Sintang-KOTA - Anggota DPRD Sintang dari Komisi III, Terri Ibrahim menegaskan mencuatnya kinerja dari para pendidik atau guru yang mencuat kepermukaan saat ini menandakan fungsi pengawasan dan penilik sekolah yang dibentuk selama ini oleh Dinas Pendidikan tidak berjalan maksimal alias “mandul”.
Pernyataan tersebut disampaikannya ketika ditanyakan persoalan kinerja dari tenaga pengajar yang belum lama ini heboh dibicarakan sejak temuan DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap 2 guru di SD Menentak Ambalau yang kedapatan 6 bulan tak menjalankan fungsinya.
“Fungsi pengawas tidak maksimal berjalan. Padahal diseluruh kecamatan itu ada pengawas dan penilik sekolah. Nah kalau seperti ini kita menilai bahwa pengawas dan penilik sekolah tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya,” ungkap Terri. Dirinya juga menyatakan tidak menutup kemungkinan, ketika ditanyakan adanya kerjasama alias “kongkalikong” antara guru dengan pengawas sekolah. “Kalau itu bisa ya bisa tidak, tapi masak jika mereka melakukan pengawasan disana kok tidak tahu sama sekali kasus yang terjadi selama ini,”tandasnya.
Dirinya mencontohkan kinerja para pengawas tersebut adalah pada kasus Kepala Sekolah SDN 5 desa Air Nyuruk kecamatan Ketungau Hilir. Menurutnya, berdasarkan laporan dari masyarakat setempat, kepala sekolah sudah melakukan perbuatan yang melanggar aturan mulai dari Dana BOS serta pembongkaran 2 lokal mess guru.
“Yang anehnya, kasus ini justru dinyatakan oleh pengawas yang namanya Jaini bahwa yang bersangkutan yakni Kepala Sekolah tersebut baik. Ini artinya kepsek tersebut selama ini tidak ada masalah,”katanya.
Dalam pertemuan dengan pihak eksekutif pada Rabu (26/10/2011), guna menyikapi kasus yang terjadi, Komisi III mengharapkan agar dilakukan penyelesaian kasus tersebut secepatnya termasuk juga kinerja dari Dinas Pendidikan.
“Kita berharap ada perbaikan kinerja di Dinas pendidikan. Jangan terlalu lama pula menanggapi masalah-masalah yang dilaporkan oleh masyarakat. Selama ini sebenarnya sudah banyak laporan dari masyarakat. Kasus yang mencuat ini hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus yang ada,”ungkapnya.
Diharapkan juga, jika dalam memberikan sangsi kepada PNS yang tidak menjalankan aturan kepegawaian jangan serta merta ditarik ke kota. Kalaupun ditarik kekota yang bersangkutan diletakkan di SD yang disiplin penuh.
“Jangan yang bermasalah tersebut ditarik, tapi kemudian dijadikan pula pengawas. Padahal yang bersangkutan memiliki track record yang lebih jelek,”pungkasnya.(josh)
http://www.kalimantan-news.com
Kamis, 27 Oktober 2011
Rabu, 26 Oktober 2011
DUKUNG TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA BUKIT RAYA
Sintang-KOTA, Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), pembangunan infrastruktur yang memadai harus menjadi perhatian. Sebab lokasi taman nasional yang terletak di Kecamatan Serawai Ambalau tersebut merupakan daerah konservasi yang menjadi perhatian dunia.
“Kalau sudah menjadi perhatian dunia, seharusnya infrastruktur juga diperhatikan. Sebab kalau kita lihat selama ini, Akses transportasi juga sangat terbatas, dimana jalan menuju ke sana harus melalui jalur air, dimana membutuhkan biaya yang lebih besar, sedangkan jalur darat sudah tidak dapat lagi digunakan,” ungkap Kepala Bagian Umum Setda Sintang, A Biong, pada saat Rapat Koordinasi Pemantapan Program Pengelolaan, sebagai upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, belum lama ini.
Menurut dia, infrastruktur jalan menuju kawasan dalam kondisi tidak bagus tak hanya ditemukan dari kota Sintang menuju kecamatan, namun akses jalan menuju taman nasional juga masih minim, termasuk jalur jalan di dalam kawasan taman nasional. Sehingga apabila akan dilaksanakan kunjungan atau patroli, maka akan menyulitkan untuk mencapai lokasi.
“Karena kondisi infrastruktur itulah maka terjadi hambatan dalam pengembangan maupun penjagaan taman nasional. Sebab bisa jadi pada saat akan melaksanakan patroli telah terlebih dahulu bocor sebelum petugas sampai ke lokasi. Termasuk juga apabila dilakukan kunjungan dari pihak lain, maka akan kesulitan karena jalan tidak mendukung,” kata dia.
Oleh sebab itu, Biong berharap dengan menjadi wilayah perhatian dunia, dimana Keanekaragaman hayati dan biodiversotas di TNBBBR sangat tinggi, pembangunan infrastruktur di kawasan seharusnya menjadi lebih mudah. Dimana pembangunan berkelanjutan menganjurkan pendekatan terpadu berupa pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, baik sekarang maupun masa mendatang tanpa merusak lingkungan atau keanekaragaman hayati.
“Keberadaan taman nasional di Indonesia merupakan salah satu cara untuk melindungi keanekaragaman hayati. Namun disisi lain berbagai macam aspek pendukung juga harus diperhatikan, selain partisipasi masyarakat sekitar, pembangunan infrastruktur juga harus melibatkan oleh stockholder terkait,” pungkas Biong. (endg)
http://www.kalimantan-news.com
“Kalau sudah menjadi perhatian dunia, seharusnya infrastruktur juga diperhatikan. Sebab kalau kita lihat selama ini, Akses transportasi juga sangat terbatas, dimana jalan menuju ke sana harus melalui jalur air, dimana membutuhkan biaya yang lebih besar, sedangkan jalur darat sudah tidak dapat lagi digunakan,” ungkap Kepala Bagian Umum Setda Sintang, A Biong, pada saat Rapat Koordinasi Pemantapan Program Pengelolaan, sebagai upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, belum lama ini.
Menurut dia, infrastruktur jalan menuju kawasan dalam kondisi tidak bagus tak hanya ditemukan dari kota Sintang menuju kecamatan, namun akses jalan menuju taman nasional juga masih minim, termasuk jalur jalan di dalam kawasan taman nasional. Sehingga apabila akan dilaksanakan kunjungan atau patroli, maka akan menyulitkan untuk mencapai lokasi.
“Karena kondisi infrastruktur itulah maka terjadi hambatan dalam pengembangan maupun penjagaan taman nasional. Sebab bisa jadi pada saat akan melaksanakan patroli telah terlebih dahulu bocor sebelum petugas sampai ke lokasi. Termasuk juga apabila dilakukan kunjungan dari pihak lain, maka akan kesulitan karena jalan tidak mendukung,” kata dia.
Oleh sebab itu, Biong berharap dengan menjadi wilayah perhatian dunia, dimana Keanekaragaman hayati dan biodiversotas di TNBBBR sangat tinggi, pembangunan infrastruktur di kawasan seharusnya menjadi lebih mudah. Dimana pembangunan berkelanjutan menganjurkan pendekatan terpadu berupa pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, baik sekarang maupun masa mendatang tanpa merusak lingkungan atau keanekaragaman hayati.
“Keberadaan taman nasional di Indonesia merupakan salah satu cara untuk melindungi keanekaragaman hayati. Namun disisi lain berbagai macam aspek pendukung juga harus diperhatikan, selain partisipasi masyarakat sekitar, pembangunan infrastruktur juga harus melibatkan oleh stockholder terkait,” pungkas Biong. (endg)
http://www.kalimantan-news.com
Senin, 24 Oktober 2011
” PEMKAB KUBU RAYA MENGHARAPKAN KAUM PEREMPUAN SETEMPAT BISA BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN
KUBU RAYA, - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menjadi salah satu kepala daerah yang mendapatkan penghargaan pemerintah daerah yang inovatif ("innovative government award") dari Kementerian Dalam Negeri melalui program Koperasi Grameen yang diterapkan di daerahnya.
"Bapak bupati (Muda Mahendrawan) mendapatkan 'award' dari Kemendagri pada hari ini (Senin), karena beliau dinilai sebagai pemimpin daerah yang inovatif. Penilaiannya diambil dari kebijakan beliau yang mendirikan Koperasi Grameen di Kubu Raya," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien yang mewakili Bupati Muda Mahendrawan menerima penghargaan tersebut di Jakarta, saat dihubungi melalui telepon, Senin.
Menurut Andreas, Muda terpilih sebagai bupati inovatif bersama 29 bupati lainnya di seluruh Indonesia. Nantinya, Kemendagri akan kembali menyeleksi 30 orang bupati tersebut menjadi 12 nominasi.
"Setelah terpilih 12, selanjutnya akan kembali dipilih menjadi tiga dan pemenangnya akan diumumkan pada bulan November nanti. Biasanya, program inovatif dari tiga bupati yang terpilih akan diterapkan di daerah lainnya sebagai percontohan," tuturnya. Andreas mengatakan, penghargaan tersebut ditujukan untuk para bupati, bukan pada daerah yang dipimpinnya.
Sebagai wakil bupati dia menilai penghargaan tersebut menjadi suatu kejutan besar bagi Kubu Raya, karena meski pemerintahan yang dijalankannya bersama Muda Mahendrawan baru berumur tiga tahun, namun sudah bisa menjadi salah satu kabupaten yang patut untuk di perhitungkan di tingkat nasional.
"Apa lagi Kubu Raya ini merupakan daerah baru, sehingga prestasi tersebut tentu menjadi suatu langkah maju bagi Kubu Raya karena program pemerintahan yang dijalankan selama ini telah menunjukkan hasil yang baik," kata Andreas. Saat dikonfimasi terpisah, Bupati Kubu Raya Mahendrawan yang saat ini berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji mengatakan, dia merasa terkejut dan senang atas penghargaan tersebut.
"Saya sendiri tidak menyangka karena mendapatkan penghargaan itu. Dalam hal ini saya sangat berterimakasih kepada Kemendagri yang telah memberikan penghargaan itu," kata Muda.
Muda mengatakan, dia sengaja membentuk Koperasi Grameen guna mendukung kaum perempuan setempat memiliki industri rumah tangga ataupun yang membutuhkan modal usaha dengan sistem bergulir. "Kita suntik anggaran di sana, sehingga kaum perempuan kita dukung pendanaannya, terutama yang memiliki "home industry" atau membutuhkan modal usaha dengan sistem bergulir," kata Muda.
Dia menjelaskan, anggota koperasi itu sebagian besarnya adalah kaum perempuan atau ibu-ibu rumah tangga. Koperasi Grameen ini meniru sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu.
Menurut ia, kaum ibu secara alamiah memiliki kemampuan manajerial, mulai dari keuangan keluarga hingga pendidikan anak. Dia juga mengatakan, Koperasi Grameen memang dikhususkan untuk kaum perempuan yang membutuhkan permodalan untuk membuka usaha. Muda berpandangan untuk memajukan daerah perlu dirangkul dan diberdayakan kaum perempuannya.
"Kita lihat di Bangladesh. Muhammad Yunus yang meraih Nobel Perdamaian berhasil memajukan ekonomi negaranya melalui Koperasi Grameen. Ia rangkul kaum perempuan di sana, dari kaum perempuan ini perlahan-lahan perdamaian juga terjalin," katanya. Ia mengatakan, pihaknya juga ingin seperti itu. Pemkab Kubu Raya mengharapkan kaum perempuan setempat bisa berpartisipasi dalam pembangunan.
"Dengan adanya penghargaan dari Kemendagri, saya anggap ini sebagai suatu beban bagi saya, karena saya tentu harus bisa mempertahankan dan kembali memantapkan koperasi Greameen itu. Namun, penghargaan ini tentu tidak terlepas dari partisipasi banyak pihak, khususnya para ibu-ibu yang tergabung dalam koperasi Grameen itu, makanya penghargaan ini layak diberikan kepada para ibu-ibu dan masyarakat di Kubu Raya," katanya. (jgp)
http://www.kalimantan-news.com
"Bapak bupati (Muda Mahendrawan) mendapatkan 'award' dari Kemendagri pada hari ini (Senin), karena beliau dinilai sebagai pemimpin daerah yang inovatif. Penilaiannya diambil dari kebijakan beliau yang mendirikan Koperasi Grameen di Kubu Raya," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien yang mewakili Bupati Muda Mahendrawan menerima penghargaan tersebut di Jakarta, saat dihubungi melalui telepon, Senin.
Menurut Andreas, Muda terpilih sebagai bupati inovatif bersama 29 bupati lainnya di seluruh Indonesia. Nantinya, Kemendagri akan kembali menyeleksi 30 orang bupati tersebut menjadi 12 nominasi.
"Setelah terpilih 12, selanjutnya akan kembali dipilih menjadi tiga dan pemenangnya akan diumumkan pada bulan November nanti. Biasanya, program inovatif dari tiga bupati yang terpilih akan diterapkan di daerah lainnya sebagai percontohan," tuturnya. Andreas mengatakan, penghargaan tersebut ditujukan untuk para bupati, bukan pada daerah yang dipimpinnya.
Sebagai wakil bupati dia menilai penghargaan tersebut menjadi suatu kejutan besar bagi Kubu Raya, karena meski pemerintahan yang dijalankannya bersama Muda Mahendrawan baru berumur tiga tahun, namun sudah bisa menjadi salah satu kabupaten yang patut untuk di perhitungkan di tingkat nasional.
"Apa lagi Kubu Raya ini merupakan daerah baru, sehingga prestasi tersebut tentu menjadi suatu langkah maju bagi Kubu Raya karena program pemerintahan yang dijalankan selama ini telah menunjukkan hasil yang baik," kata Andreas. Saat dikonfimasi terpisah, Bupati Kubu Raya Mahendrawan yang saat ini berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji mengatakan, dia merasa terkejut dan senang atas penghargaan tersebut.
"Saya sendiri tidak menyangka karena mendapatkan penghargaan itu. Dalam hal ini saya sangat berterimakasih kepada Kemendagri yang telah memberikan penghargaan itu," kata Muda.
Muda mengatakan, dia sengaja membentuk Koperasi Grameen guna mendukung kaum perempuan setempat memiliki industri rumah tangga ataupun yang membutuhkan modal usaha dengan sistem bergulir. "Kita suntik anggaran di sana, sehingga kaum perempuan kita dukung pendanaannya, terutama yang memiliki "home industry" atau membutuhkan modal usaha dengan sistem bergulir," kata Muda.
Dia menjelaskan, anggota koperasi itu sebagian besarnya adalah kaum perempuan atau ibu-ibu rumah tangga. Koperasi Grameen ini meniru sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu.
Menurut ia, kaum ibu secara alamiah memiliki kemampuan manajerial, mulai dari keuangan keluarga hingga pendidikan anak. Dia juga mengatakan, Koperasi Grameen memang dikhususkan untuk kaum perempuan yang membutuhkan permodalan untuk membuka usaha. Muda berpandangan untuk memajukan daerah perlu dirangkul dan diberdayakan kaum perempuannya.
"Kita lihat di Bangladesh. Muhammad Yunus yang meraih Nobel Perdamaian berhasil memajukan ekonomi negaranya melalui Koperasi Grameen. Ia rangkul kaum perempuan di sana, dari kaum perempuan ini perlahan-lahan perdamaian juga terjalin," katanya. Ia mengatakan, pihaknya juga ingin seperti itu. Pemkab Kubu Raya mengharapkan kaum perempuan setempat bisa berpartisipasi dalam pembangunan.
"Dengan adanya penghargaan dari Kemendagri, saya anggap ini sebagai suatu beban bagi saya, karena saya tentu harus bisa mempertahankan dan kembali memantapkan koperasi Greameen itu. Namun, penghargaan ini tentu tidak terlepas dari partisipasi banyak pihak, khususnya para ibu-ibu yang tergabung dalam koperasi Grameen itu, makanya penghargaan ini layak diberikan kepada para ibu-ibu dan masyarakat di Kubu Raya," katanya. (jgp)
http://www.kalimantan-news.com
Minggu, 23 Oktober 2011
TNI BERSAMA MASYARAKAT DI PERBATASAN TERUS MENJAGA KEAMANAN DI SANA
PONTIANAK—Ada 33 pos penjagaan di kawasan perbatasan Kalbar dengan Malaysia. Tetapi dua pos tidak dapat digunakan, yakni di Muakan, Kabupaten Sintang, dan Siding, Kabupaten Bengkayang.Komandan Korem 121/ABW, Kolonel Inf Toto Rianto menjelaskan pos di Siding tak bisa digunakan karena pembangunannya tidak sesuai dengan titik yang disepakati. Saat hujan, pos kebanjiran. Bahkan ketinggian air melewati pintu masuk pos.Sedangkan pos di Muakan, tidak bisa digunakan TNI karena diisi pekerja yang membangun pos tersebut. ”Pos sudah jadi. Tetapi ketika TNI akan masuk, tidak bisa. Karena diisi pekerja. Ternyata kontraktornya belum membayar upah pekerja,” ungkap Toto seusai rapat koordinasi tentang rencana aksi pembentukan kantor pertahanan di Balai Prajurit, Kamis (20/10).
Menurut Toto, semua persoalan berkaitan dengan pos penjagaan dan wilayah perbatasan sudah disampaikan kepada pusat. Saat ini TNI AD di perbatasan terus menjaga keamanan di sana. ”Kami melakukan patroli gabungan, terpadu, dan lain-lain. Terkait jumlah personil, itu relatif,” ujarnya.Berkaitan dengan Camar Bulan, TNI tetap berpedoman pada kesepakatan 1978. Hal ini juga disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto pada awal minggu ini.”Kita TNI berpedoman pada kesepakatan 1978. Itu yang dijaga. Adapun dalam diskusi (bersama Menkopohukam), dari pemerintah daerah meminta peninjauan kembali, silakan. Apapun hasilnya, akan kami jaga,” ujarnya.
Toto memastikan, berdasarkan kesepakatan 1978, tidak ada patok yang bergeser. Tak ada pencaplokan, serta tak ada titik koordinat yang bergeser. Selama ini TNI mengacu pada kesepakatan yang ada. Ia mempersilakan jika ada pendapat lain dan TNI akan menunggu hasilnya. Kesepakatan pada 1978 dihadiri dua tim, termasuk delegasi dari pemerintah yang melakukan perundingan titik batas antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, dari TNI ada ahli topografi.
”Keinginan pemerintah daerah diakomodir pemerintah pusat. Kami hanya menjaga yang diputuskan,” katanya.Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, saat ini Kalimantan Barat masuk dalam prioritas pembentukan Kantor Pertahanan Keamanan di daerah. Untuk merealisasikannya, diperlukan lahan sedikitnya 5 hektar. Toto menyatakan berkaitan dengan rencana tersebut, sesuai dengan komitmen Kodam, tidak ada masalah. ”Tetapi aset tanah di sekitar wilayah Pontianak tidak ada yang sampai 5 hektar. Semuanya kecil-kecil,” ujar Toto.
Ia menambahkan ketika akan membentuk Kodam XII/Tanjungpura ada penawaran seluas 100 hektar dari Bupati Kabupaten Pontianak. ”Bisa dikomunikasikan dengan Kabupaten Pontianak,” timpalnya.Kabag Ketatalaksanaan Perencanaan Setjen Kementerian Pertahanan RI, Kolonel Laut (KH) Liasta Ginting mengatakan prioritas pembangunan kantor pertahanan pada lima tahun pertama ada lima daerah, yakni Pontianak, Samarinda, Jayapura, Banda Aceh, dan Ambon. Untuk Kalbar, 2012 segera dibangun jika uang sudah turun dan 2013 operasional.Prioritas pada lima tahun kedua yakni Pekan Baru, Manado, Kupang, Kendari, dan Mataram. Ginting menjelaskan pembentukan kantor pertahanan ini diorientasikan pada perbatasan dan pulau kecil terluar, separatisme, ancaman terorisme, konflik komunal, radikalisme yang anarkis, dan isu politik.
”Pembangunan kantor pertahanan pada periode selanjutnya dibangun bertahap di wilayah provinsi, sesuai dengan kemampuan anggaran dipertahanan,” katanya.
Untuk program sasaran kegiatan prioritas, ada tiga wilayah, yakni Papua, Kaltim, dan Kalbar. Sasarannya, kegiatan kesadaran bela negara, pembuatan sasaran fisik dan nonfisik yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan TNI, serta bantuan Kementerian Pertahanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
Berkaitan dengan pengadaan tanah, Kementerian Pertahanan RI tidak diizinkan membeli tanah. Hal tersebut menjadi urusan pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan pemprov sangat mendukung pembangunan Kantor Pertahanan di wilayahnya. Tetapi dalam aset pemprov, susah mendapatkan lahan 5 hektar. ”Karena sebelumnya ada yang meminta, prosesnya lama,” ujar Christiandy.Jika tidak ada lahan dalam aset, bisa melalui pengadaan.
Tetapi ada prosesnya, harus melalui persetujuan dewan dan rapat dengan Mendagri. ”Jika tidak di Pontianak, bisa juga di Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak,” timpalnya.Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Kalbar, Marcellus Tj menambahkan perlu dikomunikasikan berkaitan dengan anggaran. ”Jangan sampai menyalahi aturan. Perlu ada ketegasan, dananya dari mana. Jika dimasukkan ke anggaran 2012, KUA/PPAS sudah disepakati,” ujarnya.(end)
http://www.pontianakpost.com
Menurut Toto, semua persoalan berkaitan dengan pos penjagaan dan wilayah perbatasan sudah disampaikan kepada pusat. Saat ini TNI AD di perbatasan terus menjaga keamanan di sana. ”Kami melakukan patroli gabungan, terpadu, dan lain-lain. Terkait jumlah personil, itu relatif,” ujarnya.Berkaitan dengan Camar Bulan, TNI tetap berpedoman pada kesepakatan 1978. Hal ini juga disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto pada awal minggu ini.”Kita TNI berpedoman pada kesepakatan 1978. Itu yang dijaga. Adapun dalam diskusi (bersama Menkopohukam), dari pemerintah daerah meminta peninjauan kembali, silakan. Apapun hasilnya, akan kami jaga,” ujarnya.
Toto memastikan, berdasarkan kesepakatan 1978, tidak ada patok yang bergeser. Tak ada pencaplokan, serta tak ada titik koordinat yang bergeser. Selama ini TNI mengacu pada kesepakatan yang ada. Ia mempersilakan jika ada pendapat lain dan TNI akan menunggu hasilnya. Kesepakatan pada 1978 dihadiri dua tim, termasuk delegasi dari pemerintah yang melakukan perundingan titik batas antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, dari TNI ada ahli topografi.
”Keinginan pemerintah daerah diakomodir pemerintah pusat. Kami hanya menjaga yang diputuskan,” katanya.Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, saat ini Kalimantan Barat masuk dalam prioritas pembentukan Kantor Pertahanan Keamanan di daerah. Untuk merealisasikannya, diperlukan lahan sedikitnya 5 hektar. Toto menyatakan berkaitan dengan rencana tersebut, sesuai dengan komitmen Kodam, tidak ada masalah. ”Tetapi aset tanah di sekitar wilayah Pontianak tidak ada yang sampai 5 hektar. Semuanya kecil-kecil,” ujar Toto.
Ia menambahkan ketika akan membentuk Kodam XII/Tanjungpura ada penawaran seluas 100 hektar dari Bupati Kabupaten Pontianak. ”Bisa dikomunikasikan dengan Kabupaten Pontianak,” timpalnya.Kabag Ketatalaksanaan Perencanaan Setjen Kementerian Pertahanan RI, Kolonel Laut (KH) Liasta Ginting mengatakan prioritas pembangunan kantor pertahanan pada lima tahun pertama ada lima daerah, yakni Pontianak, Samarinda, Jayapura, Banda Aceh, dan Ambon. Untuk Kalbar, 2012 segera dibangun jika uang sudah turun dan 2013 operasional.Prioritas pada lima tahun kedua yakni Pekan Baru, Manado, Kupang, Kendari, dan Mataram. Ginting menjelaskan pembentukan kantor pertahanan ini diorientasikan pada perbatasan dan pulau kecil terluar, separatisme, ancaman terorisme, konflik komunal, radikalisme yang anarkis, dan isu politik.
”Pembangunan kantor pertahanan pada periode selanjutnya dibangun bertahap di wilayah provinsi, sesuai dengan kemampuan anggaran dipertahanan,” katanya.
Untuk program sasaran kegiatan prioritas, ada tiga wilayah, yakni Papua, Kaltim, dan Kalbar. Sasarannya, kegiatan kesadaran bela negara, pembuatan sasaran fisik dan nonfisik yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan TNI, serta bantuan Kementerian Pertahanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
Berkaitan dengan pengadaan tanah, Kementerian Pertahanan RI tidak diizinkan membeli tanah. Hal tersebut menjadi urusan pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan pemprov sangat mendukung pembangunan Kantor Pertahanan di wilayahnya. Tetapi dalam aset pemprov, susah mendapatkan lahan 5 hektar. ”Karena sebelumnya ada yang meminta, prosesnya lama,” ujar Christiandy.Jika tidak ada lahan dalam aset, bisa melalui pengadaan.
Tetapi ada prosesnya, harus melalui persetujuan dewan dan rapat dengan Mendagri. ”Jika tidak di Pontianak, bisa juga di Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak,” timpalnya.Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Kalbar, Marcellus Tj menambahkan perlu dikomunikasikan berkaitan dengan anggaran. ”Jangan sampai menyalahi aturan. Perlu ada ketegasan, dananya dari mana. Jika dimasukkan ke anggaran 2012, KUA/PPAS sudah disepakati,” ujarnya.(end)
http://www.pontianakpost.com
MASYARAKAT JANGAN MAU DI ADU DOMBA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
SUNGAI RAYA—Sebanyak tiga orang dari delapan orang tim teknis Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) disandera oknum warga yang diduga memihak ke perusahaan perkebunan setempat. Diduga penyanderaan terjadi akibat konflik kepemilikan lahan perkebunan sawit milik investor swasta dan program pemerintah berupa food estate di Padu Empat Komplek, Cabang Ruan, dan Karang Anyar, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar. Sementara tim penunjuk jalannya, Sy. Yusuf menjadi korban pemukulan dan melaporkan kasusnya ke Polsek Batu Ampar. Camat Batu Ampar, Syahrial mengatakannya. ”Iya memang ada penyanderaan dan pemukulan terkait aktivitas tim kementerian Jum’at siang. Saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa, karena tidak berada di lokasi. Tetapi peristiwa penyanderaan dan pemukulan memang benar dan warga melaporkannya kepada saya,” ungkap Camat Batu Ampar, Syahrial Jum’at (21/10) via telepon.
Menurut dia proses penyanderaan yang didengarnya dari warga diduga kuat aktivitas tim yang melakukan proses pemetaan lahan seluas 5 ribu hektar untuk areal food estate di Padu Empat Komplek, Cabang Ruan, dan Karang Anyar, Desa Batu Ampar. Dalam melakukan aktivitasnya, rombongan kementeriaan bersama tim penunjuk jalan tiba-tiba diminta berhenti oleh oknum masyarakat. Mereka kemudian dibawa ke camp atau kantor salah satu perusahaan perkebunan setempat. ”Ini kasus menyangkut tumpang tindih kepentingan. Makanya terjadi chaos hari ini (kemarin). Kita berharap kasus ini diproses,” ungkapnya
Camat Batu Ampar mengakui sudah melakukan kontak langsung ke Kapolsek Batu Ampar yang katanya tengah tidak berada ketika kejadian berlangsung. Ia pun meminta Kapolsek kembali ke Batu Ampar secepatnya. Alasannya kalau tidak segera ditangani, ditakutkan terjadi aksi balas dendam dari warga yang mendukung program food estate dengan warga yang melakukan penyerangan dan mendukung perusahaan perkebunan. ”Akan tetapi, berdasarkan keterangan warga juga, tim kepolisian sudah berjaga di base camp perkebunan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan situasinya dapat dikendalikan,” kata dia.
Selain itu, kontak langsung dengan Kepala Desa Batu Ampar yang tengah mengurus administrasi ADD juga telah dilakukan. Akan tetapi untuk menghindari kasus ini menjadi lebih besar, camat meminta supaya para pelaku pemukul segera dilakukan penahanan dan diproses hukum. ”Namanya sudah dikantongi. Kalau tidak salah pemukulnya Lg dan Bk. Kita hanya meminta segera ditahan,” ujar dia.
Syahrial sendiri mendukung korban mengadukan kasusnya ke polisi dan segera dilakukan visum. Alasannya kalau tidak ditindaklanjuti segera, ditakutkan aksi balas dendam masyarakat Padu Empat terjadi. Sebab, kasus ini seperti membuka luka lama karena sebelumnya warga sempat melakukan penahanan alat berat terkait aktivitas kebun. “Amankan dulu, untuk menghindari kejadian tidak diinginkan,” katanya mengimbau.Iwan H, tokoh pemuda Batu Ampar didampingi Rabuansyah membenarkan terjadinya aksi penyanderaan dan pemukulan akibat adanya program food estate. Diduga tim kementerian dan penujuk jalan dari warga setempat dikeroyok oleh oknum warga yang mendukung perusahaan. “Ini patut dipertanyakan karena takutnya menjadi suruhan. Dan ini haruslah diproses karena menjadi kasus kriminal. Kita minta polisi menindak tegas secara hukum oknum yang melakukan pemukulan,” katanya. (jgp)
http://www.pontianakpost.com
Menurut dia proses penyanderaan yang didengarnya dari warga diduga kuat aktivitas tim yang melakukan proses pemetaan lahan seluas 5 ribu hektar untuk areal food estate di Padu Empat Komplek, Cabang Ruan, dan Karang Anyar, Desa Batu Ampar. Dalam melakukan aktivitasnya, rombongan kementeriaan bersama tim penunjuk jalan tiba-tiba diminta berhenti oleh oknum masyarakat. Mereka kemudian dibawa ke camp atau kantor salah satu perusahaan perkebunan setempat. ”Ini kasus menyangkut tumpang tindih kepentingan. Makanya terjadi chaos hari ini (kemarin). Kita berharap kasus ini diproses,” ungkapnya
Camat Batu Ampar mengakui sudah melakukan kontak langsung ke Kapolsek Batu Ampar yang katanya tengah tidak berada ketika kejadian berlangsung. Ia pun meminta Kapolsek kembali ke Batu Ampar secepatnya. Alasannya kalau tidak segera ditangani, ditakutkan terjadi aksi balas dendam dari warga yang mendukung program food estate dengan warga yang melakukan penyerangan dan mendukung perusahaan perkebunan. ”Akan tetapi, berdasarkan keterangan warga juga, tim kepolisian sudah berjaga di base camp perkebunan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan situasinya dapat dikendalikan,” kata dia.
Selain itu, kontak langsung dengan Kepala Desa Batu Ampar yang tengah mengurus administrasi ADD juga telah dilakukan. Akan tetapi untuk menghindari kasus ini menjadi lebih besar, camat meminta supaya para pelaku pemukul segera dilakukan penahanan dan diproses hukum. ”Namanya sudah dikantongi. Kalau tidak salah pemukulnya Lg dan Bk. Kita hanya meminta segera ditahan,” ujar dia.
Syahrial sendiri mendukung korban mengadukan kasusnya ke polisi dan segera dilakukan visum. Alasannya kalau tidak ditindaklanjuti segera, ditakutkan aksi balas dendam masyarakat Padu Empat terjadi. Sebab, kasus ini seperti membuka luka lama karena sebelumnya warga sempat melakukan penahanan alat berat terkait aktivitas kebun. “Amankan dulu, untuk menghindari kejadian tidak diinginkan,” katanya mengimbau.Iwan H, tokoh pemuda Batu Ampar didampingi Rabuansyah membenarkan terjadinya aksi penyanderaan dan pemukulan akibat adanya program food estate. Diduga tim kementerian dan penujuk jalan dari warga setempat dikeroyok oleh oknum warga yang mendukung perusahaan. “Ini patut dipertanyakan karena takutnya menjadi suruhan. Dan ini haruslah diproses karena menjadi kasus kriminal. Kita minta polisi menindak tegas secara hukum oknum yang melakukan pemukulan,” katanya. (jgp)
http://www.pontianakpost.com
Jumat, 21 Oktober 2011
APARAT YANG BERWENANG HARUS USUT PELAKU PEMILIK PANGKALAN
SINTANG - Puluhan warga RT.1,2 dan 3 Jalan Pangeran Kuning Kelurahan Tanjung Puri mendatangi Polres Sintang Jumat (21/10/2011). Mereka mengadukan adanya pangkalan Minyak Tanah yang diduga telah melakukan penyelewengan.
Warga yang sebagian besar ibu-ibu rumah tangga tersebut mengaku kesal dengan ulah oknum pemilik pangkalan, sebab sudah dua bulan terakhir, sekitar 400 KK warga di Kelurahan tersebut tidak menerima jatah minyak tanah.
Warga mengatakan, sejatinya minyak tanah pada bulan September kemarin sudah dikirim, namun untuk jatah bulan Juli dan Agustus tidak ada. Maka warga pun sepakat untuk melaporkan pemilik pangkalan.
"Saya sangat kecewa karena sudah 2 kali pertemuan dengan pihak terkait, tidak ada jalan keluar yang didapatkan. Maka kamipun sepakat untuk melaporkannya ke pihak kepolisian," Kata Asnawati satu di antara ibu rumah tangga yang ikut melapor ke polres Sintang./edg
http://pontianak.tribunnews.com
Warga yang sebagian besar ibu-ibu rumah tangga tersebut mengaku kesal dengan ulah oknum pemilik pangkalan, sebab sudah dua bulan terakhir, sekitar 400 KK warga di Kelurahan tersebut tidak menerima jatah minyak tanah.
Warga mengatakan, sejatinya minyak tanah pada bulan September kemarin sudah dikirim, namun untuk jatah bulan Juli dan Agustus tidak ada. Maka warga pun sepakat untuk melaporkan pemilik pangkalan.
"Saya sangat kecewa karena sudah 2 kali pertemuan dengan pihak terkait, tidak ada jalan keluar yang didapatkan. Maka kamipun sepakat untuk melaporkannya ke pihak kepolisian," Kata Asnawati satu di antara ibu rumah tangga yang ikut melapor ke polres Sintang./edg
http://pontianak.tribunnews.com
Kamis, 20 Oktober 2011
MASYARAKAT TUNGGU JAWABAN CAMAR BULAN, PEMERINTAH HARUS FOKUS PADA PEMBANGUNAN DI PERBATASAN
SAMBAS: Pemerintah pusat diminta untuk mengungkapkan isi memorandum of understanding antara Indonesia dan Malaysia pada 1978 mengenai titik perbatasan kedua negara, tepatnya di Camar Bulan, Sambas, Kalimantan Barat,Karena diduga memorandum of understanding (MoU) yang belum diratifikasi tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Sekitar 1.500 hektare (ha) lahan atau 15 petak tanah di Camar Bulan atau desa Temajuk disinyalir dijual oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut,Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan Agribisnis Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat (Kadin Kalbar), Gusti Hardiansyah mengatakan seharusnya pemerintah membuka dan mengumumkan ke masyarakat apa isi MoU tersebut sehingga masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,Gusti mengungkapkan setelah MoU itu, Malaysia berani memindahkan patok batas perbatasan dan ada kavling-kavling tanah yang kemudian belakangan masyarakat pun terlibat memperjual belikan dan menanam tanaman perkebunan.
Menurut Gusti, jangan sampai terjadi untuk kedua kali sebagaimana sengketa pulau Sipadan dan Ligitan yang di tingkat Mahkamah International dimenangkan Malaysia. Mengenai Camar Bulan, lanjut Gusti, persoalan ini harus diselesaikan ke dua belah pihak.“Tegas saja dengan Malaysia. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, jangan lagi dibawa ke tingkat Mahkamah International, selain itu pemerintah bisa cek siapa-siapa TNI yang terima bintang penghargaan kaitan dengan perbatasan,” tegasnya kepada Bisnis, hari ini,Lebih lanjut Gusti yang juga Wakil Ketua Nahdatul Ulama Provinsi Kalbar mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk melibatkan warga setempat dalam mengambil langkah dan kebijakan terhadap kondisi daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga diminta fokus memperhatikan keadaan masyarakat setempat, baik dari aspek ekonomi dan ketersediaan infrastruktur,Dikatakan Gusti, kurangnya perhatian pemerintah RI terhadap nasib masyarakat yang tinggal di perbatasan, baik dari sisi ekonomi dan sosial, menjadi penyebab utama ketidakpedulian masyarakat terhadap titik batas wilayah republik ini,Penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan terhadap area perkebunan yang dikelola petani atau perusahaan kebun sawit. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa patok titik batas wilayah negara Indonesia dan Malaysia bisa bergeser.
Berdasarkan informasi yang didapat Bisnis dari masyarakat Desa Temajuk dan Paloh, masyarakat Camar Bulan kerap mengeluhkan persoalan infrastruktur, ketersediaan sembako dan fasilitas sosial yang seharusnya diterima mereka seperti warga daerah lainnya di Indonesia Menurut Yusman yang bertugas di pelabuhan Tanjung Harapan, Sambas, kebutuhan hidup ekonomi dan sosial masyarakat Temajuk selama ini terpenuhi dari Malaysia yang secara tak langsung juga dekat dengan perkampungan mereka. "Bahkan kebutuhan sembako 100% terpenuhi dari malaysia,"
http://www.bisnis.com
Sekitar 1.500 hektare (ha) lahan atau 15 petak tanah di Camar Bulan atau desa Temajuk disinyalir dijual oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut,Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan Agribisnis Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat (Kadin Kalbar), Gusti Hardiansyah mengatakan seharusnya pemerintah membuka dan mengumumkan ke masyarakat apa isi MoU tersebut sehingga masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,Gusti mengungkapkan setelah MoU itu, Malaysia berani memindahkan patok batas perbatasan dan ada kavling-kavling tanah yang kemudian belakangan masyarakat pun terlibat memperjual belikan dan menanam tanaman perkebunan.
Menurut Gusti, jangan sampai terjadi untuk kedua kali sebagaimana sengketa pulau Sipadan dan Ligitan yang di tingkat Mahkamah International dimenangkan Malaysia. Mengenai Camar Bulan, lanjut Gusti, persoalan ini harus diselesaikan ke dua belah pihak.“Tegas saja dengan Malaysia. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, jangan lagi dibawa ke tingkat Mahkamah International, selain itu pemerintah bisa cek siapa-siapa TNI yang terima bintang penghargaan kaitan dengan perbatasan,” tegasnya kepada Bisnis, hari ini,Lebih lanjut Gusti yang juga Wakil Ketua Nahdatul Ulama Provinsi Kalbar mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk melibatkan warga setempat dalam mengambil langkah dan kebijakan terhadap kondisi daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga diminta fokus memperhatikan keadaan masyarakat setempat, baik dari aspek ekonomi dan ketersediaan infrastruktur,Dikatakan Gusti, kurangnya perhatian pemerintah RI terhadap nasib masyarakat yang tinggal di perbatasan, baik dari sisi ekonomi dan sosial, menjadi penyebab utama ketidakpedulian masyarakat terhadap titik batas wilayah republik ini,Penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan terhadap area perkebunan yang dikelola petani atau perusahaan kebun sawit. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa patok titik batas wilayah negara Indonesia dan Malaysia bisa bergeser.
Berdasarkan informasi yang didapat Bisnis dari masyarakat Desa Temajuk dan Paloh, masyarakat Camar Bulan kerap mengeluhkan persoalan infrastruktur, ketersediaan sembako dan fasilitas sosial yang seharusnya diterima mereka seperti warga daerah lainnya di Indonesia Menurut Yusman yang bertugas di pelabuhan Tanjung Harapan, Sambas, kebutuhan hidup ekonomi dan sosial masyarakat Temajuk selama ini terpenuhi dari Malaysia yang secara tak langsung juga dekat dengan perkampungan mereka. "Bahkan kebutuhan sembako 100% terpenuhi dari malaysia,"
http://www.bisnis.com
Selasa, 18 Oktober 2011
MARI KITA BANGUN DAN MENATA KAWASAN PERBATASAN AGAR LEBIH MAJU
PONTIANAK, Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan dan penataan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat pada 2012. "Dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur, fisik maupun nonfisik," kata Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalbar, MH Munsin saat dihubungi di Pontianak, Selasa.
Ia mengungkapkan, dana yang bersumber dari APBN itu disebar untuk kegiatan 16 kementerian terkait dalam pembangunan dan penataan kawasan perbatasan. "Misalnya Pekerjaan umum, kementerian komunikasi dan informasi, perhubungan, agama, hukum dan HAM, dan lain sebagainya," kata MH Munsin.
Sedangkan besaran dana yang dikelola masing-masing kementerian tersebut tergantung usulan yang diajukan dalam rencana kerja tahun 2012. "Usulan ada juga dari daerah, tetapi tidak semua yang diusulkan itu disetujui," ujar dia. Namun, lanjut dia, dana tersebut terutama untuk melengkapi infrastruktur di Pos Pemeriksaan Lintas Batas.
Ia mengakui, meski kebutuhan dana untuk kawasan perbatasan sangat besar, adanya dana Rp200 miliar itu sudah menjadi awal yang baik. "Karena tahun 2011, tidak ada dana untuk kawasan perbatasan. Karena Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pusat juga baru dibentuk Oktober 2010, jadi tidak ikut membahas anggaran tahun 2011," ungkap MH Munsin.
Ia juga menyadari, kawasan perbatasan tidak hanya di Kalbar saja, namun sejumlah provinsi mempunyai daerah perbatasan yang butuh perhatian. Ia mencontohkan, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Nanggroe Atjeh Darussalam, Maluku, Papua Barat dan Kalimantan Timur.
Kalbar mempunyai lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Secara umum, kehidupan masyarakat di perbatasan Kalbar jauh tertinggal dibanding Sarawak. Tingkat pendapatan rendah, akses infrastruktur yang buruk, pelayanan publik yang tertinggal, membuat orientasi penduduk lebih banyak ke Sarawak. (jgp)
http://www.kalimantan-news.com/
Ia mengungkapkan, dana yang bersumber dari APBN itu disebar untuk kegiatan 16 kementerian terkait dalam pembangunan dan penataan kawasan perbatasan. "Misalnya Pekerjaan umum, kementerian komunikasi dan informasi, perhubungan, agama, hukum dan HAM, dan lain sebagainya," kata MH Munsin.
Sedangkan besaran dana yang dikelola masing-masing kementerian tersebut tergantung usulan yang diajukan dalam rencana kerja tahun 2012. "Usulan ada juga dari daerah, tetapi tidak semua yang diusulkan itu disetujui," ujar dia. Namun, lanjut dia, dana tersebut terutama untuk melengkapi infrastruktur di Pos Pemeriksaan Lintas Batas.
Ia mengakui, meski kebutuhan dana untuk kawasan perbatasan sangat besar, adanya dana Rp200 miliar itu sudah menjadi awal yang baik. "Karena tahun 2011, tidak ada dana untuk kawasan perbatasan. Karena Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pusat juga baru dibentuk Oktober 2010, jadi tidak ikut membahas anggaran tahun 2011," ungkap MH Munsin.
Ia juga menyadari, kawasan perbatasan tidak hanya di Kalbar saja, namun sejumlah provinsi mempunyai daerah perbatasan yang butuh perhatian. Ia mencontohkan, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Nanggroe Atjeh Darussalam, Maluku, Papua Barat dan Kalimantan Timur.
Kalbar mempunyai lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Secara umum, kehidupan masyarakat di perbatasan Kalbar jauh tertinggal dibanding Sarawak. Tingkat pendapatan rendah, akses infrastruktur yang buruk, pelayanan publik yang tertinggal, membuat orientasi penduduk lebih banyak ke Sarawak. (jgp)
http://www.kalimantan-news.com/
Senin, 17 Oktober 2011
BOM WAKTU ITU HARUS DIJINAKKAN
Kepala Desa Baning Kota, Kabupaten Sintang, Kayung dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sintang mengatakan kondisi infrastruktur minim di daerah perbatasan dipastikan menjadi penyebab berbagai polemik. Perbatasan ibarat bom waktu siap meledak akibat kurangnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi. “Sudah seharusnya pemerintah pusat dan provinsi mengambil pelajaran dari polemik tapal batas di Camar Bulan, Kabupaten Sambas. Apalagi permasalahan ini bukan kali ini terjadi. Seharusnya ini menjadi cambuk pemerintah pusat dan provinsi untuk lebih fokus membenahi pembangunan di perbatasan," katanya, Minggu.
Dia mengatakan kondisi pembangunan di daerah perbatasan yang minim mengakibatkan banyak masyarakat menjadi ketergantungan dengan berbagai fasilitas dari negara tetangga (Malaysia). Itu jelas mencoreng harkat dan martabat bangsa ini, mengingat kondisi perbatasan Malaysia jauh lebih berkembang. “Sementara kondisi perbatasan di negara kita sendiri jauh dari tertinggal. Wajar saja jika banyak masyarakat di perbatasan lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di Malaysia, demikian dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan di negara tetangga yang lebih mudah diakses masyarakat Indonesia dibandingkan negara sendiri," ujarnya.
Ia menjelaskan persoalan perbatasan tidak hanya terjadi di Camar Bulan, di kabupaten lain seperti di Sintang, Bengkayang, Sanggau dan Kapuas Hulu juga memiliki nasib tidak jauh berbeda. Makanya untuk lebih membenahi daerah perbatasan, rencana pemekaran Kalimantan Barat perlu dilakukan karena letak geografis Kalbar yang berakibat buruknya terhadap pelayanan publik. “Kami merasakan pelayanan publik sangat jauh dari harapan dan sangat tertinggal," ucapnya.
Bukan hanya itu saja, rentang kendali pemerintahan sangat jauh membuat masyarakat di perbatasan, terutama di wilayah timur Kalbar sangat merasa tersisihkan, semakin terbelakang dan ditinggalkan. Makanya tidak ada alasan lain supaya wilayah perbatasan semakin cepat berkembang adalah dengan pemekaran wilayah.
Kayung menambahkan, wilayah seluas Kalbar sangat tidak tepat hanya terdiri atas satu provinsi dengan mengurus 14 kabupaten/kota dana ratusan desa. Bayangkan luas wilayah Provinsi Kalbar 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen dari luas Indonesia. Kalbar sendiri merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. "Kami berharap Provinsi Kapuas Raya segera terbentuk. Mudah-mudahan bisa segera terwujud dengan bantuan dari bapak-bapak di DPR RI ini," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja dikonfirmasi terpisah menjelaskan berdasarkan hasil kunjungannya di Camar Bulan, Sabtu kemarin, ia melihat kondisi perbatasan Indonesia memang memprihatinkan. "Untuk mencapai Camar Bulan saja memerlukan waktu panjang. Saat kami akan menuju lokasi tapal batas di dusun tersebut rombongan kami harus menggunakan motor bahkan berjalan kaki, karena tidak ada jalan menuju ke tapal batas itu," katanya di Pontianak.
Berdasarkan kondisi tersebut, sekembalinya dia dan rombongan Komisi II ke Jakarta, pihaknya akan mencoba mengkaji sistem pembangunan terpadu bagi wilayah perbatasan. Salah satu hal yang akan diajukannya adalah dengan mengajukan program multi years untuk pembangunan di perbatasan. "Tidak hanya di Camar Bulan, tetapi juga di wilayah perbatasan lainnya. Kami akan memperjuangkan hal tersebut dan kita rasa sudah seharusnya pemerintah pusat lebih fokus melakukan pembangunan di perbatasan," ujarnya.(josh)
http://www.pontianakpost.com/
Dia mengatakan kondisi pembangunan di daerah perbatasan yang minim mengakibatkan banyak masyarakat menjadi ketergantungan dengan berbagai fasilitas dari negara tetangga (Malaysia). Itu jelas mencoreng harkat dan martabat bangsa ini, mengingat kondisi perbatasan Malaysia jauh lebih berkembang. “Sementara kondisi perbatasan di negara kita sendiri jauh dari tertinggal. Wajar saja jika banyak masyarakat di perbatasan lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di Malaysia, demikian dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan di negara tetangga yang lebih mudah diakses masyarakat Indonesia dibandingkan negara sendiri," ujarnya.
Ia menjelaskan persoalan perbatasan tidak hanya terjadi di Camar Bulan, di kabupaten lain seperti di Sintang, Bengkayang, Sanggau dan Kapuas Hulu juga memiliki nasib tidak jauh berbeda. Makanya untuk lebih membenahi daerah perbatasan, rencana pemekaran Kalimantan Barat perlu dilakukan karena letak geografis Kalbar yang berakibat buruknya terhadap pelayanan publik. “Kami merasakan pelayanan publik sangat jauh dari harapan dan sangat tertinggal," ucapnya.
Bukan hanya itu saja, rentang kendali pemerintahan sangat jauh membuat masyarakat di perbatasan, terutama di wilayah timur Kalbar sangat merasa tersisihkan, semakin terbelakang dan ditinggalkan. Makanya tidak ada alasan lain supaya wilayah perbatasan semakin cepat berkembang adalah dengan pemekaran wilayah.
Kayung menambahkan, wilayah seluas Kalbar sangat tidak tepat hanya terdiri atas satu provinsi dengan mengurus 14 kabupaten/kota dana ratusan desa. Bayangkan luas wilayah Provinsi Kalbar 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen dari luas Indonesia. Kalbar sendiri merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. "Kami berharap Provinsi Kapuas Raya segera terbentuk. Mudah-mudahan bisa segera terwujud dengan bantuan dari bapak-bapak di DPR RI ini," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja dikonfirmasi terpisah menjelaskan berdasarkan hasil kunjungannya di Camar Bulan, Sabtu kemarin, ia melihat kondisi perbatasan Indonesia memang memprihatinkan. "Untuk mencapai Camar Bulan saja memerlukan waktu panjang. Saat kami akan menuju lokasi tapal batas di dusun tersebut rombongan kami harus menggunakan motor bahkan berjalan kaki, karena tidak ada jalan menuju ke tapal batas itu," katanya di Pontianak.
Berdasarkan kondisi tersebut, sekembalinya dia dan rombongan Komisi II ke Jakarta, pihaknya akan mencoba mengkaji sistem pembangunan terpadu bagi wilayah perbatasan. Salah satu hal yang akan diajukannya adalah dengan mengajukan program multi years untuk pembangunan di perbatasan. "Tidak hanya di Camar Bulan, tetapi juga di wilayah perbatasan lainnya. Kami akan memperjuangkan hal tersebut dan kita rasa sudah seharusnya pemerintah pusat lebih fokus melakukan pembangunan di perbatasan," ujarnya.(josh)
http://www.pontianakpost.com/
Minggu, 16 Oktober 2011
JANGAN ADA KEPALA DI NKRI, TAPI PERUT DI MALAYSIA
Warga Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, menemukan bongkahan semen yang diduga pecahan patok batas A104 dengan Malaysia yang telah dibongkar. Wakil Ketua Komisi II DPR, A Hakam Naja, seusai mengunjungi Camar Bulan bersama Pangdam XII Tanjungpura dan Kapolda Kalbar, Sabtu (15/10/2011), berjanji membahas temuan tersebut dengan Mendagri dan Menteri Pertahanan.
"Temuan patahan dan adukan semen tersebut, menurut anggota Wanra yang ada di perbatasan Camar Bulan, merupakan patahan patok A104 yang ditemukan sekitar 2 sampai 3 kilometer di wilayah Malaysia," ungkap A Hakam Naja. Bongkahan batu dan pecahan semen tersebut berada di atas bukit yang berjarak sekitar 3 kilometer dari bibir pantai.
Menurut Ketua RT 016 RW 009 Dusun Camar Bulan, diduga kuat bongkahan batu dan pecahan semen yang berserakan tersebut adalah patok A104 yang telah hancur. Jika dugaan itu benar, patok tersebut merupakan patok batas yang disepakati antara kedua negara tahun 1975/1978 di Semarang dan Kinabalu. Patok berukuran 10 x 10 cm itu tak jauh dari lokasi warga menemukan bekas tempat pendaratan helikopter Malaysia.
Politisi PAN ini menegaskan, temuan itu dijadikan bukti pertemuan antara Pemerintah RI dan Malaysia pada akhir 2011 ini di Jakarta. Menurut Hakam Naja, apa yang ada dalam peta 1891 dengan bunyi perjanjian tak sama, setelah diteliti, tak melewati watershed (mata air).
"Maka, peta yang dibuat Kerajaan Inggris ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Apakah itu benar, atau sama dengan gambar peta. Oleh karena hal tersebut dibuat dengan menggunakan teknologi di zaman sekitar seabad lalu," kata Naja.
Jika bukti patahan ini benar berasal dari patok A104, berarti Malaysia telah mencaplok wilayah kedaulatan NKRI. "Akan kami dorong pemerintah. Ini bekal pada pertemuan nanti, dan sebelummnya perlu dikaji lebih dalam, termasuk opsi-opsi serta alternatifnya. Tentu, kita ambil opsi yang lebih menguntungkan Indonesia," katanya.
Kendati ada bukti awal pencaplokan, Naja memaklumi pengamanan aparat keamanan di perbatasan yang mengacu perjanjian 1978. Meski masih bersifat MOU, tetapi telah disepakati kedua negara.
Namun, berdasarkan konferensi di Geneva, apabila masih ada keberatan di satu pihak, bisa dilakukan perubahan. Selain akan membawa temuan tersebut dalam rapat bersama Mendagri dan Menhan, Naja juga berjanji akan menyampaikan hal ini kepada instansi terkait, khususnya BNPP.
"Saya akan minta instansi terkait memberi perhatian khusus menyangkut tiga hal di kawasan tersebut. Pertama, infrastruktur baik jalan maupun listrik. Kenapa ini prioritas utama, supaya hilang anggapan di sebelah (Malaysia) terang, tapi di sebelah (Kalbar-Indonesia) kita gelap gulita," kata Naja.
Kedua, layanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Yang terakhir, sarana perekonomian masyarakat, di antaranya pasar.
"Jangan ada kepala di NKRI, tapi perut di Malaysia. Saya lihat di Camar Bulan, wilayah tersebut cukup produktif. Masih ditemukan tanaman lada. Tentu ini pasti ditanam warga, kenapa tak dikembangkan," tuturnya.
http://regional.kompas.com/
"Temuan patahan dan adukan semen tersebut, menurut anggota Wanra yang ada di perbatasan Camar Bulan, merupakan patahan patok A104 yang ditemukan sekitar 2 sampai 3 kilometer di wilayah Malaysia," ungkap A Hakam Naja. Bongkahan batu dan pecahan semen tersebut berada di atas bukit yang berjarak sekitar 3 kilometer dari bibir pantai.
Menurut Ketua RT 016 RW 009 Dusun Camar Bulan, diduga kuat bongkahan batu dan pecahan semen yang berserakan tersebut adalah patok A104 yang telah hancur. Jika dugaan itu benar, patok tersebut merupakan patok batas yang disepakati antara kedua negara tahun 1975/1978 di Semarang dan Kinabalu. Patok berukuran 10 x 10 cm itu tak jauh dari lokasi warga menemukan bekas tempat pendaratan helikopter Malaysia.
Politisi PAN ini menegaskan, temuan itu dijadikan bukti pertemuan antara Pemerintah RI dan Malaysia pada akhir 2011 ini di Jakarta. Menurut Hakam Naja, apa yang ada dalam peta 1891 dengan bunyi perjanjian tak sama, setelah diteliti, tak melewati watershed (mata air).
"Maka, peta yang dibuat Kerajaan Inggris ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Apakah itu benar, atau sama dengan gambar peta. Oleh karena hal tersebut dibuat dengan menggunakan teknologi di zaman sekitar seabad lalu," kata Naja.
Jika bukti patahan ini benar berasal dari patok A104, berarti Malaysia telah mencaplok wilayah kedaulatan NKRI. "Akan kami dorong pemerintah. Ini bekal pada pertemuan nanti, dan sebelummnya perlu dikaji lebih dalam, termasuk opsi-opsi serta alternatifnya. Tentu, kita ambil opsi yang lebih menguntungkan Indonesia," katanya.
Kendati ada bukti awal pencaplokan, Naja memaklumi pengamanan aparat keamanan di perbatasan yang mengacu perjanjian 1978. Meski masih bersifat MOU, tetapi telah disepakati kedua negara.
Namun, berdasarkan konferensi di Geneva, apabila masih ada keberatan di satu pihak, bisa dilakukan perubahan. Selain akan membawa temuan tersebut dalam rapat bersama Mendagri dan Menhan, Naja juga berjanji akan menyampaikan hal ini kepada instansi terkait, khususnya BNPP.
"Saya akan minta instansi terkait memberi perhatian khusus menyangkut tiga hal di kawasan tersebut. Pertama, infrastruktur baik jalan maupun listrik. Kenapa ini prioritas utama, supaya hilang anggapan di sebelah (Malaysia) terang, tapi di sebelah (Kalbar-Indonesia) kita gelap gulita," kata Naja.
Kedua, layanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Yang terakhir, sarana perekonomian masyarakat, di antaranya pasar.
"Jangan ada kepala di NKRI, tapi perut di Malaysia. Saya lihat di Camar Bulan, wilayah tersebut cukup produktif. Masih ditemukan tanaman lada. Tentu ini pasti ditanam warga, kenapa tak dikembangkan," tuturnya.
http://regional.kompas.com/
Jumat, 14 Oktober 2011
MOU BELUM SELESAI
PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengharapkan pemerintah pusat meninjau kembali MoU tapal batas wilayahnegara Indonesia dan Malaysia yang dibuat pada 1978, karena pihaknya menemukan bukti-bukti baru tentang letak tapal batas yang sebenarnya.
"Polemik tapal batas negara kita dengan negara tetangga sudah sering terjadi, dan karena itu kita harapkan pemerintah pusat dan tim tapal batas Indonesia-Malaysia bisa meninjau kembali MoU itu," kata gubernur di Pontianak, Jumat (14/10) malam.
http://www.mediaindonesia.com/
"Polemik tapal batas negara kita dengan negara tetangga sudah sering terjadi, dan karena itu kita harapkan pemerintah pusat dan tim tapal batas Indonesia-Malaysia bisa meninjau kembali MoU itu," kata gubernur di Pontianak, Jumat (14/10) malam.
http://www.mediaindonesia.com/
Kamis, 13 Oktober 2011
KEMENTRIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN MELAKUKAN PEMBERIAN BIBIT KEPADA RAKYAT SAMBAS
SAMBAS - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas, H Bulyamin mengatakan saat ini pemerintah melakukan program penghijauan di antaranya program kebun rakyat. "Kementrian kehutanan dan perkebunan melakukan pemberian bibit rakyat sebanyak 35 kelompok pembibitan kebun rakyat yang ada di Kabupaten Sambas," ujar H Buyamin.
Dikatakan, kegiatan ini difasilitasi pemerintah dan diberikan di desa-desa yang ada di Kabupaten Sambas. "Bibit yang mereka tanam diantaranya bibit pohon Sengon dan Gaharu serta bibit lainnya, ini merupakan program dari menteri kehutanan dan perkebunan, harapan kita nantinya meningkatkan pendapatan mereka," katanya.
"Selain itu untuk memanfaatkan lahan-lahan kritis yang ada di masyarakat dan ini sifatnya gratis. Dananya nanti langsung diserahkan ke mereka, masing per kelompok sebesar Rp 50 juta dan bervariatif," ujarnya.
Disinggung mengenai program rehabilitasi hutan dan lahan, Bulyamin mengatakan program rehabilitasi tetap berlanjut ke depannya dan termasuk dari program penghijauan hutan dan lahan yang ada.
http://pontianak.tribunnews.com
Dikatakan, kegiatan ini difasilitasi pemerintah dan diberikan di desa-desa yang ada di Kabupaten Sambas. "Bibit yang mereka tanam diantaranya bibit pohon Sengon dan Gaharu serta bibit lainnya, ini merupakan program dari menteri kehutanan dan perkebunan, harapan kita nantinya meningkatkan pendapatan mereka," katanya.
"Selain itu untuk memanfaatkan lahan-lahan kritis yang ada di masyarakat dan ini sifatnya gratis. Dananya nanti langsung diserahkan ke mereka, masing per kelompok sebesar Rp 50 juta dan bervariatif," ujarnya.
Disinggung mengenai program rehabilitasi hutan dan lahan, Bulyamin mengatakan program rehabilitasi tetap berlanjut ke depannya dan termasuk dari program penghijauan hutan dan lahan yang ada.
http://pontianak.tribunnews.com
Rabu, 12 Oktober 2011
REAKSI DULU... BIROKRASI DIBELAKANG
SAMBAS - Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pamtas RI-Malaysia Letkol Inf Parjiyo melalui Pasintel Kapten Inf Ildefonso menegaskan saat ini dua alat berat dengan jenis Kobelko sudah diamankan di Pos Sajingan Besar. "Alat berat sudah kita amankan di Pos. Selanjutnya kita menunggu arahan dari atasan, yang penting sudah kita amankan," kata Ildefonso.
Dari adanya temuan ini, Ildefonso mengatakan seluruh Satgas Pamtas terus memaksimalkan patroli di wilayah perbatasan. "Jika kita temukan lagi pasti akan ditindak," tegas Ildefonso.
Ildefonso mengaku curiga atas adanya kegiatan pekerjaan di perbatasan khususnya di bagian Malaysia. Hal itu dikatakannya karena banyak patok-patok perbatasan yang diduga sudah hilang.
http://pontianak.tribunnews.com
Dari adanya temuan ini, Ildefonso mengatakan seluruh Satgas Pamtas terus memaksimalkan patroli di wilayah perbatasan. "Jika kita temukan lagi pasti akan ditindak," tegas Ildefonso.
Ildefonso mengaku curiga atas adanya kegiatan pekerjaan di perbatasan khususnya di bagian Malaysia. Hal itu dikatakannya karena banyak patok-patok perbatasan yang diduga sudah hilang.
http://pontianak.tribunnews.com
Senin, 10 Oktober 2011
BATAS DI TANJUNG DATU BELUM DISEPAKATI
Kementerian Luar Negeri menyatakan belum ada kesepakatan batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia di kawasan Pantai Datu, Kalimantan Barat. Hingga saat ini, wilayah itu masih berada dalam tahap perundingan antara kedua negara.
"Untuk perbatasan darat sudah ada kesepakatan perbatasan, kemudian untuk Tanjung Datu itu terkait perbatasan laut masih dalam perundingan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michele Tene, kepadaVIVAnews.com, Minggu 9 Oktober 2011.
Menurut dia, ada tiga komponen dalam perjanjian batas wilayah laut, yaitu batas landas kontinen, laut wilayah, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selama ini, baru ada kesepakatan terkait batas landas kontinen yang dibuat pada 1969. "Untuk laut wilayah dan ZEE masih dirundingkan dengan Malaysia," kata dia.
Namun, kata dia, bukan berarti batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia tidak jelas. Menurut dia, Indonesia telah memiliki klaim tentang batas-batas perairan itu. "Kita punya klaim, cuma belum ada kesepakatan dengan Malaysia," kata dia.
Sementara itu, lanjut dia, perbatasan darat di Camar Bulan telah ada kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, Tene mengaku belum bisa memastikan apakah benar-benar telah terjadi pelanggaran kedaulatan oleh Malaysia. "Oleh karena itu, kita saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari instansi yang menangani perbatasan di sana," kata dia. "Kita tunggu laporan itu, ada dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan ada aspek dari aparat keamanan juga."
Menurut dia, jika dalam laporan itu memang terdapat bukti pelanggaran, maka pemerintah secara resmi bisa mengajukan protes ke pemerintah Malaysia. "Kita tunggu dulu hasil verifikasinya," kata dia. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menemukan fakta patok batas antara Indonesia dan Malaysia tidak sesuai dengan Traktat London tahun 1824. Dia mengaku mendapatkan data garis batas wilayah Indonesia dengan Malaysia berubah.
Pantauan Hasanuddin di lapangan, patok batas kedua negara melengkung ke arah wilayah Indonesia. Akibatnya, kata dia, Indonesia berpotensi kehilangan wilayah seluas 1.400 hektare tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu. "Patok yang ada saat ini tidak sesuai dengan perjanjian London itu. Jelas, ini menambah luas wilayah Malaysia," kata dia.
Hasanuddin berjanji akan memaparkan hasil penelusurannya ini di hadapan Komisi I DPR. "Saya pegang semua data dan peta."
Sementara itu, menurut Wakil Kepala Penerangan Kodam Tanjungpura, Letkol Inf Totok, Camar Bulan masuk wilayah Malaysia. "Hal ini berdasarkan pertemuan antara Indonesia-Malaysia di Semarang tahun 1978 yang memutuskan wilayah Camar Bulan masuk ke wilayah Malaysia,"
"Untuk perbatasan darat sudah ada kesepakatan perbatasan, kemudian untuk Tanjung Datu itu terkait perbatasan laut masih dalam perundingan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michele Tene, kepadaVIVAnews.com, Minggu 9 Oktober 2011.
Menurut dia, ada tiga komponen dalam perjanjian batas wilayah laut, yaitu batas landas kontinen, laut wilayah, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selama ini, baru ada kesepakatan terkait batas landas kontinen yang dibuat pada 1969. "Untuk laut wilayah dan ZEE masih dirundingkan dengan Malaysia," kata dia.
Namun, kata dia, bukan berarti batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia tidak jelas. Menurut dia, Indonesia telah memiliki klaim tentang batas-batas perairan itu. "Kita punya klaim, cuma belum ada kesepakatan dengan Malaysia," kata dia.
Sementara itu, lanjut dia, perbatasan darat di Camar Bulan telah ada kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, Tene mengaku belum bisa memastikan apakah benar-benar telah terjadi pelanggaran kedaulatan oleh Malaysia. "Oleh karena itu, kita saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari instansi yang menangani perbatasan di sana," kata dia. "Kita tunggu laporan itu, ada dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan ada aspek dari aparat keamanan juga."
Menurut dia, jika dalam laporan itu memang terdapat bukti pelanggaran, maka pemerintah secara resmi bisa mengajukan protes ke pemerintah Malaysia. "Kita tunggu dulu hasil verifikasinya," kata dia. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menemukan fakta patok batas antara Indonesia dan Malaysia tidak sesuai dengan Traktat London tahun 1824. Dia mengaku mendapatkan data garis batas wilayah Indonesia dengan Malaysia berubah.
Pantauan Hasanuddin di lapangan, patok batas kedua negara melengkung ke arah wilayah Indonesia. Akibatnya, kata dia, Indonesia berpotensi kehilangan wilayah seluas 1.400 hektare tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu. "Patok yang ada saat ini tidak sesuai dengan perjanjian London itu. Jelas, ini menambah luas wilayah Malaysia," kata dia.
Hasanuddin berjanji akan memaparkan hasil penelusurannya ini di hadapan Komisi I DPR. "Saya pegang semua data dan peta."
Sementara itu, menurut Wakil Kepala Penerangan Kodam Tanjungpura, Letkol Inf Totok, Camar Bulan masuk wilayah Malaysia. "Hal ini berdasarkan pertemuan antara Indonesia-Malaysia di Semarang tahun 1978 yang memutuskan wilayah Camar Bulan masuk ke wilayah Malaysia,"
Kamis, 06 Oktober 2011
PEMBANGUNAN YANG SANGAT SIGNIFIKAN TERHADAP MASYARAKAT PERBATASAN YANG BELUM TERJAMAH
KETERTINGGALAN pembangunan perbatasan di berbagai bidang terus menjadi pembicaraan di meja pemerintah. Bahkan sampai saat ini sorotan publik pun kian menghangat.“Daerah perbatasan merupakan daerah yang terisolir masalah pembangunan. Arus transportasi dan penerangan sangat dibutuhkan,” kata Ketua DPRD Sanggau Andreas Nyas saat diwawancarai belum lama ini.Menurut politisi PDI Perjuangan ini, selain keterbelakangan masalah pembangunan, daerah perbatasan juga sangat rawan dengan trafficking. Dikatakannya, ada beberapa desa di Kecamatan Entikong yang diduga sering menjadi pintu masuk keluar masuk ke negara tetangga. Itu disebabkan, transportasi lebih dekat ke negara tetangga daripada ke ibu kota Kecamatan Entikong.
“Untuk itu yang perlu kita pikirkan sekarang ini, adalah bagaimana program membangunan perbatasan selama lima tahun sampai dengan sepuluh tahun ke depan. Diharapkan agar pembangunan di perbatasan terjalin singkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata wakil rakyat asal perbatasan ini.Diakui Nyas, bahwa selama ini Kabupaten Sanggau sendiri khususnya telah berupaya untuk membangun perbatasan, namun tidak mampu yang semuanya terkendala masalah pendanaan (APBD) yang belum mampu. Ia juga menyampaikan berbagai persoalan yang sangat signifikan terhadap masyarakat perbatasan yang merasa belum terjamah pembangunan.
Dia juga mengharapkan berbagai pembicaraan dan pembahasan masalah perbatasan baik di tingkat daerah maupun pusat dapat membuahkan hasil. Sehingga akan lahir jalan keluar untuk membangun perbatasan, yang selama ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga. Khusus untuk perbatasan Kabupaten Sangggau yang membentang luas dengan Malaysia perlu di data dengan benar. Untuk Kalbar, bentang panjang perbatasannya adalah sepanjang 966 kilometer. Sedangkan bentang perbatasan untuk Kalimatan dengan negara tetangga adalah seluas 2.004 kilometer persegi.
http://www.pontianakpost.com/
“Untuk itu yang perlu kita pikirkan sekarang ini, adalah bagaimana program membangunan perbatasan selama lima tahun sampai dengan sepuluh tahun ke depan. Diharapkan agar pembangunan di perbatasan terjalin singkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata wakil rakyat asal perbatasan ini.Diakui Nyas, bahwa selama ini Kabupaten Sanggau sendiri khususnya telah berupaya untuk membangun perbatasan, namun tidak mampu yang semuanya terkendala masalah pendanaan (APBD) yang belum mampu. Ia juga menyampaikan berbagai persoalan yang sangat signifikan terhadap masyarakat perbatasan yang merasa belum terjamah pembangunan.
Dia juga mengharapkan berbagai pembicaraan dan pembahasan masalah perbatasan baik di tingkat daerah maupun pusat dapat membuahkan hasil. Sehingga akan lahir jalan keluar untuk membangun perbatasan, yang selama ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga. Khusus untuk perbatasan Kabupaten Sangggau yang membentang luas dengan Malaysia perlu di data dengan benar. Untuk Kalbar, bentang panjang perbatasannya adalah sepanjang 966 kilometer. Sedangkan bentang perbatasan untuk Kalimatan dengan negara tetangga adalah seluas 2.004 kilometer persegi.
http://www.pontianakpost.com/
MASYARAKAT KALBAR HARUS BERJIWA PATRIOTISME DAN NASIONALISME UNTUK MENJAGA KEUTUHAN NKRI
SAMBAS – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menggelar bimbingan teknis (Bimnis) bagi aparat, birokrat, dan pramuka, yang dipusatkan di Aula Kantor Bupati Sambas, 5 – 6 Oktober. Bimnis ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakni pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara baik secara psikis maupun fisik. Dihadiri kurang lebih 105 peserta, yang terdiri TNI, Polri, PNS, Pramuka, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, mereka ditatar soal dasar bela negara selama dua hari oleh pembicara yang langsung disampaikan Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemenhan RI Laksamana Pertama TNI K Chaidian, Kasubdit Lingja Kolonel Laut (K/W) Hasnah Cuppa dari Kodam, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi.
“Harapannya dari Bimnis ini, peserta baik dari kalangan aparat, birokrat, pramuka hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, dapat menularkan bela negera ini kepada kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat,” ungkap Chaidian usai pembukaan Bimnis di Aula Bupati Sambas,Hal terpenting, kata perwira bintang satu tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan, terutama Sambas yang merupakan kawasan perbatasan. Dengan pendidikan, kata dia, masyarakat akan dapat menahami makna cinta tanah air, bela negera, dan menjaga kesatuan dan persatuan. “Ini merupakan tugas dan kewajiban bersama, bukan hanya miliki militer semata sebagaimana amanah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanaan Negara,” tegasnya.
Dia berharap agar semua komponen masyarakat terlibat. Salah satu caranya adalah pembinaan kesadaran bela negera melalu Bimnis ini. “Harapan kita dengan pemahaman benar mengenai bela negera, ideologi Pancila, dapat menumbuhkan rasa cinta yang bermuara pada sikap rela bekorban, menumbuhkan patriotisme dan jiwa nasionalisme masyarakat,” jelasnya.Sementara itu, Wakil Bupati Sambas Pabali Musa meminta agar bela negara harus ditanamkan sejak dini. Penanaman tersebut, menurut dia, dilakukan sebagai daya tangkal terhadap potensi ketahanan negara, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dimulai dengan mengenal, memahami, dan mencintai negara, ideologi Pancasila sebagai dasar negara, serta ke-Bhinekaan Tunggal Ika. “Jika sudah kenal, mencintai, maka terwujudlah rela berkorban demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI,” ungkapnya.
Oleh karenanya, perlu tindakanya nyata dengan sikap proaktif menanamkan bela negera, menumbuhkan semangat nasionalisme, dan patriotisme dalam diri setiap insan. Diingatkan dia agar jangan sampai patriotime dan nasionalisme ini luntur akibat terpaan arus globalisasi yang kini sudah menjalar di aspek kehidupan masyarakat. “Melalui Bimnis inilah diharapkan kita lebih dekat dan mendalam makna Pancasila, sikap patriotik, nasionalisme, agar secara mental dan fisik kita siap berkorban demi kelangsungan bangsa dan negara,” tandasnya.
ttp://www.pontianakpost.com/
“Harapannya dari Bimnis ini, peserta baik dari kalangan aparat, birokrat, pramuka hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, dapat menularkan bela negera ini kepada kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat,” ungkap Chaidian usai pembukaan Bimnis di Aula Bupati Sambas,Hal terpenting, kata perwira bintang satu tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan, terutama Sambas yang merupakan kawasan perbatasan. Dengan pendidikan, kata dia, masyarakat akan dapat menahami makna cinta tanah air, bela negera, dan menjaga kesatuan dan persatuan. “Ini merupakan tugas dan kewajiban bersama, bukan hanya miliki militer semata sebagaimana amanah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanaan Negara,” tegasnya.
Dia berharap agar semua komponen masyarakat terlibat. Salah satu caranya adalah pembinaan kesadaran bela negera melalu Bimnis ini. “Harapan kita dengan pemahaman benar mengenai bela negera, ideologi Pancila, dapat menumbuhkan rasa cinta yang bermuara pada sikap rela bekorban, menumbuhkan patriotisme dan jiwa nasionalisme masyarakat,” jelasnya.Sementara itu, Wakil Bupati Sambas Pabali Musa meminta agar bela negara harus ditanamkan sejak dini. Penanaman tersebut, menurut dia, dilakukan sebagai daya tangkal terhadap potensi ketahanan negara, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dimulai dengan mengenal, memahami, dan mencintai negara, ideologi Pancasila sebagai dasar negara, serta ke-Bhinekaan Tunggal Ika. “Jika sudah kenal, mencintai, maka terwujudlah rela berkorban demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI,” ungkapnya.
Oleh karenanya, perlu tindakanya nyata dengan sikap proaktif menanamkan bela negera, menumbuhkan semangat nasionalisme, dan patriotisme dalam diri setiap insan. Diingatkan dia agar jangan sampai patriotime dan nasionalisme ini luntur akibat terpaan arus globalisasi yang kini sudah menjalar di aspek kehidupan masyarakat. “Melalui Bimnis inilah diharapkan kita lebih dekat dan mendalam makna Pancasila, sikap patriotik, nasionalisme, agar secara mental dan fisik kita siap berkorban demi kelangsungan bangsa dan negara,” tandasnya.
ttp://www.pontianakpost.com/
JANGAN BIARKAN ILEGAL MINING MERAJA LELA
PERANG terhadap ilegal mining terus dilakukan aparat. Dua unit truk berisi sekitar 12 ton zirkon berhasil ditangkap intel Korem 121/ABW, Sabtu (1/10) malam saat melintas di kawasan Desa Pelang, Matan Hilir Selatan. Karena tak dilengkapi surat-menyurat, belasan ton zirkon tersebut kemudian diserahkan ke Mapolres Ketapang, Senin (3/10) sekitar pukul 22.00 WIB.“Yang nangkap bukan kita (Polres Ketapang, red), tapi Serka Iskandar, anggota TNI Intel Korem (121/ABW) Sintang. Ditangkapnya sekitar tiga hari lalu,” kata AKP Temangnganro Machmud kepada wartawan.
Menurut Kasat penangkapan dilakukan pada jalan meting kilometer 12 arah Indotani. Sebelum diserahkan ke Mapolres, dua truk pengangkut zirkon tersebut sempat diamankan di Kompi Senapan 643 Ketapang. Meski begitu, sampai saat ini Kasat mengaku untuk menetapkan legal atau tidaknya zirkon tersebut harus melalui pemeriksaan lebih dulu, termasuk meminta keterangan dari Serka Iskandar. “Kita kan harus cek dulu, zirkon itu dari mana asalnya, kelangkapan surat-suratnya, dan lain sebagainya. Kita akan lakukan pemeriksaan lebih dulu,” imbuhnya. Hingga saat ini dua buah truk tersebut masih berada di Mapolres Ketapang guna penyelidikan lebih lanjut.
http://www.pontianakpost.com/
Menurut Kasat penangkapan dilakukan pada jalan meting kilometer 12 arah Indotani. Sebelum diserahkan ke Mapolres, dua truk pengangkut zirkon tersebut sempat diamankan di Kompi Senapan 643 Ketapang. Meski begitu, sampai saat ini Kasat mengaku untuk menetapkan legal atau tidaknya zirkon tersebut harus melalui pemeriksaan lebih dulu, termasuk meminta keterangan dari Serka Iskandar. “Kita kan harus cek dulu, zirkon itu dari mana asalnya, kelangkapan surat-suratnya, dan lain sebagainya. Kita akan lakukan pemeriksaan lebih dulu,” imbuhnya. Hingga saat ini dua buah truk tersebut masih berada di Mapolres Ketapang guna penyelidikan lebih lanjut.
http://www.pontianakpost.com/
Senin, 03 Oktober 2011
PEMKAB MEMBERIKAN BANTUAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KAPUAS HULU
Baru-baru ini Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu memperoleh bantuan berupa dua unit dump truck, dua unit mobil, satu unit speedboat, dan sembilan unit sepeda motor dari pemerintah kabupaten. Bantuan-bantuan tersebut pun dianggap telah memadai.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu, Drs H Wan Mansour, belum lama ini.
Ia menyatakan bersyukur memperoleh bantuan aset-aset tersebut. Sebab bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi dinasnya.
“Ini merupakan aset-aset negara yang sangat bermanfaat untuk pekerjaan-pekerjaan fisik,” katanya.
Dump truck dan mobil, kata Mansour, bermanfaat sebagai alat operasional mereka di lapangan. Mengingat akan banyaknya pekerjaan fisik yang akan dilakukan di Kapuas Hulu. Begitu juga dengan bantuan sepeda motor, berfungsi untuk pihaknya meninjau ke lapangan.
Sebagaimana diketahui jarak tempuh di Kapuas Hulu terbilang panjang. Sehingga bantuan sepeda motor ini dianggapnya sangat memadai. Hal ini akan memudahkan jajarannya melakukan pekerjaan-pekerjaan di dinasnya.
Apalagi bantuan speedboat. Kendaraan di air tersebut memiliki fungsi yang sangat besar bagi Dinas Bina Marga dan Perairan. Pasalnya speedboat ini bermanfaat bagi dinasnya untuk tugas-tugas operasional di hulu alur sungai. Sehingga kebutuhan dan pengadaan speedboat ini dianggap mendesak demi kecepatan dalam melakukan kedinasan.
“Apalagi sungai masih menjadi andalan angkutan alternatif bagi daerah pedalaman,” ucapnya.
Bantuan aset tersebut sangat bermanfaat di dinasnya. Dengan bantuan-bantuan ini, diharapkan segala pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan lancar. Ini demi pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Mansour pun berpesan kepada para stafnya yang diberikan tanggung jawab kendaraan dinas memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Gunakan kendaraan tersebut dengan rasa tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya serta merawatnya.
“Betul-betul menjalankan tugasnya dan tidak ada lagi alasan tidak ada kendaraan. Karena akan banyak kegiatan-kegiatan fisik, sehingga bagaimana tugas-tugas itu berjalan baik,” pesannya.
Aset-aset tersebut selanjutnya akan disimpan di kantor Bina Marga dan Perairan. Selanjutnya diserahkan ke bidang masing-masing. Bagi staf yang mendapatkan tugas dapat memanfaatkan kendaraan tersebut.
“Di-standby-kan di kantor. Namun diserahkan ke bidang masing-masing. Bagi yang dapat tugas silakan pakai,” katanya.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu, Drs H Wan Mansour, belum lama ini.
Ia menyatakan bersyukur memperoleh bantuan aset-aset tersebut. Sebab bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi dinasnya.
“Ini merupakan aset-aset negara yang sangat bermanfaat untuk pekerjaan-pekerjaan fisik,” katanya.
Dump truck dan mobil, kata Mansour, bermanfaat sebagai alat operasional mereka di lapangan. Mengingat akan banyaknya pekerjaan fisik yang akan dilakukan di Kapuas Hulu. Begitu juga dengan bantuan sepeda motor, berfungsi untuk pihaknya meninjau ke lapangan.
Sebagaimana diketahui jarak tempuh di Kapuas Hulu terbilang panjang. Sehingga bantuan sepeda motor ini dianggapnya sangat memadai. Hal ini akan memudahkan jajarannya melakukan pekerjaan-pekerjaan di dinasnya.
Apalagi bantuan speedboat. Kendaraan di air tersebut memiliki fungsi yang sangat besar bagi Dinas Bina Marga dan Perairan. Pasalnya speedboat ini bermanfaat bagi dinasnya untuk tugas-tugas operasional di hulu alur sungai. Sehingga kebutuhan dan pengadaan speedboat ini dianggap mendesak demi kecepatan dalam melakukan kedinasan.
“Apalagi sungai masih menjadi andalan angkutan alternatif bagi daerah pedalaman,” ucapnya.
Bantuan aset tersebut sangat bermanfaat di dinasnya. Dengan bantuan-bantuan ini, diharapkan segala pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan lancar. Ini demi pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Mansour pun berpesan kepada para stafnya yang diberikan tanggung jawab kendaraan dinas memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Gunakan kendaraan tersebut dengan rasa tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya serta merawatnya.
“Betul-betul menjalankan tugasnya dan tidak ada lagi alasan tidak ada kendaraan. Karena akan banyak kegiatan-kegiatan fisik, sehingga bagaimana tugas-tugas itu berjalan baik,” pesannya.
Aset-aset tersebut selanjutnya akan disimpan di kantor Bina Marga dan Perairan. Selanjutnya diserahkan ke bidang masing-masing. Bagi staf yang mendapatkan tugas dapat memanfaatkan kendaraan tersebut.
“Di-standby-kan di kantor. Namun diserahkan ke bidang masing-masing. Bagi yang dapat tugas silakan pakai,” katanya.
HINDARI IMPOR IKAN DENGAN MENINGKATKAN KWALITAS PRODUK NELAYAN KALBAR
SAMBAS – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas Majid Songke menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalbar mengimpor ikan dari luar negeri.“Kami menolak, tak ada tawar menawar, ini pun sudah sikap DPD maupun DPC HNSI seluruh Kalbar. Jika apa yang menjadi sikap kami tidak diindahkan, maka jangan menyesal jika nelayan turun ke jalan menuntut penolakan impor ikan, demo sekalian,” tegasnya baru-baru ini.Rencana impor ikan tersebut dipastikan dia, sudah jelas mendapat penolakan. Pasalnya tidak sesuai dengan surat Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, diingatkan dia, juga merugikan nelayan dan hanya menguntungkan segelintir agen ikan di Pontianak. “Jika rencana impor ini diteruskan atau bahkan terealisasi, maka tidak menutup kemungkinan HNSI turun ke jalan menuntut Pemeritah Provinsi menstop rencana impor ini,” tadasnya.
Kuat dugaan dia bahwa hasil impor ikan tersebut juga merupakan hasil penjarahan terhadap hasil laut di perairan Indonesia. HNSI Sambas pun menyarankan Pemprov lebih baik mendatangkan ikan dari daerah lain di Indonesia yang kaya akan produksi ikan. “Jika ingin memenuhi konsumsi ikan bagi masyarakat semakin meningkat, datangkan saja ikan dari luar Kalbar, seperti Papua, Maluku, Kaltim, dan daerah lainya, itu saja kok repot,” sarannya.Alternatif lainya, kata Majid, jika untuk pemenuhan kebutuhan ikan di Pontianak dan kabupaten lainya, bisa saja dengan mendatangkan nelayan andon ke daerah Kalbar secara massal. Pasalnya, menurut dia, nelayan di Pulau Jawa sudah sangat maju, dan alat tangkapnya pun lengkap. Sebut saja mulai dari rawai, cantaran, sampai galnet telah mereka miliki. “Kenapa kita tidak belajar dengan nelayan andon ini. Supaya ke depannya peningkatan produksi dan tangkapan nelayan Kalbar dan kabupaten lainnya juga ikut meningkat,” timpal dia.Ia mengingatkan pihak terkait yang ngotot memperjuangkan impor ikan mengenai dampaknya yang begitu luas. Pasalnya impor ikan, menurut dia, sama saja membunuh nelayan lokal dan mencekik warga sendiri. “Karena agen mau untung sendiri,” pungkasnya.
Kuat dugaan dia bahwa hasil impor ikan tersebut juga merupakan hasil penjarahan terhadap hasil laut di perairan Indonesia. HNSI Sambas pun menyarankan Pemprov lebih baik mendatangkan ikan dari daerah lain di Indonesia yang kaya akan produksi ikan. “Jika ingin memenuhi konsumsi ikan bagi masyarakat semakin meningkat, datangkan saja ikan dari luar Kalbar, seperti Papua, Maluku, Kaltim, dan daerah lainya, itu saja kok repot,” sarannya.Alternatif lainya, kata Majid, jika untuk pemenuhan kebutuhan ikan di Pontianak dan kabupaten lainya, bisa saja dengan mendatangkan nelayan andon ke daerah Kalbar secara massal. Pasalnya, menurut dia, nelayan di Pulau Jawa sudah sangat maju, dan alat tangkapnya pun lengkap. Sebut saja mulai dari rawai, cantaran, sampai galnet telah mereka miliki. “Kenapa kita tidak belajar dengan nelayan andon ini. Supaya ke depannya peningkatan produksi dan tangkapan nelayan Kalbar dan kabupaten lainnya juga ikut meningkat,” timpal dia.Ia mengingatkan pihak terkait yang ngotot memperjuangkan impor ikan mengenai dampaknya yang begitu luas. Pasalnya impor ikan, menurut dia, sama saja membunuh nelayan lokal dan mencekik warga sendiri. “Karena agen mau untung sendiri,” pungkasnya.
Minggu, 02 Oktober 2011
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BERBENAH DIRI UNTUK KEMAJUAN DAERAH
SAMBAS - Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi mengungkapkan rencananya pada 2012. Pihaknya akan mulai melakukan program pembangunan jalan di semua desa di Kabupaten Sambas.
"Pembangunan dan perbaikan jalan desa ini menjadi prioritas kita ke depan, agar semua jalan desa bisa diakses hingga ke jalan Kabupaten atau kecamatan," ujar Juliarti Djuhardi AlwiA.
Dikatakan, adanya akses jalan desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. "Untuk jalan kabupaten saat ini sudah terbangun begitu juga dengan jalan nasional dan propinsi," katanya.
http://pontianak.tribunnews.com/
"Pembangunan dan perbaikan jalan desa ini menjadi prioritas kita ke depan, agar semua jalan desa bisa diakses hingga ke jalan Kabupaten atau kecamatan," ujar Juliarti Djuhardi AlwiA.
Dikatakan, adanya akses jalan desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. "Untuk jalan kabupaten saat ini sudah terbangun begitu juga dengan jalan nasional dan propinsi," katanya.
http://pontianak.tribunnews.com/
BERI SANGSI ATAS PENIPUAN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB
"Pemerintah memang mengeluarkan bantuan bagi petani untuk peningkatan hasil pertanian, tapi kesempatan ini digunakan oleh orang tak bertanggung jawab untuk menipu," kata Adrianus.
Modus penipuan itu, lanjut bupati, berkedok petugas Dirjen Pertanian yang menjanjikan bantuan dana sebesar Rp 500 juta.
Penipu, sambungnya, meminta ketua kelompok tani, untuk mengirim sejumlah uang, 10 persen dari besaran bantuan, dengan alasan keperluan administrasi.
"Biasanya melalui SMS, bisa kepada kades atau langsung ketua kelompok tani. Jadi harus berhati-hati, karena jika benar ada bantuan jelas tak ada potongan," tutur Bupati Landak.
Adrianus menyadari, petani masih membutuhkan bimbingan pemerintah. Namun begitu, ia berharap petani juga harus bekerja keras dan merubah pola pikir dalam pengelolaan lahan pertanian.
Adrianus menyatakan ia mendorong penggunaan teknologi tepat guna, bagi menstimulasi peningkatan hasil pertanian.
"Tujuannya agar petani semakin mapan, dengan penguasaan teknologi pertanian," tandas Adrianus.
Petani diminta tak hanya harapkan dana bantuan pemerintah, namun dapat melakukan inovasi modal, pola pertanian, maupun produksi. Petani yang cerdas, tambahnya, akan terhindar dari aksi penipuan.
http://pontianak.tribunnews.com/
Modus penipuan itu, lanjut bupati, berkedok petugas Dirjen Pertanian yang menjanjikan bantuan dana sebesar Rp 500 juta.
Penipu, sambungnya, meminta ketua kelompok tani, untuk mengirim sejumlah uang, 10 persen dari besaran bantuan, dengan alasan keperluan administrasi.
"Biasanya melalui SMS, bisa kepada kades atau langsung ketua kelompok tani. Jadi harus berhati-hati, karena jika benar ada bantuan jelas tak ada potongan," tutur Bupati Landak.
Adrianus menyadari, petani masih membutuhkan bimbingan pemerintah. Namun begitu, ia berharap petani juga harus bekerja keras dan merubah pola pikir dalam pengelolaan lahan pertanian.
Adrianus menyatakan ia mendorong penggunaan teknologi tepat guna, bagi menstimulasi peningkatan hasil pertanian.
"Tujuannya agar petani semakin mapan, dengan penguasaan teknologi pertanian," tandas Adrianus.
Petani diminta tak hanya harapkan dana bantuan pemerintah, namun dapat melakukan inovasi modal, pola pertanian, maupun produksi. Petani yang cerdas, tambahnya, akan terhindar dari aksi penipuan.
http://pontianak.tribunnews.com/
Langganan:
Postingan (Atom)