah bisa menjunjung tinggi ketentuan yang berlaku.

“Kita berharap masyarakat memberikan laporan-laporan, misalnya kalau ada penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Lalu bagaimana jika terjadi ketidaksingkronan untuk ditindaklanjuti. Kemudian hasil temuan BPK yang dilakukan General Audit di semua daerah setiap tahun, agar segera diperbaiki,” tegasnya.

Dikatakannya, jika dalam audit BPK ada kebocoran-kebocoran keuangan agar langsung ditutup, jangan sampai menuggu aparat hukum melakukan penyelidikan.
“Tujuan kita dalam penindakan hukum adalah agar kita bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Maka kami terus melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi hukum kepada para pengelola keuangan negara," jelasnya. (##)
http://www.pontianakpost.com

DUKUNG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN... TERMASUK PEMBANGUNAN DISEKTOR PARIWISATA

Sektor pariwisata Kabupaten Sanggau harus lebih ditingkatkan agar dapat memberikan konstribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi, Bumi Daranante ini banyak memiliki potensi wisata yang belum semuanya tergali dan dikelola. Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena terbentur kepada masalah keterbatasan dana, hingga masalah promosi.Di dalam suatu kesempatan baru-baru ini, Nur Kurniawan, ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sanggau. Menurutnya, HIPMI siap untuk mengelola kawasan wisata Pancur Aji Sanggau.

“Tujuannya adalah agar supaya kawasan wisata kebanggaan masyarakat Sanggau ini tersebut bisa lebih terkenal dan terkelola lebih baik. Tetunya kontribusinya bagi daerah pun meningkat,” ujarnya. Apalagi, lanjut Nur, HIPMI sebagai mitra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau khususnya, merasa memiliki kewajiban untuk turut bersama-sama menyukseskan pembangunan daerah.

Bahkan beberapa waktu lalu, Pemkab dalam suatu kesempatan sempat pula meminta kepada HIPMI untuk lebih berperan meningkatkan pembangunan di wilayah Sanggau ini. ”Pada intinya, HIPMI siap untuk berbuat banyak, untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah ini. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan sector pariwisata,” ungkapnya. (**)
http://www.pontianakpost.com

PERBAIKAN INFRASTRUKTUR SANGAT DIPERLUKAN

Warga Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya menyambut baik langkah perbaikan berlubang dan rusak di sepanjang Jalan Adisucipto. Ruas jalan yang menghubungkan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya tersebut kini kondisinya tengah dalam pengerjaan. ”Beberapa ruas jalan berlubang di sepanjang Jalan Adisucipto Kecamatan Sungai Raya sudah ditambal. Kami menyambut baik, meskipun sudah lama menunggu,” kata Hamka, warga Teluk Kapuas kemarin.

Menurut dia sebelum diperbaiki akibat badan jalan rusak sampai diberikan batang pohon kelapa, tidak sedikit pengguna kendaraan roda dua atau empat yang kendaraannya oleng dan terganggu. Bahkan beberapa waktu lalu, pengemudi sepeda motor terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat menyenggol pelepah batang kelapa dan letaknya lebih tinggi dari badan jalan.

”Karenanya badan jalan tersebut menjadi tidak seimbang. Warga di sepanjang jalur Adisucipto menunggu komitmen Pemerintah Provinsi. Alhamdulillah sepertinya sudah ditanggapi,” ungkap dia. Sebelumnya jalur Jalan Adisucipto dikenal sebagai jalan rusak. Bisa dibilang, salah satu penyumbang kerusakan karena bebas masuknya kendaraan berbobot berat. ”Sudah tahunan jalan rusak melulu,” keluh dia.

Warga beranggapan kerusakan jalan-jalan di Kubu Raya sebagai bentuk pembiaran. Entah tanggungjawab siapa, banyak pejabat yang hanya melintasinya dengan mata terbelalak. Jangan heran, di jalur Adisucipto, transportasi bisa berbahaya, padat, ramai, macet, juga dapat memakan korban. “Namun kini sepertinya sudah ada usaha untuk perbaikan,” katanya. (#*#)
http://www.pontianakpost.com

BERBURU ILMU SAMPAI KE NEGERI CINA

APA kabar perkembangan bisnis ulat sutera yang memiliki nama ilmiah Bombyx Mori atau ulat sutra pohon murbei yang akan dikembangkan di Kecamatan Rasau Jaya dan Sungai Raya setelah MOU dengan investor China berbendera Wintus Industri di depan Menteri Kehutanan RI di Jakarta beberapa waktu lalu. ”Sudah berjalan semuanya. Sekarang kami sedang dalam tahapan finalisasi proses. Pertahapan sudah berjalan dan dilakukan,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi (Dishutbuntamben) Kubu Raya, Mulyadi.

Menurut dia saat ini tahapan adalah pelatihan penyuluh kehutanan, pertanian dan petugas instansi terkait termasuk pelatihan tenaga pendamping program sutera. Pelatihan tersebut sudah digelar beberapa hari di Kota Pontianak. ”Ini untuk menentukan posisi terbaik kita dalam mengelola bisnis ulat sutera ini,” ujarnya.Untuk saat ini, katanya, China sangat mensuport dan mendukung transfer teknologi bagaimana memelihara ulat sutera dan menyiapkan bibit unggulnya. Apalagi untuk urusan lahan yang akan ditempatkan di Kecamatan Rasau Jaya dan Sungai Raya juga tidak ada persoalan. “Program kita sendiri sudah menyiapkan 200 hektar lahan untuk tanaman murbey saja. Ini bisa dalam bentuk tanaman pagar, perkarangan atau celah pohon sawit,” kata dia.

Lahan ratusan hektar selain untuk tanaman, juga dapat disiapkan sebagai bahan makanan ulat. Bahkan program pembangunan ulat sutera sudah akan dimulai pada bulan depan. “Tim kita sudah turun beberapa waktu lalu. Anggarannya juga dibackup dari Menteri Kehutanan,”terang dia.Kementerian Kehutanan, lanjutnya, menyiapkan dana sampai Rp3 miliar. Pendanaan tersebut dipergunakan untuk pelatihan, pembibitan, penanaman dan pembangunan rumah ulat. Kemungkinan tahun 2012 dibackup lagi dari Menakertrans. Sebab, program ini akan disejajarkan dengan program transmigrasi sutera yang mendapat sambutan baik dari masyarakat Kubu Raya.

Sebelumnya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan SH mengatakan sudah melakukan MoU dengan investor China berbendera Wintus Industri. Penandatanganan MoU sendiri, dilakukan depan Menteri Kehutanan RI di Jakarta, beberapa bulan lalu.Muda juga sangat merespons dan menangkap peluang MoU ulat sutra dari daerah Chingkong, RRC berlabel Wintus Industri. Kendati Pemkab Kubu Raya masih belum familiar dengan bisnis ulat sutra. Namun dirinya yakin, bisnis ini akan berhasil beranjak dari keberhasilan Wintus Industri.

“Kalau di Indonesia sejarahnya berasal dari Sulawesi termasuk beberapa kabupaten di dalamnya. Boleh dibilang untuk di Kalbar masih baru dan tabu sekali akan pengetahuan ulat sutra,” ucapnya.Muda menuturkan, produksi ulat sutra ke negara luar kurang sekali. Makanya investor Cina datang melakukan survei, melihat langsung melakukan uji coba. Peluang ulat sutra berkembang sangat besar, mengingat ketersediaan lahan uji coba sudah ada tidak terlalu besar. Ke depannya karena membutuhkan lahan tidak kecil dan akan melibatkan lahan-lahan rumah tangga warga.“Ulat sutra makan daun murbei, karena makannya rakus, ke depannya akan menjadi kokon kemudian benang, bahkan benang sutra bisa sepanjang 1.000 meter. Sementara di Sulawesi baru 200 meter panjangnya,” ujarnya.(##)
http://www.pontianakpost.com

KEKAYAAN ALAM KITA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

MELAWI-Keberadaan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di kawasan Kalan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, yang terkesan tertutup selama ini terus menjadi pertanyaan sejumlah pihak, terkait pengelolaan bahan tambang jenis Uranium. Setelah bertahun-tahun, akhirnya pihak BATAN mau menyampaikan status kegiatannya kepada pemerintah setempat.

saat ditemui, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Melawi, Makarius Horong mengatakan Pemerintah Kabupaten Melawi (pemkab) sudah menerima laporan kegiatan BATAN didaerah Kalan. Hal ini menurutnya, sangatlah penting untuk diketahui oleh pemerintah setempat, lantaran kegiatan yang dilakukan BATAN sejak bertahun-tahun terkesan tertutup. Hingga terjadi sejumlah opini ditengah publik yang harus diklarifikasi.

Berdasarkan laporan dari BATAN kepada Pemerintah Kabupaten Melawi tertanggal 4 Mei 2011 Nomor.326/BN.00.01/V/2011, perihal penyampaian status ekplorasi Uranium di Kalan, Kabupaten Melawi.Dalam isi laporan itu Horong membeberkan bahwa Pusat Pengembangan Geologi Nuklir (PPGN) BATAN sampai saat ini masih melaksanakan kegiatan eksplorasi (penelitian) didaerah Kalan, Kabupaten Melawi. “Kalau ada laporan seperti ini, kita sudah jelas apa yang mereka kerjakan di tempat kita selama ini. Karena informasi yang saya dapatkan bahwa Uranium di Kalan kualitasnya terbaik di Indonesia dan kedua di dunia,” terangnya.

Selain itu pula, Horong mengungkapkan dari laporan yang disampaikan pihak BATAN kepada pemerintah Kabupaten Melawi juga menerangkan soal data sejarah Uranium di Kalan. Kabar mengejutkan, dimana pada tanggal 3 April 1969 kerjasama eksplorasi Uranium antara Pemerintah Indonesia (BATAN) dan Pemerintah Perancis (CEA) ditandatangani. Berdasarkan kerjasama tersebut, pada tahun 1970-1973 dilakukan penyelidikan Uranium diwilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, meliputi luas 266.000 kilometer persegi.

Dan pada tahun 1974-1977 eksplorasi difokuskan pada daerah potensial Uranium, yaitu di Kalan Melawi-Mahakam dengan luas 30.000 kilometer persegi. Sedangkan daerah lainnya, dikembalikan kepemerintah Indonesia karena dianggap tidak prospek.Pada tahun 1977 kerjasama BATAN dan CEA berakhir. Selanjutnya mulai tahun 1978 hingga saat ini kegiatan dilanjutkan oleh BATAN dan kegiatan eksplorasi Uranium dikonsentrasikan didaerah Kalan dan sekitarnya. Meliputi kegiatan eksplorasi (pemetaan detail, pemetaan sistematik, survei geofisika dan pemboran), Litbang penambangan, Litbang pengolahan dan pemantauan dampak lingkungan.

Dalam laporan BATAN tersebut juga menerangkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka BATAN tidak memerlukan izin untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi Uranium diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Melawi. Namun demikian setiap tahun kegiatan pusat pengembangan Geologi Nuklir-BATAN di Kalan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalbar akan tetap diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten.

http://www.pontianakpost.com/

BIBIT KARET ILEGAL MALAYSIA POSITIF BAWA HAMA PENYAKIT

Sintang- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan di Pontianak atas sampel bibit karet ilegal asal Malaysia yang beredar dimasyarakat kecamatan Tempunak dan Tebelian, didapati positif membawa hama penyakit berupa patogen fusarium dan helminthosporium. Demikian diungkapkan Plt.Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Elisa Gultom dihadapan 24 Kades di Kecamatan Tempunak.

Menurutnya, sampel bibit tersebut sudah diambil sejak bulan Mei dan langsung dibawa ke Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan di Pontianak. “Hasilnya positif bahwa biji bibit karet ilegal asal Malaysia tersebut mengandung dua patogen yakni fusarium dan helminthosporium,” ungkapnya. Patogen tersebut, lanjut Gultom dapat menjadikan pecahnya kulit karet serta juga menyebarkan penyakit bercak coklat pada daun karet.

“Kalau kulit karet sudah pecah apalagi yang mau disadap dan kalau daun karet makin banyak terinfeksi akan menjadikan produksi getah semakin rendah,” ujarnya. Ditambahkan, kedua jenis patogen tersebut sebelumnya tidak pernah ada di Sintang. Akibatnya hal itu menjadi masalah karena tidak memiliki pengalaman yang memadai guna mengantisipasinya. “Jadi jangan ada anggapan bahwa sebelumnya penyakit tersebut sudah ada, dan ini kesulitan bagi kita karena tak ada pengalaman mengantisipasinya,”ungkap Gultom.

Kondisi perekonomian masyarakat dengan adanya perkebunan karet yang dimiliki masyarakat, ternyata dimanfaatkan pihak tertentu untuk menawarkan produk dengan iming-iming bahwa biji karet tersebut memiliki kualitas yang baik, harga lebih murah, hasil produksi yang tinggi dan lebih cepat. Untuk itu, lanjutnya Pemerintah akan tetap berusaha mempertahankan dari segala upaya yang akan merusak ekonomi masyarakat, apalagi perkebunan karet rakyat sudah sangat baik terbangun selama ini, sejak program Gerbang Emas diluncurkan 6 tahun silam.

“Pengaruh perkebunan karet bagi ekonomi masyarakat sintang tak perlu diragukan lagi. Dilihat saja sudah jelas hasil dari karet tersebut mampu mengangkat perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Jadi kita tidak mau karet-karet tersebut hancur hanya karena iming-iming tadi,” tegas Gultom. Apapun resikonya, kata Gultom, meskipun dengan cara persuasif harus segera diketahui siapa pemasok dan yang menawarkan pada masyarakat.

“Harapan saya terutama para Kades dan Camat sudah mengantongi nama-nama itu, bahkan surat sudah kita layangkan. Mudah-mudahan mereka tidak lagi mendatangkan serta menyebarluaskan. Surat itu sudah menjadi warning bagi mereka,” tandasnya.

Sementara itu bagi masyarakat yang sudah terlanjur membeli dan menangkarkan karet, diharapkan secara sukarela untuk melaporkan melalui kades yang akan diteruskan ke camat, untuk selanjutnya akan dilakuan tindakan pemusnahan. Sedangkan masalah penggantian bibit, akan dimasukan dalam satu kelompok dan mulai tahun 2012 serta seterusnya, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan akan mensuplai bibit karet yang sudah disetujui oleh Pemkab Sintang.

“Tidak ada tendensi apapun dari pemerintah untuk upaya pemusnahan. Ini hanyalah proteksi terhadap infiltrasi penyakit yang masuk ke daerah kita yang nantinya dapat merusak sendi perekonomian masyarakat yang selama ini sudah berlangsung baik” ujarnya.

Diakui juga bahwa kemampuan pemkab dalam menyediakan bibit karet bagi masyarakat malalui para penangkar masih sangat terbatas. Namun demikian lanjutnya Pemerintah dari waktu-kewaktu terus memasok bibit ke penangkar agar dapat berkembang dari segi volume serta kualitas.

“Akhir tahun ini, Pemkab Sintang melalui Bupati mempersiapkankan lahan kurang lebih 10 hektar di daerah jerora khusus untuk pemurnian karet dengan jumlah volume yang memadai, sehingga bibit yang lama dapat dilakukan penggantian. Itulah bentuk perhatian Pemkab dalam upaya memenuhi akan kebutuhan bibit karet di masyarakat” pungkas Gultom.
http://www.kalimantan-news.com/

DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGUNGKAP KASUS DAN TINDAK KEJAHATAN TERUS TERBANGUN

PUTUSSIBAU – Jaaran Polres Kapuas Hulu, dalam kurun waktu dua bulan terakhir berhasil menungkap tiga kasus besar yang cukup menonjol. Mulai penangkapan warga Malaysia yang membawa sabu, hingga mantan GAM yang mencuri sepedamotor.Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Dhani Kristianto, S.Ik, melalui Wakapolres Kompol Imam Riyadi, Sabtu (12/11) kemarin mengungkapkannya dalam konferensi pers di Mapolres Kapuas Hulu. Dikatakan Iman, ketiga kasus itu merupakan kasus yang cukup menyita perhatian. Diantaranya kasus pencurian spare part alat berat yang melibatkan sindikat dan pemain besar Kalimantan Barat. Kemudian kasus narkoba jenis sabu yang masuk dari Malaysia. Lalu pencurian kendaraan sepeda motor yang dilakukan anak dibawah umur dan mantan anggota GAM.

“Semua kasus itu bisa kita ungkap berkat dukungan masyarakat melalui kemitraan yang terus kita bangun,” ungkap Imam.Dipaparkan Imam, untuk kasus pencurian sparepart alat berat, pihaknya mengamankan lima orang pelaku pada tanggal 27 Oktober. Diantaranya satu orang pelaku Rsl, merupakan otak dari tindak kejahatan tersebut. Dari hasil pengembangan diketahu para pelaku merupakan aktor pencurian spare part alat berat yang ada di Kalimantan Barat.seperti di Bengkayang, Singkawan, Sekadau, Sintang dan lainnya.

“Di Kapuas Hulu saja, mereka melakukan tindak kejahatan itu di bberapa kecamatan. Diantaranya di Silat, Sejiram, Semitau, BAdau dan Lanjak. Yang mereka curi adalah alat elektronik yang ada di alat berat dan mahal harganya,” papar Imam.Rsl dan komlpotannya berhasil di bekuk di Sejiram dan Silat berkat dukungan masyarakat setempat. Dipaparkan Iman, modus komplotan ini dengan mencuri di sat operator pulang usai bekerja. Alat-alat berat itu sedang melakukan pekerjaan pembersihan lahan perkebunan sawit. Dari lokasi, pelaku menggunakan sepedamotor dan membawanya ke jalan akses.dari jalan akses diambil menggunakan mobil rental jenis mobil keluarga.

“Kita tangkap saat pelaku hendak mengambil hasil jarahannya di pinggir jalan,” katanya.Kemudian kasus narkoba jenis shabu yang melibatkan warga Negara Malaysia. Tiga orang warga Malaysia di tangkap di Nanga BAdau usai menggunakan shabu di Kuching Malaysia. Satu diantara tiga orang itu merupakan target operasi pihak Polsek Nanga Badau.dari tangan pelaku diamankan shabu seberat lebih 4 gram.“Kasus ini sangat besar karena melibatkan warga asing dan perlintasan antar Negara,” katanya.

Lalu kasus ketiga adalahpencurian sepedamotor. Dua kasus berhasil diungkap. Kasus pertama melibatkan anak di bawah umur, Tn 13, yang putus sekolah. Mencuri di Putussibau sebuah sepedamotor jenis Mio pada tanggal 4 nopember dibawa kabur ke kampugn di Kalis. Satu hari kemudian berhasil diciduk. Kasus kedua melibatkan Rhm, warga Pontianak yang juga mantan anggota GAM. Mencuri sepeamotor milik rumah yang dijadikannya tumpangan selama di Putussibau. Di bekuk bersama sepedamotornya saat hendak kabur di kawasan SImpang Silat, dekat perbatasan Kabupaten Sintang. “Kita berharap, dukungan dan partisipasi masayrakat dalam mengungkap kasus dan tindak kejahatan terus terbangun. Sehingga kemanan dan ketertiban di masyarakat dapat terpelihara dengan baik,” tandas Imam. (edg)
http://www.pontianakpost.com

MARI BERSAMA KITA BENTUK KARAKTER DAN WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT

Pemkab Sanggau menggelar Workshop dan Bimbingan Teknik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Pendidikan Karakter Bangsa yang diikuti Kepala SMA dan MA baik Negeri dan Swasta Sanggau di Grand Narita Hotel, 3-5 November 2011. Kegiatan yang diikuti sekitar 26 peserta ini dibuka Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi. Hadir juga Kadisdikpora Sanggau, Drs Yohanes Kiteng, serta narasumber, dan fasilitator dari LPMP Kalbar.

"Fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu saya sangat setuju sekali diadakan kegiatan ini," kata Wabup Paolus Hadi.

Ia mengatakan tahun 2011 menjadi pencanangan Pendidikan Karakter Bangsa. Adapun karakter bangsa yang mesti dilaksanakan meurut Wabup antara lain budaya hidup bersih, rapi, nyaman, disiplin sopan santun religius jujur toleransi bertanggung jawab, cerdas kreatif peduli cinta tanah air patuh terhadap hukum dan aturan demokratis.

"Di samping itu, ada gemar membaca keteladanan yang dipraktikkan oleh tenaga pendidik. Jika hal ini telah ditanamkan terhadap setiap individu, dengan sendirinya karakter bangsa akan terbentuk dan terwujud," kata Paolus Hadi.

Ia berharap dengan mengikuti Bimtek sungguh-sungguh, peserta bisa meningkatkan kemampuan dan ketrampilan memahami berbagai kebijakan dan program dalam rangka implementasi standar Pendidikan Nasional serta pembentukan karakter bangsa.
http://pontianak.tribunnews.com

DAPATKAN INFORMASI LANGSUNG DARI SUMBERNYA, JANGAN HANYA KATANYA...!!

SANGGAU – Manajer PLN Cabang Sanggau Arif Pramudya mengungkapkan tindakan anarkis melakukan perusakan kantor jaga PLN di Parindu, Rabu (9/11) sekitar pukul 10.00 lalu dipicu karena adanya informasi yang mengatakan nama beberapa warga masyarakat dicoret dalam daftar pelanggan. Namun hal itu tidak benar. Pasalnya, PLN secara berkelanjutan melayani permohonan masyarakat.

“Menurut penuturan beberapa warga, perusakan itu terjadi akibat adanya nama-nama dicoret dari daftar pelanggan. Nah, ini kan tidak benar kalau ada nama yang dicoret. Karena saat ini PLN melayani secara berkelanjutan dan terus-menerus,” tegas Arif. Dijelaskan Arif, para oknum pelaku perusakan dipastikan tidak mendapatkan informasi dari petugas PLN. Melainkan dari instalatir yang notabene tidak mengetahui jelas permasalahannya mengapa nama beberapa warga tidak ada di list atau daftar hari itu.

“Angka saat itu merupakan angka sementara dalam penerimaan pelanggan baru. Nah, ini akan terus berlanjut sesuai kebutuhan. Masyarakat yang belum terdaftar, masih bisa mengusulkan. Apalagi sudah mendaftar hanya saja terkendala waktu dan proses. Saya jelaskan, stigma jatah ataupun dicoret itu tidak ada,” jelas pria yang akrab dengan berbagai kalangan ini.

Perlu diketahui kata Arif, pemasangan baru untuk PLN, saat ini dari 5.000 pelanggan baru. Sebanyak 1.000 lebih adalah wilayah Parindu. “Ibaratnya kita berjualan. Mana ada penjual yang menolak pembeli. Logikanya seperti itu,” timpalnya. Arif sangat menyayangkan terjadinya tindakan anarkis kala itu sampai merusak dan memecah kaca kantor, merusak meja, dan kaca mobil PLN di Parindu.

“Bayangkan, saat kejadian itu, karyawan PLN yang ada di kantor tersebut sangat ketakutan dan berlari jauh ke switching yang berada belakang kantor yang jaraknya cukup jauh,” sesalnya. Arif mengklarifikasi atas pemberitaan salah satu media harian Kalbar yang menyatakan kejadian itu karena ulah massa, sekitar 100 warga. “Itu tidak benar, yang melakukan perusakan itu bukan massa. Tapi hanya beberapa oknum yang kesal karena mendapatkan informasi yang salah bukan dari orang PLN,” tegasnya.

Memang kata Arif, kala itu banyak warga di kantor jaga PLN tersebut. Tapi merupakan calon pelanggan yang akan membayar biaya pemasangan. “Informasi yang kita dapatkan, malahan para warga yang akan membayar biaya pemasangan ini yang membantu menenangkan keadaan dan aksi oknum itu,” tuturnya.

Dipertegas Arif, PLN sangat menginginkan pemasangan baru, berlaku transparan. Jangan sampai ada pungutan-pungutan tak jelas. “Makanya, untuk itu diperlukan proses dan waktu dan menghindari terjadinya permasalahan terlebih lagi mengenai pelayanan. Maka dari itu, biaya pemasangan diberlakukan jemput bola,” tukasnya.
Atas kejadian perusakan itu lanjut Arif, PLN tetap mendorong agar kasus itu, segera ditangani pihak kepolisian. “Kita minta polisi terus memproses tindakan anarkis yang merugikan PLN itu. Kita minta pelakunya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
http://www.equator-news.com/