SINTANG--Sejumlah guru di perbatasan khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, melakukan aksi mogok mengajar, Senin (12/8) kemarin. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan para ‘Oemar Bakri’ atas pemberian tunjangan perbatasan, yang dinilai tak adil dan tebang pilih.“Sejumlah guru di SD 1 Ketungau Hulu pada hari ini (Senin kemarin, Red), melakukan aksi mogok. Meski mereka tetap datang ke sekolah, namun mereka tidak mengajar,” kata Ambresius Murjani, ketua Kimtas, kemarin.Ia mengatakan kalau informasi soal mogok mengajar, didapatkannya langsung dari guru di perbatasan. “Aksi mogok ini intinya kecewa atas putusan mengenai tunjangan khusus perbatasan, yang dinilai tebang pilih. Karena, dari 25 SD di Ketungau Hulu, banyak guru yang tak mendapatkan tunjangan itu pada tahun ini. Padahal, pada tahun lalu ada yang mendapatkan tunjangan yang dimaksud,” bebernya.
Murjani mengatakan, kalau sejumlah guru meminta pemerintah khususnya Pemkab Sintang arif menyikapi masalah tersebut, “Paling tidak ada penyelesaian dulu, baru mereka mau mengajar kembali,” jelasnya. Terkait masalah tersebut, Murjani sangat menyangkan sikap pemerintah yang katanya ingin mensejahterakan masyarakat perbatasan, namun tak sepenuhnya dilakukan. “Kalau perhatian untuk masyarakat perbatasan kurang, bagaimana bisa meningkatkan nasionalisme diperbatasan. Buktinya, dalam memberikan tunjangan guru saja tebang pilih,” tandasnya
.
Murjani menuturkan, ketika dirinya menghubungi ketua komite Senaning, yang bersangkutan tak menghendaki masalah ini berbuntut panjang. “Mengingat, kalau ada mogok, siswa juga yang dirugikan,” jelanya.
Murjani mengharapkan, kegiatan belajar mengajar di perbatasan tetap berjalan lancar seperti biasa. Karena, kalau masyarakat di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini tak sekolah, maka akan menjadi sasaran empuk bagi pihak yang tidak bertanggungjawab. “Makanya saya kecewa bila ada tunjangan yang dirasakan tak adil tersebut, kita berharap pemerintah menyikapinya,” pintanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sintang YAT Lukman Riberu ketika dikonfirmasi mengaku, kalau pihaknya belum mendapatkan informasi soal aksi mogok yang dimaksud. Namun, salah satu staf dari Dinas Pendidikan sudah mendapat telepon dari guru SD 1 Senaning yang mempertanyakan tunjangan perbatasan, sekaligus mengancam mogok mengajar. “Kalau memang benar terjadi mogok mengajar, kita siap memberikan sanksi,” tegasnya.Ia mengatakan, soal tunjangan perbatasan, pihaknya sudah mengusahakan agar semua yang berhak mendapatkan haknya itu. Tapi, mengingat kuotanya terbatas, maka tunjangan itu diberikan secara bergiliran. “Dana yang ada terbatas, makanya diutamakan guru yang belum dapat. Saat ini kita sedang mengusahakan penambahan kuota. Kalau upaya dikabulkan, kita akan berusaha memberikannya secara merata. Kalau pun mereka tetap memaksakan kehendak dan mogok, lebih baik berhenti saja jadi pegawai,” tegasnya. http://www.pontianakpost.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar