Sintang-KOTA - Anggota DPRD Sintang dari Komisi III, Terri Ibrahim menegaskan mencuatnya kinerja dari para pendidik atau guru yang mencuat kepermukaan saat ini menandakan fungsi pengawasan dan penilik sekolah yang dibentuk selama ini oleh Dinas Pendidikan tidak berjalan maksimal alias “mandul”.
Pernyataan tersebut disampaikannya ketika ditanyakan persoalan kinerja dari tenaga pengajar yang belum lama ini heboh dibicarakan sejak temuan DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap 2 guru di SD Menentak Ambalau yang kedapatan 6 bulan tak menjalankan fungsinya.
“Fungsi pengawas tidak maksimal berjalan. Padahal diseluruh kecamatan itu ada pengawas dan penilik sekolah. Nah kalau seperti ini kita menilai bahwa pengawas dan penilik sekolah tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya,” ungkap Terri. Dirinya juga menyatakan tidak menutup kemungkinan, ketika ditanyakan adanya kerjasama alias “kongkalikong” antara guru dengan pengawas sekolah. “Kalau itu bisa ya bisa tidak, tapi masak jika mereka melakukan pengawasan disana kok tidak tahu sama sekali kasus yang terjadi selama ini,”tandasnya.
Dirinya mencontohkan kinerja para pengawas tersebut adalah pada kasus Kepala Sekolah SDN 5 desa Air Nyuruk kecamatan Ketungau Hilir. Menurutnya, berdasarkan laporan dari masyarakat setempat, kepala sekolah sudah melakukan perbuatan yang melanggar aturan mulai dari Dana BOS serta pembongkaran 2 lokal mess guru.
“Yang anehnya, kasus ini justru dinyatakan oleh pengawas yang namanya Jaini bahwa yang bersangkutan yakni Kepala Sekolah tersebut baik. Ini artinya kepsek tersebut selama ini tidak ada masalah,”katanya.
Dalam pertemuan dengan pihak eksekutif pada Rabu (26/10/2011), guna menyikapi kasus yang terjadi, Komisi III mengharapkan agar dilakukan penyelesaian kasus tersebut secepatnya termasuk juga kinerja dari Dinas Pendidikan.
“Kita berharap ada perbaikan kinerja di Dinas pendidikan. Jangan terlalu lama pula menanggapi masalah-masalah yang dilaporkan oleh masyarakat. Selama ini sebenarnya sudah banyak laporan dari masyarakat. Kasus yang mencuat ini hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus yang ada,”ungkapnya.
Diharapkan juga, jika dalam memberikan sangsi kepada PNS yang tidak menjalankan aturan kepegawaian jangan serta merta ditarik ke kota. Kalaupun ditarik kekota yang bersangkutan diletakkan di SD yang disiplin penuh.
“Jangan yang bermasalah tersebut ditarik, tapi kemudian dijadikan pula pengawas. Padahal yang bersangkutan memiliki track record yang lebih jelek,”pungkasnya.(josh)
http://www.kalimantan-news.com
Kamis, 27 Oktober 2011
Rabu, 26 Oktober 2011
DUKUNG TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA BUKIT RAYA
Sintang-KOTA, Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), pembangunan infrastruktur yang memadai harus menjadi perhatian. Sebab lokasi taman nasional yang terletak di Kecamatan Serawai Ambalau tersebut merupakan daerah konservasi yang menjadi perhatian dunia.
“Kalau sudah menjadi perhatian dunia, seharusnya infrastruktur juga diperhatikan. Sebab kalau kita lihat selama ini, Akses transportasi juga sangat terbatas, dimana jalan menuju ke sana harus melalui jalur air, dimana membutuhkan biaya yang lebih besar, sedangkan jalur darat sudah tidak dapat lagi digunakan,” ungkap Kepala Bagian Umum Setda Sintang, A Biong, pada saat Rapat Koordinasi Pemantapan Program Pengelolaan, sebagai upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, belum lama ini.
Menurut dia, infrastruktur jalan menuju kawasan dalam kondisi tidak bagus tak hanya ditemukan dari kota Sintang menuju kecamatan, namun akses jalan menuju taman nasional juga masih minim, termasuk jalur jalan di dalam kawasan taman nasional. Sehingga apabila akan dilaksanakan kunjungan atau patroli, maka akan menyulitkan untuk mencapai lokasi.
“Karena kondisi infrastruktur itulah maka terjadi hambatan dalam pengembangan maupun penjagaan taman nasional. Sebab bisa jadi pada saat akan melaksanakan patroli telah terlebih dahulu bocor sebelum petugas sampai ke lokasi. Termasuk juga apabila dilakukan kunjungan dari pihak lain, maka akan kesulitan karena jalan tidak mendukung,” kata dia.
Oleh sebab itu, Biong berharap dengan menjadi wilayah perhatian dunia, dimana Keanekaragaman hayati dan biodiversotas di TNBBBR sangat tinggi, pembangunan infrastruktur di kawasan seharusnya menjadi lebih mudah. Dimana pembangunan berkelanjutan menganjurkan pendekatan terpadu berupa pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, baik sekarang maupun masa mendatang tanpa merusak lingkungan atau keanekaragaman hayati.
“Keberadaan taman nasional di Indonesia merupakan salah satu cara untuk melindungi keanekaragaman hayati. Namun disisi lain berbagai macam aspek pendukung juga harus diperhatikan, selain partisipasi masyarakat sekitar, pembangunan infrastruktur juga harus melibatkan oleh stockholder terkait,” pungkas Biong. (endg)
http://www.kalimantan-news.com
“Kalau sudah menjadi perhatian dunia, seharusnya infrastruktur juga diperhatikan. Sebab kalau kita lihat selama ini, Akses transportasi juga sangat terbatas, dimana jalan menuju ke sana harus melalui jalur air, dimana membutuhkan biaya yang lebih besar, sedangkan jalur darat sudah tidak dapat lagi digunakan,” ungkap Kepala Bagian Umum Setda Sintang, A Biong, pada saat Rapat Koordinasi Pemantapan Program Pengelolaan, sebagai upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, belum lama ini.
Menurut dia, infrastruktur jalan menuju kawasan dalam kondisi tidak bagus tak hanya ditemukan dari kota Sintang menuju kecamatan, namun akses jalan menuju taman nasional juga masih minim, termasuk jalur jalan di dalam kawasan taman nasional. Sehingga apabila akan dilaksanakan kunjungan atau patroli, maka akan menyulitkan untuk mencapai lokasi.
“Karena kondisi infrastruktur itulah maka terjadi hambatan dalam pengembangan maupun penjagaan taman nasional. Sebab bisa jadi pada saat akan melaksanakan patroli telah terlebih dahulu bocor sebelum petugas sampai ke lokasi. Termasuk juga apabila dilakukan kunjungan dari pihak lain, maka akan kesulitan karena jalan tidak mendukung,” kata dia.
Oleh sebab itu, Biong berharap dengan menjadi wilayah perhatian dunia, dimana Keanekaragaman hayati dan biodiversotas di TNBBBR sangat tinggi, pembangunan infrastruktur di kawasan seharusnya menjadi lebih mudah. Dimana pembangunan berkelanjutan menganjurkan pendekatan terpadu berupa pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, baik sekarang maupun masa mendatang tanpa merusak lingkungan atau keanekaragaman hayati.
“Keberadaan taman nasional di Indonesia merupakan salah satu cara untuk melindungi keanekaragaman hayati. Namun disisi lain berbagai macam aspek pendukung juga harus diperhatikan, selain partisipasi masyarakat sekitar, pembangunan infrastruktur juga harus melibatkan oleh stockholder terkait,” pungkas Biong. (endg)
http://www.kalimantan-news.com
Senin, 24 Oktober 2011
” PEMKAB KUBU RAYA MENGHARAPKAN KAUM PEREMPUAN SETEMPAT BISA BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN
KUBU RAYA, - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menjadi salah satu kepala daerah yang mendapatkan penghargaan pemerintah daerah yang inovatif ("innovative government award") dari Kementerian Dalam Negeri melalui program Koperasi Grameen yang diterapkan di daerahnya.
"Bapak bupati (Muda Mahendrawan) mendapatkan 'award' dari Kemendagri pada hari ini (Senin), karena beliau dinilai sebagai pemimpin daerah yang inovatif. Penilaiannya diambil dari kebijakan beliau yang mendirikan Koperasi Grameen di Kubu Raya," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien yang mewakili Bupati Muda Mahendrawan menerima penghargaan tersebut di Jakarta, saat dihubungi melalui telepon, Senin.
Menurut Andreas, Muda terpilih sebagai bupati inovatif bersama 29 bupati lainnya di seluruh Indonesia. Nantinya, Kemendagri akan kembali menyeleksi 30 orang bupati tersebut menjadi 12 nominasi.
"Setelah terpilih 12, selanjutnya akan kembali dipilih menjadi tiga dan pemenangnya akan diumumkan pada bulan November nanti. Biasanya, program inovatif dari tiga bupati yang terpilih akan diterapkan di daerah lainnya sebagai percontohan," tuturnya. Andreas mengatakan, penghargaan tersebut ditujukan untuk para bupati, bukan pada daerah yang dipimpinnya.
Sebagai wakil bupati dia menilai penghargaan tersebut menjadi suatu kejutan besar bagi Kubu Raya, karena meski pemerintahan yang dijalankannya bersama Muda Mahendrawan baru berumur tiga tahun, namun sudah bisa menjadi salah satu kabupaten yang patut untuk di perhitungkan di tingkat nasional.
"Apa lagi Kubu Raya ini merupakan daerah baru, sehingga prestasi tersebut tentu menjadi suatu langkah maju bagi Kubu Raya karena program pemerintahan yang dijalankan selama ini telah menunjukkan hasil yang baik," kata Andreas. Saat dikonfimasi terpisah, Bupati Kubu Raya Mahendrawan yang saat ini berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji mengatakan, dia merasa terkejut dan senang atas penghargaan tersebut.
"Saya sendiri tidak menyangka karena mendapatkan penghargaan itu. Dalam hal ini saya sangat berterimakasih kepada Kemendagri yang telah memberikan penghargaan itu," kata Muda.
Muda mengatakan, dia sengaja membentuk Koperasi Grameen guna mendukung kaum perempuan setempat memiliki industri rumah tangga ataupun yang membutuhkan modal usaha dengan sistem bergulir. "Kita suntik anggaran di sana, sehingga kaum perempuan kita dukung pendanaannya, terutama yang memiliki "home industry" atau membutuhkan modal usaha dengan sistem bergulir," kata Muda.
Dia menjelaskan, anggota koperasi itu sebagian besarnya adalah kaum perempuan atau ibu-ibu rumah tangga. Koperasi Grameen ini meniru sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu.
Menurut ia, kaum ibu secara alamiah memiliki kemampuan manajerial, mulai dari keuangan keluarga hingga pendidikan anak. Dia juga mengatakan, Koperasi Grameen memang dikhususkan untuk kaum perempuan yang membutuhkan permodalan untuk membuka usaha. Muda berpandangan untuk memajukan daerah perlu dirangkul dan diberdayakan kaum perempuannya.
"Kita lihat di Bangladesh. Muhammad Yunus yang meraih Nobel Perdamaian berhasil memajukan ekonomi negaranya melalui Koperasi Grameen. Ia rangkul kaum perempuan di sana, dari kaum perempuan ini perlahan-lahan perdamaian juga terjalin," katanya. Ia mengatakan, pihaknya juga ingin seperti itu. Pemkab Kubu Raya mengharapkan kaum perempuan setempat bisa berpartisipasi dalam pembangunan.
"Dengan adanya penghargaan dari Kemendagri, saya anggap ini sebagai suatu beban bagi saya, karena saya tentu harus bisa mempertahankan dan kembali memantapkan koperasi Greameen itu. Namun, penghargaan ini tentu tidak terlepas dari partisipasi banyak pihak, khususnya para ibu-ibu yang tergabung dalam koperasi Grameen itu, makanya penghargaan ini layak diberikan kepada para ibu-ibu dan masyarakat di Kubu Raya," katanya. (jgp)
http://www.kalimantan-news.com
"Bapak bupati (Muda Mahendrawan) mendapatkan 'award' dari Kemendagri pada hari ini (Senin), karena beliau dinilai sebagai pemimpin daerah yang inovatif. Penilaiannya diambil dari kebijakan beliau yang mendirikan Koperasi Grameen di Kubu Raya," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien yang mewakili Bupati Muda Mahendrawan menerima penghargaan tersebut di Jakarta, saat dihubungi melalui telepon, Senin.
Menurut Andreas, Muda terpilih sebagai bupati inovatif bersama 29 bupati lainnya di seluruh Indonesia. Nantinya, Kemendagri akan kembali menyeleksi 30 orang bupati tersebut menjadi 12 nominasi.
"Setelah terpilih 12, selanjutnya akan kembali dipilih menjadi tiga dan pemenangnya akan diumumkan pada bulan November nanti. Biasanya, program inovatif dari tiga bupati yang terpilih akan diterapkan di daerah lainnya sebagai percontohan," tuturnya. Andreas mengatakan, penghargaan tersebut ditujukan untuk para bupati, bukan pada daerah yang dipimpinnya.
Sebagai wakil bupati dia menilai penghargaan tersebut menjadi suatu kejutan besar bagi Kubu Raya, karena meski pemerintahan yang dijalankannya bersama Muda Mahendrawan baru berumur tiga tahun, namun sudah bisa menjadi salah satu kabupaten yang patut untuk di perhitungkan di tingkat nasional.
"Apa lagi Kubu Raya ini merupakan daerah baru, sehingga prestasi tersebut tentu menjadi suatu langkah maju bagi Kubu Raya karena program pemerintahan yang dijalankan selama ini telah menunjukkan hasil yang baik," kata Andreas. Saat dikonfimasi terpisah, Bupati Kubu Raya Mahendrawan yang saat ini berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji mengatakan, dia merasa terkejut dan senang atas penghargaan tersebut.
"Saya sendiri tidak menyangka karena mendapatkan penghargaan itu. Dalam hal ini saya sangat berterimakasih kepada Kemendagri yang telah memberikan penghargaan itu," kata Muda.
Muda mengatakan, dia sengaja membentuk Koperasi Grameen guna mendukung kaum perempuan setempat memiliki industri rumah tangga ataupun yang membutuhkan modal usaha dengan sistem bergulir. "Kita suntik anggaran di sana, sehingga kaum perempuan kita dukung pendanaannya, terutama yang memiliki "home industry" atau membutuhkan modal usaha dengan sistem bergulir," kata Muda.
Dia menjelaskan, anggota koperasi itu sebagian besarnya adalah kaum perempuan atau ibu-ibu rumah tangga. Koperasi Grameen ini meniru sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu.
Menurut ia, kaum ibu secara alamiah memiliki kemampuan manajerial, mulai dari keuangan keluarga hingga pendidikan anak. Dia juga mengatakan, Koperasi Grameen memang dikhususkan untuk kaum perempuan yang membutuhkan permodalan untuk membuka usaha. Muda berpandangan untuk memajukan daerah perlu dirangkul dan diberdayakan kaum perempuannya.
"Kita lihat di Bangladesh. Muhammad Yunus yang meraih Nobel Perdamaian berhasil memajukan ekonomi negaranya melalui Koperasi Grameen. Ia rangkul kaum perempuan di sana, dari kaum perempuan ini perlahan-lahan perdamaian juga terjalin," katanya. Ia mengatakan, pihaknya juga ingin seperti itu. Pemkab Kubu Raya mengharapkan kaum perempuan setempat bisa berpartisipasi dalam pembangunan.
"Dengan adanya penghargaan dari Kemendagri, saya anggap ini sebagai suatu beban bagi saya, karena saya tentu harus bisa mempertahankan dan kembali memantapkan koperasi Greameen itu. Namun, penghargaan ini tentu tidak terlepas dari partisipasi banyak pihak, khususnya para ibu-ibu yang tergabung dalam koperasi Grameen itu, makanya penghargaan ini layak diberikan kepada para ibu-ibu dan masyarakat di Kubu Raya," katanya. (jgp)
http://www.kalimantan-news.com
Minggu, 23 Oktober 2011
TNI BERSAMA MASYARAKAT DI PERBATASAN TERUS MENJAGA KEAMANAN DI SANA
PONTIANAK—Ada 33 pos penjagaan di kawasan perbatasan Kalbar dengan Malaysia. Tetapi dua pos tidak dapat digunakan, yakni di Muakan, Kabupaten Sintang, dan Siding, Kabupaten Bengkayang.Komandan Korem 121/ABW, Kolonel Inf Toto Rianto menjelaskan pos di Siding tak bisa digunakan karena pembangunannya tidak sesuai dengan titik yang disepakati. Saat hujan, pos kebanjiran. Bahkan ketinggian air melewati pintu masuk pos.Sedangkan pos di Muakan, tidak bisa digunakan TNI karena diisi pekerja yang membangun pos tersebut. ”Pos sudah jadi. Tetapi ketika TNI akan masuk, tidak bisa. Karena diisi pekerja. Ternyata kontraktornya belum membayar upah pekerja,” ungkap Toto seusai rapat koordinasi tentang rencana aksi pembentukan kantor pertahanan di Balai Prajurit, Kamis (20/10).
Menurut Toto, semua persoalan berkaitan dengan pos penjagaan dan wilayah perbatasan sudah disampaikan kepada pusat. Saat ini TNI AD di perbatasan terus menjaga keamanan di sana. ”Kami melakukan patroli gabungan, terpadu, dan lain-lain. Terkait jumlah personil, itu relatif,” ujarnya.Berkaitan dengan Camar Bulan, TNI tetap berpedoman pada kesepakatan 1978. Hal ini juga disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto pada awal minggu ini.”Kita TNI berpedoman pada kesepakatan 1978. Itu yang dijaga. Adapun dalam diskusi (bersama Menkopohukam), dari pemerintah daerah meminta peninjauan kembali, silakan. Apapun hasilnya, akan kami jaga,” ujarnya.
Toto memastikan, berdasarkan kesepakatan 1978, tidak ada patok yang bergeser. Tak ada pencaplokan, serta tak ada titik koordinat yang bergeser. Selama ini TNI mengacu pada kesepakatan yang ada. Ia mempersilakan jika ada pendapat lain dan TNI akan menunggu hasilnya. Kesepakatan pada 1978 dihadiri dua tim, termasuk delegasi dari pemerintah yang melakukan perundingan titik batas antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, dari TNI ada ahli topografi.
”Keinginan pemerintah daerah diakomodir pemerintah pusat. Kami hanya menjaga yang diputuskan,” katanya.Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, saat ini Kalimantan Barat masuk dalam prioritas pembentukan Kantor Pertahanan Keamanan di daerah. Untuk merealisasikannya, diperlukan lahan sedikitnya 5 hektar. Toto menyatakan berkaitan dengan rencana tersebut, sesuai dengan komitmen Kodam, tidak ada masalah. ”Tetapi aset tanah di sekitar wilayah Pontianak tidak ada yang sampai 5 hektar. Semuanya kecil-kecil,” ujar Toto.
Ia menambahkan ketika akan membentuk Kodam XII/Tanjungpura ada penawaran seluas 100 hektar dari Bupati Kabupaten Pontianak. ”Bisa dikomunikasikan dengan Kabupaten Pontianak,” timpalnya.Kabag Ketatalaksanaan Perencanaan Setjen Kementerian Pertahanan RI, Kolonel Laut (KH) Liasta Ginting mengatakan prioritas pembangunan kantor pertahanan pada lima tahun pertama ada lima daerah, yakni Pontianak, Samarinda, Jayapura, Banda Aceh, dan Ambon. Untuk Kalbar, 2012 segera dibangun jika uang sudah turun dan 2013 operasional.Prioritas pada lima tahun kedua yakni Pekan Baru, Manado, Kupang, Kendari, dan Mataram. Ginting menjelaskan pembentukan kantor pertahanan ini diorientasikan pada perbatasan dan pulau kecil terluar, separatisme, ancaman terorisme, konflik komunal, radikalisme yang anarkis, dan isu politik.
”Pembangunan kantor pertahanan pada periode selanjutnya dibangun bertahap di wilayah provinsi, sesuai dengan kemampuan anggaran dipertahanan,” katanya.
Untuk program sasaran kegiatan prioritas, ada tiga wilayah, yakni Papua, Kaltim, dan Kalbar. Sasarannya, kegiatan kesadaran bela negara, pembuatan sasaran fisik dan nonfisik yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan TNI, serta bantuan Kementerian Pertahanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
Berkaitan dengan pengadaan tanah, Kementerian Pertahanan RI tidak diizinkan membeli tanah. Hal tersebut menjadi urusan pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan pemprov sangat mendukung pembangunan Kantor Pertahanan di wilayahnya. Tetapi dalam aset pemprov, susah mendapatkan lahan 5 hektar. ”Karena sebelumnya ada yang meminta, prosesnya lama,” ujar Christiandy.Jika tidak ada lahan dalam aset, bisa melalui pengadaan.
Tetapi ada prosesnya, harus melalui persetujuan dewan dan rapat dengan Mendagri. ”Jika tidak di Pontianak, bisa juga di Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak,” timpalnya.Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Kalbar, Marcellus Tj menambahkan perlu dikomunikasikan berkaitan dengan anggaran. ”Jangan sampai menyalahi aturan. Perlu ada ketegasan, dananya dari mana. Jika dimasukkan ke anggaran 2012, KUA/PPAS sudah disepakati,” ujarnya.(end)
http://www.pontianakpost.com
Menurut Toto, semua persoalan berkaitan dengan pos penjagaan dan wilayah perbatasan sudah disampaikan kepada pusat. Saat ini TNI AD di perbatasan terus menjaga keamanan di sana. ”Kami melakukan patroli gabungan, terpadu, dan lain-lain. Terkait jumlah personil, itu relatif,” ujarnya.Berkaitan dengan Camar Bulan, TNI tetap berpedoman pada kesepakatan 1978. Hal ini juga disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto pada awal minggu ini.”Kita TNI berpedoman pada kesepakatan 1978. Itu yang dijaga. Adapun dalam diskusi (bersama Menkopohukam), dari pemerintah daerah meminta peninjauan kembali, silakan. Apapun hasilnya, akan kami jaga,” ujarnya.
Toto memastikan, berdasarkan kesepakatan 1978, tidak ada patok yang bergeser. Tak ada pencaplokan, serta tak ada titik koordinat yang bergeser. Selama ini TNI mengacu pada kesepakatan yang ada. Ia mempersilakan jika ada pendapat lain dan TNI akan menunggu hasilnya. Kesepakatan pada 1978 dihadiri dua tim, termasuk delegasi dari pemerintah yang melakukan perundingan titik batas antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, dari TNI ada ahli topografi.
”Keinginan pemerintah daerah diakomodir pemerintah pusat. Kami hanya menjaga yang diputuskan,” katanya.Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, saat ini Kalimantan Barat masuk dalam prioritas pembentukan Kantor Pertahanan Keamanan di daerah. Untuk merealisasikannya, diperlukan lahan sedikitnya 5 hektar. Toto menyatakan berkaitan dengan rencana tersebut, sesuai dengan komitmen Kodam, tidak ada masalah. ”Tetapi aset tanah di sekitar wilayah Pontianak tidak ada yang sampai 5 hektar. Semuanya kecil-kecil,” ujar Toto.
Ia menambahkan ketika akan membentuk Kodam XII/Tanjungpura ada penawaran seluas 100 hektar dari Bupati Kabupaten Pontianak. ”Bisa dikomunikasikan dengan Kabupaten Pontianak,” timpalnya.Kabag Ketatalaksanaan Perencanaan Setjen Kementerian Pertahanan RI, Kolonel Laut (KH) Liasta Ginting mengatakan prioritas pembangunan kantor pertahanan pada lima tahun pertama ada lima daerah, yakni Pontianak, Samarinda, Jayapura, Banda Aceh, dan Ambon. Untuk Kalbar, 2012 segera dibangun jika uang sudah turun dan 2013 operasional.Prioritas pada lima tahun kedua yakni Pekan Baru, Manado, Kupang, Kendari, dan Mataram. Ginting menjelaskan pembentukan kantor pertahanan ini diorientasikan pada perbatasan dan pulau kecil terluar, separatisme, ancaman terorisme, konflik komunal, radikalisme yang anarkis, dan isu politik.
”Pembangunan kantor pertahanan pada periode selanjutnya dibangun bertahap di wilayah provinsi, sesuai dengan kemampuan anggaran dipertahanan,” katanya.
Untuk program sasaran kegiatan prioritas, ada tiga wilayah, yakni Papua, Kaltim, dan Kalbar. Sasarannya, kegiatan kesadaran bela negara, pembuatan sasaran fisik dan nonfisik yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan TNI, serta bantuan Kementerian Pertahanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
Berkaitan dengan pengadaan tanah, Kementerian Pertahanan RI tidak diizinkan membeli tanah. Hal tersebut menjadi urusan pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan pemprov sangat mendukung pembangunan Kantor Pertahanan di wilayahnya. Tetapi dalam aset pemprov, susah mendapatkan lahan 5 hektar. ”Karena sebelumnya ada yang meminta, prosesnya lama,” ujar Christiandy.Jika tidak ada lahan dalam aset, bisa melalui pengadaan.
Tetapi ada prosesnya, harus melalui persetujuan dewan dan rapat dengan Mendagri. ”Jika tidak di Pontianak, bisa juga di Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak,” timpalnya.Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Kalbar, Marcellus Tj menambahkan perlu dikomunikasikan berkaitan dengan anggaran. ”Jangan sampai menyalahi aturan. Perlu ada ketegasan, dananya dari mana. Jika dimasukkan ke anggaran 2012, KUA/PPAS sudah disepakati,” ujarnya.(end)
http://www.pontianakpost.com
MASYARAKAT JANGAN MAU DI ADU DOMBA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
SUNGAI RAYA—Sebanyak tiga orang dari delapan orang tim teknis Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) disandera oknum warga yang diduga memihak ke perusahaan perkebunan setempat. Diduga penyanderaan terjadi akibat konflik kepemilikan lahan perkebunan sawit milik investor swasta dan program pemerintah berupa food estate di Padu Empat Komplek, Cabang Ruan, dan Karang Anyar, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar. Sementara tim penunjuk jalannya, Sy. Yusuf menjadi korban pemukulan dan melaporkan kasusnya ke Polsek Batu Ampar. Camat Batu Ampar, Syahrial mengatakannya. ”Iya memang ada penyanderaan dan pemukulan terkait aktivitas tim kementerian Jum’at siang. Saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa, karena tidak berada di lokasi. Tetapi peristiwa penyanderaan dan pemukulan memang benar dan warga melaporkannya kepada saya,” ungkap Camat Batu Ampar, Syahrial Jum’at (21/10) via telepon.
Menurut dia proses penyanderaan yang didengarnya dari warga diduga kuat aktivitas tim yang melakukan proses pemetaan lahan seluas 5 ribu hektar untuk areal food estate di Padu Empat Komplek, Cabang Ruan, dan Karang Anyar, Desa Batu Ampar. Dalam melakukan aktivitasnya, rombongan kementeriaan bersama tim penunjuk jalan tiba-tiba diminta berhenti oleh oknum masyarakat. Mereka kemudian dibawa ke camp atau kantor salah satu perusahaan perkebunan setempat. ”Ini kasus menyangkut tumpang tindih kepentingan. Makanya terjadi chaos hari ini (kemarin). Kita berharap kasus ini diproses,” ungkapnya
Camat Batu Ampar mengakui sudah melakukan kontak langsung ke Kapolsek Batu Ampar yang katanya tengah tidak berada ketika kejadian berlangsung. Ia pun meminta Kapolsek kembali ke Batu Ampar secepatnya. Alasannya kalau tidak segera ditangani, ditakutkan terjadi aksi balas dendam dari warga yang mendukung program food estate dengan warga yang melakukan penyerangan dan mendukung perusahaan perkebunan. ”Akan tetapi, berdasarkan keterangan warga juga, tim kepolisian sudah berjaga di base camp perkebunan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan situasinya dapat dikendalikan,” kata dia.
Selain itu, kontak langsung dengan Kepala Desa Batu Ampar yang tengah mengurus administrasi ADD juga telah dilakukan. Akan tetapi untuk menghindari kasus ini menjadi lebih besar, camat meminta supaya para pelaku pemukul segera dilakukan penahanan dan diproses hukum. ”Namanya sudah dikantongi. Kalau tidak salah pemukulnya Lg dan Bk. Kita hanya meminta segera ditahan,” ujar dia.
Syahrial sendiri mendukung korban mengadukan kasusnya ke polisi dan segera dilakukan visum. Alasannya kalau tidak ditindaklanjuti segera, ditakutkan aksi balas dendam masyarakat Padu Empat terjadi. Sebab, kasus ini seperti membuka luka lama karena sebelumnya warga sempat melakukan penahanan alat berat terkait aktivitas kebun. “Amankan dulu, untuk menghindari kejadian tidak diinginkan,” katanya mengimbau.Iwan H, tokoh pemuda Batu Ampar didampingi Rabuansyah membenarkan terjadinya aksi penyanderaan dan pemukulan akibat adanya program food estate. Diduga tim kementerian dan penujuk jalan dari warga setempat dikeroyok oleh oknum warga yang mendukung perusahaan. “Ini patut dipertanyakan karena takutnya menjadi suruhan. Dan ini haruslah diproses karena menjadi kasus kriminal. Kita minta polisi menindak tegas secara hukum oknum yang melakukan pemukulan,” katanya. (jgp)
http://www.pontianakpost.com
Menurut dia proses penyanderaan yang didengarnya dari warga diduga kuat aktivitas tim yang melakukan proses pemetaan lahan seluas 5 ribu hektar untuk areal food estate di Padu Empat Komplek, Cabang Ruan, dan Karang Anyar, Desa Batu Ampar. Dalam melakukan aktivitasnya, rombongan kementeriaan bersama tim penunjuk jalan tiba-tiba diminta berhenti oleh oknum masyarakat. Mereka kemudian dibawa ke camp atau kantor salah satu perusahaan perkebunan setempat. ”Ini kasus menyangkut tumpang tindih kepentingan. Makanya terjadi chaos hari ini (kemarin). Kita berharap kasus ini diproses,” ungkapnya
Camat Batu Ampar mengakui sudah melakukan kontak langsung ke Kapolsek Batu Ampar yang katanya tengah tidak berada ketika kejadian berlangsung. Ia pun meminta Kapolsek kembali ke Batu Ampar secepatnya. Alasannya kalau tidak segera ditangani, ditakutkan terjadi aksi balas dendam dari warga yang mendukung program food estate dengan warga yang melakukan penyerangan dan mendukung perusahaan perkebunan. ”Akan tetapi, berdasarkan keterangan warga juga, tim kepolisian sudah berjaga di base camp perkebunan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan situasinya dapat dikendalikan,” kata dia.
Selain itu, kontak langsung dengan Kepala Desa Batu Ampar yang tengah mengurus administrasi ADD juga telah dilakukan. Akan tetapi untuk menghindari kasus ini menjadi lebih besar, camat meminta supaya para pelaku pemukul segera dilakukan penahanan dan diproses hukum. ”Namanya sudah dikantongi. Kalau tidak salah pemukulnya Lg dan Bk. Kita hanya meminta segera ditahan,” ujar dia.
Syahrial sendiri mendukung korban mengadukan kasusnya ke polisi dan segera dilakukan visum. Alasannya kalau tidak ditindaklanjuti segera, ditakutkan aksi balas dendam masyarakat Padu Empat terjadi. Sebab, kasus ini seperti membuka luka lama karena sebelumnya warga sempat melakukan penahanan alat berat terkait aktivitas kebun. “Amankan dulu, untuk menghindari kejadian tidak diinginkan,” katanya mengimbau.Iwan H, tokoh pemuda Batu Ampar didampingi Rabuansyah membenarkan terjadinya aksi penyanderaan dan pemukulan akibat adanya program food estate. Diduga tim kementerian dan penujuk jalan dari warga setempat dikeroyok oleh oknum warga yang mendukung perusahaan. “Ini patut dipertanyakan karena takutnya menjadi suruhan. Dan ini haruslah diproses karena menjadi kasus kriminal. Kita minta polisi menindak tegas secara hukum oknum yang melakukan pemukulan,” katanya. (jgp)
http://www.pontianakpost.com
Jumat, 21 Oktober 2011
APARAT YANG BERWENANG HARUS USUT PELAKU PEMILIK PANGKALAN
SINTANG - Puluhan warga RT.1,2 dan 3 Jalan Pangeran Kuning Kelurahan Tanjung Puri mendatangi Polres Sintang Jumat (21/10/2011). Mereka mengadukan adanya pangkalan Minyak Tanah yang diduga telah melakukan penyelewengan.
Warga yang sebagian besar ibu-ibu rumah tangga tersebut mengaku kesal dengan ulah oknum pemilik pangkalan, sebab sudah dua bulan terakhir, sekitar 400 KK warga di Kelurahan tersebut tidak menerima jatah minyak tanah.
Warga mengatakan, sejatinya minyak tanah pada bulan September kemarin sudah dikirim, namun untuk jatah bulan Juli dan Agustus tidak ada. Maka warga pun sepakat untuk melaporkan pemilik pangkalan.
"Saya sangat kecewa karena sudah 2 kali pertemuan dengan pihak terkait, tidak ada jalan keluar yang didapatkan. Maka kamipun sepakat untuk melaporkannya ke pihak kepolisian," Kata Asnawati satu di antara ibu rumah tangga yang ikut melapor ke polres Sintang./edg
http://pontianak.tribunnews.com
Warga yang sebagian besar ibu-ibu rumah tangga tersebut mengaku kesal dengan ulah oknum pemilik pangkalan, sebab sudah dua bulan terakhir, sekitar 400 KK warga di Kelurahan tersebut tidak menerima jatah minyak tanah.
Warga mengatakan, sejatinya minyak tanah pada bulan September kemarin sudah dikirim, namun untuk jatah bulan Juli dan Agustus tidak ada. Maka warga pun sepakat untuk melaporkan pemilik pangkalan.
"Saya sangat kecewa karena sudah 2 kali pertemuan dengan pihak terkait, tidak ada jalan keluar yang didapatkan. Maka kamipun sepakat untuk melaporkannya ke pihak kepolisian," Kata Asnawati satu di antara ibu rumah tangga yang ikut melapor ke polres Sintang./edg
http://pontianak.tribunnews.com
Kamis, 20 Oktober 2011
MASYARAKAT TUNGGU JAWABAN CAMAR BULAN, PEMERINTAH HARUS FOKUS PADA PEMBANGUNAN DI PERBATASAN
SAMBAS: Pemerintah pusat diminta untuk mengungkapkan isi memorandum of understanding antara Indonesia dan Malaysia pada 1978 mengenai titik perbatasan kedua negara, tepatnya di Camar Bulan, Sambas, Kalimantan Barat,Karena diduga memorandum of understanding (MoU) yang belum diratifikasi tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Sekitar 1.500 hektare (ha) lahan atau 15 petak tanah di Camar Bulan atau desa Temajuk disinyalir dijual oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut,Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan Agribisnis Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat (Kadin Kalbar), Gusti Hardiansyah mengatakan seharusnya pemerintah membuka dan mengumumkan ke masyarakat apa isi MoU tersebut sehingga masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,Gusti mengungkapkan setelah MoU itu, Malaysia berani memindahkan patok batas perbatasan dan ada kavling-kavling tanah yang kemudian belakangan masyarakat pun terlibat memperjual belikan dan menanam tanaman perkebunan.
Menurut Gusti, jangan sampai terjadi untuk kedua kali sebagaimana sengketa pulau Sipadan dan Ligitan yang di tingkat Mahkamah International dimenangkan Malaysia. Mengenai Camar Bulan, lanjut Gusti, persoalan ini harus diselesaikan ke dua belah pihak.“Tegas saja dengan Malaysia. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, jangan lagi dibawa ke tingkat Mahkamah International, selain itu pemerintah bisa cek siapa-siapa TNI yang terima bintang penghargaan kaitan dengan perbatasan,” tegasnya kepada Bisnis, hari ini,Lebih lanjut Gusti yang juga Wakil Ketua Nahdatul Ulama Provinsi Kalbar mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk melibatkan warga setempat dalam mengambil langkah dan kebijakan terhadap kondisi daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga diminta fokus memperhatikan keadaan masyarakat setempat, baik dari aspek ekonomi dan ketersediaan infrastruktur,Dikatakan Gusti, kurangnya perhatian pemerintah RI terhadap nasib masyarakat yang tinggal di perbatasan, baik dari sisi ekonomi dan sosial, menjadi penyebab utama ketidakpedulian masyarakat terhadap titik batas wilayah republik ini,Penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan terhadap area perkebunan yang dikelola petani atau perusahaan kebun sawit. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa patok titik batas wilayah negara Indonesia dan Malaysia bisa bergeser.
Berdasarkan informasi yang didapat Bisnis dari masyarakat Desa Temajuk dan Paloh, masyarakat Camar Bulan kerap mengeluhkan persoalan infrastruktur, ketersediaan sembako dan fasilitas sosial yang seharusnya diterima mereka seperti warga daerah lainnya di Indonesia Menurut Yusman yang bertugas di pelabuhan Tanjung Harapan, Sambas, kebutuhan hidup ekonomi dan sosial masyarakat Temajuk selama ini terpenuhi dari Malaysia yang secara tak langsung juga dekat dengan perkampungan mereka. "Bahkan kebutuhan sembako 100% terpenuhi dari malaysia,"
http://www.bisnis.com
Sekitar 1.500 hektare (ha) lahan atau 15 petak tanah di Camar Bulan atau desa Temajuk disinyalir dijual oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut,Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan Agribisnis Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat (Kadin Kalbar), Gusti Hardiansyah mengatakan seharusnya pemerintah membuka dan mengumumkan ke masyarakat apa isi MoU tersebut sehingga masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,Gusti mengungkapkan setelah MoU itu, Malaysia berani memindahkan patok batas perbatasan dan ada kavling-kavling tanah yang kemudian belakangan masyarakat pun terlibat memperjual belikan dan menanam tanaman perkebunan.
Menurut Gusti, jangan sampai terjadi untuk kedua kali sebagaimana sengketa pulau Sipadan dan Ligitan yang di tingkat Mahkamah International dimenangkan Malaysia. Mengenai Camar Bulan, lanjut Gusti, persoalan ini harus diselesaikan ke dua belah pihak.“Tegas saja dengan Malaysia. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, jangan lagi dibawa ke tingkat Mahkamah International, selain itu pemerintah bisa cek siapa-siapa TNI yang terima bintang penghargaan kaitan dengan perbatasan,” tegasnya kepada Bisnis, hari ini,Lebih lanjut Gusti yang juga Wakil Ketua Nahdatul Ulama Provinsi Kalbar mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk melibatkan warga setempat dalam mengambil langkah dan kebijakan terhadap kondisi daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga diminta fokus memperhatikan keadaan masyarakat setempat, baik dari aspek ekonomi dan ketersediaan infrastruktur,Dikatakan Gusti, kurangnya perhatian pemerintah RI terhadap nasib masyarakat yang tinggal di perbatasan, baik dari sisi ekonomi dan sosial, menjadi penyebab utama ketidakpedulian masyarakat terhadap titik batas wilayah republik ini,Penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan terhadap area perkebunan yang dikelola petani atau perusahaan kebun sawit. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa patok titik batas wilayah negara Indonesia dan Malaysia bisa bergeser.
Berdasarkan informasi yang didapat Bisnis dari masyarakat Desa Temajuk dan Paloh, masyarakat Camar Bulan kerap mengeluhkan persoalan infrastruktur, ketersediaan sembako dan fasilitas sosial yang seharusnya diterima mereka seperti warga daerah lainnya di Indonesia Menurut Yusman yang bertugas di pelabuhan Tanjung Harapan, Sambas, kebutuhan hidup ekonomi dan sosial masyarakat Temajuk selama ini terpenuhi dari Malaysia yang secara tak langsung juga dekat dengan perkampungan mereka. "Bahkan kebutuhan sembako 100% terpenuhi dari malaysia,"
http://www.bisnis.com
Langganan:
Postingan (Atom)