Aparat kepolisian Polres Sanggau kembali mengamankan barang yang diduga selundupan dari Malaysia ke Indonesia. Kali ini barang-barang yang diselundupkan berupa gula, tepung serta sosis dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Entikong Kabupaten Sanggau.
Kapolres Sanggau AKBP Winarto ketika dikonfirmasi mengatakan, barang-barang yang diduga selundupkan tersebut akan diserahkan kepada Kantor Bea Cukai Kelas IIB Entikong. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, karena menjadi kewenangan sepenuhnya kantor bea cukai.
"Masih kita amankan sementara di Mapolres Sanggau, karena barang sebanyak tiga truk tersebut semuanya dari Malaysia," tandasnya. (jgp)
http://pontianak.tribunnews.com/
Jumat, 30 September 2011
Rabu, 28 September 2011
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM IRIGASI YANG TERPADU
SANGGAU - Kepala dinas pekerjaan umum (PU) Kabupaten Sanggau Ir Kukuh Triyatmaka MM mengatakan, terdapat proyek irigasi di Kecamatan Jangkang. Proyek tersebut diyakini rampung pada tahun 2011 ini sesuai dengan target awal yang sudah ditetapkan dalam pekerjaan awal proyek irigasi tersebut.
Saat ini dijelaskan Kukuh Triyatmaka, Rabu (28/09/2011) proyek irigasi Jangkang tersebut sudah terealisasi sekitar 76 persen dari total pekerjaan. Sehingga dirinya merasa yakin pekerjaan akan rampung sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
"Hanya saja kalau untuk operasional irigasi Jangkang tersebut tampaknya harus dilakukan evaluasi ulang. Mengingat ada beberapa penampungan air yang harus dibangun melengkapi bangunan irigasi yang sudah ada," tandasnya.
Diakui Kukuh, pekerjaan proyek pipanisasi Jangkang tersebut termasuk lemah dalam hal perencanaan. Mengingat dana yang dikucurkan pada saat awal pekerjaan terbilang tidak terduga pada awalnya, karena merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana tanggap bencana.
"Yang menjadi masalah utama fungsional irigasi tersebut nantinya adalah pada masyarakat disekitar yang belum memahami manfaat irigasi yang sudah dibangun. Karena selama ini mereka lebih suka menggunakan cara tradisional, padahal irigasi yang ada sendiri dimaksudkan untuk intensifikasi pertanian," tandasnya.
http://pontianak.tribunnews.com/
Saat ini dijelaskan Kukuh Triyatmaka, Rabu (28/09/2011) proyek irigasi Jangkang tersebut sudah terealisasi sekitar 76 persen dari total pekerjaan. Sehingga dirinya merasa yakin pekerjaan akan rampung sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
"Hanya saja kalau untuk operasional irigasi Jangkang tersebut tampaknya harus dilakukan evaluasi ulang. Mengingat ada beberapa penampungan air yang harus dibangun melengkapi bangunan irigasi yang sudah ada," tandasnya.
Diakui Kukuh, pekerjaan proyek pipanisasi Jangkang tersebut termasuk lemah dalam hal perencanaan. Mengingat dana yang dikucurkan pada saat awal pekerjaan terbilang tidak terduga pada awalnya, karena merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana tanggap bencana.
"Yang menjadi masalah utama fungsional irigasi tersebut nantinya adalah pada masyarakat disekitar yang belum memahami manfaat irigasi yang sudah dibangun. Karena selama ini mereka lebih suka menggunakan cara tradisional, padahal irigasi yang ada sendiri dimaksudkan untuk intensifikasi pertanian," tandasnya.
http://pontianak.tribunnews.com/
Selasa, 27 September 2011
HUTAN INI PARU - PARU DUNIA
NGABANG – Pemerintah Kabupaten Landak membangun kawasan hutan kota seluas delapan hektare di Desa Mungguk, Kecamatan Ngabang. “Kawasan hutan kota yang kita bangun sudah masuk dalam tahap pengembangan dan panataan kawasan,” kata Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Landak, Vinsensius, belum lama ini.
Selain pohon kayu di kawasan itu, ditanam jenis buah-buahan hutan seperti pengan, durian, kelawit, kayu trembesi, belian, angkaras, dan jenis buah dan tanaman hutan lain. “Kawasan itu sudah disertifikasi sambil menunggu proses balik nama. Sehingga keberadaan kawasan hutan ini sudah jelas. Tinggal menunggu tahap demi tahap untuk membangunnya,” ujar Vinsensius.
Vinsensius mengatakan, ke depan kawasan hutan ini akan menjadi penyangga dan menjadi paru-paru dunia. Karena yang namanya hutan harus dijaga dan lestarikan. “Jadi tidak boleh kita apa-apakan, kecuali membersihkan tumbuh-tumbuhan seperti parasit atau tumbuhan yang mengganggu,” papar Vinsensius.
Ia mengatakan, pengembangan kawasan hutan sudah dipersiapkan bibit yang akan ditanamkan. Terutama jenis buah-buahan hutan. ”Keinginan kita di kawasan ini nantinya akan menjadi kawasan yang bermanfaat. Ini artinya selain berfungsi sebagai kawasan hutan, di samping itu ada buah-buahan hutan sehingga jenis itu tidak menjadi langka,” ungkap Vinsensius.
Vinsensius berharap, dalam pengembangan hutan kota di Kabupaten Landak itu harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Jangan sampai ada yang melakukan penebangan atau melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan hutan.
”Jadi hutan tetap harus dihutankan. Jadi kalau memang ada yang menebang kayu di kawasan ini, maka dia akan berhadapan dengan hukum,” tegas Vinsensius.
http://www.equator-news.com/
Selain pohon kayu di kawasan itu, ditanam jenis buah-buahan hutan seperti pengan, durian, kelawit, kayu trembesi, belian, angkaras, dan jenis buah dan tanaman hutan lain. “Kawasan itu sudah disertifikasi sambil menunggu proses balik nama. Sehingga keberadaan kawasan hutan ini sudah jelas. Tinggal menunggu tahap demi tahap untuk membangunnya,” ujar Vinsensius.
Vinsensius mengatakan, ke depan kawasan hutan ini akan menjadi penyangga dan menjadi paru-paru dunia. Karena yang namanya hutan harus dijaga dan lestarikan. “Jadi tidak boleh kita apa-apakan, kecuali membersihkan tumbuh-tumbuhan seperti parasit atau tumbuhan yang mengganggu,” papar Vinsensius.
Ia mengatakan, pengembangan kawasan hutan sudah dipersiapkan bibit yang akan ditanamkan. Terutama jenis buah-buahan hutan. ”Keinginan kita di kawasan ini nantinya akan menjadi kawasan yang bermanfaat. Ini artinya selain berfungsi sebagai kawasan hutan, di samping itu ada buah-buahan hutan sehingga jenis itu tidak menjadi langka,” ungkap Vinsensius.
Vinsensius berharap, dalam pengembangan hutan kota di Kabupaten Landak itu harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Jangan sampai ada yang melakukan penebangan atau melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan hutan.
”Jadi hutan tetap harus dihutankan. Jadi kalau memang ada yang menebang kayu di kawasan ini, maka dia akan berhadapan dengan hukum,” tegas Vinsensius.
http://www.equator-news.com/
PERMASALAHAN BBM HARUS KITA TANGANI BERSAMA
SINTANG – Kawasan timur Kalbar, terutama Sintang dan sekitarnya adalah daerah rawan terjadinya sengkarut distribusi BBM. Apalagi secara geografis daerah ini memang berada pada kawasan yang jauh dari pusat distribusi. “Setidaknya ada 5 persoalan mendasar yang menyebabkan terus berulangnya masalah distribusi BBM di Sintang dan sekitarnya,” ujar pemerhati sosial Sintang, Victor Emanuel, Senin (26/9).
Dikatakannya hal yang pertama adalah pertambahan jumlah penduduk dan mobilitas ekonomi yang memicu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. “Pertumbuhan ekonomi yang mendorong tingginya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, sayangnya tidak diikuti dengan penambahan kuota BBM untuk kawasan ini,” tuturnya.
Ditambahkannya, disparitas (selisih-red) harga yang relatif jauh, antara BBM subsidi dan non subsidi (BBM industri-red) juga menjadi penyebab kerap timbulnya aksi spekulan BBM. “Oleh karena selisih tersebut menarik minat para spekulan untuk melakukan penimbunan dan penjualan BBM subsidi dengan harga industri,” timpal humas DAD ini.
Ia juga menilai kalau minimnya infrastruktur yang dimiliki Pertamina terutama armada angkutnya juga kerap menimbulkan masalah dalam distribusi BBM, khususnya kekawasan perhuluan. “Sehingga inisiatif distribusi sering dilakukan para spekulan , dengan konsekwensi harga yang kerap jauh lebih mahal ketimbang harga subsidi,” tukasnya.Selain itu dilanjutkannya, masalah cuaca, topografi dan geografis daerah kerap menyebabkan tersendatnya pasokan BBM ke kawasan timur Kalbar.
“Masalah cuaca yang berpengaruh pada debet air sungai sebagai jalur angkut utama juga kerap mengganggu kapal tangki BBM jadi terlambat membawa pasokan ke depot, sehingga dari depot juga lambat disuplai ke daerah pedalaman,” ungkapnya.Masalah terakhir yang tak kalah penting menurutnya adalah faktor lemahnya pengawasan dari para pihak berwenang. Tak hanya lemah, menurutnya pengawasan juga seting dilakukan tidak berkelanjutan. “Sehingga penertiban distribusi juga kerap insidental dan reaksioner. Sehinga makin sulit untuk mengatasi berbagai sengkarut distribusi yang ada.”pungkasnya.
http://www.pontianakpost.com/
Dikatakannya hal yang pertama adalah pertambahan jumlah penduduk dan mobilitas ekonomi yang memicu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. “Pertumbuhan ekonomi yang mendorong tingginya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, sayangnya tidak diikuti dengan penambahan kuota BBM untuk kawasan ini,” tuturnya.
Ditambahkannya, disparitas (selisih-red) harga yang relatif jauh, antara BBM subsidi dan non subsidi (BBM industri-red) juga menjadi penyebab kerap timbulnya aksi spekulan BBM. “Oleh karena selisih tersebut menarik minat para spekulan untuk melakukan penimbunan dan penjualan BBM subsidi dengan harga industri,” timpal humas DAD ini.
Ia juga menilai kalau minimnya infrastruktur yang dimiliki Pertamina terutama armada angkutnya juga kerap menimbulkan masalah dalam distribusi BBM, khususnya kekawasan perhuluan. “Sehingga inisiatif distribusi sering dilakukan para spekulan , dengan konsekwensi harga yang kerap jauh lebih mahal ketimbang harga subsidi,” tukasnya.Selain itu dilanjutkannya, masalah cuaca, topografi dan geografis daerah kerap menyebabkan tersendatnya pasokan BBM ke kawasan timur Kalbar.
“Masalah cuaca yang berpengaruh pada debet air sungai sebagai jalur angkut utama juga kerap mengganggu kapal tangki BBM jadi terlambat membawa pasokan ke depot, sehingga dari depot juga lambat disuplai ke daerah pedalaman,” ungkapnya.Masalah terakhir yang tak kalah penting menurutnya adalah faktor lemahnya pengawasan dari para pihak berwenang. Tak hanya lemah, menurutnya pengawasan juga seting dilakukan tidak berkelanjutan. “Sehingga penertiban distribusi juga kerap insidental dan reaksioner. Sehinga makin sulit untuk mengatasi berbagai sengkarut distribusi yang ada.”pungkasnya.
http://www.pontianakpost.com/
PEMKAB KUBU PERINTAHKAN SKPD UNTUK TANGANI PEMBANGUNAN PASCA BENCANA PUTING BELIUNG
KUBU RAYA - Sarjana Pendamping Desa meminta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membantu masyarakat Pulau Nyamuk Kecamatan Sungai Kakap membenahi infrastruktur warga yang terkena puting beliung tahun lalu.
"Kita harapkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat bisa segera membantu masyarakat dalam memperbaiki beberapa infrastruktur dan perumahan masyarakat yang terkena musibah puting beliung, tahun 2010 lalu. Karena sampai sekarang masyarakat di sana, belum mendapatkan bantuan," kata Petugas Sarjana Pendamping Desa Kubu Raya yang ditempatkan di Desa Tanjung Saleh, Abu Nawas, di Sungai Raya.
Menurut dia, Pulau Nyamuk merupakan daerah relokasi yang terletak di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, dihuni oleh masyarakat bekas korban kerusuhan Sambas tahun 1999.
Sebelumnya Pulau Nyamuk adalah hutan belantara tanpa penghuni. Namun pada tahun 2000 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Pemerintah Kabupaten Pontianak (sebelum dimekarkan) berinisiatif untuk memindahkan masyarakat korban kerusuhan Sambas Tahun 1999 yang berada di penampungan ke Pulau nyamuk disertai dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur. Sehingga masyarakat dapat bercocok tanam dan bisa melakukan aktifitas secara mandiri secara berkelanjutan.
"Masyarakat korban kerusuhan Sambas yang mengikuti program relokasi pada tahun 2000 berjumlah 133 KK dan 353 jiwa. Pada tahun 2011 ini jumlah Kepala Keluarga yang menetap di Pulau Nyamuk sebanyak 150 KK dengan 421 jiwa termasuk warga lokal pindahan dari Pematang Empat Jari," tuturnya.
Abu mengatakan, penduduk yang mendiami Pulau Nyamuk Desa Tanjung Saleh adalah masyarakat pendatang baru yang mayoritas suku Madura ditambah suku Bugis dan lain-lain. Bahkan sekarang antara penduduk lokal dengan penduduk warga eks Sambas sudah berasimilasi dan telah terbangun kerukunan antara warga lokal.
Namun permasalahan masyarakat saat ini akibat bencana alam setelah angin puting beliung yang terjadi pada tahun 2010, mengakibatkan beberapa titik tanggul jebol, pintu air roboh total, dan bahkan banyak rumah warga rusak, sehingga saluran-saluran air banyak yang dangkal dan tersumbat, berdampak pada penghasilan masyarakat.
"Pascakejadian tersebut warga mulai sangat merasakan dampaknya terutama di bidang pertanian bahkan produksinya diperkirakan menurun mencapai 70 persen dan berdampak pada gagal panen," katanya.
Menurut koordinator eks korban kerusuhan Sambas, Bunut, permasalahan ini sudah disampaikan sebelumnya dan sudah dibuatkan pengajuan proposal untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah terkait melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu raya. Namun, sayangnya sampai saat ini belum direalisasikan.
"Oleh sebab itu berangkat dari permasalahan di atas, kami meminta kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat segera membantu normalisasi saluran air sepanjang 11 kilometer yang terletak di blok C hingga G, perbaikan tanggul yang jebol sebanyak 2 titik sepanjang kurang lebih 150 meter," kata Bunut.
Selain itu, warga di sana juga meminta pembuatan kembali pintu air sebanyak tiga unit di blok A, E, dan F, pembangunan barau sepanjang kurang lebih 400 meter dari 14 titik rawan jebol dan pembenahan rumah warga yang rusak akibat bencana alam. (jgp)
http://www.kalimantan-news.com/
"Kita harapkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat bisa segera membantu masyarakat dalam memperbaiki beberapa infrastruktur dan perumahan masyarakat yang terkena musibah puting beliung, tahun 2010 lalu. Karena sampai sekarang masyarakat di sana, belum mendapatkan bantuan," kata Petugas Sarjana Pendamping Desa Kubu Raya yang ditempatkan di Desa Tanjung Saleh, Abu Nawas, di Sungai Raya.
Menurut dia, Pulau Nyamuk merupakan daerah relokasi yang terletak di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, dihuni oleh masyarakat bekas korban kerusuhan Sambas tahun 1999.
Sebelumnya Pulau Nyamuk adalah hutan belantara tanpa penghuni. Namun pada tahun 2000 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Pemerintah Kabupaten Pontianak (sebelum dimekarkan) berinisiatif untuk memindahkan masyarakat korban kerusuhan Sambas Tahun 1999 yang berada di penampungan ke Pulau nyamuk disertai dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur. Sehingga masyarakat dapat bercocok tanam dan bisa melakukan aktifitas secara mandiri secara berkelanjutan.
"Masyarakat korban kerusuhan Sambas yang mengikuti program relokasi pada tahun 2000 berjumlah 133 KK dan 353 jiwa. Pada tahun 2011 ini jumlah Kepala Keluarga yang menetap di Pulau Nyamuk sebanyak 150 KK dengan 421 jiwa termasuk warga lokal pindahan dari Pematang Empat Jari," tuturnya.
Abu mengatakan, penduduk yang mendiami Pulau Nyamuk Desa Tanjung Saleh adalah masyarakat pendatang baru yang mayoritas suku Madura ditambah suku Bugis dan lain-lain. Bahkan sekarang antara penduduk lokal dengan penduduk warga eks Sambas sudah berasimilasi dan telah terbangun kerukunan antara warga lokal.
Namun permasalahan masyarakat saat ini akibat bencana alam setelah angin puting beliung yang terjadi pada tahun 2010, mengakibatkan beberapa titik tanggul jebol, pintu air roboh total, dan bahkan banyak rumah warga rusak, sehingga saluran-saluran air banyak yang dangkal dan tersumbat, berdampak pada penghasilan masyarakat.
"Pascakejadian tersebut warga mulai sangat merasakan dampaknya terutama di bidang pertanian bahkan produksinya diperkirakan menurun mencapai 70 persen dan berdampak pada gagal panen," katanya.
Menurut koordinator eks korban kerusuhan Sambas, Bunut, permasalahan ini sudah disampaikan sebelumnya dan sudah dibuatkan pengajuan proposal untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah terkait melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu raya. Namun, sayangnya sampai saat ini belum direalisasikan.
"Oleh sebab itu berangkat dari permasalahan di atas, kami meminta kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat segera membantu normalisasi saluran air sepanjang 11 kilometer yang terletak di blok C hingga G, perbaikan tanggul yang jebol sebanyak 2 titik sepanjang kurang lebih 150 meter," kata Bunut.
Selain itu, warga di sana juga meminta pembuatan kembali pintu air sebanyak tiga unit di blok A, E, dan F, pembangunan barau sepanjang kurang lebih 400 meter dari 14 titik rawan jebol dan pembenahan rumah warga yang rusak akibat bencana alam. (jgp)
http://www.kalimantan-news.com/
Jumat, 23 September 2011
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH PEDESAAN DAPAT TERWUJUD MELALUI PNPM
PUTUSSIBAU – Pembangunan merupakan hal yang sangat vital dalam daerah yang sedang berkembang. Kapuas Hulu adalah salah satu daerah kabupaten yang sedang berkembang sehingga pembangunan di segala faktor menjadi prioritas terutama di bidang infrastruktur.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) sebagai program nasional sangat membantu dalam membangun Kapuas Hulu terutama bagi daerah pedesaan. Program itu telah melakukan perubahan pembangunan daerah pedesaan di beberapa daerah seluruh Indonesia.
Kapuas Hulu menjadi salah satu daerah yang menerima efek positif dari program tersebut. Oleh karena itu sebuah kebahagiaan yang tak terhingga bagi masyarakat dengan adanya program PNPM itu. “Percepatan pembangunan di daerah pedesaan dapat terwujud melalui PNPM ini,” kata Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, beberapa waktu yang lalu. Dengan munculnya program itu pemerataan pembangunan di seluruh daerah akan terlaksana, dalam kurun beberapa tahun PNPM sudah dapat menunjukkan bukti programnya yang sudah bisa dinikmati masyarakat pedesaan.
Salah satunya yaitu pembangunan jalan dan jembatan di daerah pedalaman, pencapaian dari program ini adalah kesejahteraan masyarakat pedesaan di bidang pembangunan. Daerah pedesaan menjadi sasaran utama dalam program pemberdayaan, banyak daerah yang berubah secara drastis dengan masuknya PNPM itu. “Pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat pedesaan, walaupun daerah mereka merupakan daerah yang terisolasi,” ungkap Nasir. Semua proyek pembangunan PNPM dibiayai pemerintah pusat langsung, setiap daerah akan ditempati oleh dua orang fasilitator kecamatan untuk merencanakan setiap pembangunan tersebut sampai selesai.
Petugas PNPM itu akan menetap di satu kecamatan untuk melakukan pembangunan terhadap desa-desa yang perlu dibangun. Mereka akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan mengupayakan apa yang menjadi keluhan masyarakat di bidang pembangunan.
“Program PNPM ini merupakan program yang paling sukses di antara program yang lain, bahkan luar negeri menyatakan akan mencontoh program PNPM ini,” ujarnya. Dia juga berharap program ini dapat berjalan lancar dan bisa bertahan lama dalam melakukan pembangunan. Tak hanya itu program itu juga membuat masyarakat lebih mengerti akan arti pembangunan bagi sebuah desa. “Masyarakat sebagai penerima pembangunan dapat menjaga dan melestarikan pembangunan itu dengan baik,”
http://www.equator-news.com/
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) sebagai program nasional sangat membantu dalam membangun Kapuas Hulu terutama bagi daerah pedesaan. Program itu telah melakukan perubahan pembangunan daerah pedesaan di beberapa daerah seluruh Indonesia.
Kapuas Hulu menjadi salah satu daerah yang menerima efek positif dari program tersebut. Oleh karena itu sebuah kebahagiaan yang tak terhingga bagi masyarakat dengan adanya program PNPM itu. “Percepatan pembangunan di daerah pedesaan dapat terwujud melalui PNPM ini,” kata Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, beberapa waktu yang lalu. Dengan munculnya program itu pemerataan pembangunan di seluruh daerah akan terlaksana, dalam kurun beberapa tahun PNPM sudah dapat menunjukkan bukti programnya yang sudah bisa dinikmati masyarakat pedesaan.
Salah satunya yaitu pembangunan jalan dan jembatan di daerah pedalaman, pencapaian dari program ini adalah kesejahteraan masyarakat pedesaan di bidang pembangunan. Daerah pedesaan menjadi sasaran utama dalam program pemberdayaan, banyak daerah yang berubah secara drastis dengan masuknya PNPM itu. “Pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat pedesaan, walaupun daerah mereka merupakan daerah yang terisolasi,” ungkap Nasir. Semua proyek pembangunan PNPM dibiayai pemerintah pusat langsung, setiap daerah akan ditempati oleh dua orang fasilitator kecamatan untuk merencanakan setiap pembangunan tersebut sampai selesai.
Petugas PNPM itu akan menetap di satu kecamatan untuk melakukan pembangunan terhadap desa-desa yang perlu dibangun. Mereka akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan mengupayakan apa yang menjadi keluhan masyarakat di bidang pembangunan.
“Program PNPM ini merupakan program yang paling sukses di antara program yang lain, bahkan luar negeri menyatakan akan mencontoh program PNPM ini,” ujarnya. Dia juga berharap program ini dapat berjalan lancar dan bisa bertahan lama dalam melakukan pembangunan. Tak hanya itu program itu juga membuat masyarakat lebih mengerti akan arti pembangunan bagi sebuah desa. “Masyarakat sebagai penerima pembangunan dapat menjaga dan melestarikan pembangunan itu dengan baik,”
http://www.equator-news.com/
Kamis, 22 September 2011
“KEDAULATAN WILAYAH PERBATASAN MERUPAKAN CERMIN NKRI”
Mayjen TNI Hambali Asisten Operasi Panglima TNI bersama staf Mabes TNI dan Pangdam XII/Tanjupura dan perwira staf Kodam serta Danrem 121 ABW memeriksa kesiapan anggota serta perlengkapan yang akan dibawa para anggota Yon 643 Wanras sakti sebagai pasukan pengamaan perbatasan Indonesia -Malaysia yang mulai besok (hari ini-red) sudah diberangkat sebagian guna melakukan serah terima tanggung jawaba dari pasukan Yon 641 Berunag Hitam.
Asisten Operasi ( As Ops) Panglima TNI Major Jenderal TNI Hambali Hanafia di depan 650 personil Yon 643 Wanara Sakti, Moton Tinggi, Anjongan menegaskan, hendaknya dalam melaksanakan tugas merupakan suatu kehormatan karena merupakan kepercayaan yang diberikan negara harus dijaga dengan melaksanakan tugas secara profesional.
Hal itu dia katakan dalam satu gelar pasukan di markas Komando Yonif Batalyon 643 Wanara sakti Noton Tinggi Anjongan kemarin.Ikut mendampingi As Ops Panglima TNI beberapa perwira melati tiga (kolonel). As Ops juga didampingi Panglima Komando Militer (Kodam) XII Tanjungpura Mayjen TNI Herlang berama perwira staf serta Danrem 121 ABW Kolonel Toto Riyanto, Dandim 1201 MPH Letkol Inf Parlin Simanjuntak.
Kunjungan itu diterima Letkol Inf Parjiyo, Komandan Batalyon 643 Wanara Sakti dan seluruh perwira. Sebab, sebelum memeriksa kesiapan anggota, As Ops Panglima TNI sudah menerima memaparan tentang kondisi teritorial wilayah Kalbar. Kemudian memberikan pengarahan kepada seluruh perwira staf yang hadir.
Selanjutnya baru memeriksa semua peralatan dan perlengkapan anggota untuk dibawa ketempat tugas sebagai pengamanan perbatasan (Pamtas) Indonesia -Malaysia dan anggota Danyon serta perwira Kodim 1201 Mempawah.
Hambali menambahkan, para prajurit Yon 643 Wanara Sakti, jangan menjadikan setiap kegiatan menjadi sesuatu yang rutin. Tetapi harus direncanakan dan disiapkan dengan baik. Selain mampu laksanakan pengendalian diri selama bertugas. "Jangan dengan kehadiran prajurit Yon 643 Wanara Sakti justru membuat masalah yang akhirnya merugikan diri sendiri dan satuannya yang ada," pesannya.
Kemudian jangan lupa untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, satuan dan instnsi terkait dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan.Jaga dan tingkatkan solidaritas TNI, kebersamaan baik sesama prajurit TNI maupun dengan Polri dan masyarakat serta cegah dan hindari pelanggaran sekecil apapun. Perhatina faktor keamanan baik personal dan material yang dipertanggungjawabkan kepada masing-masing perseorangan.
"Sebelum satuan berangkat, agar permasalahan yang ada segera diselesaikan, sehingga satuan berangkat melaksanakan tugas tidak dibebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak terjadi," warning Mayjen TNI Hambali mantan Danyon 643 Wanara Sakti tahun 1993-1094 dan yang merupakan Danyon ke 11 dan sempat bertugas selama 11 bulan. Para prajurit Yon 643 Wanara Sakti hanya melaksanakan tugas selama 8 bulan. "Bukan setahun," kata nya. Akan tetapi, waktu yang 8 bulan akan terasa lama dan membosankan, jika komandan Batalyon maupun pimpinan lainnya tidak pandai membuat suasana yang membosankan menjadi betah.
Hal itu bisa dilakukan dengan melakuka kegiatan olahraga, bakti sosial dan hal-hal lain yang positif dan menyentuh kepentingan masayrakat luas," harapnya.Mulai Kamis 22 September hari ini, sudah ada sebagian yang berangkat guna melakukan serah terima dengan satuan Yon 641 Beruang Hitam, pada 34 pos pengamanan perbatasan yang ada. Berlanjut pada hari ebrikutnya sehingga seluruh anggota yang ada sudha berada dilokasi untuk menunaikantugas Pamtas. (jgp)
http://www.pontianakpost.com/
Selasa, 20 September 2011
BBM Untuk Masyarakat Bukan Untuk Kepentingan Seseorang...!!!
SINTANG - Ribuan liter BBM jenis Premium dan Solar disita tim gabungan Polres Sintang, Dinas Perhubungan, POM TNI, dan Satpol PP, dari operasi yang digelar sejak beberapa hari belakangan. Selain BBM petugas gabungan juga menyita sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak sesuai dengan peruntukannya di sekitar kios-kios di dalam kota Sintang.
"Operasi ini untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap persoalan BBM yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Kita sudah melakukan operasi sejak Sabtu kemarin sampai tidak terduga," kata Kabag Ops Polres Sintang Kompol Gani F Siahaan, saat menggelar operasi.
Kepolisian kata Gani, akan terus berupaya untuk meminimalisir kelangkaan BBM yang terjadi di Sintang dengan melakukan giat serupa. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oknum maka tidak segan-segan akan dilakukan razia. (jgp)
http://pontianak.tribunnews.com
Senin, 19 September 2011
MANFAATKAN LAHAN UNTUK MENANAM KARET
Kapuas Hulu-PUTUSSIBAU, Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, SH menghimbau kepada seluruh masyarkat Kabupaten Kapuas Hulu untuk selalu memanfaatkan lahan kosong dengan menanam karet, sebab kehadiran kebun karet yangs sejak dulu dikenal masyarkat dinilai dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Jangan biarkan ada lahan atau tanah Kita yang kosong, manfaatkan lahan tersebut untuk menanam karet, beberapa tahun kedepan makan hasilnya dapat dinikmati dan perkebunan karet juga sangat menjanjikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, saat ini menurut Nasir bahwa hampir disetiap Desa yang ada di Kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sudah memiliki kebun karet, masyarakat saat ini sudah mulai membuka diri dan sudah memiliki pola pikir yang luar biasa, masyarakat sudah mulai berlomba-lomba menanam karet.
Menanam karet itu tidak ada ruginya, karena hanya dalam beberapa tahun hasilnya sudah dapat dinikmati, mari Kita kelola lahan yang belum dimanfaatkan dengan menanam karet, alhasil beberapa tahun kedepan kehidupan masyarakat akan lebih baik, sekarang saja sebagian masyarakat sudah dapat merasakan dampak positif dengan berkebun karet, banyak orangtua mampu menyekolahkan anaknya hanya dengan berkebun karet, ini kan hal yang luar biasa,” ungkapnya.
http://www.kalimantan-news.com/
“Jangan biarkan ada lahan atau tanah Kita yang kosong, manfaatkan lahan tersebut untuk menanam karet, beberapa tahun kedepan makan hasilnya dapat dinikmati dan perkebunan karet juga sangat menjanjikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, saat ini menurut Nasir bahwa hampir disetiap Desa yang ada di Kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sudah memiliki kebun karet, masyarakat saat ini sudah mulai membuka diri dan sudah memiliki pola pikir yang luar biasa, masyarakat sudah mulai berlomba-lomba menanam karet.
Menanam karet itu tidak ada ruginya, karena hanya dalam beberapa tahun hasilnya sudah dapat dinikmati, mari Kita kelola lahan yang belum dimanfaatkan dengan menanam karet, alhasil beberapa tahun kedepan kehidupan masyarakat akan lebih baik, sekarang saja sebagian masyarakat sudah dapat merasakan dampak positif dengan berkebun karet, banyak orangtua mampu menyekolahkan anaknya hanya dengan berkebun karet, ini kan hal yang luar biasa,” ungkapnya.
http://www.kalimantan-news.com/
ALAT TRANSPORTASI PENTING UNTUK PEDESAAN
PUTUSSIBAU – Bagi masyarakat pedesaan, alat transportasi akan terasa sangat penting untuk menghubungkan mereka ke kota atau daerah lain dalam memenuhi segala kebutuhannya. Jarak desa dengan kota yang jauh akan menjadi penghambat terhadap pertumbuhan desa. Tanpa adanya alat transportasi semuanya akan terasa sulit.
Apalagi daerah Kapuas Hulu memiliki daerah yang sangat luas, sehingga kebutuhan alat transportasi bagi masyarakat, sangat menunjang aktivitas mereka di segala bidang, baik itu kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan perekonomian. Oleh karena itu pada tahun 2011 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu akan memberikan bantuan alat transportasi terhadap daerah pedesaan, khususnya bagi daerah perbatasan yang jauh dari kota.
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, mengatakan dengan adanya bantuan alat transportasi itu diharapkan akan membantu meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Kata Nasir, alat transportasi tersebut akan berguna bagi masyarakat sebagai penghubung dari daerah satu ke daerah lainnya. Hal itu akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya. Nantinya, masyarakat pedesaan Kapuas Hulu yang mayoritas petani akan lebih mudah dalam menjual hasil panennya dengan menggunakan alat transportasi tersebut.
Proses penyerahannya, kata Nasir, alat transportasi itu akan diserahkan kepada desa-desa tertentu melalui koperasi sebagai pengelolanya. Untuk pengelolaannya sepenuhnya akan diserahkan kepada koperasi pengelola. Kendaraan akan membutuhkan biaya perawatan dan operasional, semuanya koperasi yang mengurus selaku pengelola dan penanggung jawab dalam hal ini,” ucapnya.
Menurut Nasir, adanya alat transportasi itu bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga kesejahteraan di bidang kesehatan akan semakin terjamin. Masyarakat yang sakit bisa segera dibawa ke puskesmas ataupun langsung dirujuk ke rumah sakit di kota, peranan alat penghubung itu akan menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan, setiap kebutuhan diperlukan transportasi agar terlaksana dengan baik, sebaliknya akan menjadi hambatan besar jika alat transportasi itu tidak ada. Seperti saat ini, penghubung masyarakat desa dengan kota sangat minim sekali, imbasnya segala keperluan akan terasa lambat karena transportasi yang susah didapatkan.
Hubungan antara daerah ke daerah lain menjadi sulit dilakukan padahal kita sebagai manusia sosial tidak akan terlepas dari hubungan antarsesama, apalagi berkaitan dengan masalah perniagaan, barang-barang harus didatangkan itu memerlukan alat transportasi. Begitu juga jika kita ingin menjual hasil daerah baik itu hasil panen ataupun hasil alam di daerah kita,” pungkasnya. (Azl)
http://www.equator-news.com/
Apalagi daerah Kapuas Hulu memiliki daerah yang sangat luas, sehingga kebutuhan alat transportasi bagi masyarakat, sangat menunjang aktivitas mereka di segala bidang, baik itu kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan perekonomian. Oleh karena itu pada tahun 2011 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu akan memberikan bantuan alat transportasi terhadap daerah pedesaan, khususnya bagi daerah perbatasan yang jauh dari kota.
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, mengatakan dengan adanya bantuan alat transportasi itu diharapkan akan membantu meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Kata Nasir, alat transportasi tersebut akan berguna bagi masyarakat sebagai penghubung dari daerah satu ke daerah lainnya. Hal itu akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya. Nantinya, masyarakat pedesaan Kapuas Hulu yang mayoritas petani akan lebih mudah dalam menjual hasil panennya dengan menggunakan alat transportasi tersebut.
Proses penyerahannya, kata Nasir, alat transportasi itu akan diserahkan kepada desa-desa tertentu melalui koperasi sebagai pengelolanya. Untuk pengelolaannya sepenuhnya akan diserahkan kepada koperasi pengelola. Kendaraan akan membutuhkan biaya perawatan dan operasional, semuanya koperasi yang mengurus selaku pengelola dan penanggung jawab dalam hal ini,” ucapnya.
Menurut Nasir, adanya alat transportasi itu bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga kesejahteraan di bidang kesehatan akan semakin terjamin. Masyarakat yang sakit bisa segera dibawa ke puskesmas ataupun langsung dirujuk ke rumah sakit di kota, peranan alat penghubung itu akan menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan, setiap kebutuhan diperlukan transportasi agar terlaksana dengan baik, sebaliknya akan menjadi hambatan besar jika alat transportasi itu tidak ada. Seperti saat ini, penghubung masyarakat desa dengan kota sangat minim sekali, imbasnya segala keperluan akan terasa lambat karena transportasi yang susah didapatkan.
Hubungan antara daerah ke daerah lain menjadi sulit dilakukan padahal kita sebagai manusia sosial tidak akan terlepas dari hubungan antarsesama, apalagi berkaitan dengan masalah perniagaan, barang-barang harus didatangkan itu memerlukan alat transportasi. Begitu juga jika kita ingin menjual hasil daerah baik itu hasil panen ataupun hasil alam di daerah kita,” pungkasnya. (Azl)
http://www.equator-news.com/
Minggu, 18 September 2011
KEPUASAN MASYARAKAT MERUPAKAN CERMIN DIRI APARAT PEMERINTAHAN
Kalimantan Barat-PONTIANAK, Wali Kota Pontianak Sutarmidji meminta setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar menindaklanjuti setiap keluhan atau aspirasi masyarakat kota terkait pembangunan, pelayanan dan lainnya, Ia menjelaskan, ada banyak keluhan ataupun aspirasi masyarakat Kota Pontianak yang dimuat di media-media cetak lokal baik itu terkait lingkungan, pengelolaan sampah, maraknya pedagang kaki lima (PKL), kebersihan dan masih semrawutnya pengelolaan parkir.
Jangan menjadi kepala SKPD hanya melakukan aktivitasnya mulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB atau jam kerja saja, di luar dari jam itu tidak mau peduli. Kalau ada kepala SKPD yang seperti itu tidak layak menjadi pimpinan," kata Sutarmidji.
Menurut dia, tidak logis kalau ada kepala SKPD yang hanya duduk diam ketika ada permasalahan atau keluhan masyarakat yang berkaitan dengan bidangnya. Saya akan menindak tegas kalau masih ada kepala SKPD yang masih seperti itu," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak juga mengimbau, masyarakat di kota itu untuk waspada terhadap bencana alam angin puting beliung karena sejak sepekan terakhir kota itu dan sekitarnya diguyur hujan lebat yang disertai angin kencang. Kami minta masyarakat untuk waspada terhadap bencana angin puting beliung. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak juga meningkatkan kewaspadaannya sehingga begitu ada masyarakat yang terkena musibah itu bisa secepatnya diberikan pertolongan.(jgp)
http://www.kalimantan-news.com/
Jangan menjadi kepala SKPD hanya melakukan aktivitasnya mulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB atau jam kerja saja, di luar dari jam itu tidak mau peduli. Kalau ada kepala SKPD yang seperti itu tidak layak menjadi pimpinan," kata Sutarmidji.
Menurut dia, tidak logis kalau ada kepala SKPD yang hanya duduk diam ketika ada permasalahan atau keluhan masyarakat yang berkaitan dengan bidangnya. Saya akan menindak tegas kalau masih ada kepala SKPD yang masih seperti itu," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak juga mengimbau, masyarakat di kota itu untuk waspada terhadap bencana alam angin puting beliung karena sejak sepekan terakhir kota itu dan sekitarnya diguyur hujan lebat yang disertai angin kencang. Kami minta masyarakat untuk waspada terhadap bencana angin puting beliung. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak juga meningkatkan kewaspadaannya sehingga begitu ada masyarakat yang terkena musibah itu bisa secepatnya diberikan pertolongan.(jgp)
http://www.kalimantan-news.com/
JIWA YANG SEHAT JAUHKAN NARKOBA
Kabupaten Sintang tergolong wilayah rentan penyelundupan narkotika. Buktinya, daerah terkenal dengan sebutan Bumi Senentang ini menempati urutan ketiga dalam kasus narkoba di Kalimantan Barat.
“Sintang urutan ketiga, setelah Kota Pontianak dan Singkawang,” ungkap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalbar, Sugeng HR, di sela-sela sosialisasi kebijakan dan strategi nasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Sintang, Kamis (15/9).
Menyikapi hal itu, Sugeng berharap Pemkab Sintang segera membentuk BNN Kabupaten. Hal ini diharapkan agar penanganan narkotika di Sintang dapat lebih fokus.
“Kita juga berharap peran masyarakat. Pemerintah dan polisi tidak akan mampu menangani masalah ini tanpa partisipasi masyarakat,” ucapnya.
Berkenaan dengan pembentukan badan di Kabupaten, lanjut Sugeng, sudah menjadi program Badan Narkotika Nasional. Setiap kabupaten yang membentuk badan tersebut akan mendapat bantuan dana dari pusat sebesar Rp 3 miliar per tahun.
“Ada anggaran. Rp 3 miliar per tahun,” ujarnya.
Dana tersebut, lanjut Sugeng, digunakan untuk operasional dan pencegahan serta pembinaan ke masyarakat. Adapun untuk pengungkapan atau penindakan kasus, ada dana tersendiri dari pusat.
“Selain anggaran, badan ini pula akan difasilitasi sarana dan prasarana penunjang, seperti mobil dinas,” timpalnya.
Berkenaan dengan pejabat yang akan menempati struktur organisasi tersebut, tambah Sugeng, bisa dari kalangan pegawai negeri setempat maupun kalangan Polri.
“Tergantung kerawanan daerah tersebut. Kalau terbilang rawan, kemungkinan bisa dari Polri,” pungkasnya.
http://www.equator-news.com/
“Sintang urutan ketiga, setelah Kota Pontianak dan Singkawang,” ungkap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalbar, Sugeng HR, di sela-sela sosialisasi kebijakan dan strategi nasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Sintang, Kamis (15/9).
Menyikapi hal itu, Sugeng berharap Pemkab Sintang segera membentuk BNN Kabupaten. Hal ini diharapkan agar penanganan narkotika di Sintang dapat lebih fokus.
“Kita juga berharap peran masyarakat. Pemerintah dan polisi tidak akan mampu menangani masalah ini tanpa partisipasi masyarakat,” ucapnya.
Berkenaan dengan pembentukan badan di Kabupaten, lanjut Sugeng, sudah menjadi program Badan Narkotika Nasional. Setiap kabupaten yang membentuk badan tersebut akan mendapat bantuan dana dari pusat sebesar Rp 3 miliar per tahun.
“Ada anggaran. Rp 3 miliar per tahun,” ujarnya.
Dana tersebut, lanjut Sugeng, digunakan untuk operasional dan pencegahan serta pembinaan ke masyarakat. Adapun untuk pengungkapan atau penindakan kasus, ada dana tersendiri dari pusat.
“Selain anggaran, badan ini pula akan difasilitasi sarana dan prasarana penunjang, seperti mobil dinas,” timpalnya.
Berkenaan dengan pejabat yang akan menempati struktur organisasi tersebut, tambah Sugeng, bisa dari kalangan pegawai negeri setempat maupun kalangan Polri.
“Tergantung kerawanan daerah tersebut. Kalau terbilang rawan, kemungkinan bisa dari Polri,” pungkasnya.
http://www.equator-news.com/
Rabu, 14 September 2011
KALBAR " HARGA MATI NKRI "
APAPUN alasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dipertahankan dari hal-hal yang memecahbelah persatuan dan kesatuan. Komitmen NKRI harga mati inilah yang menjadi landasan kuat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Sambas untuk menangkal hal yang dapat mengancam keutuhan NKRI dari aspek apapun, termasuk ideologi eksterimis dan tindakan merugikan negara, khususnya di Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan. Hal tersebut diungkapkan Ketua MPC PP Kabupaten Sambas Arifidiar kepada sejumlah media, pada rapat internal persiapan Musyawarah Daerah (Musda) MPC PP di Kantin Bedar Sambas, Selasa (13/9). Untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI, diakui mereka tidak mudah. Upaya ini harus dilakukan segenap komponen masyarakat, dan dia menegaskan bahwa MPC PP sudah melakukannya. “NKRI harga mati, ini harus kita pertahankan, karena Kabupaten Sambas merupakan wilayah perbatasan, apalagi simbol PP ialah Garuda Pancasila yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika,” ujar Arifidiar yang juga Ketua DPD Partai GolkarKabupatenSambasini.
Selain menggandeng masyarakat, MPC PP Kabupaten Sambas bersama-sama dengan pemerintah daerah, ditegaskan dia, tetap sinergis mengamankan NKRI. Termasuk steakholder lainnya yang memiliki perjuangan yang sama dengan mereka.Saat ini, MPC PP Kabupaten Sambas sudah memiliki 780 anggota yang terdiri dari 19 pengurus anak cabang (PAC) PP di Kabupaten Sambas. Seluruh pengurus sudah memiliki komitmen yang sama untuk memajukan pembangunan, khususnya pembangunan kawasan perbatasan antara negara. “Oleh sebab itu, kita sedang membahas persiapan Musda MPC PP Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk menyusun pengurus baru yang lebih efektif dalam memperjuangkan NKRI,” tegas Dede, sapaan akrabnya.
Di tempat yang sama, Mayadi Satar, sekretaris MPC PP Kabupaten Sambas, mengatakan bahwa agenda MPC PP Kabupaten Sambas sekarang ini sedang mempersiapkan rapat Musda MPC PP Kabupaten Sambas, “Rencananya Musda akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober, segala persiapan yang lain akan kita bahas bersama pengurus, termasuk di mana pelaksanaan Musda akan kita laksanakan,” jelasnya.Dalam Musda MPC PP Sambas akan memilih kepengurusan baru dan membuat laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Segala persiapan Musda, di antaranya memilih kepengurusan baru MPC PP Kabupaten Sambas periode 2011 – 2016. Maka dari itu, ia memberikan kesempatan bagi pengurus dan anggota PP yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat ketua MPC PP Kabupaten Sambas pada Musda nanti.
http://www.pontianakpost.com/
Selain menggandeng masyarakat, MPC PP Kabupaten Sambas bersama-sama dengan pemerintah daerah, ditegaskan dia, tetap sinergis mengamankan NKRI. Termasuk steakholder lainnya yang memiliki perjuangan yang sama dengan mereka.Saat ini, MPC PP Kabupaten Sambas sudah memiliki 780 anggota yang terdiri dari 19 pengurus anak cabang (PAC) PP di Kabupaten Sambas. Seluruh pengurus sudah memiliki komitmen yang sama untuk memajukan pembangunan, khususnya pembangunan kawasan perbatasan antara negara. “Oleh sebab itu, kita sedang membahas persiapan Musda MPC PP Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk menyusun pengurus baru yang lebih efektif dalam memperjuangkan NKRI,” tegas Dede, sapaan akrabnya.
Di tempat yang sama, Mayadi Satar, sekretaris MPC PP Kabupaten Sambas, mengatakan bahwa agenda MPC PP Kabupaten Sambas sekarang ini sedang mempersiapkan rapat Musda MPC PP Kabupaten Sambas, “Rencananya Musda akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober, segala persiapan yang lain akan kita bahas bersama pengurus, termasuk di mana pelaksanaan Musda akan kita laksanakan,” jelasnya.Dalam Musda MPC PP Sambas akan memilih kepengurusan baru dan membuat laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Segala persiapan Musda, di antaranya memilih kepengurusan baru MPC PP Kabupaten Sambas periode 2011 – 2016. Maka dari itu, ia memberikan kesempatan bagi pengurus dan anggota PP yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat ketua MPC PP Kabupaten Sambas pada Musda nanti.
http://www.pontianakpost.com/
MINIMNYA TUNJANGAN KERJA TENAGA PENGAJAR
SINTANG--Sejumlah guru di perbatasan khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, melakukan aksi mogok mengajar, Senin (12/8) kemarin. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan para ‘Oemar Bakri’ atas pemberian tunjangan perbatasan, yang dinilai tak adil dan tebang pilih.“Sejumlah guru di SD 1 Ketungau Hulu pada hari ini (Senin kemarin, Red), melakukan aksi mogok. Meski mereka tetap datang ke sekolah, namun mereka tidak mengajar,” kata Ambresius Murjani, ketua Kimtas, kemarin.Ia mengatakan kalau informasi soal mogok mengajar, didapatkannya langsung dari guru di perbatasan. “Aksi mogok ini intinya kecewa atas putusan mengenai tunjangan khusus perbatasan, yang dinilai tebang pilih. Karena, dari 25 SD di Ketungau Hulu, banyak guru yang tak mendapatkan tunjangan itu pada tahun ini. Padahal, pada tahun lalu ada yang mendapatkan tunjangan yang dimaksud,” bebernya.
Murjani mengatakan, kalau sejumlah guru meminta pemerintah khususnya Pemkab Sintang arif menyikapi masalah tersebut, “Paling tidak ada penyelesaian dulu, baru mereka mau mengajar kembali,” jelasnya. Terkait masalah tersebut, Murjani sangat menyangkan sikap pemerintah yang katanya ingin mensejahterakan masyarakat perbatasan, namun tak sepenuhnya dilakukan. “Kalau perhatian untuk masyarakat perbatasan kurang, bagaimana bisa meningkatkan nasionalisme diperbatasan. Buktinya, dalam memberikan tunjangan guru saja tebang pilih,” tandasnya
.
Murjani menuturkan, ketika dirinya menghubungi ketua komite Senaning, yang bersangkutan tak menghendaki masalah ini berbuntut panjang. “Mengingat, kalau ada mogok, siswa juga yang dirugikan,” jelanya.
Murjani mengharapkan, kegiatan belajar mengajar di perbatasan tetap berjalan lancar seperti biasa. Karena, kalau masyarakat di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini tak sekolah, maka akan menjadi sasaran empuk bagi pihak yang tidak bertanggungjawab. “Makanya saya kecewa bila ada tunjangan yang dirasakan tak adil tersebut, kita berharap pemerintah menyikapinya,” pintanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sintang YAT Lukman Riberu ketika dikonfirmasi mengaku, kalau pihaknya belum mendapatkan informasi soal aksi mogok yang dimaksud. Namun, salah satu staf dari Dinas Pendidikan sudah mendapat telepon dari guru SD 1 Senaning yang mempertanyakan tunjangan perbatasan, sekaligus mengancam mogok mengajar. “Kalau memang benar terjadi mogok mengajar, kita siap memberikan sanksi,” tegasnya.Ia mengatakan, soal tunjangan perbatasan, pihaknya sudah mengusahakan agar semua yang berhak mendapatkan haknya itu. Tapi, mengingat kuotanya terbatas, maka tunjangan itu diberikan secara bergiliran. “Dana yang ada terbatas, makanya diutamakan guru yang belum dapat. Saat ini kita sedang mengusahakan penambahan kuota. Kalau upaya dikabulkan, kita akan berusaha memberikannya secara merata. Kalau pun mereka tetap memaksakan kehendak dan mogok, lebih baik berhenti saja jadi pegawai,” tegasnya. http://www.pontianakpost.com/
Murjani mengatakan, kalau sejumlah guru meminta pemerintah khususnya Pemkab Sintang arif menyikapi masalah tersebut, “Paling tidak ada penyelesaian dulu, baru mereka mau mengajar kembali,” jelasnya. Terkait masalah tersebut, Murjani sangat menyangkan sikap pemerintah yang katanya ingin mensejahterakan masyarakat perbatasan, namun tak sepenuhnya dilakukan. “Kalau perhatian untuk masyarakat perbatasan kurang, bagaimana bisa meningkatkan nasionalisme diperbatasan. Buktinya, dalam memberikan tunjangan guru saja tebang pilih,” tandasnya
.
Murjani menuturkan, ketika dirinya menghubungi ketua komite Senaning, yang bersangkutan tak menghendaki masalah ini berbuntut panjang. “Mengingat, kalau ada mogok, siswa juga yang dirugikan,” jelanya.
Murjani mengharapkan, kegiatan belajar mengajar di perbatasan tetap berjalan lancar seperti biasa. Karena, kalau masyarakat di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini tak sekolah, maka akan menjadi sasaran empuk bagi pihak yang tidak bertanggungjawab. “Makanya saya kecewa bila ada tunjangan yang dirasakan tak adil tersebut, kita berharap pemerintah menyikapinya,” pintanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sintang YAT Lukman Riberu ketika dikonfirmasi mengaku, kalau pihaknya belum mendapatkan informasi soal aksi mogok yang dimaksud. Namun, salah satu staf dari Dinas Pendidikan sudah mendapat telepon dari guru SD 1 Senaning yang mempertanyakan tunjangan perbatasan, sekaligus mengancam mogok mengajar. “Kalau memang benar terjadi mogok mengajar, kita siap memberikan sanksi,” tegasnya.Ia mengatakan, soal tunjangan perbatasan, pihaknya sudah mengusahakan agar semua yang berhak mendapatkan haknya itu. Tapi, mengingat kuotanya terbatas, maka tunjangan itu diberikan secara bergiliran. “Dana yang ada terbatas, makanya diutamakan guru yang belum dapat. Saat ini kita sedang mengusahakan penambahan kuota. Kalau upaya dikabulkan, kita akan berusaha memberikannya secara merata. Kalau pun mereka tetap memaksakan kehendak dan mogok, lebih baik berhenti saja jadi pegawai,” tegasnya. http://www.pontianakpost.com/
Senin, 12 September 2011
BERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH
PUTUSSIBAU--Pemekaran Keamatan Selimbau dengan membentuk Kecamatan Sentarum hanya menimbulkan masalah. “Sejak direncanakan sudah menuai polemik. Akibatnya, saat peraturan daerah tentang pembentukkan Kecamatan Sentarum di ketok palu hingga saat ini tidak bisa dilaksanakan. Lebih baik batalkan saja,” kata Ketua DPRD Kapuas Hulu Ade M Zulkifli, kepada koran ini, kemarin.Dikatakan Ade, persoalan itu sudah terkatung-katung hampir lima tahun. Di mana Perda pemekaran Kecamatan Selimbau dan pembentukkan Kecamatan Sentarum itu ditetapkan pada 2006. Dengan Perda nomor 10 Tahun 2006 yang bersamaan dengan pemekaran Kecamatan Putussibau Selatan dengan pembentukkan Kecmaatan Hulu Kapuas. Setali tiga uang, Kecamatan Hulu Kapuas juga tidak berjalan dan terkesan terkatung-katung hingga saat ini.
“Jangan sampai persoalan yng berlarut-larut ini mengorbankan masyarakat yang ada di dua kecamatan itu,” tambahnya.Dikatakan Ade, pemekaran Kecamatan Selimbau dengan pembentukkan Kecamatan Sentarum justru telah menimbulkan berbagai persoalan. Dimatanya, persoalan itu akan semakin meruncing jika tetap dipaksakan pelaksanaan Perda 10 Tahun 2006 tersebut.“Secara historis, wilayah itu adalah satu rumpun dan satu kesatuan bagian. Kalau dipisahkan justru akan menimbulkan gejolak didepannya nanti,” kata Ade.Ade menuturkan, masyarakat Danau Sentarum adalah bagian dari masyarakat Selimbau. Begitu juga sebailknya. Ia mencontohkan, masyarakat Selimbau mencari ikan sebagai sumber penghidupan di kawasan Danau Sentarum. Sementara ketika ada masyarakat Danau Sentarum yang meninggal, lebih banyak dimakamkan di Selimbau. Itu artinya bahwa masyarakat dua wilayah itu adalah satu kesatuan bagian.
“Kalau kemudian wilayahnya dibagi dua, maka akan menimbulkan persoalan sosial. Contohnya dalam hal mencari ikan. Kalau Danau Sentarum menjadi kecamatan, otomatis mereka akan menguasai otorita kawasan danau, sehingga masyarakat Selimbau kesulitan mencari ikan di danau. Padahal selama ini kehidupan yang bergulir seperti itu. Nah, disini pasti akan timbul gejolak,” paparnya.Sebab itu, Ade mendersak agar pemerintah kabupaten segera mencabut Perda nomor 10 Tahun 2006 tentang pembentukkan Kecamatan Sentarum dan Kecamatan Hulu Kapuas. Mengingat, Perda tersebut sulit untuk diimplementasikan secara baik dan utuh. “Kalau lebih banyak mudarat dari pada manfaat, kenapa harus dipaksakan. Pemerintah harus arif dan bijaksana. Jangan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, dari pada kepentingan masyarakat banyak,” tegas Ade. http://www.pontianakpost.com/
“Jangan sampai persoalan yng berlarut-larut ini mengorbankan masyarakat yang ada di dua kecamatan itu,” tambahnya.Dikatakan Ade, pemekaran Kecamatan Selimbau dengan pembentukkan Kecamatan Sentarum justru telah menimbulkan berbagai persoalan. Dimatanya, persoalan itu akan semakin meruncing jika tetap dipaksakan pelaksanaan Perda 10 Tahun 2006 tersebut.“Secara historis, wilayah itu adalah satu rumpun dan satu kesatuan bagian. Kalau dipisahkan justru akan menimbulkan gejolak didepannya nanti,” kata Ade.Ade menuturkan, masyarakat Danau Sentarum adalah bagian dari masyarakat Selimbau. Begitu juga sebailknya. Ia mencontohkan, masyarakat Selimbau mencari ikan sebagai sumber penghidupan di kawasan Danau Sentarum. Sementara ketika ada masyarakat Danau Sentarum yang meninggal, lebih banyak dimakamkan di Selimbau. Itu artinya bahwa masyarakat dua wilayah itu adalah satu kesatuan bagian.
“Kalau kemudian wilayahnya dibagi dua, maka akan menimbulkan persoalan sosial. Contohnya dalam hal mencari ikan. Kalau Danau Sentarum menjadi kecamatan, otomatis mereka akan menguasai otorita kawasan danau, sehingga masyarakat Selimbau kesulitan mencari ikan di danau. Padahal selama ini kehidupan yang bergulir seperti itu. Nah, disini pasti akan timbul gejolak,” paparnya.Sebab itu, Ade mendersak agar pemerintah kabupaten segera mencabut Perda nomor 10 Tahun 2006 tentang pembentukkan Kecamatan Sentarum dan Kecamatan Hulu Kapuas. Mengingat, Perda tersebut sulit untuk diimplementasikan secara baik dan utuh. “Kalau lebih banyak mudarat dari pada manfaat, kenapa harus dipaksakan. Pemerintah harus arif dan bijaksana. Jangan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, dari pada kepentingan masyarakat banyak,” tegas Ade. http://www.pontianakpost.com/
Minggu, 11 September 2011
PEMDA MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI
SANGGAU--Tumpuan terakhir dalam upaya percepatan investasi di daerah adalah implementasi Inpres nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dari lima bidang yang dikemas dalam Inpres tersebut benar-benar sedang ditunggu implementasinya di Kabupaten Sanggau.“Pemerintah Kabupaten Sanggau tentunya tetap harus mengambil kebijakan yang bisa mendukung ke arah perbaikan investasi di daerah ini,” kata Fransiskus Ason, legislator Partai Golkar di DPRD Sanggau.Kebijakan tersebut diantaranya adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, dalam hal ini Kabupaten Sanggau sudah memiliki keinginan yang kuat, misalnya untuk melaksanakan sistem pelayanan terpadu. Kemudian, singkronisasi peraturan pusat dan daerah yang diharapkan terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Sementara itu debirokratisasi di bidang cukai, selama ini terjadi seringnya perubahan dalam hal aturan fiscal.
Debirokratisasi di bidang cukai ini sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Sanggau bukan saja dalam konteks umum, namun juga dalam kerangka kerjasama khusus dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Mengingat kondisi spesifik Kabupaten Sanggau yang unik dibandingkan dengan daerah lainnya, maka diperlukan perlakukan khusus untuk advantages (keuntungan) yang lebih besar dari negara tetangga yang lebih maju.Kemudian mengenai insentif perpajakan untuk investasi, dalam konteks ini diharapkan agar lebih memihak kepada daerah yang infrastrukturnya kurang memadai. Jika insentif disamaratakan di semua daerah, maka akan terjadi ketidakadilan. Sebab, daerah yang kurang menarik minat investor akan semakin tertinggal dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju.
Yang tidak kalah pentingnya adalah, dengan mempercepat proses perizinan ketenagakerjaan guna menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan produktivitas yang perlu terus didorong. "Karenanya sangat diharapkan implementasi dari Inpres tersebut bagi perbaikan iklim investasi di daerah ini," tandas ketua Partai Golkar Kabupaten Sanggau tersebut .
http://www.pontianakpost.com/
Debirokratisasi di bidang cukai ini sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Sanggau bukan saja dalam konteks umum, namun juga dalam kerangka kerjasama khusus dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Mengingat kondisi spesifik Kabupaten Sanggau yang unik dibandingkan dengan daerah lainnya, maka diperlukan perlakukan khusus untuk advantages (keuntungan) yang lebih besar dari negara tetangga yang lebih maju.Kemudian mengenai insentif perpajakan untuk investasi, dalam konteks ini diharapkan agar lebih memihak kepada daerah yang infrastrukturnya kurang memadai. Jika insentif disamaratakan di semua daerah, maka akan terjadi ketidakadilan. Sebab, daerah yang kurang menarik minat investor akan semakin tertinggal dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju.
Yang tidak kalah pentingnya adalah, dengan mempercepat proses perizinan ketenagakerjaan guna menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan produktivitas yang perlu terus didorong. "Karenanya sangat diharapkan implementasi dari Inpres tersebut bagi perbaikan iklim investasi di daerah ini," tandas ketua Partai Golkar Kabupaten Sanggau tersebut .
http://www.pontianakpost.com/
Jumat, 09 September 2011
BERSAMA MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH PERBATASAN NKRI
SUNGAI RAYA—Perwakilan warga Desa Dabong yang diwakilkan kepada mantan Kepala Desa A. Latif, Wakil Ketua BPD, Ridwanto dan Syukur Ketua FKPM Kecamatan Kubu bersama unsur masyarakat lainnya mendatangi ruangan Komisi A DPRD Kubu Raya. Mereka mengeluh dan mengadukan dugaan kuat pemindahan patok batas sejauh 1,3 km sebelah barat dari titik koordinat 300 derajat. Mereka meminta supaya patok batas yang disepakati pada tahun sebelumnya dikembalikan ke titik semula yaitu di koordinat 300 derajat dan diambil dari Sungai Mak Jawah. Aspirasi tersebut langsung disampaikan masyarakat ke Komisi A DPRD Kubu Raya yang diterima langsung Ketua Komisi A Asmarahadi, Wakil Ketua, A. Rani serta anggota Syahrudin.
"Jelas kami merasa keberatan kalau patok batas yang dipindahkan tim penetapan batas itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat. Pasalnya perpindahan tersebut diduga mencapai 1,3 kilometer. Apalagi pemindahan tersebut dilakukan pada malam hari oleh warga pada satu bulan lalu," ujar mantan Kades Dabong, A. Latif kepada wartawan, Kamis siang kemarin.Menurut dia patok batas tersebut telah bergeser sejauh 1,3 kilometer sebelah barat ke Desa Dabong. Padahal ketika disepakati, titik koordinatnya sekitar 300 derajat berbatasan dengan Desa Olak-Olak Kubu. Namun yang terjadi justru berbatasan dengan lahan perkebunan Cipta Tumbuh Berkembang. “Seharusnya pemasangan patok batas diketahui kedua belah pihak antara Desa Dabong dan Desa Olak-olak Kubu," kata dia.
Ia menjelaskan pihaknya telah mencoba meminta penjelasan ke tim penetapan tapal batas. Akan tetapi disebutkan bahwa persoalan tersebut sudah sesuai aturan dan tidak menghilangkan hak-hak dari warga. "Kami mengharapkan agar patok batas tersebut dikembalikan lagi ke tempat semula yang pernah disepakati," kata A. Latif yang diikuti Ridwanto dan Syukur.Ketua Komisi A DPRD Kubu Raya, Asmarahadi, meminta tim Penetapan dan Penegasan Desa dalam menetapkan patok batas sesuai dengan Permendagri Nomor 27 tahun 2006. “Memang ada kejanggalan-kejanggalan dalam pemidahan patok batas desa itu. Yakni dipasang pada malam hari dan tidak mengikutsertakan kedua desa. Ini sudah diluar aturan Permendagri. Apalagi sudah ada kesepakatan," ucapnya.Oleh karena itu, ia memastikan akan memanggil Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk meminta penjelasan. Dia berharap kedepannya, tim tidak lagi menetapkan batas desa hanya untuk kepentingan tertentu.Kepala Pemerintahan Desa, Saini Umar dikonfirmasi terpisah melalui nomor selulernya belum bisa dikonfirmasi.
http://www.pontianakpost.com/
"Jelas kami merasa keberatan kalau patok batas yang dipindahkan tim penetapan batas itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat. Pasalnya perpindahan tersebut diduga mencapai 1,3 kilometer. Apalagi pemindahan tersebut dilakukan pada malam hari oleh warga pada satu bulan lalu," ujar mantan Kades Dabong, A. Latif kepada wartawan, Kamis siang kemarin.Menurut dia patok batas tersebut telah bergeser sejauh 1,3 kilometer sebelah barat ke Desa Dabong. Padahal ketika disepakati, titik koordinatnya sekitar 300 derajat berbatasan dengan Desa Olak-Olak Kubu. Namun yang terjadi justru berbatasan dengan lahan perkebunan Cipta Tumbuh Berkembang. “Seharusnya pemasangan patok batas diketahui kedua belah pihak antara Desa Dabong dan Desa Olak-olak Kubu," kata dia.
Ia menjelaskan pihaknya telah mencoba meminta penjelasan ke tim penetapan tapal batas. Akan tetapi disebutkan bahwa persoalan tersebut sudah sesuai aturan dan tidak menghilangkan hak-hak dari warga. "Kami mengharapkan agar patok batas tersebut dikembalikan lagi ke tempat semula yang pernah disepakati," kata A. Latif yang diikuti Ridwanto dan Syukur.Ketua Komisi A DPRD Kubu Raya, Asmarahadi, meminta tim Penetapan dan Penegasan Desa dalam menetapkan patok batas sesuai dengan Permendagri Nomor 27 tahun 2006. “Memang ada kejanggalan-kejanggalan dalam pemidahan patok batas desa itu. Yakni dipasang pada malam hari dan tidak mengikutsertakan kedua desa. Ini sudah diluar aturan Permendagri. Apalagi sudah ada kesepakatan," ucapnya.Oleh karena itu, ia memastikan akan memanggil Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk meminta penjelasan. Dia berharap kedepannya, tim tidak lagi menetapkan batas desa hanya untuk kepentingan tertentu.Kepala Pemerintahan Desa, Saini Umar dikonfirmasi terpisah melalui nomor selulernya belum bisa dikonfirmasi.
http://www.pontianakpost.com/
KITA DUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN PERBATASAN
SINTANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang telah mengesahkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan (BPP), kini tinggal selangkah lagi badan baru ini bisa operasional, yakni personil yang ditunjuk diharapkan memahami kawasan perbatasan.Menurut anggota DPRD Kabupaten Sintang Lucius Nelis, dengan terbentuknya BPP maka secara teknis persoalan pembangunan di kawasan perbatasan sudah ada yang mengurus. “Institusi inilah nantinya yang diharapkan bisa berperan optimal dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” kata Nelis kepada koran ini, Rabu (7/9) di Sintang.
Legislator asal daerah pemilihan jalur Ketungau ini sangat berharap tahun ini ketika Perda pembentukan badan baru tersebut sudah masuk lembar daerah, eksekutif bisa menyegerakan pengisian personil untuk menempati struktur organisasi pada badan baru tersebut.“Ini penting karena dengan terbentuknya BPP dan percepatan pengisian personil, maka pada 2012 nanti badan ini sudah punya program yang bisa segera diaplikasikan untuk akselerasi pembangunan kawasan perbatasan,” ucap Ketua Badan Kehormatan DPRD Sintang ini.Personil yang akan mengisi struktur di BPP nanti juga, menurut dia, haruslah dipilih orang-orang yang memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi yang akan diembannya, khususnya mereka yang benar-benar memahami persoalan yang ada di kawasan perbatasan “Jangan asal memilih orang, hanya atas dasar bagi-bagi jabatan, tetapi pilihlah orang yang memiliki skil individual yang baik. Sebab, kalau salah memilih orang akan berdampak pada program yang dirancang dan tentunya berdampak pada pembangunan di perbatasan,” kata dia.Bila perlu, Nelis menyarankan, kantor BPP nanti ditempatkan di salah satu kecamatan perbatasan, entah di Ketungau Tengah atau Ketungau Hulu seperti yang dilakukan Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu dengan menempatkan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Sungai Raya yang merupakan satu-satunya kecamatan pesisir di kabupatenitu.
“Ini dilakukan agar orang-orang yang bekerja di BPP nanti, bisa benar-benar konsen mengurusi perbatasan dan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan sehingga program yang dibuat bisa tepat sasaran,” sarannya.Keberadaan BPP, kata dia, pada dasarnya dimaksudkan untuk memudahkan akselerasi pembangunan di kawasan perbatasan. Sehingga pembangunan bisa lebih terarah, apalagi di pusat sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang memiliki anggaran yang besar sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menata perbatasan.“Sehingga nantinya pemerintah daerah bisa lebih konsen mengurus kecamatan lainnya, karena untuk perbatasan sudah ada badan khusus yang menanganinya,” kata dia.Agar tujuan dibentuknya BPP bisa berjalan dengan baik, ia berharap instansi lainnya yang memiliki kegiatan di kawasan perbatasan bisa mensinergikan program dengan BPP.“Harapan kita tidak ada program yang tumpang tindih antarinstansi, perankan BPP semaksimal mungkin, sinergikan program agar tujuan terbentuknya BPP bisa tercapai,”pungkasnya.
http://www.pontianakpost.com/
Legislator asal daerah pemilihan jalur Ketungau ini sangat berharap tahun ini ketika Perda pembentukan badan baru tersebut sudah masuk lembar daerah, eksekutif bisa menyegerakan pengisian personil untuk menempati struktur organisasi pada badan baru tersebut.“Ini penting karena dengan terbentuknya BPP dan percepatan pengisian personil, maka pada 2012 nanti badan ini sudah punya program yang bisa segera diaplikasikan untuk akselerasi pembangunan kawasan perbatasan,” ucap Ketua Badan Kehormatan DPRD Sintang ini.Personil yang akan mengisi struktur di BPP nanti juga, menurut dia, haruslah dipilih orang-orang yang memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi yang akan diembannya, khususnya mereka yang benar-benar memahami persoalan yang ada di kawasan perbatasan “Jangan asal memilih orang, hanya atas dasar bagi-bagi jabatan, tetapi pilihlah orang yang memiliki skil individual yang baik. Sebab, kalau salah memilih orang akan berdampak pada program yang dirancang dan tentunya berdampak pada pembangunan di perbatasan,” kata dia.Bila perlu, Nelis menyarankan, kantor BPP nanti ditempatkan di salah satu kecamatan perbatasan, entah di Ketungau Tengah atau Ketungau Hulu seperti yang dilakukan Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu dengan menempatkan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Sungai Raya yang merupakan satu-satunya kecamatan pesisir di kabupatenitu.
“Ini dilakukan agar orang-orang yang bekerja di BPP nanti, bisa benar-benar konsen mengurusi perbatasan dan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan sehingga program yang dibuat bisa tepat sasaran,” sarannya.Keberadaan BPP, kata dia, pada dasarnya dimaksudkan untuk memudahkan akselerasi pembangunan di kawasan perbatasan. Sehingga pembangunan bisa lebih terarah, apalagi di pusat sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang memiliki anggaran yang besar sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menata perbatasan.“Sehingga nantinya pemerintah daerah bisa lebih konsen mengurus kecamatan lainnya, karena untuk perbatasan sudah ada badan khusus yang menanganinya,” kata dia.Agar tujuan dibentuknya BPP bisa berjalan dengan baik, ia berharap instansi lainnya yang memiliki kegiatan di kawasan perbatasan bisa mensinergikan program dengan BPP.“Harapan kita tidak ada program yang tumpang tindih antarinstansi, perankan BPP semaksimal mungkin, sinergikan program agar tujuan terbentuknya BPP bisa tercapai,”pungkasnya.
http://www.pontianakpost.com/
Rabu, 07 September 2011
MENINGKATKAN SDM DI KAPUAS HULU
PUTUSSIBAU-Reformasi di dunia pendidikan sudah berjalan, meskipun belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyak sumbangan pemikiran untuk kemajuan dunia pendidikan di Kapuas Hulu. Salah satunya dari Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia periode 2000-2008, Iskandar.
Menurut Iskandar, minimnya guru di Kapuas Hulu bisa diatasi dengan mengangkat guru kontrak. ”Guru kontrak bisa menjadi solusi terhadap kekurangan guru di Kapuas Hulu khususnya di daerah pedalaman,” kata Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Bina Marga Kapuas Hulu ini.
Sebaliknya kata Iskandar, agar guru kontrak tidak menuntut hak yang macam-macam, seperti pengangkatan menjadi PNS, dinas pendidikan bisa mengikat guru tersebut dengan perjanjian untuk tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS.
”Teknis administrasinya bisa dibuat, termasuk jika guru kontrak tersebut pergi meninggalkan tempat bisa dibuat perjanjian gugur dengan sendirinya,” ujar dia.
Iskandar mengaku prihatin dengan berbagai kasus sekolah yang minim guru. ”Sudah saatnya kita sebagai anak bangsa berpikir bagaimana memberdayakan SDM yang ada untuk membangun Kapuas Hulu secara berkelanjutan,” kata Iskandar yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Depdikbud 1995-2003 di Kecamatan Kalis ini.
Mestinya, kata dia, alokasi 20 persen dana pendidikan bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan guru. ”Tenaga kontrak akan sangat dibutuhkan, salah satu untuk mengisi kebutuhan kekurangan guru di sekolah,” tukasnya.
Solusi lain kata dia, memberdayakan guru-guru tamatan DII dan tamatan STAIN Pontianak yang saat ini masih belum PNS dan sangat banyak di Kapuas Hulu.
Bagi sekolah yang kekurangan guru mengajar, dia menyarankan agar diberi tunjangan khusus bagi guru yang mengajar lebih dari jam-jam normal atau tunjangan kelas mengajar. ”Itu bisa dilakukan untuk merangsang guru yang mengajar di sekolah yang jumlah gurunya hanya terbatas sementara jumlah muridnya banyak,” tegas dia.
http://www.equator-news.com/
Menurut Iskandar, minimnya guru di Kapuas Hulu bisa diatasi dengan mengangkat guru kontrak. ”Guru kontrak bisa menjadi solusi terhadap kekurangan guru di Kapuas Hulu khususnya di daerah pedalaman,” kata Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Bina Marga Kapuas Hulu ini.
Sebaliknya kata Iskandar, agar guru kontrak tidak menuntut hak yang macam-macam, seperti pengangkatan menjadi PNS, dinas pendidikan bisa mengikat guru tersebut dengan perjanjian untuk tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS.
”Teknis administrasinya bisa dibuat, termasuk jika guru kontrak tersebut pergi meninggalkan tempat bisa dibuat perjanjian gugur dengan sendirinya,” ujar dia.
Iskandar mengaku prihatin dengan berbagai kasus sekolah yang minim guru. ”Sudah saatnya kita sebagai anak bangsa berpikir bagaimana memberdayakan SDM yang ada untuk membangun Kapuas Hulu secara berkelanjutan,” kata Iskandar yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Depdikbud 1995-2003 di Kecamatan Kalis ini.
Mestinya, kata dia, alokasi 20 persen dana pendidikan bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan guru. ”Tenaga kontrak akan sangat dibutuhkan, salah satu untuk mengisi kebutuhan kekurangan guru di sekolah,” tukasnya.
Solusi lain kata dia, memberdayakan guru-guru tamatan DII dan tamatan STAIN Pontianak yang saat ini masih belum PNS dan sangat banyak di Kapuas Hulu.
Bagi sekolah yang kekurangan guru mengajar, dia menyarankan agar diberi tunjangan khusus bagi guru yang mengajar lebih dari jam-jam normal atau tunjangan kelas mengajar. ”Itu bisa dilakukan untuk merangsang guru yang mengajar di sekolah yang jumlah gurunya hanya terbatas sementara jumlah muridnya banyak,” tegas dia.
http://www.equator-news.com/
Selasa, 06 September 2011
HABIS GELAP TERBITLAH TERANG
SAMBAS – Warga Kecamatan Tekarang, khususnya Desa Matang Segarau, Dusun Serang, dan Dusun Matang Kuang dapat bernafas lega. Pasalnya di wilayah tersebut, PLN Cabang Singkawang Ranting Sambas akan mendirikan tiang listrik permanen dengan panjang sambungan 1,4 kilometer. Sehingga ke depan, suplai listrik di wilayah tersebut lancar dan tak ada kendala.
Meskipun hanya tiang yang datang.“Ada 28 tiang listrik dan bakal bertambah yang sudah datang ke desa ini, yang panjang tiang lebih kurang 1,4 km yang akan menyuplai listrik ke 90 unit rumah warga,” ungkap Kepala Desa Matang Segarau, Tekarang, Ismail. Ismail mengungkapkan bagaimana warga sangat antusias dan bersukacita mendengar kabar ini. Apalagi wilayah yang akan dialiri listrik meliputi Desa Matang Segarau, Desa Sari Makmur, dan Desa Segarau Parit. “Ini sangat berarti bagi warga, karena suplai listrik tak terkendala fasilitas tiang itu sendiri,” katanya.
Wujud antusiasme warga ditunjukkan lagi dengan kerja bhakti dan gotong royong mereka dalam membuka lahan untuk lokasi penancapan tiang listrik permanen. “Warga merelakan pohon kelapa milik mereka ditebang, hingga minggu kemarin sudah 50 batang kelapa ditebang karena dapat mengganggu tali aliran listrik nantinya jika terpasang,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Tekarang Muzanni mengatakan bahwa masuknya tiang listrik permanen ini disambut positif warga. Setidaknya suplai listrik ke wilayah di mana tiang tersebut akan dipasang akan lebih maksimal. “Agar tak banyak gangguan teknis maupun non teknis, sehingga warga dapat menikmati suplai listrik maksimal,” katanya.
Salah satu warga, Budianto, mengatakan bahwa datangnya tiang besi permanen ini, diharapkan dapat menjadikan suplai listrik dan penggunaannya akan maksimal. Pasalnya sudah hampir puluhan tahun warga tidak menggunakan listik yang maksimal, di mana kabel kecil dan tiang listrik seadanya dari bambu, kayu, kadang-kadang membuat konselting karena minimnya daya. “Jadi kami sangat berterimakasih pada Pemkab Sambas dan PLN, semoga cepat dikerjakan dan mempercepat datangnya kabel.
http://www.pontianakpost.com/
Meskipun hanya tiang yang datang.“Ada 28 tiang listrik dan bakal bertambah yang sudah datang ke desa ini, yang panjang tiang lebih kurang 1,4 km yang akan menyuplai listrik ke 90 unit rumah warga,” ungkap Kepala Desa Matang Segarau, Tekarang, Ismail. Ismail mengungkapkan bagaimana warga sangat antusias dan bersukacita mendengar kabar ini. Apalagi wilayah yang akan dialiri listrik meliputi Desa Matang Segarau, Desa Sari Makmur, dan Desa Segarau Parit. “Ini sangat berarti bagi warga, karena suplai listrik tak terkendala fasilitas tiang itu sendiri,” katanya.
Wujud antusiasme warga ditunjukkan lagi dengan kerja bhakti dan gotong royong mereka dalam membuka lahan untuk lokasi penancapan tiang listrik permanen. “Warga merelakan pohon kelapa milik mereka ditebang, hingga minggu kemarin sudah 50 batang kelapa ditebang karena dapat mengganggu tali aliran listrik nantinya jika terpasang,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Tekarang Muzanni mengatakan bahwa masuknya tiang listrik permanen ini disambut positif warga. Setidaknya suplai listrik ke wilayah di mana tiang tersebut akan dipasang akan lebih maksimal. “Agar tak banyak gangguan teknis maupun non teknis, sehingga warga dapat menikmati suplai listrik maksimal,” katanya.
Salah satu warga, Budianto, mengatakan bahwa datangnya tiang besi permanen ini, diharapkan dapat menjadikan suplai listrik dan penggunaannya akan maksimal. Pasalnya sudah hampir puluhan tahun warga tidak menggunakan listik yang maksimal, di mana kabel kecil dan tiang listrik seadanya dari bambu, kayu, kadang-kadang membuat konselting karena minimnya daya. “Jadi kami sangat berterimakasih pada Pemkab Sambas dan PLN, semoga cepat dikerjakan dan mempercepat datangnya kabel.
http://www.pontianakpost.com/
BANGSA YANG CERDAS DAN PINTAR ADALAH BANGSA YANG BESAR
SAMBAS - Sebanyak 10 pelajar asal Kabupaten Sambas mengikuti seleksi olimpiade sains terapan nasional (OSTN) di Pontianak, pada 5-7 September 2011 untuk mewakili Provinsi Kalbar peserta mengikuti enam bidang studi, antara lain Matematika non teknik, Matematika teknik, Kimia, Fisika, dan Biologi," ujar Kabid SMA/ SMK Disdik Sambas, Al Amruzi.
Para peserta dari Sambas, nantinya akan bersaing dengan peserta lainnya yang merupakan perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar. "Kami targetkan mudah-mudahan peserta dari Sambas bisa lulus seleksi nantinya," ujar Ketua Tim, Buradi.
Sebanyak sepuluh peserta tersebut diantaranya Yana, siswi SMKN 1 Selakau, Dede Aditya, siswa SMKN 1 Paloh, Yessy Angela, siswi SMKN 1 Sajingan Besar, Eki Kusnadi, siswa SMKN 1 Pemangkat, Irwanto, siswa SMKN 1 Semparuk, Lamsyah, siswa SMKN 1 Tebas, Rahmad Yani, siswa SMKN 1 Paloh, Qori Yanti, siswi SMKN 1 Sambas, Zulkarnaen, siswa SMKN 2 Sambas, dan Idris Halim siswa SMKN 1 Teluk Keramat.
http://pontianak.tribunnews.com/
Para peserta dari Sambas, nantinya akan bersaing dengan peserta lainnya yang merupakan perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar. "Kami targetkan mudah-mudahan peserta dari Sambas bisa lulus seleksi nantinya," ujar Ketua Tim, Buradi.
Sebanyak sepuluh peserta tersebut diantaranya Yana, siswi SMKN 1 Selakau, Dede Aditya, siswa SMKN 1 Paloh, Yessy Angela, siswi SMKN 1 Sajingan Besar, Eki Kusnadi, siswa SMKN 1 Pemangkat, Irwanto, siswa SMKN 1 Semparuk, Lamsyah, siswa SMKN 1 Tebas, Rahmad Yani, siswa SMKN 1 Paloh, Qori Yanti, siswi SMKN 1 Sambas, Zulkarnaen, siswa SMKN 2 Sambas, dan Idris Halim siswa SMKN 1 Teluk Keramat.
http://pontianak.tribunnews.com/
Minggu, 04 September 2011
CEPAT DAN TANGGAP
SANGGAU - Bupati Sanggau Ir Setiman H Sudin mengatakan, Pemkab akan memberikan santunan kepada para korban angin putting beliung, di Bonti, Kabupaten Sanggau. Bantuan tersebut berasal dari dana tanggap darurat Pemkab Sanggau.
Pada Senin (5/9/2011), saya akan menggelar rapat bersama lintas instansi yang ada di Kabupaten Sanggau terkait santunan yang akan kita berikan kepada para korban angin puting beliung. Terlebih karena beberapa bangunan merupakan milik instansi lain seperti TNI," kata Bupati Setiman.
Pemkab Sanggau ditegaskan Bupati Setiman, sudah mendapatkan informasi terkait jumlah rumah yang mengalami kerusakan di Kecamatan Bonti. Baik yang mengalami rusak berat maupun ringan. Pemberian bantuan itu, disesuaikan dengan tingkat kerusakan tersebut.
http://pontianak.tribunnews.com/
Pada Senin (5/9/2011), saya akan menggelar rapat bersama lintas instansi yang ada di Kabupaten Sanggau terkait santunan yang akan kita berikan kepada para korban angin puting beliung. Terlebih karena beberapa bangunan merupakan milik instansi lain seperti TNI," kata Bupati Setiman.
Pemkab Sanggau ditegaskan Bupati Setiman, sudah mendapatkan informasi terkait jumlah rumah yang mengalami kerusakan di Kecamatan Bonti. Baik yang mengalami rusak berat maupun ringan. Pemberian bantuan itu, disesuaikan dengan tingkat kerusakan tersebut.
http://pontianak.tribunnews.com/
Sabtu, 03 September 2011
PT ADARO BANTU SELAMA RAMADHAN
PT Adaro Bantu Selama Ramadhan
Kalimantan Selatan-BALANGAN, Perusahaan pertambangan nasional, PT Adaro Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, membagikan dana bantuan untuk berbagai kegiatan amal selama bulan Ramadhan lalu.
Menurut staf Humas PT Adaro Indonesia, Ismail di Dahai Office, sekitar 7 km dari Paringin, ibu kota Balangan, "Kegiatan amal selama bulan Ramadhan sudah disiapkan dan masuk dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR, namun pada pelaksanaannya ada saja hal tak terduga yang juga membutuhkan bantuan," ujarnya.
Melalui CSR, selama bulan Ramadhan lalu PT Adaro Indonesia selain memberikan bantuan berupa dana, juga melakukan kegiatan-kegiatan baik secara langsung maupun dalam keterlibatan mereka sebagai sponsorships atau pendukung. Ia mengatakan, dana bantuan yang dikucurkan selama Ramadhan lalu diprioritaskan kegiatan keagamaan dan tempat-tempat ibadah, lembaga sosial dan kemasyarakatan seperti panti asuhan serta lembaga pendidikan keagamaan juga kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain, misalnya seperti khitanan massal untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu," katanya.
Selain bantuan dan kegiatan baik yang bersifat keagamaan maupun sosial, selama bulan Ramadhan lalu PT Adaro Indonesia juga menganggarkan dana untuk rehabilitasi tempat ibadah, pemberian bantuan yang dilakukan selama bulan Ramadhan tersebut, diakui sebagai salah satu bentuk kepedulian PT Adaro Indonesia terhadap kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. (azl)
http://www.kalimantan-news.com/
Kalimantan Selatan-BALANGAN, Perusahaan pertambangan nasional, PT Adaro Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, membagikan dana bantuan untuk berbagai kegiatan amal selama bulan Ramadhan lalu.
Menurut staf Humas PT Adaro Indonesia, Ismail di Dahai Office, sekitar 7 km dari Paringin, ibu kota Balangan, "Kegiatan amal selama bulan Ramadhan sudah disiapkan dan masuk dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR, namun pada pelaksanaannya ada saja hal tak terduga yang juga membutuhkan bantuan," ujarnya.
Melalui CSR, selama bulan Ramadhan lalu PT Adaro Indonesia selain memberikan bantuan berupa dana, juga melakukan kegiatan-kegiatan baik secara langsung maupun dalam keterlibatan mereka sebagai sponsorships atau pendukung. Ia mengatakan, dana bantuan yang dikucurkan selama Ramadhan lalu diprioritaskan kegiatan keagamaan dan tempat-tempat ibadah, lembaga sosial dan kemasyarakatan seperti panti asuhan serta lembaga pendidikan keagamaan juga kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain, misalnya seperti khitanan massal untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu," katanya.
Selain bantuan dan kegiatan baik yang bersifat keagamaan maupun sosial, selama bulan Ramadhan lalu PT Adaro Indonesia juga menganggarkan dana untuk rehabilitasi tempat ibadah, pemberian bantuan yang dilakukan selama bulan Ramadhan tersebut, diakui sebagai salah satu bentuk kepedulian PT Adaro Indonesia terhadap kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. (azl)
http://www.kalimantan-news.com/
Jumat, 02 September 2011
MARI KITA BANGKIT DARI BENCANA
SANGGAU - Masyarakat Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau mulai beraktivitas seperti biasa pasca puting beliung menerjang, Jumat (02/09/2011). Sementara masyarakat yang menjadi korban sudah mulai memperbaiki rumah-rumah mereka.
Camat Bonti Markus, ketika dikonfirmasi di Kecamatan Bonti, Jumat mengatakan aktivitas masyarakat sempat lumpuh satu hari pasca puting beliung yang terjadi. Pohon yang bertumbangan di jalan menutup akses jalan yang ada.
"Pada malam harinya hingga dua hari pasca puting beliung kami sudah melakukan pembenahan lokasi. Sekarang semuanya sudah normal, meskipun masih banyak korban belum memperbaiki rumah mereka," tandasnya.
Hanya saja diakui Markus untuk perayaan Idul Fitri 1432 H bagi kaum muslim di wilayah tersebut sedikit terganggu akibat puting beliung yang terjadi. http://pontianak.tribunnews.com/(AZL)
Camat Bonti Markus, ketika dikonfirmasi di Kecamatan Bonti, Jumat mengatakan aktivitas masyarakat sempat lumpuh satu hari pasca puting beliung yang terjadi. Pohon yang bertumbangan di jalan menutup akses jalan yang ada.
"Pada malam harinya hingga dua hari pasca puting beliung kami sudah melakukan pembenahan lokasi. Sekarang semuanya sudah normal, meskipun masih banyak korban belum memperbaiki rumah mereka," tandasnya.
Hanya saja diakui Markus untuk perayaan Idul Fitri 1432 H bagi kaum muslim di wilayah tersebut sedikit terganggu akibat puting beliung yang terjadi. http://pontianak.tribunnews.com/(AZL)
Kamis, 01 September 2011
CEPATNYA RESPON PEMDA
SANGGAU - Bupati Sanggau, Ir Setiman H Sudin menyampaikan sebanyak 200 rumah lebih di Kecamatan Bonti rusak parah setelah diterjang angin puting beliung Senin lalu. Sekitar 51 rumah diantaranya mengalami kerusakan cukup berat bahkan rata dengan tanah.
"Kejadianya sekitar pukul 16.30 WIB hingga 17.00 WIB, dan kerusakan yang diakibatkan memang cukup berat. Sebanyak 200 rumah lebih rusak, tapi sebagian besar hanya mengalami rusak ringan sementara sebagian diantaranya cukup parah," kata bupati ketika dikonfirmasi tribunpontianak.co.id, di kediamanya, Kamis malam (01/09/2011).
Bupati bersama unsur muspida dan para kepala SKPD Sanggau sudah langsung mengunjungi lokasi yang mengalami kerusakan tersebut, pihaknya telah menetapkan musibah puting beliung di Kecamatan Bonti sebagai bencana daerah. Dengan begitu bencana itu menjadi tanggung jawab bersama dalam proses pemulihan kondisi secara menyeluruh.
Pemkab Sanggau juga sudah memberikan bantuan kepada korban bencana berupa beras sekitar 1,4 ton, tenda serta makanan cepat saji. "Hanya saja mereka enggan menggunakan tenda yang sudah kita berikan. Mereka masih bisa tinggal di rumah saudara maupun tetangga. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah paku dan seng untuk memperbaiki rumah.
http://pontianak.tribunnews.com/
"Kejadianya sekitar pukul 16.30 WIB hingga 17.00 WIB, dan kerusakan yang diakibatkan memang cukup berat. Sebanyak 200 rumah lebih rusak, tapi sebagian besar hanya mengalami rusak ringan sementara sebagian diantaranya cukup parah," kata bupati ketika dikonfirmasi tribunpontianak.co.id, di kediamanya, Kamis malam (01/09/2011).
Bupati bersama unsur muspida dan para kepala SKPD Sanggau sudah langsung mengunjungi lokasi yang mengalami kerusakan tersebut, pihaknya telah menetapkan musibah puting beliung di Kecamatan Bonti sebagai bencana daerah. Dengan begitu bencana itu menjadi tanggung jawab bersama dalam proses pemulihan kondisi secara menyeluruh.
Pemkab Sanggau juga sudah memberikan bantuan kepada korban bencana berupa beras sekitar 1,4 ton, tenda serta makanan cepat saji. "Hanya saja mereka enggan menggunakan tenda yang sudah kita berikan. Mereka masih bisa tinggal di rumah saudara maupun tetangga. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah paku dan seng untuk memperbaiki rumah.
http://pontianak.tribunnews.com/
tiga warga malaysia diamankan
Tiga Wanita Malaysia Diamankan
Saat Membuat Paspor di Kantor Imigrasi Pontianak
DIAMANKAN: Tiga wanita asal Malaysia diamankan saat membuat passport di Kantor Imigrasi Pontianak. Sutami/Pontianak Post
PONTIANAK--Tiga warga Malaysia diamankan Imigrasi Pontianak karena berupaya memalsukan identitas dengan mencoba membuat paspor Indonesia di Kantor Imigrasi Pontianak, Jalan Letjen Sutoyo, Kamis (18/8). Kini kasusnya masih ditelusuri secara intensif. Mereka terancam bakal dideportasi.Warga Malaysia yang diamankan itu; Suana binti Basari (31), Narsaberina binti Bujang (25) dan Stallone anak Jackery (25). Petugas imigrasi masih mendalami pemeriksaan terhadap ketiganya. Sekaligus berkoordinasi dengan pihak Konsul Malaysia di Pontianak. Petugas imigrasi mengamankan mereka karena mencoba membuat paspor Indonesia. Padahal berstatuskan kewarganegaraan asing. “Hasil pemeriksaan sementara, memang telah mempunyai itikad untuk membuat paspor Indonesia,” kata Kepala Kantor Imigrasi Klas I Pontianak.
Karena alasan masih menjalani pemeriksaan, pihak Imigrasi belum memperkenankan ketiga warga Malaysia yang diamankan untuk diwawancara. Kendati demikian, hasil pemeriksaan sementara pihak Imigrasi, terungkap, alasan ketiga warga negara Malaysia itu nekat membuat paspor Indonesia terkait administrasi di negara asal. Dimana permohonan pembuat paspor cukup sulit prosedurnya. Keterangan tersebut mereka berikan ketika diperiksa petugas Wa skadim.Mereka diamankan di Kantor Imigrasi saat sedang mengajukan permohonan pembuatan paspor. Bahkan telah sempat mengambil formulir pengajuan. “Kita mengamankan mereka karena sudah memiliki niat kurang baik. Bila sampai lolos mereka bakal berstatus kewarganegaraan ganda. Padahal sudah memiliki status sebagai warga negara Malaysia," kata Edward. Ia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasikan dengan konsulat Malaysia untuk melakukan deportasi. Terkait alamat sementara ketiga warga negara Malaysia ketika berada di Pontianak, belum diketahui secara pasti. Tetapi diperoleh informasi mereka ke Imigrasi ada yang mengantar. “Mereka diantar sama orang tak dikenal,” kata Harsono, Kasi Infokim.(stm)
Langganan:
Postingan (Atom)