PONTIANAK, Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan dan penataan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat pada 2012. "Dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur, fisik maupun nonfisik," kata Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalbar, MH Munsin saat dihubungi di Pontianak, Selasa.
Ia mengungkapkan, dana yang bersumber dari APBN itu disebar untuk kegiatan 16 kementerian terkait dalam pembangunan dan penataan kawasan perbatasan. "Misalnya Pekerjaan umum, kementerian komunikasi dan informasi, perhubungan, agama, hukum dan HAM, dan lain sebagainya," kata MH Munsin.
Sedangkan besaran dana yang dikelola masing-masing kementerian tersebut tergantung usulan yang diajukan dalam rencana kerja tahun 2012. "Usulan ada juga dari daerah, tetapi tidak semua yang diusulkan itu disetujui," ujar dia. Namun, lanjut dia, dana tersebut terutama untuk melengkapi infrastruktur di Pos Pemeriksaan Lintas Batas.
Ia mengakui, meski kebutuhan dana untuk kawasan perbatasan sangat besar, adanya dana Rp200 miliar itu sudah menjadi awal yang baik. "Karena tahun 2011, tidak ada dana untuk kawasan perbatasan. Karena Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pusat juga baru dibentuk Oktober 2010, jadi tidak ikut membahas anggaran tahun 2011," ungkap MH Munsin.
Ia juga menyadari, kawasan perbatasan tidak hanya di Kalbar saja, namun sejumlah provinsi mempunyai daerah perbatasan yang butuh perhatian. Ia mencontohkan, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Nanggroe Atjeh Darussalam, Maluku, Papua Barat dan Kalimantan Timur.
Kalbar mempunyai lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Secara umum, kehidupan masyarakat di perbatasan Kalbar jauh tertinggal dibanding Sarawak. Tingkat pendapatan rendah, akses infrastruktur yang buruk, pelayanan publik yang tertinggal, membuat orientasi penduduk lebih banyak ke Sarawak. (jgp)
http://www.kalimantan-news.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar