Selasa, 13 Desember 2011
SEMUA PIHAK BEKERJASAMA MEMPERTAHANKAN NKRI
KUBU RAYA - Pangdam XII Tanjungpura Mayjen Erwin Hudawi Lubis beserta jajarannya mengunjungi kantor Redaksi Tribun Pontianak di Jalan Sungai Raya Dalam No 24 A Kubu Raya, Saya sebagai Pangdam yang baru ingin berkenalan dengan semua elemen masyarakat di Kalbar, termasuk Tribun Pontianak. Media massa, termasuk Tribun ini kan bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap masalah yang terjadi," kata Pangdam.
Pangdam mengajak semua pihak bekerjasama mempertahankan NKRI dan membangun negara ini sampai ke daerah-daerah. Rombongan diterima Pemimpin Redaksi Tribun, Albert Joko, Wakil Pemimpin Perusahaan Tribun Julia Lorrains dan jajaran staf.
Albert Joko menyebutkan, di Tribun sebagai koran di bawah bendera Kompas Gramedia (KG) NKRI adalah harga mati sehingga saat rekrutmen karyawan, NKRI itu juga sebagai bagian dari penegasan (###)
http://pontianak.tribunnews.com
Minggu, 11 Desember 2011
PROGRAM TRANSMIGRASI UNTUK MEMPERCEPAT KEMANDIRIAN PANGAN DI KUBU RAYA
SUNGAI RAYA— Koordinator, Musa Spd Kubu Raya mengatakan program transmigrasi sesungguhnya membawa dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebab dengan program ini kesempatan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sebagai akses peningkatan kesejahteraan di berbagai lini kehidupan dapat berjalan. “Transmigrasi yang dilaksanakan seyogyanya memperhatikan clean dan clear agar pelaksanaan transmigrasi berjalan sukses,” katanya dalam siaran pers releasenya.
Menurut dia polemik program transmigrasi yang terjadi akhir-akhir ini seharusnya tidak perlu ruwet dan menjadi wacana di media massa. Seharusnya dengan kewenangannya, DPRD Kubu Raya memanggil semua pihak terkait persoalan transmigrasi di Kubu Raya. Tujuannya mensinergikan secara konprehensif program dimaksud.
”Eksekutif dan Legislatif harus duduk satu meja untuk mengclearkan masalah tersebut. Ini supaya program transmigrasi yang akan dilaksanakan tidak sia-sia. Proporsi calon transmigrasi yang akan menempati lokasi baru tersebut adalah 50 persen dari daerah setempat dan 50 persen dari luar daerah yang dituju dengan perimbangannya masing-masing melibatkan warga lokal setempat dan pendatang,” ucapnya.
Supaya polemik ini tidak bergulir terus-menerus, lanjut dia, hendaknya pihak legislatif dan eksekutif lebih bijaksana dan duduk satu meja dalam menyelesaikan persoalan transmigrasi di Kecamatan Batu Ampar. Jangan biarkan masyarakat terus dibingunkan dengan membuat beberapa pernyataan yang terus mencuat di beberapa media massa. “Ini sesungguhnya tidak baik apabila digulirkan terus-menerus. Karena hanya akan memancing emosi masyarakat yang masih kurang memahami betul tentang esensi dari keberadaan program transmigrasi dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat kecil. Makanya sosialisasi tentang transmigrasi di Kubu Raya sangat penting dan harus terus di sosialisasikkan kepada masyarakat,” kata dia.
Ia menambahkan program penempatan warga transmigrasi di desa layak diprioritaskan di Kubu Raya. Namun demikian keterlibatan dari warga setempat tentunya lebih diprioritaskan. Seluruh komponen masyarakat dan stakeholder di desa atau pemerintah Kubu Raya harus terlibat. Sebab masalah transmigrasi adalah salah satu program produktif yang diharapkan mampu untuk menindaklanjuti lahan-lahan kurang terkelola dan terkesan kurang produktif. ”Dengan adanya program transmigrasi ini, tentunya pemerataan pembangunan dapat lebih dipercepat, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Kubu Raya,” ujarnya.
Selain itu juga pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan saat ini sedang menggalakkan program penggalakan pertanian yang diharapkan mampu mendongkrak hasil panen masyarakat di Kubu Raya. Salah satunya ada di desa Kecamatan Batu Ampar. Ini tidak lain guna merealisasikan kemandirian pangan, melalui program transmigrasi sebagai salah satu yang perlu didukung untuk mempercepat kemandirian pangan di Kubu Raya.(*_*)
http://www.pontianakpost.com
Menurut dia polemik program transmigrasi yang terjadi akhir-akhir ini seharusnya tidak perlu ruwet dan menjadi wacana di media massa. Seharusnya dengan kewenangannya, DPRD Kubu Raya memanggil semua pihak terkait persoalan transmigrasi di Kubu Raya. Tujuannya mensinergikan secara konprehensif program dimaksud.
”Eksekutif dan Legislatif harus duduk satu meja untuk mengclearkan masalah tersebut. Ini supaya program transmigrasi yang akan dilaksanakan tidak sia-sia. Proporsi calon transmigrasi yang akan menempati lokasi baru tersebut adalah 50 persen dari daerah setempat dan 50 persen dari luar daerah yang dituju dengan perimbangannya masing-masing melibatkan warga lokal setempat dan pendatang,” ucapnya.
Supaya polemik ini tidak bergulir terus-menerus, lanjut dia, hendaknya pihak legislatif dan eksekutif lebih bijaksana dan duduk satu meja dalam menyelesaikan persoalan transmigrasi di Kecamatan Batu Ampar. Jangan biarkan masyarakat terus dibingunkan dengan membuat beberapa pernyataan yang terus mencuat di beberapa media massa. “Ini sesungguhnya tidak baik apabila digulirkan terus-menerus. Karena hanya akan memancing emosi masyarakat yang masih kurang memahami betul tentang esensi dari keberadaan program transmigrasi dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat kecil. Makanya sosialisasi tentang transmigrasi di Kubu Raya sangat penting dan harus terus di sosialisasikkan kepada masyarakat,” kata dia.
Ia menambahkan program penempatan warga transmigrasi di desa layak diprioritaskan di Kubu Raya. Namun demikian keterlibatan dari warga setempat tentunya lebih diprioritaskan. Seluruh komponen masyarakat dan stakeholder di desa atau pemerintah Kubu Raya harus terlibat. Sebab masalah transmigrasi adalah salah satu program produktif yang diharapkan mampu untuk menindaklanjuti lahan-lahan kurang terkelola dan terkesan kurang produktif. ”Dengan adanya program transmigrasi ini, tentunya pemerataan pembangunan dapat lebih dipercepat, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Kubu Raya,” ujarnya.
Selain itu juga pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan saat ini sedang menggalakkan program penggalakan pertanian yang diharapkan mampu mendongkrak hasil panen masyarakat di Kubu Raya. Salah satunya ada di desa Kecamatan Batu Ampar. Ini tidak lain guna merealisasikan kemandirian pangan, melalui program transmigrasi sebagai salah satu yang perlu didukung untuk mempercepat kemandirian pangan di Kubu Raya.(*_*)
http://www.pontianakpost.com
Jumat, 09 Desember 2011
BERSAMA MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN DAN KEMAJUAN DAERAH
SANGGAU – Bertahun-tahun sudah warga Dusun Nek Sawak, Meliau merajut mimpi agar wilayah tersebut menjadi sebuah desa. Akhirnya mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Dusun yang cukup ramai itu resmi menjadi sebuah desa yang bernama Melawi Makmur, setelah Wakil Bupati Sanggau Paolus Hadi SIP MSi mengantarkan secara langsung ke masyarakat setempat berkas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Melawi Makmur, Kecamatan Meliau, Senin (5/12) kemarin lalu.
Kedatangan Wakil Bupati Sanggau disambut dengan gegap gempita masyarakat setempat. Wajah-wajah ceria dengan akrab menyapa iring-iringan rombongan wakil bupati memasuki wilayah tersebut.
Wilayah desa itu membawahi tiga dusun, masing-masing Nek Sawak, Suak Mansi, dan Landau. Hingga sekarang, Kabupaten Sanggau telah memiliki 163 desa, 760 dusun, dan 6 kelurahan.
Hadir dalam kesempatan itu, Camat Meliau Drs Untung Wayah, Kepala Desa Pampang Dua Komaruddin, dan beberapa kepala SKPD di Pemkab Sanggau.
“Kita minta agar semangat gotong royong dan kebersamaan tetap terpelihara. Soalnya, mulai sekarang harus dipersiapkan pembentukan pemerintahan desa. Tentunya dengan memulai proses pencalonan dan pemilihan seorang kepala desa. Kemudian berikut perangkat. Nah, untuk itu pilihlah figur yang mampu dan memahami desa serta mau berkorban demi kemajuan desa,” ujar Hadi dalam sambutannya saat sosialisasi desa baru itu.
Dipaparkan, saat ini apa yang telah didambakan masyarakat setempat telah terwujud. Hal itu berkat perjuangan semua pihak. Ke depan jelas akan ada pemerintahan desa. Maka, pelayanan kepada masyarakat tentunya akan lebih optimal.
“Mewujudkan otonomi daerah sangatlah penting. Karena desa merupakan pusat pelayanan terdepan kepada masyarakat. Visi Sanggau Bangkit dan Terdepan tidak pernah terwujud jika masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif. Saya berharap agar seluruh masyarakat bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai pembangunan yang berguna dan berhasil guna demi kemakmuran bersama,” tuturnya panjang lebar.
Kesempatan itu, Wakil Bupati Sanggau menyerahkan bantuan kepada panitia pelaksana kegiatan tersebut.
Kepala Desa Pampang Dua Komarudin mengatakan proses pembentukan desa telah dimulai sejak tahun 2009 lalu. Hal itu terwujud berkat dukungan seluruh masyarakat serta pihak Kecamatan Meliau dan Pemkab.
“Kita berharap, ke depan desa ini bisa mandiri dan maju. Keberhasilan ini cukup panjang perjuangannya,” tukas pria yang terbilang cukup vokal ini.
http://www.equator-news.com/
Kedatangan Wakil Bupati Sanggau disambut dengan gegap gempita masyarakat setempat. Wajah-wajah ceria dengan akrab menyapa iring-iringan rombongan wakil bupati memasuki wilayah tersebut.
Wilayah desa itu membawahi tiga dusun, masing-masing Nek Sawak, Suak Mansi, dan Landau. Hingga sekarang, Kabupaten Sanggau telah memiliki 163 desa, 760 dusun, dan 6 kelurahan.
Hadir dalam kesempatan itu, Camat Meliau Drs Untung Wayah, Kepala Desa Pampang Dua Komaruddin, dan beberapa kepala SKPD di Pemkab Sanggau.
“Kita minta agar semangat gotong royong dan kebersamaan tetap terpelihara. Soalnya, mulai sekarang harus dipersiapkan pembentukan pemerintahan desa. Tentunya dengan memulai proses pencalonan dan pemilihan seorang kepala desa. Kemudian berikut perangkat. Nah, untuk itu pilihlah figur yang mampu dan memahami desa serta mau berkorban demi kemajuan desa,” ujar Hadi dalam sambutannya saat sosialisasi desa baru itu.
Dipaparkan, saat ini apa yang telah didambakan masyarakat setempat telah terwujud. Hal itu berkat perjuangan semua pihak. Ke depan jelas akan ada pemerintahan desa. Maka, pelayanan kepada masyarakat tentunya akan lebih optimal.
“Mewujudkan otonomi daerah sangatlah penting. Karena desa merupakan pusat pelayanan terdepan kepada masyarakat. Visi Sanggau Bangkit dan Terdepan tidak pernah terwujud jika masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif. Saya berharap agar seluruh masyarakat bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai pembangunan yang berguna dan berhasil guna demi kemakmuran bersama,” tuturnya panjang lebar.
Kesempatan itu, Wakil Bupati Sanggau menyerahkan bantuan kepada panitia pelaksana kegiatan tersebut.
Kepala Desa Pampang Dua Komarudin mengatakan proses pembentukan desa telah dimulai sejak tahun 2009 lalu. Hal itu terwujud berkat dukungan seluruh masyarakat serta pihak Kecamatan Meliau dan Pemkab.
“Kita berharap, ke depan desa ini bisa mandiri dan maju. Keberhasilan ini cukup panjang perjuangannya,” tukas pria yang terbilang cukup vokal ini.
http://www.equator-news.com/
JANGAN PERCAYA DENGAN UPAH BESAR AWAS KORBAN TRAFFICKING
PONTIANAK - Sembilan asal Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan terpaksa membatalkan perjalanannya menuju Malaysia untuk bekerja secara ilegal, bahkan nyaris menjadi korban trafficking. Begitu juga terhadap pelaku. Dia telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Pontianak Utara untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah melanggar hukum, Selasa (6/12)
Wel (30), melancarkan tipu muslihatnya terhadap sembilan korban dengan mengiming-imingi upah besar di salah satu perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Mereka berangkat melalui jalur udara tanpa dokumen resmi. Kapolsek Pontianak Utara Kompol Saiful Alam menuturkan, mereka berangkat menggunakan pesawat jurusan Kupang-Surabaya, kemudian transit di Yogyakarta, lantas menuju Pontianak. Di Pontianak, mereka ditampung pada salah satu rumah milik Wel, di Jalan Kebangkitan Nasional, Kelurahan Batulayang, Pontianak Utara. “Semuanya tidak mempunyai paspor,” tutur Alam, Rabu (7/12).
Penangkapan bermula saat pihak kepolisian mendapat informasi dari warga. Penelusuran pun terus dilakukan, terutama dalam mengantongi maksud serta identitas yang bersangkutan. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, akhirnya aparat mengamankan sembilan orang yang terdiri atas tiga wanita dan enam pria. Pelaku turut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wel adalah koordinator untuk merekrut para calon TKI ilegal ini. Dia diperintahkan oleh bosnya untuk mencari warga Indonesia bekerja di Malaysia. Kendati demikian, tidak melalui jalur resmi. Seperti halnya yang menyangkut surat imigrasi dan kementerian yang membidang tenaga kerja.
“Saya ingin merantau ke Malaysia. Di sana akan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Untuk masalah dokumen, saya tidak tahu. Hanya mengikuti ajakan Wel yang menjanjikan upah besar sebagai buruh di sana. kemudian dibekali ongkos Rp2,5 juta,” kata salah satu korban Frederika. Dia mengatakan, masih belum paham prosedur untuk bekerja di negara asing. Apalagi sampai digiring ke kantor polisi. “Setelah dijelaskan oleh aparat kepolisian, ternyata Wel telah berniat untuk menjual kami di negara asing,” ucapnya sedih sembari menikmati makanan yang telah dihidangkan
Hal senada diutarakan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak M Fauzi saat bertandang ke Mapolsek Pontianak Utara. Dia sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Ia berharap kepada pihak intensif bekerja sesuai dengan prosedur. Terutama dalam pembuatan paspor, harus merincikan segala identitas. Agar kelak tidak disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggungjawab.“Dari pengalaman yang telah ada. Salah satu faktor utama para TKI ilegal nekat berangkat ke luar negeri karena perekonomian,” terangnya.
Untuk sembilan korban trafficking ini, sambungnya, akan dibina terlebih dahulu. Terutama harus mendapat penyuluhan dari Dinas Sosial. Jika mereka telah mengerti resiko sebagai TKI ilegal, maka akan dipulangkan ke daerah asalnya. Alam menambahkan, kasus ini akan dikoordinasikan bersama beberapa pihak terkait. Para korban akan dipulangkan. Sedangkan untuk pelaku yang berniat menjual korbannya, akan diproses ke ranah hukum. “Sesuai dengan hukum yang berlaku. Tersangka akan dikenakan pasal 103 huruf C Undang Undang 9 tahun 2004 tentang Persyaratan Perlindungan TKI, dengan ancaman pidana lima tahun penjara,” katanya.
http://www.pontianakpost.com/
Wel (30), melancarkan tipu muslihatnya terhadap sembilan korban dengan mengiming-imingi upah besar di salah satu perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Mereka berangkat melalui jalur udara tanpa dokumen resmi. Kapolsek Pontianak Utara Kompol Saiful Alam menuturkan, mereka berangkat menggunakan pesawat jurusan Kupang-Surabaya, kemudian transit di Yogyakarta, lantas menuju Pontianak. Di Pontianak, mereka ditampung pada salah satu rumah milik Wel, di Jalan Kebangkitan Nasional, Kelurahan Batulayang, Pontianak Utara. “Semuanya tidak mempunyai paspor,” tutur Alam, Rabu (7/12).
Penangkapan bermula saat pihak kepolisian mendapat informasi dari warga. Penelusuran pun terus dilakukan, terutama dalam mengantongi maksud serta identitas yang bersangkutan. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, akhirnya aparat mengamankan sembilan orang yang terdiri atas tiga wanita dan enam pria. Pelaku turut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wel adalah koordinator untuk merekrut para calon TKI ilegal ini. Dia diperintahkan oleh bosnya untuk mencari warga Indonesia bekerja di Malaysia. Kendati demikian, tidak melalui jalur resmi. Seperti halnya yang menyangkut surat imigrasi dan kementerian yang membidang tenaga kerja.
“Saya ingin merantau ke Malaysia. Di sana akan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Untuk masalah dokumen, saya tidak tahu. Hanya mengikuti ajakan Wel yang menjanjikan upah besar sebagai buruh di sana. kemudian dibekali ongkos Rp2,5 juta,” kata salah satu korban Frederika. Dia mengatakan, masih belum paham prosedur untuk bekerja di negara asing. Apalagi sampai digiring ke kantor polisi. “Setelah dijelaskan oleh aparat kepolisian, ternyata Wel telah berniat untuk menjual kami di negara asing,” ucapnya sedih sembari menikmati makanan yang telah dihidangkan
Hal senada diutarakan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak M Fauzi saat bertandang ke Mapolsek Pontianak Utara. Dia sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Ia berharap kepada pihak intensif bekerja sesuai dengan prosedur. Terutama dalam pembuatan paspor, harus merincikan segala identitas. Agar kelak tidak disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggungjawab.“Dari pengalaman yang telah ada. Salah satu faktor utama para TKI ilegal nekat berangkat ke luar negeri karena perekonomian,” terangnya.
Untuk sembilan korban trafficking ini, sambungnya, akan dibina terlebih dahulu. Terutama harus mendapat penyuluhan dari Dinas Sosial. Jika mereka telah mengerti resiko sebagai TKI ilegal, maka akan dipulangkan ke daerah asalnya. Alam menambahkan, kasus ini akan dikoordinasikan bersama beberapa pihak terkait. Para korban akan dipulangkan. Sedangkan untuk pelaku yang berniat menjual korbannya, akan diproses ke ranah hukum. “Sesuai dengan hukum yang berlaku. Tersangka akan dikenakan pasal 103 huruf C Undang Undang 9 tahun 2004 tentang Persyaratan Perlindungan TKI, dengan ancaman pidana lima tahun penjara,” katanya.
http://www.pontianakpost.com/
Rabu, 07 Desember 2011
DUKUNG PROGRAM TRANSMIGRASI SEBAGAI SARANA MEMAJUKAN DAERAH PERBATASAN KALBAR
PONTIANAK - Puluhan warga Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (5/12). Warga menyampaikan penolakan rencana penempatan transmigrasi di Dusun Cabang Ruan. Karena lahan tersebut kini sudah menjadi areal perkebunan dan menjadi sumber mata pencaharian warga. Pengunjuk rasa dalam aspirasinya juga menenteng poster bertuliskan bupati dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Jika tetap meneruskan program transmigrasi. Sebab sama hal dengan merampas tanah milik masyarakat. Jadi secara tegas aspirasi yang disampaikan adalah menolak transmigrasi.
Salah seorang pengunjuk rasa, Fajar mengatakan, dasar penolakan transmigrasi yakni khawatir terbentur dengan usaha masyarakat. Apalagi masyarakat sudah bekerjasama dengan salah satu perusahaan sawit. Pembagian hasil antara masyarakat dan perusahaan yakni 30 : 70.Dia menambahkan, jika tetap dipaksakan transmigrasi masuk maka yang terjadi adalah tumpah tindih lahan. Sementara masyarakat tidak menginginkan itu. Hal ini berdampak munculnya potensi konflik. Karena itu diminta kejelasan pemerintah. “Pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat,” kata Fajar.
Fajar menuturkan, di daerahnya yang telah menjadi areal perkebunan seluas 10 ribu hektar. Kemudian rencana untuk penempatan transmigrasi dibutuhkan areal 2.600 hektar. Sementara jumlah transmigrasi yang akan didatangkan ke Batu Ampar di Dusun Cabang Ruan sebanyak 250 kepala keluarga.“Kami menolak daerah kami jadi lokasi lahan transmigrasi. Karena sebelumnya sudah dipakai untuk perkebunan sawit. Kami takut akan terjadi tumpang tindih lahan. Kami sudah bekerja dengan sistem pembagian bersama perusahaan perkebunan. Harusnya ini menjadi pertimbangan pemerintah,” kata dia.
Beberapa perwakilan pengunjuk rasa diterima langsung Kepala Disnakertrans Kalbar Jakuri Suni. Kedua belah pihak berdialog. Mencari titik temu permasalahan yang disampaikan warga Batu Ampar. Dalam pertemuan tersebut juga turut hadir Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo beserta beberapa anggota DPRD lain. Sementara aksi unjuk rasa kali ini mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian. Mengawal pengunjuk rasa saat berorasi dan ketika dialog sedang berlangsung. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kalimantan Barat, Jakuri Suni meminta pemerintah kabupaten memperhatikan kepentingan masyarakat berkaitan dengan program transmigrasi. Jika ada laporan tumpang tindih dengan lahan warga, harus ditelusuri.
”Sebab program transmigrasi itu clean dan clear. Kita tidak akan menyetujui jika ada permasalahan. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan,” ujar Jakuri di Pontianak, Selasa (6/12).Menurut Jakuri, sedikitnya 50 warga mendatangi kantornya kemarin, untuk menyampaikan aspirasi tentang program transmigrasi di Kubu Raya. Ada dua pendapat tentang transmigrasi di sana. Satu pihak menginginkan program tersebut dan food estate tetap dibangun. Tetapi ada pihak lain yang tidak setuju dengan alasan terjadi tumpang tindih lahan.
”Kami hanya sebagai mediator. Kami mendengarkan keluhan dan aspirasi yang disampaikan. Ini akan menjadi pertimbangan selanjutnya,” ujar Jakuri.Menurutnya, aspirasi ini akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Kubu Raya, karena kebijakan ada pada mereka. ”Diusulkan lagi untuk pertemua di Kubu Raya. Kami meminta pemerintah setempat mengecek kebenaran tumpang tindih ini,” timpalnya. (#_#)
http://www.pontianakpost.com
Salah seorang pengunjuk rasa, Fajar mengatakan, dasar penolakan transmigrasi yakni khawatir terbentur dengan usaha masyarakat. Apalagi masyarakat sudah bekerjasama dengan salah satu perusahaan sawit. Pembagian hasil antara masyarakat dan perusahaan yakni 30 : 70.Dia menambahkan, jika tetap dipaksakan transmigrasi masuk maka yang terjadi adalah tumpah tindih lahan. Sementara masyarakat tidak menginginkan itu. Hal ini berdampak munculnya potensi konflik. Karena itu diminta kejelasan pemerintah. “Pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat,” kata Fajar.
Fajar menuturkan, di daerahnya yang telah menjadi areal perkebunan seluas 10 ribu hektar. Kemudian rencana untuk penempatan transmigrasi dibutuhkan areal 2.600 hektar. Sementara jumlah transmigrasi yang akan didatangkan ke Batu Ampar di Dusun Cabang Ruan sebanyak 250 kepala keluarga.“Kami menolak daerah kami jadi lokasi lahan transmigrasi. Karena sebelumnya sudah dipakai untuk perkebunan sawit. Kami takut akan terjadi tumpang tindih lahan. Kami sudah bekerja dengan sistem pembagian bersama perusahaan perkebunan. Harusnya ini menjadi pertimbangan pemerintah,” kata dia.
Beberapa perwakilan pengunjuk rasa diterima langsung Kepala Disnakertrans Kalbar Jakuri Suni. Kedua belah pihak berdialog. Mencari titik temu permasalahan yang disampaikan warga Batu Ampar. Dalam pertemuan tersebut juga turut hadir Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo beserta beberapa anggota DPRD lain. Sementara aksi unjuk rasa kali ini mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian. Mengawal pengunjuk rasa saat berorasi dan ketika dialog sedang berlangsung. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kalimantan Barat, Jakuri Suni meminta pemerintah kabupaten memperhatikan kepentingan masyarakat berkaitan dengan program transmigrasi. Jika ada laporan tumpang tindih dengan lahan warga, harus ditelusuri.
”Sebab program transmigrasi itu clean dan clear. Kita tidak akan menyetujui jika ada permasalahan. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan,” ujar Jakuri di Pontianak, Selasa (6/12).Menurut Jakuri, sedikitnya 50 warga mendatangi kantornya kemarin, untuk menyampaikan aspirasi tentang program transmigrasi di Kubu Raya. Ada dua pendapat tentang transmigrasi di sana. Satu pihak menginginkan program tersebut dan food estate tetap dibangun. Tetapi ada pihak lain yang tidak setuju dengan alasan terjadi tumpang tindih lahan.
”Kami hanya sebagai mediator. Kami mendengarkan keluhan dan aspirasi yang disampaikan. Ini akan menjadi pertimbangan selanjutnya,” ujar Jakuri.Menurutnya, aspirasi ini akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Kubu Raya, karena kebijakan ada pada mereka. ”Diusulkan lagi untuk pertemua di Kubu Raya. Kami meminta pemerintah setempat mengecek kebenaran tumpang tindih ini,” timpalnya. (#_#)
http://www.pontianakpost.com
PEMKAB KAPUAS HULU MERESPON DENGAN CEPAT BENCANA BANJIR YANG TERJADI
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengabil sikap mengeluarkan pernyataan tanggap darurat terkait banjir yang melanda sejumlah wilayah di daerah ini. Hal itu dibenarkan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana, SH, di temui di ruang kerjanya, Selasa (6/12) kemarin.“Baru saja saya melakukan pertemuan dengan para asisten dan dinas terkait. Dari pertemuan di simpulkan bahwa kita layak menyatakan tanggap darurat dari bencana banjir yang terjadi saat ini,” terang Agus.
Ditambahkan Agus, administasi tanggap darurat secepatnya di selesaikan. Setelah itu akan di kirim ke Gubernur Kalimantan Barat untuk di teruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Meski demikian, pihaknya terus melakukan koordinasi lintas instansi guna memonitor perkembangan lebih lanjut dari bencana banir yang terjadi. Melalui dinas social, pemerintah daerah menginstruksikan kecamatan untuk melaporkan perkembangan di daerahnya masing-masing.
“Jika memang banjir, untuk mendata berapa korban, kerugian dan kebutuhan yang mendesak diperlukan. Dari data itu kita akan mengusahakan bantuan. Untuk pemerintah daerah kita siap mendistribusikan bantuan beras. Sedangkan sembako dan lainnya kita menggandeng pihak ketiga untuk itu,” katanya. Wabup juga mengatakan, sejauh ini pihaknya belum sampai mendirikan posko banjir. Mengingat banjir yang terjadi meski cukup besar namun masih termasuk siklus tahunan yang rutin terjadi di Kapuas Hulu. Apalagi banjir saat ini bermula di kota Putussibau yang merupakan kawasan hulu. Sehingga air yang tergenang akan mengalir ke daerah hilir. Mengisi sungai dan danau yang relative masih kosong.
Dimana sampai saat ini informasi yang diperoleh pihaknya kawasan hilir yang mulai menerima kiriman air dari Putussibau adalah Embaloh Hilir. Berbeda dengan banir besar yang terjadi tahun lalu. Beberapa kecamatan kawasan hilir sudah terlebih dahulu kebanjiran. Bahkan terendam hingga lebih dari empat bulan. Karena daya tampung sudah tak muat di hilir, baru di Putussibau dan sekitarnya banjir besar melanda.
“Setidaknya, kita memiliki dua cekungan di hilir untuk daerah penampungan kiriman air. Di Bunut Hilir dan di Seputaran Semitau. Termasuk juga danau sentarum yang merupakan penampung air alam yang menjadi tumpuan air. Kalau kawasan ini sudah tak kuat menampung, maka banjir merata akan dirasakan masyarakat di pesisir sungai dan kota Putussibau,”papar Agus. Terkait upaya pemerintah dan tim SAR, Agus mengatakan saat banjir terjadi sudah melakukan patroli dan evakuasi. Hanya saja, warga banyak yang enggan di evakuasi. Memilih bertahan di rumah masing-masing meski harus di atas panggung yang di bangun di dalam rumah. Selain itu, sebagian warga juga memilih bertahan di rumah tetangga yang lebih tinggi di bandingkan di evakuasi. Hanya ada empat kepala keluarga yang kemudian di evakuasi tim sar ke tempat yang lebih aman.
“Saya melihat langsung saat turun memantau banjir.Banyak warga yang enggan di evakuasi. Mereka memilih bertahan. Dan itu sudah menjadi tradisi masyarakat di sini ketika banir. Solidaritas warga juga sangat tinggi. Dimana warga yang rumahnya tinggi bersedia menampung warga yang menumpang karena rumahnya terendam,” katanya. Agus mengatakan, saat banjir seperti ini, masyarakat lebih banyak terkendala akan pasokan sembako dan peralatan rumah tangga pendukung. Jika dahulu, memasuki musim banjir orang sudah menyiapkan sembako seperit beras dan lauk serta sayur mayur untuk antisipasi banjir. Sehingga saat banjir, tidak kesulitan soal makan dan minum. Sedangkan saat ini, masyarakat mengandalkan cara instan dengan serba membeli. Ketika banjir mendera, kesulitan membeli beras dan sembako lantaran sudah terkepung banjir.
“ada juga warga yang kesulitan memasak karena tak ada kompor minyak. Karena sudah terbiasa menggunakan peralatan memasak dari listrik. Segagian kenda aitu yang mendera masyarakat kita saat banjir,” tambahnya.Disinggung semakin menurunya resapan air di daerah hulu sungai, Agus meragukan hal itu. sebab menurut Agus, banjir seperti sekarang hampir setiap tahun terjadi. Bahkan orang tua terdahulu dikatakan Agus sudah mempersiapkan itu semua. Salah satu bukti, hampir rata-rata rumah tua memiliki tiang yang tinggi. Wujud kesiapan menghadapi banjir yang bisa menerang kapan saja.
“Coba liat rumah dinas Bupati. Kenapa dibangun dengan bertiang tinggi. Itu peninggalan Belanda. Bukti bahwa orang dahulu sudah tahu banjir sudah menjadi rutinitas dan bisa terjadi kapan saa. Saya fikir itu menunukkan juga bahwa memang dari dulu resapan air di daerah hulu ya seperti itu samai sekarang,” terang Agus.
Terkait kesiapan di masa mendatang menghadapai banjir, Agus mengatakan pemerintah daerah sudah mulai merancang berbagai agenda. Salah satunya dengan menguatkan badan hokum Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPBD. Saat ini dikatakan Agus, draf Raperda pembentukkan BNPBD sudah di tangan DPRD untuk digodok. Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat tim SAR yang ada.
“Termasuk jika memang tidak ada anggaran, pemerintah daerah saya rasa wajib menganggarkan itu untuk SAR,” ujarnya. Terakhir, Agus berharap masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan banjir kembali mendera. Selain itu, pasca banjir juga Agus mengharapkan warga dapat memantau kondisi lingkungan. Menjaganya tetap bersih sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menyerang.(*_*)
http://www.pontianakpost.com
Ditambahkan Agus, administasi tanggap darurat secepatnya di selesaikan. Setelah itu akan di kirim ke Gubernur Kalimantan Barat untuk di teruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Meski demikian, pihaknya terus melakukan koordinasi lintas instansi guna memonitor perkembangan lebih lanjut dari bencana banir yang terjadi. Melalui dinas social, pemerintah daerah menginstruksikan kecamatan untuk melaporkan perkembangan di daerahnya masing-masing.
“Jika memang banjir, untuk mendata berapa korban, kerugian dan kebutuhan yang mendesak diperlukan. Dari data itu kita akan mengusahakan bantuan. Untuk pemerintah daerah kita siap mendistribusikan bantuan beras. Sedangkan sembako dan lainnya kita menggandeng pihak ketiga untuk itu,” katanya. Wabup juga mengatakan, sejauh ini pihaknya belum sampai mendirikan posko banjir. Mengingat banjir yang terjadi meski cukup besar namun masih termasuk siklus tahunan yang rutin terjadi di Kapuas Hulu. Apalagi banjir saat ini bermula di kota Putussibau yang merupakan kawasan hulu. Sehingga air yang tergenang akan mengalir ke daerah hilir. Mengisi sungai dan danau yang relative masih kosong.
Dimana sampai saat ini informasi yang diperoleh pihaknya kawasan hilir yang mulai menerima kiriman air dari Putussibau adalah Embaloh Hilir. Berbeda dengan banir besar yang terjadi tahun lalu. Beberapa kecamatan kawasan hilir sudah terlebih dahulu kebanjiran. Bahkan terendam hingga lebih dari empat bulan. Karena daya tampung sudah tak muat di hilir, baru di Putussibau dan sekitarnya banjir besar melanda.
“Setidaknya, kita memiliki dua cekungan di hilir untuk daerah penampungan kiriman air. Di Bunut Hilir dan di Seputaran Semitau. Termasuk juga danau sentarum yang merupakan penampung air alam yang menjadi tumpuan air. Kalau kawasan ini sudah tak kuat menampung, maka banjir merata akan dirasakan masyarakat di pesisir sungai dan kota Putussibau,”papar Agus. Terkait upaya pemerintah dan tim SAR, Agus mengatakan saat banjir terjadi sudah melakukan patroli dan evakuasi. Hanya saja, warga banyak yang enggan di evakuasi. Memilih bertahan di rumah masing-masing meski harus di atas panggung yang di bangun di dalam rumah. Selain itu, sebagian warga juga memilih bertahan di rumah tetangga yang lebih tinggi di bandingkan di evakuasi. Hanya ada empat kepala keluarga yang kemudian di evakuasi tim sar ke tempat yang lebih aman.
“Saya melihat langsung saat turun memantau banjir.Banyak warga yang enggan di evakuasi. Mereka memilih bertahan. Dan itu sudah menjadi tradisi masyarakat di sini ketika banir. Solidaritas warga juga sangat tinggi. Dimana warga yang rumahnya tinggi bersedia menampung warga yang menumpang karena rumahnya terendam,” katanya. Agus mengatakan, saat banjir seperti ini, masyarakat lebih banyak terkendala akan pasokan sembako dan peralatan rumah tangga pendukung. Jika dahulu, memasuki musim banjir orang sudah menyiapkan sembako seperit beras dan lauk serta sayur mayur untuk antisipasi banjir. Sehingga saat banjir, tidak kesulitan soal makan dan minum. Sedangkan saat ini, masyarakat mengandalkan cara instan dengan serba membeli. Ketika banjir mendera, kesulitan membeli beras dan sembako lantaran sudah terkepung banjir.
“ada juga warga yang kesulitan memasak karena tak ada kompor minyak. Karena sudah terbiasa menggunakan peralatan memasak dari listrik. Segagian kenda aitu yang mendera masyarakat kita saat banjir,” tambahnya.Disinggung semakin menurunya resapan air di daerah hulu sungai, Agus meragukan hal itu. sebab menurut Agus, banjir seperti sekarang hampir setiap tahun terjadi. Bahkan orang tua terdahulu dikatakan Agus sudah mempersiapkan itu semua. Salah satu bukti, hampir rata-rata rumah tua memiliki tiang yang tinggi. Wujud kesiapan menghadapi banjir yang bisa menerang kapan saja.
“Coba liat rumah dinas Bupati. Kenapa dibangun dengan bertiang tinggi. Itu peninggalan Belanda. Bukti bahwa orang dahulu sudah tahu banjir sudah menjadi rutinitas dan bisa terjadi kapan saa. Saya fikir itu menunukkan juga bahwa memang dari dulu resapan air di daerah hulu ya seperti itu samai sekarang,” terang Agus.
Terkait kesiapan di masa mendatang menghadapai banjir, Agus mengatakan pemerintah daerah sudah mulai merancang berbagai agenda. Salah satunya dengan menguatkan badan hokum Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPBD. Saat ini dikatakan Agus, draf Raperda pembentukkan BNPBD sudah di tangan DPRD untuk digodok. Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat tim SAR yang ada.
“Termasuk jika memang tidak ada anggaran, pemerintah daerah saya rasa wajib menganggarkan itu untuk SAR,” ujarnya. Terakhir, Agus berharap masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan banjir kembali mendera. Selain itu, pasca banjir juga Agus mengharapkan warga dapat memantau kondisi lingkungan. Menjaganya tetap bersih sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menyerang.(*_*)
http://www.pontianakpost.com
Senin, 05 Desember 2011
STOP HIV DAN AIDS, HAPUSKAN STIGMA DAN DISKRIMINASI DI DUNIA KERJA
SUNGAI RAYA— Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan mengatakan dukungan dunia usaha dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS secara keseluruhan sangat penting. Sebab, dengan upaya pencegahannya diharapkan dapat mencegah kerugian akibat dampak ditimbulkan. Terlebih dunia usaha memiliki peran penting memutus salah satu mata rantai penularan HIV-AIDS pada kalangan pekerja yang merupakan bagian dari mata rantai penularan di masyarakat luas. “"Dengan menerapkan kebijakan di tempat kerja maka meningkatkan perlindungan pekerja dari HIV-AIDS sekaligus untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta memelihara produktivitasnya. Mengingat sebagian besar pengidap HIV dan AIDS ada pada usia produktif," katany menyambut hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember.
Menurut dia dunia usaha beserta masyarakat pekerja berperan mendorong menciptakan masyarakat yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS. Caranya dengan membantu mempromosikan nilai-nilai anti stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV-AIDS. Pasalnya sebagian pekerja di suatu tempat kerja termasuk kelompok populasi yang rentan terinfeksi.Lebih jauh dikatakannya untuk tema peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) Tahun 2011 yakni “Lindungi Pekerja dan Dunia Usaha dari HIV-AIDS”. Dengan Sub-Tema berupa: “Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagai bagian dari peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja”, yang membawa pesan slogan kampanye: ”STOP HIV dan AIDS, Hapuskan Stigma dan Diskriminasi di Dunia Kerja”.
Di Kubu Raya, lanjut dia, puncak peringatan hari AIDS sedunia dirangkaian dengan kampanye pembagian stiker dan leaflet di seputaran lampu merah simpang Polda, dilanjutkan penyuluhan AIDS di Industri Sari Bumi Kusuma dan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa serta screening darah.Jumlah kasus HIV-AIDS yang terdata di Kubu Raya sampai dengan Triwulan III tahun 2011 sebanyak 2 orang, sehingga secara kumulatif sampai dengan bulan Oktober 2011 tercatat 5 orang dengan HIV dan 1 orang dengan AIDS. Dilihat dari data menurut golongan umur, penderita HIV-AIDS berada pada umur diatas 15 tahun. "Ini merupakan usia produktif, sungguh kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua. Dan kita harus selalu terus memperjuangkan pencegahannya," ungkap dia.(#_#)
http://www.pontianakpost.com
Menurut dia dunia usaha beserta masyarakat pekerja berperan mendorong menciptakan masyarakat yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS. Caranya dengan membantu mempromosikan nilai-nilai anti stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV-AIDS. Pasalnya sebagian pekerja di suatu tempat kerja termasuk kelompok populasi yang rentan terinfeksi.Lebih jauh dikatakannya untuk tema peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) Tahun 2011 yakni “Lindungi Pekerja dan Dunia Usaha dari HIV-AIDS”. Dengan Sub-Tema berupa: “Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagai bagian dari peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja”, yang membawa pesan slogan kampanye: ”STOP HIV dan AIDS, Hapuskan Stigma dan Diskriminasi di Dunia Kerja”.
Di Kubu Raya, lanjut dia, puncak peringatan hari AIDS sedunia dirangkaian dengan kampanye pembagian stiker dan leaflet di seputaran lampu merah simpang Polda, dilanjutkan penyuluhan AIDS di Industri Sari Bumi Kusuma dan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa serta screening darah.Jumlah kasus HIV-AIDS yang terdata di Kubu Raya sampai dengan Triwulan III tahun 2011 sebanyak 2 orang, sehingga secara kumulatif sampai dengan bulan Oktober 2011 tercatat 5 orang dengan HIV dan 1 orang dengan AIDS. Dilihat dari data menurut golongan umur, penderita HIV-AIDS berada pada umur diatas 15 tahun. "Ini merupakan usia produktif, sungguh kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua. Dan kita harus selalu terus memperjuangkan pencegahannya," ungkap dia.(#_#)
http://www.pontianakpost.com
Langganan:
Postingan (Atom)
