Kepala Desa Baning Kota, Kabupaten Sintang, Kayung dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sintang mengatakan kondisi infrastruktur minim di daerah perbatasan dipastikan menjadi penyebab berbagai polemik. Perbatasan ibarat bom waktu siap meledak akibat kurangnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi. “Sudah seharusnya pemerintah pusat dan provinsi mengambil pelajaran dari polemik tapal batas di Camar Bulan, Kabupaten Sambas. Apalagi permasalahan ini bukan kali ini terjadi. Seharusnya ini menjadi cambuk pemerintah pusat dan provinsi untuk lebih fokus membenahi pembangunan di perbatasan," katanya, Minggu.
Dia mengatakan kondisi pembangunan di daerah perbatasan yang minim mengakibatkan banyak masyarakat menjadi ketergantungan dengan berbagai fasilitas dari negara tetangga (Malaysia). Itu jelas mencoreng harkat dan martabat bangsa ini, mengingat kondisi perbatasan Malaysia jauh lebih berkembang. “Sementara kondisi perbatasan di negara kita sendiri jauh dari tertinggal. Wajar saja jika banyak masyarakat di perbatasan lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di Malaysia, demikian dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan di negara tetangga yang lebih mudah diakses masyarakat Indonesia dibandingkan negara sendiri," ujarnya.
Ia menjelaskan persoalan perbatasan tidak hanya terjadi di Camar Bulan, di kabupaten lain seperti di Sintang, Bengkayang, Sanggau dan Kapuas Hulu juga memiliki nasib tidak jauh berbeda. Makanya untuk lebih membenahi daerah perbatasan, rencana pemekaran Kalimantan Barat perlu dilakukan karena letak geografis Kalbar yang berakibat buruknya terhadap pelayanan publik. “Kami merasakan pelayanan publik sangat jauh dari harapan dan sangat tertinggal," ucapnya.
Bukan hanya itu saja, rentang kendali pemerintahan sangat jauh membuat masyarakat di perbatasan, terutama di wilayah timur Kalbar sangat merasa tersisihkan, semakin terbelakang dan ditinggalkan. Makanya tidak ada alasan lain supaya wilayah perbatasan semakin cepat berkembang adalah dengan pemekaran wilayah.
Kayung menambahkan, wilayah seluas Kalbar sangat tidak tepat hanya terdiri atas satu provinsi dengan mengurus 14 kabupaten/kota dana ratusan desa. Bayangkan luas wilayah Provinsi Kalbar 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen dari luas Indonesia. Kalbar sendiri merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. "Kami berharap Provinsi Kapuas Raya segera terbentuk. Mudah-mudahan bisa segera terwujud dengan bantuan dari bapak-bapak di DPR RI ini," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja dikonfirmasi terpisah menjelaskan berdasarkan hasil kunjungannya di Camar Bulan, Sabtu kemarin, ia melihat kondisi perbatasan Indonesia memang memprihatinkan. "Untuk mencapai Camar Bulan saja memerlukan waktu panjang. Saat kami akan menuju lokasi tapal batas di dusun tersebut rombongan kami harus menggunakan motor bahkan berjalan kaki, karena tidak ada jalan menuju ke tapal batas itu," katanya di Pontianak.
Berdasarkan kondisi tersebut, sekembalinya dia dan rombongan Komisi II ke Jakarta, pihaknya akan mencoba mengkaji sistem pembangunan terpadu bagi wilayah perbatasan. Salah satu hal yang akan diajukannya adalah dengan mengajukan program multi years untuk pembangunan di perbatasan. "Tidak hanya di Camar Bulan, tetapi juga di wilayah perbatasan lainnya. Kami akan memperjuangkan hal tersebut dan kita rasa sudah seharusnya pemerintah pusat lebih fokus melakukan pembangunan di perbatasan," ujarnya.(josh)
http://www.pontianakpost.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar