KETERTINGGALAN pembangunan perbatasan di berbagai bidang terus menjadi pembicaraan di meja pemerintah. Bahkan sampai saat ini sorotan publik pun kian menghangat.“Daerah perbatasan merupakan daerah yang terisolir masalah pembangunan. Arus transportasi dan penerangan sangat dibutuhkan,” kata Ketua DPRD Sanggau Andreas Nyas saat diwawancarai belum lama ini.Menurut politisi PDI Perjuangan ini, selain keterbelakangan masalah pembangunan, daerah perbatasan juga sangat rawan dengan trafficking. Dikatakannya, ada beberapa desa di Kecamatan Entikong yang diduga sering menjadi pintu masuk keluar masuk ke negara tetangga. Itu disebabkan, transportasi lebih dekat ke negara tetangga daripada ke ibu kota Kecamatan Entikong.
“Untuk itu yang perlu kita pikirkan sekarang ini, adalah bagaimana program membangunan perbatasan selama lima tahun sampai dengan sepuluh tahun ke depan. Diharapkan agar pembangunan di perbatasan terjalin singkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata wakil rakyat asal perbatasan ini.Diakui Nyas, bahwa selama ini Kabupaten Sanggau sendiri khususnya telah berupaya untuk membangun perbatasan, namun tidak mampu yang semuanya terkendala masalah pendanaan (APBD) yang belum mampu. Ia juga menyampaikan berbagai persoalan yang sangat signifikan terhadap masyarakat perbatasan yang merasa belum terjamah pembangunan.
Dia juga mengharapkan berbagai pembicaraan dan pembahasan masalah perbatasan baik di tingkat daerah maupun pusat dapat membuahkan hasil. Sehingga akan lahir jalan keluar untuk membangun perbatasan, yang selama ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga. Khusus untuk perbatasan Kabupaten Sangggau yang membentang luas dengan Malaysia perlu di data dengan benar. Untuk Kalbar, bentang panjang perbatasannya adalah sepanjang 966 kilometer. Sedangkan bentang perbatasan untuk Kalimatan dengan negara tetangga adalah seluas 2.004 kilometer persegi.
http://www.pontianakpost.com/
Kamis, 06 Oktober 2011
MASYARAKAT KALBAR HARUS BERJIWA PATRIOTISME DAN NASIONALISME UNTUK MENJAGA KEUTUHAN NKRI
SAMBAS – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menggelar bimbingan teknis (Bimnis) bagi aparat, birokrat, dan pramuka, yang dipusatkan di Aula Kantor Bupati Sambas, 5 – 6 Oktober. Bimnis ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakni pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara baik secara psikis maupun fisik. Dihadiri kurang lebih 105 peserta, yang terdiri TNI, Polri, PNS, Pramuka, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, mereka ditatar soal dasar bela negara selama dua hari oleh pembicara yang langsung disampaikan Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemenhan RI Laksamana Pertama TNI K Chaidian, Kasubdit Lingja Kolonel Laut (K/W) Hasnah Cuppa dari Kodam, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi.
“Harapannya dari Bimnis ini, peserta baik dari kalangan aparat, birokrat, pramuka hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, dapat menularkan bela negera ini kepada kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat,” ungkap Chaidian usai pembukaan Bimnis di Aula Bupati Sambas,Hal terpenting, kata perwira bintang satu tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan, terutama Sambas yang merupakan kawasan perbatasan. Dengan pendidikan, kata dia, masyarakat akan dapat menahami makna cinta tanah air, bela negera, dan menjaga kesatuan dan persatuan. “Ini merupakan tugas dan kewajiban bersama, bukan hanya miliki militer semata sebagaimana amanah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanaan Negara,” tegasnya.
Dia berharap agar semua komponen masyarakat terlibat. Salah satu caranya adalah pembinaan kesadaran bela negera melalu Bimnis ini. “Harapan kita dengan pemahaman benar mengenai bela negera, ideologi Pancila, dapat menumbuhkan rasa cinta yang bermuara pada sikap rela bekorban, menumbuhkan patriotisme dan jiwa nasionalisme masyarakat,” jelasnya.Sementara itu, Wakil Bupati Sambas Pabali Musa meminta agar bela negara harus ditanamkan sejak dini. Penanaman tersebut, menurut dia, dilakukan sebagai daya tangkal terhadap potensi ketahanan negara, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dimulai dengan mengenal, memahami, dan mencintai negara, ideologi Pancasila sebagai dasar negara, serta ke-Bhinekaan Tunggal Ika. “Jika sudah kenal, mencintai, maka terwujudlah rela berkorban demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI,” ungkapnya.
Oleh karenanya, perlu tindakanya nyata dengan sikap proaktif menanamkan bela negera, menumbuhkan semangat nasionalisme, dan patriotisme dalam diri setiap insan. Diingatkan dia agar jangan sampai patriotime dan nasionalisme ini luntur akibat terpaan arus globalisasi yang kini sudah menjalar di aspek kehidupan masyarakat. “Melalui Bimnis inilah diharapkan kita lebih dekat dan mendalam makna Pancasila, sikap patriotik, nasionalisme, agar secara mental dan fisik kita siap berkorban demi kelangsungan bangsa dan negara,” tandasnya.
ttp://www.pontianakpost.com/
“Harapannya dari Bimnis ini, peserta baik dari kalangan aparat, birokrat, pramuka hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, dapat menularkan bela negera ini kepada kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat,” ungkap Chaidian usai pembukaan Bimnis di Aula Bupati Sambas,Hal terpenting, kata perwira bintang satu tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan, terutama Sambas yang merupakan kawasan perbatasan. Dengan pendidikan, kata dia, masyarakat akan dapat menahami makna cinta tanah air, bela negera, dan menjaga kesatuan dan persatuan. “Ini merupakan tugas dan kewajiban bersama, bukan hanya miliki militer semata sebagaimana amanah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanaan Negara,” tegasnya.
Dia berharap agar semua komponen masyarakat terlibat. Salah satu caranya adalah pembinaan kesadaran bela negera melalu Bimnis ini. “Harapan kita dengan pemahaman benar mengenai bela negera, ideologi Pancila, dapat menumbuhkan rasa cinta yang bermuara pada sikap rela bekorban, menumbuhkan patriotisme dan jiwa nasionalisme masyarakat,” jelasnya.Sementara itu, Wakil Bupati Sambas Pabali Musa meminta agar bela negara harus ditanamkan sejak dini. Penanaman tersebut, menurut dia, dilakukan sebagai daya tangkal terhadap potensi ketahanan negara, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dimulai dengan mengenal, memahami, dan mencintai negara, ideologi Pancasila sebagai dasar negara, serta ke-Bhinekaan Tunggal Ika. “Jika sudah kenal, mencintai, maka terwujudlah rela berkorban demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI,” ungkapnya.
Oleh karenanya, perlu tindakanya nyata dengan sikap proaktif menanamkan bela negera, menumbuhkan semangat nasionalisme, dan patriotisme dalam diri setiap insan. Diingatkan dia agar jangan sampai patriotime dan nasionalisme ini luntur akibat terpaan arus globalisasi yang kini sudah menjalar di aspek kehidupan masyarakat. “Melalui Bimnis inilah diharapkan kita lebih dekat dan mendalam makna Pancasila, sikap patriotik, nasionalisme, agar secara mental dan fisik kita siap berkorban demi kelangsungan bangsa dan negara,” tandasnya.
ttp://www.pontianakpost.com/
JANGAN BIARKAN ILEGAL MINING MERAJA LELA
PERANG terhadap ilegal mining terus dilakukan aparat. Dua unit truk berisi sekitar 12 ton zirkon berhasil ditangkap intel Korem 121/ABW, Sabtu (1/10) malam saat melintas di kawasan Desa Pelang, Matan Hilir Selatan. Karena tak dilengkapi surat-menyurat, belasan ton zirkon tersebut kemudian diserahkan ke Mapolres Ketapang, Senin (3/10) sekitar pukul 22.00 WIB.“Yang nangkap bukan kita (Polres Ketapang, red), tapi Serka Iskandar, anggota TNI Intel Korem (121/ABW) Sintang. Ditangkapnya sekitar tiga hari lalu,” kata AKP Temangnganro Machmud kepada wartawan.
