SAMBAS: Pemerintah pusat diminta untuk mengungkapkan isi memorandum of understanding antara Indonesia dan Malaysia pada 1978 mengenai titik perbatasan kedua negara, tepatnya di Camar Bulan, Sambas, Kalimantan Barat,Karena diduga memorandum of understanding (MoU) yang belum diratifikasi tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Sekitar 1.500 hektare (ha) lahan atau 15 petak tanah di Camar Bulan atau desa Temajuk disinyalir dijual oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut,Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan Agribisnis Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat (Kadin Kalbar), Gusti Hardiansyah mengatakan seharusnya pemerintah membuka dan mengumumkan ke masyarakat apa isi MoU tersebut sehingga masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,Gusti mengungkapkan setelah MoU itu, Malaysia berani memindahkan patok batas perbatasan dan ada kavling-kavling tanah yang kemudian belakangan masyarakat pun terlibat memperjual belikan dan menanam tanaman perkebunan.
Menurut Gusti, jangan sampai terjadi untuk kedua kali sebagaimana sengketa pulau Sipadan dan Ligitan yang di tingkat Mahkamah International dimenangkan Malaysia. Mengenai Camar Bulan, lanjut Gusti, persoalan ini harus diselesaikan ke dua belah pihak.“Tegas saja dengan Malaysia. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, jangan lagi dibawa ke tingkat Mahkamah International, selain itu pemerintah bisa cek siapa-siapa TNI yang terima bintang penghargaan kaitan dengan perbatasan,” tegasnya kepada Bisnis, hari ini,Lebih lanjut Gusti yang juga Wakil Ketua Nahdatul Ulama Provinsi Kalbar mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk melibatkan warga setempat dalam mengambil langkah dan kebijakan terhadap kondisi daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga diminta fokus memperhatikan keadaan masyarakat setempat, baik dari aspek ekonomi dan ketersediaan infrastruktur,Dikatakan Gusti, kurangnya perhatian pemerintah RI terhadap nasib masyarakat yang tinggal di perbatasan, baik dari sisi ekonomi dan sosial, menjadi penyebab utama ketidakpedulian masyarakat terhadap titik batas wilayah republik ini,Penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan terhadap area perkebunan yang dikelola petani atau perusahaan kebun sawit. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa patok titik batas wilayah negara Indonesia dan Malaysia bisa bergeser.
Berdasarkan informasi yang didapat Bisnis dari masyarakat Desa Temajuk dan Paloh, masyarakat Camar Bulan kerap mengeluhkan persoalan infrastruktur, ketersediaan sembako dan fasilitas sosial yang seharusnya diterima mereka seperti warga daerah lainnya di Indonesia Menurut Yusman yang bertugas di pelabuhan Tanjung Harapan, Sambas, kebutuhan hidup ekonomi dan sosial masyarakat Temajuk selama ini terpenuhi dari Malaysia yang secara tak langsung juga dekat dengan perkampungan mereka. "Bahkan kebutuhan sembako 100% terpenuhi dari malaysia,"
http://www.bisnis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar