Jumat, 16 Desember 2011

BANGUN DESA MANDIRI

SEBANYAK 110 Kepala Desa, 9 Camat se-Kubu Raya duduk satu meja dalam acara yang digagas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kubu Raya. Mereka dikumpulkan untuk dibina dan ditingkatan kapasitas juga kualitasnya supaya proses pembangunan menuju desa mandiri terwujud. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan membuka acara Rapat Kerja Kepala Desa yang berlangsung dari tanggal 14-15 Desember 2011 di Hotel Randayan ini. Bupati Muda meminta dalam Rapat Kerja ini dapat mempertajam perencanaan dan proses kerja, fokus juga tepat sasaran dan bersinergi dengan program-program pemerintah kabupaten.

"Dengan partisipasi aktif aparatur desa dan warga akan mendorong dan mempercepat pembangunan sekaligus menjalin kerjasama yang baik. Itulah tujuan agar program pemerintah ini lebih tepat sasaran," katanya. Ia mengatakan jika masyarakat lebih banyak diberikan kesempatan berpartisipasi di kegiatan pembangunan, maka akan mencapai sasaran efektifitas.

Makanya para kepala desa harus banyak melakukan percepatan-percepatan di segala bidang untuk bersinergi dengan program percepatan pembangunan pemerintah. “Caranya pahami tugas dan tanggung jawab masing-masing juga tetap fokus diu program pembangunan. Dan teruslah komit dan tidak kehilangan arah juga program kerja yang jelas. Saya pikir hal itu penting untuk diterapkan," ujarnya.

Bukan hanya itu saja, lanjutnya, sebagai aparatur pemerintah terdepan di masyarakat, kades berpeluang menciptakan masyarakat cukup pangan, gizi, hunian layak. Selain itu kades juga mampu untuk mengurangi pengangguran di daerahnya melalui perencanaan matang pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. “Dalam memimpin desa, saya berharap para kepala desa juga memiliki nilai tambah menuju perubahan ke arah yang baik di desa masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu itu Kepala BPMPD, Fauzi Kasim menerangkan raker kades yang setiap tahun dilaksanakan memang diarahkan sebagai peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa. "Salah satunya kita siapkan materi tentang ADD. Disitu terangkum perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan ADD yang baik. Dengan begitu aparatur desa tidak lagi, ada kesan tersangkut berbagai persoalan hukum.

Sebab, pertanggungjawaban penggunaan ADD dapat direncanakan secara proporsional peruntukannya," ujarnya.Dalam acara tersebut disamping Raker Kades se Kubu Raya, selama dua hari kedepan para kepala desa juga mendapatkan materi-materi penting. Ini untuk menunjang berjalannya pemerintahan desa mulai penyusunan peraturan desa, mekanisme berbagai perizinan dan materi lainnya.
(***)

http://www.pontianakpost.com

Kamis, 15 Desember 2011

KAPAN PELAKSANAAN PROYEK PLTU SUKABANGUN DALAM MULAI DILAKSANAKAN..?

KETAPANG – Tidak hanya rampung membicarakan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU di Sukabangun, Kabupaten Ketapang, namun saat ini pemerintah daerah Ketapang melalui kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) terhadap area disekitar pembangunan PLTU tersebut.

“Selain Amdal sesuai dengan Permen Ligkungan Hidup No 11 tahun 2006 , dalam dokumen lingungan hidup juga terdapat istilah UKL-UPL yang berfungsi menganalisa dampak lingkungan akibat adanya pembangunan suatu proyek disekitar pemukiman masyarakat,”kata Yuan Agian, staf seksi dampak lingungan, Kantor lingkungan hidup Kabupaten Ketapang, seraya menjabarakan proyek yang dimaksud bisa berupa PLTU dan PLTD dan sejenisnya.

Untuk Proyek pembangunan di atas 1000 Megawatt, kata dia, biasanya memerlukan dokumen amdal, sedangkan untuk proyek di bawah 1000 megawatt menggunakan dokumen UKL UPL. Sebagaimana diketahui di Desa Sukabangun Dalam, akan dibangun PLTU Ketapang berdaya 2 x 10 Megawatt. “Setelah bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait lainnya di Pemda ketapang, UKL UPL di aera pembanguan PLTU di sukabangun itu tidak bermasalah,”katanya.

Kemudian mengatakan dalam penentuan kelayakan UKL UPL pembangunan suatu proyek seperti PLTU, PLTD dan sejenisnya, telah diatur sesuai mekanisme dan standarisasi yang telah di tetapkan pemerintah.

Sementara itu saat di konifrmasi, Sekda Kabupaten Ketapang, Andi Djamiruddin Mengatakan semua masalah urusan persayaratan semua sudah beres, “Beberapa waktu lalu itu, hanya terkendala harga pembebasan lahan dengan warga pemilik lahan, namun setelah berkoordinasi dan melakukan pendekatan akhirnya harga untuk pembebsan lahan mencapai kata sepakat,” imbuhnya.

Jadi kapan pelaksanaa proyek PLTU Sukabangun dalam mulai dilaksanakan? Kata Andi, untuk realisasi pengerjaan proyek PLTU kemungkinan akan dilakukan pada Desember 2011. “Untuk dana anggaran pembangunan PLTU itu murni dari APBN, kita dari pihak Pemda hanya memfasilitasi dan melakukan pengawasan jalan pembangunan PLTU tersebut,” terangnya. (###)

http://www.pontianakpost.com

Rabu, 14 Desember 2011

PATROLI TERKORDINASI DIHARAPKAN DAPAT MENCEGAH, SEKALIGUS MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETAHANAN KAWASAN PERBATASAN

SINTANG--Danrem 121/ABW Kolonel Inf. Toto Rinanto sebagai Dankolakops Satgas Pam Perbatasan RI-Malaysia, pada Senin (12/12) memimpin upacara pemberangkatan Patroli Terkordinasi Satgas Pam Perbatasan RI-Malaysia yang terdiri personil Yonif 643/WNS dan Yonkav 4 KAD I DIV. Upacara berlangsung di Pos Kumba Semunying yang dihadiri oleh Panglima 3 Brigade TDM, Brigjen Hasagaya Bin Abdullah, didampingi oleh Danyonkav 4 KAD Liutenant Col. Zahari dan beberapa perwira lainnya. Sedangkan dari pihak TNI-AD hadir Danyonif 643/WNS, Letkol Inf. Parjiyo, Kasiop Rem 121/ABW, Letkol Kav Janto I. Tehupuring, ILO TNI, Letkol Arh. Fahmy, Kapenrem 121/ABW Mayor Kav. Eddy.

Kegiatan Patroli Terkordinasi ini merupakan hasil dari salah satu pointers pelaksanaan Unit Commander Meeting antara TNI-AD dan TDM pada November lalu. Pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan yang telah dilaksanakan saat ini, merupakan operasi yang telah terintegrasi antara TNI-AD dan TDM yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan kegiatan bersama.

Tujuannya, untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dan menghindarkan terjadinya salah faham ataupun mencegah terjadinya provokasi, yang merugikan antara kedua institusi pelaksana operasi pengaman perbatasan. Bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan antara pasukan dari kedua negara yang tengah melaksanakan operasi perbatasan, telah diwujudkan dalam bentuk kegiatan Patroli Koordinasi, olahraga bersama, kegiatan ibadah, program anak asuh dan kunjungan kerja dari Indonesia yang diwakili Kolakops Korem 121/ABW, dan dari Malaysia diwakili 3 Brigade 1 Div TDM.

"Kegiatan patroli koordinasi yang dilaksanakan secara bersama antara Satgas Pengamanan Perbatasan TNI, Yonif 643/WNS dengan Pasukan Pengamanan Perbatasan Malaysia Yonkav 4 KAD ini, selain sebagai simbol kebersamaan, juga merupakan bentuk aplikasi eratnya persahabatan antara kedua angkatan bersenjata, yaitu TNI-AD dan TDM di dalam saling menjaga kedaulatan negaranya yang berbatasan darat," ungkap Danrem.

Selain itu, lanjut Toto, kegiatan ini juga berdampak positif untuk mengontrol aktivitas berbagai kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal mining, trafficking, pelintas batas dan kriminalitas seperti penyelundupan narkoba, yang kerap memanfaatkan celah yang ada diwilayah perbatasan kedua negara serta berbagai dampak lainnya yang timbul di perbatasan.

"Dengan dilaksanakannya patroli terkordinasi ini diharapkan dapat mencegah kerawanan seperti diatas, sekaligus menciptakan keamanan dan ketahanan kawasan perbatasan yang kita harapkan," ucap dia.

Bagi Indonesia dan Malaysia, kata Danrem, proses menentukan garis batas kedua negara telah lama dilakukan, serta telah menghasilkan beberapa kesepakatan atau perjanjian yang signifikan diantara kedua negara serumpun dan bersahabat tersebut. Selain batas alam seperti gunung, hutan dan aliran sungai yang secara alamiah membatasi, juga diperlukan batas buatan seperti patok dan didirikannya Pos Pamtas di sepanjang garis perbatasan kedua negara.

"Oleh karena itu, saya tekankan kepada setiap prajurit Yonif 643/WNS yang bertugas di perbatasan, agar senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan prajurit TDM. Laksanakan tugas dengan dasar kehormatan, saya yakin apabila kalian dapat memenuhi semua itu, maka tujuan kegiatan patroli terkoordinasi ini senantiasa dapat dicapai sebagaimana mestinya," pungkas Danrem.

Patroli akan berlangsung selama 1 Minggu dengan menempuh jarak sejauh 25 km. Personil patroli gabungan berjumlah 54 personil terdiri dari TNI-AD 27 personil, dan TDM 27 personil. Pasukan bergerak mulai dari Pos Kumba Semunying (Bengkayang) dan berakhir di Pos Serikin (Malaysia) dengan melintasi 523 Patok perbatasan yang akan dilakukan pengecekan menggunakan GPS oleh kedua unsur pasukan.(#-#)

http://www.pontianakpost.com

KOPASSUS DIANTARA MASYARAKAT KALBAR

PUTUSSIBAU—Warga di lima kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu berbondong-bondong ke posko pengobatan serta pembagian sembako gratis. Kegiatan tersebut dihelat oleh Komando Pasukan Khusus (kopasus) dengan beberapa pihak terkait di Desa Tingting Seligi, Dusun Sungai Telian, Badau. Mengusung tema pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, baksos itu diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama, demi persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Terutama terhadap penduduk masyarakat yang tergolong minim mendapat pelayanan kesehatan.

Tidak hanya pada kegiatan bakti sosial, sekitar 262 prajurit Kopasus juga akan melaksanakan latihan Tribuana Sakti ke XVII di tiga kabupaten Kalimantan Barat. Seperti halnya di Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu. Kegiatan sosial yang dipimpin langsung Wadanjen Kopasus Brigjen TNI, Doni Munardo ini langsung meresmikan kegiatan berupa penyerahan obat-obatan sebagai simbolis. Dan nantinya akan dilaksanakan hal serupa secara berulang.

Temenggung Kecamatan Badau, Yohanes yang terjun langsung dalam baksos. Dia berharap, kegiatan ini rutin diadakan dan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ditingkatkan. "Tidak hanya pelayanan di bidang kesehatan saja. Kami juga berharap agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kehidupan masyarakat di sini. Begitu juga pada perekonomian, pendidikan, dan cara hidup warga sekitar," ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, sambung Yohanes, berharap masyarakat menjadi sejahtera. Dan lambat laun tingkat sosial kesehatan, pendidikan dan beberapa bidang lainnya tidak minim lagi. Sebaliknya, harus menuju kesejahteraan. Hal senada diutarakan Kepala Desa Ting-ting Seligi, Takiding. Sekitar 32 kepala keluarga masih sulit untuk mengakses komunikasi. Kemudian berdampak pada kesehatan, pendidikan, perekonomian, hingga kehidupan warga sekitar.

Dia mengatakan, pembagian sembako 2000 paket dan pengobatan gratis untuk 3000 orang tersebut sangat membantu sekali. Terutama dalam menjalin dan mempererat tali persaudaraan. "Terimakasih sekali dengan pak tentara yang memperhatikan kami. Baru kali ini ada pihak yang memberikan pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan dapat berlangsung secara bertahap," kata salah satu warga yang sedang memeriksakan kesehatannya di rumah adat Dayak Iban, Imat.

Setelah melakukan pemeriksaan kepada 1300 penduduk. Dokter PMI pusat, Satrio memaparkan, jenis penyakit yang banyak diderita pasien adalah darah tinggi, penyakit kulit, lambung, dan kencing manis. Sedangkan penyakit pilek dan batuk, banyak diderita oleh anak-anak. "Dari informasi yang kami terima, warga perbatasan perbatasan jarang memeriksakan kesehatannya. Banyak faktor yang melatarbelakangi.

Seperti tempat tinggal yang jauh dari puskesmas. Kadang mereka hanya memeriksakan kesehatannya pada bidan setempat," paparnya. Brigjen TNI, Doni Munardo menambahkan, kegiatan ini telah mendapat tawaran dari PMI pusat.

Dimana pihaknya telah berkomitmen untuk menangani pasien lebih lanjut di lima kecamatan perbatasan, Kabupaten Kapuas Hulu. "Jika ada warga yang tergolong kritis atas penyakit yang dideritanya. Kami siap untuk mengirim pasien tersebut ke pusat, agar ditangani lebih lanjut," pungkasnya. (*-*)

http://www.pontianakpost.com

Selasa, 13 Desember 2011

PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH JANGAN BERLARUT-LARUT

SINGKAWANG – Kendati sudah lebih 10 tahun berdiri, Kota Singkawang masih dihadapkan pada permasalahan tapal batas wilayah administrasi dengan Kabupaten Bengkayang. Untuk menyelesaikannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang membentuk Tim Tapal Batas Wilayah. “Tim yang telah dibentuk, hingga saat ini masih terus bekerja dan berkoodinasi dengan Pemprov Kalbar,” kata Dr KRA Hasan Karman Notohadiningrat, Walikota Singkawang, ditemui di DPRD Kota Singkawang, baru-baru ini.

Pembentukan Tim Tapal Batas Wilayah tersebut dilakukan mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi dalam proses penyelesaian batas antarkabupaten atau kota.
Tim ini, kata Hasan, dibentuk untuk memperoleh kejelasan tentang penyelesaian tapal batas dengan Kabupaten Bengkayang. “Pada 1 Desember lalu, tim telah melakukan kerja dan berdiskusi untuk mencari solusi penyelesaiannya,” ungkapnya.
Dia mengatakan, Pemkot Singkawang dan Pemkab Bengkayang bersepakat menggunakan pendekatan dokumen peta yang memiliki kesamaan atau dengan gap (jarak) yang kecil. “Mudah-mudahan kesepakatan ini dapat menjadi acuan dalam proses penyelesaiannya tapal batas lebih lanjut,” harap Hasan.

Permasalahan tapal batas wilayah administrasi antarkabupaten/kota, jelas Hasan, tidak dapat dilakukan hanya secara sepihak. Melainkan harus dengan persetujuan dua wilayah yang berbatasan langsung. “Kemudian untuk penetapannya merupakan kewenangan Pemprov Kalbar,” terangnya. (###)

http://www.equator-news.com

PELAYANAN YANG BAIK DAN CEPAT MERUPAKAN CERMIN DIRI

SINTANG - Bupati Sintang Milton Crosby meminta para camat yang ada di Kabupaten Sintang, untuk menjalankan tugas secara efektif. Sesuai dengan tuntutan pelayanan publik masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing, yang cenderung membutuhkan pelayanan cepat dan lancar.

Hal tersebut dikatakan bupati Milton Crosby ketika membuka rapat kerja bupati Sintang dengan para pejabat pemerintah daerah se-Kabupaten Sintang tahun 2011. Yang dilaksanakan di ruang Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Senin (12/12/2011), dan dihadiri oleh para kepala SKPD, Camat dan Lurah di wilayah ini.

"Para camat di daerah merupakan perpanjangan tangan pelaksanaan otonomi daerah, meskipun camat tidak memiliki daerah otonomi seperti halnya kepala desa. Namun camat juga tetap dituntut untuk bekerja tepat waktu, meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki khususnya keterbatasan personil yang ada," katanya. (###)

http://pontianak.tribunnews.com

SEMUA PIHAK BEKERJASAMA MEMPERTAHANKAN NKRI


KUBU RAYA - Pangdam XII Tanjungpura Mayjen Erwin Hudawi Lubis beserta jajarannya mengunjungi kantor Redaksi Tribun Pontianak di Jalan Sungai Raya Dalam No 24 A Kubu Raya, Saya sebagai Pangdam yang baru ingin berkenalan dengan semua elemen masyarakat di Kalbar, termasuk Tribun Pontianak. Media massa, termasuk Tribun ini kan bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap masalah yang terjadi," kata Pangdam.

Pangdam mengajak semua pihak bekerjasama mempertahankan NKRI dan membangun negara ini sampai ke daerah-daerah. Rombongan diterima Pemimpin Redaksi Tribun, Albert Joko, Wakil Pemimpin Perusahaan Tribun Julia Lorrains dan jajaran staf.

Albert Joko menyebutkan, di Tribun sebagai koran di bawah bendera Kompas Gramedia (KG) NKRI adalah harga mati sehingga saat rekrutmen karyawan, NKRI itu juga sebagai bagian dari penegasan (###)

http://pontianak.tribunnews.com