KETERTINGGALAN pembangunan perbatasan di berbagai bidang terus menjadi pembicaraan di meja pemerintah. Bahkan sampai saat ini sorotan publik pun kian menghangat.“Daerah perbatasan merupakan daerah yang terisolir masalah pembangunan. Arus transportasi dan penerangan sangat dibutuhkan,” kata Ketua DPRD Sanggau Andreas Nyas saat diwawancarai belum lama ini.Menurut politisi PDI Perjuangan ini, selain keterbelakangan masalah pembangunan, daerah perbatasan juga sangat rawan dengan trafficking. Dikatakannya, ada beberapa desa di Kecamatan Entikong yang diduga sering menjadi pintu masuk keluar masuk ke negara tetangga. Itu disebabkan, transportasi lebih dekat ke negara tetangga daripada ke ibu kota Kecamatan Entikong.
“Untuk itu yang perlu kita pikirkan sekarang ini, adalah bagaimana program membangunan perbatasan selama lima tahun sampai dengan sepuluh tahun ke depan. Diharapkan agar pembangunan di perbatasan terjalin singkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata wakil rakyat asal perbatasan ini.Diakui Nyas, bahwa selama ini Kabupaten Sanggau sendiri khususnya telah berupaya untuk membangun perbatasan, namun tidak mampu yang semuanya terkendala masalah pendanaan (APBD) yang belum mampu. Ia juga menyampaikan berbagai persoalan yang sangat signifikan terhadap masyarakat perbatasan yang merasa belum terjamah pembangunan.
Dia juga mengharapkan berbagai pembicaraan dan pembahasan masalah perbatasan baik di tingkat daerah maupun pusat dapat membuahkan hasil. Sehingga akan lahir jalan keluar untuk membangun perbatasan, yang selama ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga. Khusus untuk perbatasan Kabupaten Sangggau yang membentang luas dengan Malaysia perlu di data dengan benar. Untuk Kalbar, bentang panjang perbatasannya adalah sepanjang 966 kilometer. Sedangkan bentang perbatasan untuk Kalimatan dengan negara tetangga adalah seluas 2.004 kilometer persegi.
http://www.pontianakpost.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar