SANGGAU – Manajer PLN Cabang Sanggau Arif Pramudya mengungkapkan tindakan anarkis melakukan perusakan kantor jaga PLN di Parindu, Rabu (9/11) sekitar pukul 10.00 lalu dipicu karena adanya informasi yang mengatakan nama beberapa warga masyarakat dicoret dalam daftar pelanggan. Namun hal itu tidak benar. Pasalnya, PLN secara berkelanjutan melayani permohonan masyarakat.
“Menurut penuturan beberapa warga, perusakan itu terjadi akibat adanya nama-nama dicoret dari daftar pelanggan. Nah, ini kan tidak benar kalau ada nama yang dicoret. Karena saat ini PLN melayani secara berkelanjutan dan terus-menerus,” tegas Arif. Dijelaskan Arif, para oknum pelaku perusakan dipastikan tidak mendapatkan informasi dari petugas PLN. Melainkan dari instalatir yang notabene tidak mengetahui jelas permasalahannya mengapa nama beberapa warga tidak ada di list atau daftar hari itu.
“Angka saat itu merupakan angka sementara dalam penerimaan pelanggan baru. Nah, ini akan terus berlanjut sesuai kebutuhan. Masyarakat yang belum terdaftar, masih bisa mengusulkan. Apalagi sudah mendaftar hanya saja terkendala waktu dan proses. Saya jelaskan, stigma jatah ataupun dicoret itu tidak ada,” jelas pria yang akrab dengan berbagai kalangan ini.
Perlu diketahui kata Arif, pemasangan baru untuk PLN, saat ini dari 5.000 pelanggan baru. Sebanyak 1.000 lebih adalah wilayah Parindu. “Ibaratnya kita berjualan. Mana ada penjual yang menolak pembeli. Logikanya seperti itu,” timpalnya. Arif sangat menyayangkan terjadinya tindakan anarkis kala itu sampai merusak dan memecah kaca kantor, merusak meja, dan kaca mobil PLN di Parindu.
“Bayangkan, saat kejadian itu, karyawan PLN yang ada di kantor tersebut sangat ketakutan dan berlari jauh ke switching yang berada belakang kantor yang jaraknya cukup jauh,” sesalnya. Arif mengklarifikasi atas pemberitaan salah satu media harian Kalbar yang menyatakan kejadian itu karena ulah massa, sekitar 100 warga. “Itu tidak benar, yang melakukan perusakan itu bukan massa. Tapi hanya beberapa oknum yang kesal karena mendapatkan informasi yang salah bukan dari orang PLN,” tegasnya.
Memang kata Arif, kala itu banyak warga di kantor jaga PLN tersebut. Tapi merupakan calon pelanggan yang akan membayar biaya pemasangan. “Informasi yang kita dapatkan, malahan para warga yang akan membayar biaya pemasangan ini yang membantu menenangkan keadaan dan aksi oknum itu,” tuturnya.
Dipertegas Arif, PLN sangat menginginkan pemasangan baru, berlaku transparan. Jangan sampai ada pungutan-pungutan tak jelas. “Makanya, untuk itu diperlukan proses dan waktu dan menghindari terjadinya permasalahan terlebih lagi mengenai pelayanan. Maka dari itu, biaya pemasangan diberlakukan jemput bola,” tukasnya.
Atas kejadian perusakan itu lanjut Arif, PLN tetap mendorong agar kasus itu, segera ditangani pihak kepolisian. “Kita minta polisi terus memproses tindakan anarkis yang merugikan PLN itu. Kita minta pelakunya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
http://www.equator-news.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar