Rabu, 07 Desember 2011

DUKUNG PROGRAM TRANSMIGRASI SEBAGAI SARANA MEMAJUKAN DAERAH PERBATASAN KALBAR

PONTIANAK - Puluhan warga Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (5/12). Warga menyampaikan penolakan rencana penempatan transmigrasi di Dusun Cabang Ruan. Karena lahan tersebut kini sudah menjadi areal perkebunan dan menjadi sumber mata pencaharian warga. Pengunjuk rasa dalam aspirasinya juga menenteng poster bertuliskan bupati dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Jika tetap meneruskan program transmigrasi. Sebab sama hal dengan merampas tanah milik masyarakat. Jadi secara tegas aspirasi yang disampaikan adalah menolak transmigrasi.

Salah seorang pengunjuk rasa, Fajar mengatakan, dasar penolakan transmigrasi yakni khawatir terbentur dengan usaha masyarakat. Apalagi masyarakat sudah bekerjasama dengan salah satu perusahaan sawit. Pembagian hasil antara masyarakat dan perusahaan yakni 30 : 70.Dia menambahkan, jika tetap dipaksakan transmigrasi masuk maka yang terjadi adalah tumpah tindih lahan. Sementara masyarakat tidak menginginkan itu. Hal ini berdampak munculnya potensi konflik. Karena itu diminta kejelasan pemerintah. “Pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat,” kata Fajar.

Fajar menuturkan, di daerahnya yang telah menjadi areal perkebunan seluas 10 ribu hektar. Kemudian rencana untuk penempatan transmigrasi dibutuhkan areal 2.600 hektar. Sementara jumlah transmigrasi yang akan didatangkan ke Batu Ampar di Dusun Cabang Ruan sebanyak 250 kepala keluarga.“Kami menolak daerah kami jadi lokasi lahan transmigrasi. Karena sebelumnya sudah dipakai untuk perkebunan sawit. Kami takut akan terjadi tumpang tindih lahan. Kami sudah bekerja dengan sistem pembagian bersama perusahaan perkebunan. Harusnya ini menjadi pertimbangan pemerintah,” kata dia.

Beberapa perwakilan pengunjuk rasa diterima langsung Kepala Disnakertrans Kalbar Jakuri Suni. Kedua belah pihak berdialog. Mencari titik temu permasalahan yang disampaikan warga Batu Ampar. Dalam pertemuan tersebut juga turut hadir Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo beserta beberapa anggota DPRD lain. Sementara aksi unjuk rasa kali ini mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian. Mengawal pengunjuk rasa saat berorasi dan ketika dialog sedang berlangsung. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kalimantan Barat, Jakuri Suni meminta pemerintah kabupaten memperhatikan kepentingan masyarakat berkaitan dengan program transmigrasi. Jika ada laporan tumpang tindih dengan lahan warga, harus ditelusuri.

”Sebab program transmigrasi itu clean dan clear. Kita tidak akan menyetujui jika ada permasalahan. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan,” ujar Jakuri di Pontianak, Selasa (6/12).Menurut Jakuri, sedikitnya 50 warga mendatangi kantornya kemarin, untuk menyampaikan aspirasi tentang program transmigrasi di Kubu Raya. Ada dua pendapat tentang transmigrasi di sana. Satu pihak menginginkan program tersebut dan food estate tetap dibangun. Tetapi ada pihak lain yang tidak setuju dengan alasan terjadi tumpang tindih lahan.

”Kami hanya sebagai mediator. Kami mendengarkan keluhan dan aspirasi yang disampaikan. Ini akan menjadi pertimbangan selanjutnya,” ujar Jakuri.Menurutnya, aspirasi ini akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Kubu Raya, karena kebijakan ada pada mereka. ”Diusulkan lagi untuk pertemua di Kubu Raya. Kami meminta pemerintah setempat mengecek kebenaran tumpang tindih ini,” timpalnya. (#_#)

http://www.pontianakpost.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar