SUKADANA – Program Nasinal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPDKB) Kabupaten Kayong Utara membentuk Program Ruang Belajar Masyarakat (RBM).
Kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sistem belajar kolektif masyarakat dan pengembangan kegiatan berbasis pengalaman lokal ini, dihadiri Sofian mewakili kepala BPMPDKB dan Ketua Fasilitator PNPM Kayong Utara Yulita Sri A, dengan dihadiri sekitar 30 pengurus PNPM hingga tingkat pedesaan. (edg)
http://www.pontianakpost.com
Rabu, 09 November 2011
JANGAN BIARKAN PENGUSAHA MALAYSIA MENGAMBIL TANAH PERBATASAN NKRI WALAU SEJENGKALPUN
PONTIANAK – Aktivitas perusahaan sawit Malaysia yang masuk di wilayah Indonesia ternyata benar. Tepat di Dusun Aping, Aruk, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dengan menggunakan alat berat mereka mengeruk tanah untuk dijadikan parit. Alat berat sudah ditahan dan diamankan di PPLB Aruk sejak 11 Oktober lalu agar tidak melakukan aktivitas.
Mendapat laporan tentang berita itu, Komandan Korem 121/Abw Kolonel Infantri Toto Rinanto turun ke lapangan, kemarin (7/11). Dia memeriksa langsung titik koordinat perbatasan bersama Panglima III Brigif Kuching, Malaysia Brigjen Hasagaya.Selain Danrem dalam rombongan TNI turut juga, Ass Intel Kodam XII Tanjungpura Letkol Andi Muhammad, Waka Top Dam Letkol Rustandy ZA, Wadan Yonif 643 Wanara Sakti Mayor Inf Sigit DC, Danki Libas Sajingan Kapten Inf Suirwan, Danramil Sajingan, Letda Heri Prabowo dan ILO TNI di Kuching Letkol Fahmi. Sebelum ke lokasi, rombongan singgah di Markas Dewan Malindo, Biawak. Baru setelah itu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan TDM (Tentara Diraja Malaysia) menempuh perjalanan satu jam ke lokasi.
Dalam pantuan bersama itu, memang aktivitas perusahaan sawit Malaysia masuk ke wilayah Indonesia. “Setelah melakukan pengecekan titik koordinat, baik kita maupun TDM sepakat memang aktivitas perusahaan sawit itu masuk Indonesia,” ungkapnya. Titik awal pemantauan pada patok D 348. Patok ditandai dengan kayu dan tulisan di batu. Selanjutnya, tentara kedua negara bergeser ke patok D 347, ditandai dengan kayu juga. Jika ditarik garis lurus dari kedua patok itu, aktivitas perusahaan Malaysia masuk wilayah Indonesia sekitar 15 meter. Namun patok D 347 ada dua, salah satunya menggunakan beton. Jika berdasarkan patok beton itu, memang aktivitas perusahaan Malaysia tidak masuk Indonesia.
“Patok itu bisa saja ada dua, tapi ini yang benar ada titik koordinatnya,” tegas Waka Top Dam, Letkol Inf Rustandy ZA, sembari menunjukan GPS. Ungkapannya itu diiyakan, tentara Malaysia yang juga mengamati GPS dan peta.Sebelumnya, dua alat berat perusahaan sawit Malaysia diamankan masyarakat dan pasukan lintas batas Sajingan 11 Oktober lalu. Dua alat berat itu mengeruk tanah Indonesia membuat parit lebarnya sekitar 2,5 meter. Panjangnya diperkirakan 2 kilometer antara Pasir Tengah, Malaysia dan Dusun Aping, Aruk. Saat ini dua alat berat tersebut diamankan di depan PPLB Aruk.
Toto melanjutkan, kegiatan perusahaan sawit Malaysia itu telah dihentikan. Baik TDM maupun TNI sepakat menangani pelanggaran itu hingga tingkat yang lebih tinggi. “TNI dan TDM akan melaporkan hasil tangkapan dan peninjauan lapangan kepada masing-masing pemerintah. Selanjutnya ditangani pada tingkat atas,” katanya. Toto memperkirakan, tidak ada kesengajaan perusahaan Malaysia tersebut beraktivitas di wilayah Indonesia. Karena faktor ketidakpahaman tentang batas negara membuatnya kebablasan. “Perusahaan ini membuat parit mungkin hanya untuk kepentingan kebun. Membuat saluran air,” ucapnya.
Dia menegaskan, tidak akan ada masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memegang data yang sama, yakni koordinat. Meski patok hilang, titik koordinat tidak akan bergeser. “Patoknya bisa saja hanya dengan kayu, tapi koordinat di GPS sudah jelas. Tidak ada masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia karena titik koordinatnya sama,” tegasnya.Panglima III Brigif Kuching, Malaysia Brigjen Hasagaya saat ditanya tentang permasalah ini enggan menjawab rinci. Dia menegaskan tidak ada yang perlu dikomentari. “No Isu...,” katanya menjawab Pontianak Post.
http://www.pontianakpost.com/
Mendapat laporan tentang berita itu, Komandan Korem 121/Abw Kolonel Infantri Toto Rinanto turun ke lapangan, kemarin (7/11). Dia memeriksa langsung titik koordinat perbatasan bersama Panglima III Brigif Kuching, Malaysia Brigjen Hasagaya.Selain Danrem dalam rombongan TNI turut juga, Ass Intel Kodam XII Tanjungpura Letkol Andi Muhammad, Waka Top Dam Letkol Rustandy ZA, Wadan Yonif 643 Wanara Sakti Mayor Inf Sigit DC, Danki Libas Sajingan Kapten Inf Suirwan, Danramil Sajingan, Letda Heri Prabowo dan ILO TNI di Kuching Letkol Fahmi. Sebelum ke lokasi, rombongan singgah di Markas Dewan Malindo, Biawak. Baru setelah itu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan TDM (Tentara Diraja Malaysia) menempuh perjalanan satu jam ke lokasi.
Dalam pantuan bersama itu, memang aktivitas perusahaan sawit Malaysia masuk ke wilayah Indonesia. “Setelah melakukan pengecekan titik koordinat, baik kita maupun TDM sepakat memang aktivitas perusahaan sawit itu masuk Indonesia,” ungkapnya. Titik awal pemantauan pada patok D 348. Patok ditandai dengan kayu dan tulisan di batu. Selanjutnya, tentara kedua negara bergeser ke patok D 347, ditandai dengan kayu juga. Jika ditarik garis lurus dari kedua patok itu, aktivitas perusahaan Malaysia masuk wilayah Indonesia sekitar 15 meter. Namun patok D 347 ada dua, salah satunya menggunakan beton. Jika berdasarkan patok beton itu, memang aktivitas perusahaan Malaysia tidak masuk Indonesia.
“Patok itu bisa saja ada dua, tapi ini yang benar ada titik koordinatnya,” tegas Waka Top Dam, Letkol Inf Rustandy ZA, sembari menunjukan GPS. Ungkapannya itu diiyakan, tentara Malaysia yang juga mengamati GPS dan peta.Sebelumnya, dua alat berat perusahaan sawit Malaysia diamankan masyarakat dan pasukan lintas batas Sajingan 11 Oktober lalu. Dua alat berat itu mengeruk tanah Indonesia membuat parit lebarnya sekitar 2,5 meter. Panjangnya diperkirakan 2 kilometer antara Pasir Tengah, Malaysia dan Dusun Aping, Aruk. Saat ini dua alat berat tersebut diamankan di depan PPLB Aruk.
Toto melanjutkan, kegiatan perusahaan sawit Malaysia itu telah dihentikan. Baik TDM maupun TNI sepakat menangani pelanggaran itu hingga tingkat yang lebih tinggi. “TNI dan TDM akan melaporkan hasil tangkapan dan peninjauan lapangan kepada masing-masing pemerintah. Selanjutnya ditangani pada tingkat atas,” katanya. Toto memperkirakan, tidak ada kesengajaan perusahaan Malaysia tersebut beraktivitas di wilayah Indonesia. Karena faktor ketidakpahaman tentang batas negara membuatnya kebablasan. “Perusahaan ini membuat parit mungkin hanya untuk kepentingan kebun. Membuat saluran air,” ucapnya.
Dia menegaskan, tidak akan ada masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memegang data yang sama, yakni koordinat. Meski patok hilang, titik koordinat tidak akan bergeser. “Patoknya bisa saja hanya dengan kayu, tapi koordinat di GPS sudah jelas. Tidak ada masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia karena titik koordinatnya sama,” tegasnya.Panglima III Brigif Kuching, Malaysia Brigjen Hasagaya saat ditanya tentang permasalah ini enggan menjawab rinci. Dia menegaskan tidak ada yang perlu dikomentari. “No Isu...,” katanya menjawab Pontianak Post.
http://www.pontianakpost.com/
Minggu, 06 November 2011
PROGRAM DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK APABILA DIAWALI DENGAN PERENCANAAN YANG BAIK
WAKIL Bupati Melawi Panji, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan Pemkab Melawi dalam waktu dekat.Ada enam agenda yang dibicarakan pada rakor tersebut. Antara lain rencana penempatan transmigrasi, rencana pembebasan lahan, penertiban produk makanan dan minuman, persiapan menghadapi Hari Raya Iduladha di Kecamatan Sokan, penertiban disiplin PNS serta pelaksanaankegiatan-kegiatanpemerintahan.
Di dalam rapat yang dipimpin langsung oleh wakil bupati tersebut, segala persolan yang menyangkut keenam agenda tersebut dibahas secara rinci, salah satunya yaitu membicarakan persoalan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi. “Masalah MTQ tidak bisa ditunda-tunda, semuanya harus bisa diselesaikan tepat waktu termasuk pembangunan stadion dan pembebasan tanahnya,” kata Panji.
Ia juga meminta seluruh tim berpacu segenp tenaga untuk berkoordinasi demi mematangkan persiapan MTQ yang rencananya akan dilaksanakan bulan Mei 2012. Wabup juga mempertanyakan bagaimana persiapan panitia dalam hal penyambutan tamu, kontingen, tempat tinggal kafilah dan sebagainya, namun setelah mendapat jawaban dari Syamsul Arifin yang merupakan koordinator bidang penyambutan dan akomodasi, segala persiapan untuk penyambutan maupun tempat para kafilah dari 14 Kabupaten Se-Kalbar saat ini sedang dipersiapkan.
“Kami sedang menjajaki beberapa ruko yang ada di Nanga Pinoh untuk dijadikan penginapan bagi para kafilah, dan setiap Kabupaten kami memberikan jatah sebanyak 40 orang termasuk offisial, itu juga berlaku pada saat MTQ di Kabupaten Landak, di luar 40 orang kami tidak melayani,” ujarnya. Ia juga menegaskan 14 kafilah dari seluruh Kabupaten ini masing-masing akan menjadi tanggungjawab SKPD. “Jadi salah satu SKPD akan menangani satu Kabupaten dan itu menjadi tanggungjawab mereka,” ucap Syamsul.
Selain persoalan akomodasi, dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi, Budiman Lethe, juga menjelaskan pemalungan jalan lingkar sudah mencapai 50 persen. “Untuk pembangunan yang berkaitan dengan PU kami yakin bisa diselesaikan, dengan pekerjaan swakelola pekerjaan bisa melampaui tahun anggaran apalagi kebutuhannya sangat mendesak, dan hal tersebut sudah sesuai dengan Perpres Nomor54Tahun2010,”jelasnya.
Untuk pekerjaan tahap kedua, lanjut dia akan diselesaikan panggung Kafilah, dan Budiman juga yakin pembangunan ini akan selesai sesuai dengan deadline. Selain Budiman, Pjw Asisten I, Fachroji juga menjelaskan persiapan areal parkir MTQ masih terkait dengan persoalan pembebasan tanah yang berada di dua titik yaitu untuk akses masuk dan akses keluar.“Kami sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini, dan posisi sekarang kami masih menunggu sekda untuk melakukan koordinasi, pada dasarnya pemilik lahan tidak ada masalah asalkan harga pembebasan lahan bisa disepakati,” ujarnya (jgp)
http://www.pontianakpost.com
Di dalam rapat yang dipimpin langsung oleh wakil bupati tersebut, segala persolan yang menyangkut keenam agenda tersebut dibahas secara rinci, salah satunya yaitu membicarakan persoalan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi. “Masalah MTQ tidak bisa ditunda-tunda, semuanya harus bisa diselesaikan tepat waktu termasuk pembangunan stadion dan pembebasan tanahnya,” kata Panji.
Ia juga meminta seluruh tim berpacu segenp tenaga untuk berkoordinasi demi mematangkan persiapan MTQ yang rencananya akan dilaksanakan bulan Mei 2012. Wabup juga mempertanyakan bagaimana persiapan panitia dalam hal penyambutan tamu, kontingen, tempat tinggal kafilah dan sebagainya, namun setelah mendapat jawaban dari Syamsul Arifin yang merupakan koordinator bidang penyambutan dan akomodasi, segala persiapan untuk penyambutan maupun tempat para kafilah dari 14 Kabupaten Se-Kalbar saat ini sedang dipersiapkan.
“Kami sedang menjajaki beberapa ruko yang ada di Nanga Pinoh untuk dijadikan penginapan bagi para kafilah, dan setiap Kabupaten kami memberikan jatah sebanyak 40 orang termasuk offisial, itu juga berlaku pada saat MTQ di Kabupaten Landak, di luar 40 orang kami tidak melayani,” ujarnya. Ia juga menegaskan 14 kafilah dari seluruh Kabupaten ini masing-masing akan menjadi tanggungjawab SKPD. “Jadi salah satu SKPD akan menangani satu Kabupaten dan itu menjadi tanggungjawab mereka,” ucap Syamsul.
Selain persoalan akomodasi, dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi, Budiman Lethe, juga menjelaskan pemalungan jalan lingkar sudah mencapai 50 persen. “Untuk pembangunan yang berkaitan dengan PU kami yakin bisa diselesaikan, dengan pekerjaan swakelola pekerjaan bisa melampaui tahun anggaran apalagi kebutuhannya sangat mendesak, dan hal tersebut sudah sesuai dengan Perpres Nomor54Tahun2010,”jelasnya.
Untuk pekerjaan tahap kedua, lanjut dia akan diselesaikan panggung Kafilah, dan Budiman juga yakin pembangunan ini akan selesai sesuai dengan deadline. Selain Budiman, Pjw Asisten I, Fachroji juga menjelaskan persiapan areal parkir MTQ masih terkait dengan persoalan pembebasan tanah yang berada di dua titik yaitu untuk akses masuk dan akses keluar.“Kami sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini, dan posisi sekarang kami masih menunggu sekda untuk melakukan koordinasi, pada dasarnya pemilik lahan tidak ada masalah asalkan harga pembebasan lahan bisa disepakati,” ujarnya (jgp)
http://www.pontianakpost.com
Kamis, 03 November 2011
BIBIT KARET DARI MALAYSIA MERUSAK EKOSISTEM
SINTANG - Para petani karet Sintang pada khususnya dan Kalbar pada umumnya harus lebih waspada jika ingin mendapatkan bibit karet dengan harga murah. Karena sejak awal tahun 2011 ini di Sintang dan sekitarnya mulai beredar bibit karet asal Malaysia.
Bukan terletak dari negara tetangga mengapa bibit karet tersebut dinyatakan berbahaya, namun karena bibit yang ada mengandung bakteri yang membahayakan tanaman. Bahkan bisa menyebar ke tanaman karet masyarakat lain yang berimbas pada penurunan produksi karet.
Pelaksana tugas kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Sintang Drs E Gultom ketika dikonfirmasi, Kamis (3/11/2011) mengatakan, pihaknya sudah mencium masuknya bibit karet asal Malaysia tersebut sejak April 2011 yang lalu. Namun baru mengambil sampel dan membawa ke laboratorium Pontianak sekitar bulan Mei 2011 yang lalu.
"Dari hasil laboratorium menyatakan bahwa bibit tersebut memang sangat berbahaya, dan dapat menyebabkan kematian bagi tanaman lain yang ada disekitarnya. Makanya kita minta petani baik Sintang juga Kalbar berhati-hati dengan mulai masuknya bibit tersebut," katanya.
http://pontianak.tribunnews.com/
Bukan terletak dari negara tetangga mengapa bibit karet tersebut dinyatakan berbahaya, namun karena bibit yang ada mengandung bakteri yang membahayakan tanaman. Bahkan bisa menyebar ke tanaman karet masyarakat lain yang berimbas pada penurunan produksi karet.
Pelaksana tugas kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Sintang Drs E Gultom ketika dikonfirmasi, Kamis (3/11/2011) mengatakan, pihaknya sudah mencium masuknya bibit karet asal Malaysia tersebut sejak April 2011 yang lalu. Namun baru mengambil sampel dan membawa ke laboratorium Pontianak sekitar bulan Mei 2011 yang lalu.
"Dari hasil laboratorium menyatakan bahwa bibit tersebut memang sangat berbahaya, dan dapat menyebabkan kematian bagi tanaman lain yang ada disekitarnya. Makanya kita minta petani baik Sintang juga Kalbar berhati-hati dengan mulai masuknya bibit tersebut," katanya.
http://pontianak.tribunnews.com/
UNTUK KEMAJUAN DAERAH MASYARAKAT KAPUAS HULU HARUS MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH meminta anggota DPR RI membantu anggaran pelebaran Bandar Udara (Bandara) Pangsuma Putussibau. “Kami mengharapkan DPR RI Perwakilan Kalbar dapat membantu merealisasikan pembangunan pelebaran Bandara Pangsuma Putussibau,” kata Nasir. Pelebaran ini dianggap perlu, karena Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah perbatasan mengingat rencananya Border Pos Lintas Batas Nanga Badau akan dibuka pada 2012 mendatang. Otomatis Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pintu masuk kedua negara.
Dibukanya PPLB Badau-Lubuk Antu Malaysia harus didukung dengan transportasi. Selain melalui darat, transportasi udara juga mesti menunjang. “Jika PLB dibuka tuntutan transportasi melalui udara semakin meningkat. Apalagi Kapuas Hulu ini kawasan strategis pintu masuk menuju perbatasan. Untuk itu kami mohon pembangunan pelebaran bandara diperhatikan,” pintanya.
Terhadap permintaan Bupati Kapuas Hulu, Lasarus, selaku Anggota DPR RI Komisi V Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan dirinya bersama anggota dewan lainnya di Senayan, selalu menyuarakan pembangunan untuk wilayah Kalbar. Salah satunya termasuk pembangunan Bandara Pangsuma Putussibau. “Kami pasti memperjuangkan pembangunan di Kalbar, termasuklah Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya.
Terkait pelebaran Bandara Pangsuma Putussibau, Lasarus menuturkan bahwa proposal pembangunan tersebut sudah pernah masuk. Bahkan ia sendiri yang mengantarkan ke Kementerian Perhubungan.
Tetapi kata Lasarus, proposal tersebut akhirnya dibawa pulang kembali, sebab terkendala dengan lahan yang ada belum dibebaskan. “Pelebaran bandara tersebut saya pastikan bisa terealisasi, namun yang menjadi kendala saat ini, menurut laporan yang saya terima yaitu masalah lahan masyarakat. Jika Pemkab sudah bebaskan lahan untuk pembangunan bandara, maka saya rasa tidak ada kendala lagi. Untuk itu saya minta Pemkab segera mengurus pembebasan lahan tersebut,” janjinya.
http://www.equator-news.com/
Dibukanya PPLB Badau-Lubuk Antu Malaysia harus didukung dengan transportasi. Selain melalui darat, transportasi udara juga mesti menunjang. “Jika PLB dibuka tuntutan transportasi melalui udara semakin meningkat. Apalagi Kapuas Hulu ini kawasan strategis pintu masuk menuju perbatasan. Untuk itu kami mohon pembangunan pelebaran bandara diperhatikan,” pintanya.
Terhadap permintaan Bupati Kapuas Hulu, Lasarus, selaku Anggota DPR RI Komisi V Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan dirinya bersama anggota dewan lainnya di Senayan, selalu menyuarakan pembangunan untuk wilayah Kalbar. Salah satunya termasuk pembangunan Bandara Pangsuma Putussibau. “Kami pasti memperjuangkan pembangunan di Kalbar, termasuklah Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya.
Terkait pelebaran Bandara Pangsuma Putussibau, Lasarus menuturkan bahwa proposal pembangunan tersebut sudah pernah masuk. Bahkan ia sendiri yang mengantarkan ke Kementerian Perhubungan.
Tetapi kata Lasarus, proposal tersebut akhirnya dibawa pulang kembali, sebab terkendala dengan lahan yang ada belum dibebaskan. “Pelebaran bandara tersebut saya pastikan bisa terealisasi, namun yang menjadi kendala saat ini, menurut laporan yang saya terima yaitu masalah lahan masyarakat. Jika Pemkab sudah bebaskan lahan untuk pembangunan bandara, maka saya rasa tidak ada kendala lagi. Untuk itu saya minta Pemkab segera mengurus pembebasan lahan tersebut,” janjinya.
http://www.equator-news.com/
JANGAN SAMPAI DI KLIM MALAYSIA....!!PEMERINTAH HARUS PERHATIAN
IBARAT mutiara dalam lumpur, eksotisme wajah Desa Temajuk tertutup sulitnya akses menuju de sa berpenduduk 1.751 jiwa itu. Daerah yang dipimpin Kepala Desa Mulyadi tersebut memiliki bentang pantai 40 kilometer. Dari pantai saja, sedikitnya ada tujuh po tensi yang bisa dikembangkan.Tujuh potensi itu dimulai dari jernihnya air yang cocok untuk berenang, termasuk menyelam. Belum tersentuhnya pantai yang disebut Teluk Atong itu membuat wisata bawah lautnya juga menjanjikan. Selain itu, yang membuat pantai tersebut aman adalah batu karang di pesisir tidak terlalu banyak.
Tidak hanya itu, besarnya ombak juga membuat peselancar bisa menemukan pengalaman tersendiri saat meluncur di atas papannya. Maklum, sapuan ombak pada Oktober hingga Maret bisa setinggi tiga–empat meter. ’’Pasti asyik untuk berselancar,’’ ujar Sekretaris Desa Temajuk Asman. Bagi yang tidak suka berbasahbasahan, warga juga siap mengajak berkeliling pulau dengan menggu nakan perahu.Besarnya tarif sewa bergantung kepada seberapa jauh dan lamanya di atas air. Sebagai gambaran, sewa perahu hingga perbatasan Malaysia selama tiga jam perjalanan biasanya ditawarkan Rp 350 ribu.
Nah, dari atas perahu, potensi wisa ta yang bisa didapat adalah pemandangan pulau batu. Ada satu kawasan kecil di barat Temajuk yang pantainya dipenuhi batubatu besar. Semua tersusun secara alami dengan indahnya. Bahkan, ada satu kumpulan batu yang membentuk pulau, lengkap dengan tanamannya.Keindahan alam yang terlukis baik di pesisir Temajuk adalah momen tenggelamnya matahari (sunset). Bersihnya langit membuat gradasi warna dari birunya langit ke warna merah matahari tampak dengan indah. Tidak kalah indah jika dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang lebih dahulu menjadi tujuan wisata.
Lemahnya perhatian juga membuat keindahan alam tersebut kerap diklaim oleh negara tetangga. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Temajuk Herry Jayadi mengatakan, Malaysia kerap menyebut pesisir pantai Teluk Atong bagian dari wilayahnya. ’’Mereka sering membawa wisatawan ke sini untuk melihat sunset,’’ katanya.
http://www.pontianakpost.com/
Tidak hanya itu, besarnya ombak juga membuat peselancar bisa menemukan pengalaman tersendiri saat meluncur di atas papannya. Maklum, sapuan ombak pada Oktober hingga Maret bisa setinggi tiga–empat meter. ’’Pasti asyik untuk berselancar,’’ ujar Sekretaris Desa Temajuk Asman. Bagi yang tidak suka berbasahbasahan, warga juga siap mengajak berkeliling pulau dengan menggu nakan perahu.Besarnya tarif sewa bergantung kepada seberapa jauh dan lamanya di atas air. Sebagai gambaran, sewa perahu hingga perbatasan Malaysia selama tiga jam perjalanan biasanya ditawarkan Rp 350 ribu.
Nah, dari atas perahu, potensi wisa ta yang bisa didapat adalah pemandangan pulau batu. Ada satu kawasan kecil di barat Temajuk yang pantainya dipenuhi batubatu besar. Semua tersusun secara alami dengan indahnya. Bahkan, ada satu kumpulan batu yang membentuk pulau, lengkap dengan tanamannya.Keindahan alam yang terlukis baik di pesisir Temajuk adalah momen tenggelamnya matahari (sunset). Bersihnya langit membuat gradasi warna dari birunya langit ke warna merah matahari tampak dengan indah. Tidak kalah indah jika dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang lebih dahulu menjadi tujuan wisata.
Lemahnya perhatian juga membuat keindahan alam tersebut kerap diklaim oleh negara tetangga. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Temajuk Herry Jayadi mengatakan, Malaysia kerap menyebut pesisir pantai Teluk Atong bagian dari wilayahnya. ’’Mereka sering membawa wisatawan ke sini untuk melihat sunset,’’ katanya.
http://www.pontianakpost.com/
Selasa, 01 November 2011
LANGKAH PEMERINTAH DAERAH MEMAJUKAN PERTANIAN DAN MENGGAIRAHKAN EKONOMI PERTANIAN
Sambas – Sebagai lumbung padi Kalbar, Kabupaten Sambas memiliki potensi untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui pertanian. Untuk itu, penerapan Sistem Investigasi Desain (SID) yang didukung data awal konsep pertanian dipastikan mampu mengoptimalkan panen,SID, kata Ketua Ikasantan Kabupaten Sambas, Misni Safari SP, sudah pernah dilaksanakan di masa pemerintahan Ir H Burhanuddin A Rasyid sebagai Bupati Sambas tahun 2001.“Kala itu peningkatan produksi padi Kabupaten Sambas yang sebelumnya minus 3.000 ton, menjadi surplus 70.000 ton,” Untuk terus memotivasi semangat dan gairah petani mengembangkan hasil pertanian tegasnya, harus ada terobosan baru yang dapat dilakukan pemerintah sekarang.
“Ikasantan Kabupaten Sambas siap mendukung langkah pemerintah daerah memajukan pertanian dan menggairahkan ekonomi pertanian,” kata Misni usai bertemu anggota Komisi IV DPR RI, H Sukiman SPd MM, di Kota Pontianak, belum lama ini.
Misni mengungkapkan, sebagai anggota DPR RI asal Kalbar, Sukiman menyarankan Pemkab Sambas supaya menerapkan SID. “SID yang dimaksud sama dengan feasibility study (FS) dalam program pembangunan. Dari SID inilah Pemkab Sambas bisa mengusulkan anggaran bantuan pertanian kepada pemerintah pusat, khususnya pangan,” jelas Misni mengutip keterangan Sukiman.
Apabila SID sudah dilakukan dan dimiliki Pemkab Sambas, maka hal ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengucurkan dana bantuan. Sebab, di dalam SID sudah terangkum data riil guna mendukung pemerintah pusat memajukan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN). Tentunya hal ini akan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Untuk memperoleh SID, Pemkab Sambas harus mengucurkan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sama halnya dengan melakukan FS, setelah masuk dalam anggaran, selanjutnya Pemkab Sambas melakukan pendataan dan survei indeks pertanian,” paparnya.
Ditegaskan Misni, kemajuan ekonomi dan infrastruktur dapat dilakukan dengan memajukan pertanian. Peningkatan pertanian harus terus dilakukan ingatnya, bila perlu pertanian Kabupaten Sambas mampu menyuplai kebutuhan beras Kalbar dan bisa disuplai keluar. “Terobosan seperti ini sudah harus dilakukan dari sekarang. Untuk mendukung majunya program pertanian di Kabupaten Sambas, Ikasantan siap mendukung Pemkab Sambas,” tegasnya. (edg)
http://www.equator-news.com/
“Ikasantan Kabupaten Sambas siap mendukung langkah pemerintah daerah memajukan pertanian dan menggairahkan ekonomi pertanian,” kata Misni usai bertemu anggota Komisi IV DPR RI, H Sukiman SPd MM, di Kota Pontianak, belum lama ini.
Misni mengungkapkan, sebagai anggota DPR RI asal Kalbar, Sukiman menyarankan Pemkab Sambas supaya menerapkan SID. “SID yang dimaksud sama dengan feasibility study (FS) dalam program pembangunan. Dari SID inilah Pemkab Sambas bisa mengusulkan anggaran bantuan pertanian kepada pemerintah pusat, khususnya pangan,” jelas Misni mengutip keterangan Sukiman.
Apabila SID sudah dilakukan dan dimiliki Pemkab Sambas, maka hal ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengucurkan dana bantuan. Sebab, di dalam SID sudah terangkum data riil guna mendukung pemerintah pusat memajukan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN). Tentunya hal ini akan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Untuk memperoleh SID, Pemkab Sambas harus mengucurkan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sama halnya dengan melakukan FS, setelah masuk dalam anggaran, selanjutnya Pemkab Sambas melakukan pendataan dan survei indeks pertanian,” paparnya.
Ditegaskan Misni, kemajuan ekonomi dan infrastruktur dapat dilakukan dengan memajukan pertanian. Peningkatan pertanian harus terus dilakukan ingatnya, bila perlu pertanian Kabupaten Sambas mampu menyuplai kebutuhan beras Kalbar dan bisa disuplai keluar. “Terobosan seperti ini sudah harus dilakukan dari sekarang. Untuk mendukung majunya program pertanian di Kabupaten Sambas, Ikasantan siap mendukung Pemkab Sambas,” tegasnya. (edg)
http://www.equator-news.com/
Langganan:
Postingan (Atom)