Menurut Kasat penangkapan dilakukan pada jalan meting kilometer 12 arah Indotani. Sebelum diserahkan ke Mapolres, dua truk pengangkut zirkon tersebut sempat diamankan di Kompi Senapan 643 Ketapang. Meski begitu, sampai saat ini Kasat mengaku untuk menetapkan legal atau tidaknya zirkon tersebut harus melalui pemeriksaan lebih dulu, termasuk meminta keterangan dari Serka Iskandar. “Kita kan harus cek dulu, zirkon itu dari mana asalnya, kelangkapan surat-suratnya, dan lain sebagainya. Kita akan lakukan pemeriksaan lebih dulu,” imbuhnya. Hingga saat ini dua buah truk tersebut masih berada di Mapolres Ketapang guna penyelidikan lebih lanjut.
http://www.pontianakpost.com/
Menurut Kasat penangkapan dilakukan pada jalan meting kilometer 12 arah Indotani. Sebelum diserahkan ke Mapolres, dua truk pengangkut zirkon tersebut sempat diamankan di Kompi Senapan 643 Ketapang. Meski begitu, sampai saat ini Kasat mengaku untuk menetapkan legal atau tidaknya zirkon tersebut harus melalui pemeriksaan lebih dulu, termasuk meminta keterangan dari Serka Iskandar. “Kita kan harus cek dulu, zirkon itu dari mana asalnya, kelangkapan surat-suratnya, dan lain sebagainya. Kita akan lakukan pemeriksaan lebih dulu,” imbuhnya. Hingga saat ini dua buah truk tersebut masih berada di Mapolres Ketapang guna penyelidikan lebih lanjut.
http://www.pontianakpost.com/
Senin, 03 Oktober 2011
PEMKAB MEMBERIKAN BANTUAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KAPUAS HULU
Baru-baru ini Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu memperoleh bantuan berupa dua unit dump truck, dua unit mobil, satu unit speedboat, dan sembilan unit sepeda motor dari pemerintah kabupaten. Bantuan-bantuan tersebut pun dianggap telah memadai.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu, Drs H Wan Mansour, belum lama ini.
Ia menyatakan bersyukur memperoleh bantuan aset-aset tersebut. Sebab bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi dinasnya.
“Ini merupakan aset-aset negara yang sangat bermanfaat untuk pekerjaan-pekerjaan fisik,” katanya.
Dump truck dan mobil, kata Mansour, bermanfaat sebagai alat operasional mereka di lapangan. Mengingat akan banyaknya pekerjaan fisik yang akan dilakukan di Kapuas Hulu. Begitu juga dengan bantuan sepeda motor, berfungsi untuk pihaknya meninjau ke lapangan.
Sebagaimana diketahui jarak tempuh di Kapuas Hulu terbilang panjang. Sehingga bantuan sepeda motor ini dianggapnya sangat memadai. Hal ini akan memudahkan jajarannya melakukan pekerjaan-pekerjaan di dinasnya.
Apalagi bantuan speedboat. Kendaraan di air tersebut memiliki fungsi yang sangat besar bagi Dinas Bina Marga dan Perairan. Pasalnya speedboat ini bermanfaat bagi dinasnya untuk tugas-tugas operasional di hulu alur sungai. Sehingga kebutuhan dan pengadaan speedboat ini dianggap mendesak demi kecepatan dalam melakukan kedinasan.
“Apalagi sungai masih menjadi andalan angkutan alternatif bagi daerah pedalaman,” ucapnya.
Bantuan aset tersebut sangat bermanfaat di dinasnya. Dengan bantuan-bantuan ini, diharapkan segala pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan lancar. Ini demi pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Mansour pun berpesan kepada para stafnya yang diberikan tanggung jawab kendaraan dinas memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Gunakan kendaraan tersebut dengan rasa tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya serta merawatnya.
“Betul-betul menjalankan tugasnya dan tidak ada lagi alasan tidak ada kendaraan. Karena akan banyak kegiatan-kegiatan fisik, sehingga bagaimana tugas-tugas itu berjalan baik,” pesannya.
Aset-aset tersebut selanjutnya akan disimpan di kantor Bina Marga dan Perairan. Selanjutnya diserahkan ke bidang masing-masing. Bagi staf yang mendapatkan tugas dapat memanfaatkan kendaraan tersebut.
“Di-standby-kan di kantor. Namun diserahkan ke bidang masing-masing. Bagi yang dapat tugas silakan pakai,” katanya.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu, Drs H Wan Mansour, belum lama ini.
Ia menyatakan bersyukur memperoleh bantuan aset-aset tersebut. Sebab bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi dinasnya.
“Ini merupakan aset-aset negara yang sangat bermanfaat untuk pekerjaan-pekerjaan fisik,” katanya.
Dump truck dan mobil, kata Mansour, bermanfaat sebagai alat operasional mereka di lapangan. Mengingat akan banyaknya pekerjaan fisik yang akan dilakukan di Kapuas Hulu. Begitu juga dengan bantuan sepeda motor, berfungsi untuk pihaknya meninjau ke lapangan.
Sebagaimana diketahui jarak tempuh di Kapuas Hulu terbilang panjang. Sehingga bantuan sepeda motor ini dianggapnya sangat memadai. Hal ini akan memudahkan jajarannya melakukan pekerjaan-pekerjaan di dinasnya.
Apalagi bantuan speedboat. Kendaraan di air tersebut memiliki fungsi yang sangat besar bagi Dinas Bina Marga dan Perairan. Pasalnya speedboat ini bermanfaat bagi dinasnya untuk tugas-tugas operasional di hulu alur sungai. Sehingga kebutuhan dan pengadaan speedboat ini dianggap mendesak demi kecepatan dalam melakukan kedinasan.
“Apalagi sungai masih menjadi andalan angkutan alternatif bagi daerah pedalaman,” ucapnya.
Bantuan aset tersebut sangat bermanfaat di dinasnya. Dengan bantuan-bantuan ini, diharapkan segala pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan lancar. Ini demi pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Mansour pun berpesan kepada para stafnya yang diberikan tanggung jawab kendaraan dinas memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Gunakan kendaraan tersebut dengan rasa tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya serta merawatnya.
“Betul-betul menjalankan tugasnya dan tidak ada lagi alasan tidak ada kendaraan. Karena akan banyak kegiatan-kegiatan fisik, sehingga bagaimana tugas-tugas itu berjalan baik,” pesannya.
Aset-aset tersebut selanjutnya akan disimpan di kantor Bina Marga dan Perairan. Selanjutnya diserahkan ke bidang masing-masing. Bagi staf yang mendapatkan tugas dapat memanfaatkan kendaraan tersebut.
“Di-standby-kan di kantor. Namun diserahkan ke bidang masing-masing. Bagi yang dapat tugas silakan pakai,” katanya.
HINDARI IMPOR IKAN DENGAN MENINGKATKAN KWALITAS PRODUK NELAYAN KALBAR
SAMBAS – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas Majid Songke menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalbar mengimpor ikan dari luar negeri.“Kami menolak, tak ada tawar menawar, ini pun sudah sikap DPD maupun DPC HNSI seluruh Kalbar. Jika apa yang menjadi sikap kami tidak diindahkan, maka jangan menyesal jika nelayan turun ke jalan menuntut penolakan impor ikan, demo sekalian,” tegasnya baru-baru ini.Rencana impor ikan tersebut dipastikan dia, sudah jelas mendapat penolakan. Pasalnya tidak sesuai dengan surat Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, diingatkan dia, juga merugikan nelayan dan hanya menguntungkan segelintir agen ikan di Pontianak. “Jika rencana impor ini diteruskan atau bahkan terealisasi, maka tidak menutup kemungkinan HNSI turun ke jalan menuntut Pemeritah Provinsi menstop rencana impor ini,” tadasnya.
Kuat dugaan dia bahwa hasil impor ikan tersebut juga merupakan hasil penjarahan terhadap hasil laut di perairan Indonesia. HNSI Sambas pun menyarankan Pemprov lebih baik mendatangkan ikan dari daerah lain di Indonesia yang kaya akan produksi ikan. “Jika ingin memenuhi konsumsi ikan bagi masyarakat semakin meningkat, datangkan saja ikan dari luar Kalbar, seperti Papua, Maluku, Kaltim, dan daerah lainya, itu saja kok repot,” sarannya.Alternatif lainya, kata Majid, jika untuk pemenuhan kebutuhan ikan di Pontianak dan kabupaten lainya, bisa saja dengan mendatangkan nelayan andon ke daerah Kalbar secara massal. Pasalnya, menurut dia, nelayan di Pulau Jawa sudah sangat maju, dan alat tangkapnya pun lengkap. Sebut saja mulai dari rawai, cantaran, sampai galnet telah mereka miliki. “Kenapa kita tidak belajar dengan nelayan andon ini. Supaya ke depannya peningkatan produksi dan tangkapan nelayan Kalbar dan kabupaten lainnya juga ikut meningkat,” timpal dia.Ia mengingatkan pihak terkait yang ngotot memperjuangkan impor ikan mengenai dampaknya yang begitu luas. Pasalnya impor ikan, menurut dia, sama saja membunuh nelayan lokal dan mencekik warga sendiri. “Karena agen mau untung sendiri,” pungkasnya.
Kuat dugaan dia bahwa hasil impor ikan tersebut juga merupakan hasil penjarahan terhadap hasil laut di perairan Indonesia. HNSI Sambas pun menyarankan Pemprov lebih baik mendatangkan ikan dari daerah lain di Indonesia yang kaya akan produksi ikan. “Jika ingin memenuhi konsumsi ikan bagi masyarakat semakin meningkat, datangkan saja ikan dari luar Kalbar, seperti Papua, Maluku, Kaltim, dan daerah lainya, itu saja kok repot,” sarannya.Alternatif lainya, kata Majid, jika untuk pemenuhan kebutuhan ikan di Pontianak dan kabupaten lainya, bisa saja dengan mendatangkan nelayan andon ke daerah Kalbar secara massal. Pasalnya, menurut dia, nelayan di Pulau Jawa sudah sangat maju, dan alat tangkapnya pun lengkap. Sebut saja mulai dari rawai, cantaran, sampai galnet telah mereka miliki. “Kenapa kita tidak belajar dengan nelayan andon ini. Supaya ke depannya peningkatan produksi dan tangkapan nelayan Kalbar dan kabupaten lainnya juga ikut meningkat,” timpal dia.Ia mengingatkan pihak terkait yang ngotot memperjuangkan impor ikan mengenai dampaknya yang begitu luas. Pasalnya impor ikan, menurut dia, sama saja membunuh nelayan lokal dan mencekik warga sendiri. “Karena agen mau untung sendiri,” pungkasnya.
Minggu, 02 Oktober 2011
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BERBENAH DIRI UNTUK KEMAJUAN DAERAH
SAMBAS - Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi mengungkapkan rencananya pada 2012. Pihaknya akan mulai melakukan program pembangunan jalan di semua desa di Kabupaten Sambas.
"Pembangunan dan perbaikan jalan desa ini menjadi prioritas kita ke depan, agar semua jalan desa bisa diakses hingga ke jalan Kabupaten atau kecamatan," ujar Juliarti Djuhardi AlwiA.
Dikatakan, adanya akses jalan desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. "Untuk jalan kabupaten saat ini sudah terbangun begitu juga dengan jalan nasional dan propinsi," katanya.
http://pontianak.tribunnews.com/
"Pembangunan dan perbaikan jalan desa ini menjadi prioritas kita ke depan, agar semua jalan desa bisa diakses hingga ke jalan Kabupaten atau kecamatan," ujar Juliarti Djuhardi AlwiA.
Dikatakan, adanya akses jalan desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. "Untuk jalan kabupaten saat ini sudah terbangun begitu juga dengan jalan nasional dan propinsi," katanya.
http://pontianak.tribunnews.com/
BERI SANGSI ATAS PENIPUAN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB
"Pemerintah memang mengeluarkan bantuan bagi petani untuk peningkatan hasil pertanian, tapi kesempatan ini digunakan oleh orang tak bertanggung jawab untuk menipu," kata Adrianus.
Modus penipuan itu, lanjut bupati, berkedok petugas Dirjen Pertanian yang menjanjikan bantuan dana sebesar Rp 500 juta.
Penipu, sambungnya, meminta ketua kelompok tani, untuk mengirim sejumlah uang, 10 persen dari besaran bantuan, dengan alasan keperluan administrasi.
"Biasanya melalui SMS, bisa kepada kades atau langsung ketua kelompok tani. Jadi harus berhati-hati, karena jika benar ada bantuan jelas tak ada potongan," tutur Bupati Landak.
Adrianus menyadari, petani masih membutuhkan bimbingan pemerintah. Namun begitu, ia berharap petani juga harus bekerja keras dan merubah pola pikir dalam pengelolaan lahan pertanian.
Adrianus menyatakan ia mendorong penggunaan teknologi tepat guna, bagi menstimulasi peningkatan hasil pertanian.
"Tujuannya agar petani semakin mapan, dengan penguasaan teknologi pertanian," tandas Adrianus.
Petani diminta tak hanya harapkan dana bantuan pemerintah, namun dapat melakukan inovasi modal, pola pertanian, maupun produksi. Petani yang cerdas, tambahnya, akan terhindar dari aksi penipuan.
http://pontianak.tribunnews.com/
Modus penipuan itu, lanjut bupati, berkedok petugas Dirjen Pertanian yang menjanjikan bantuan dana sebesar Rp 500 juta.
Penipu, sambungnya, meminta ketua kelompok tani, untuk mengirim sejumlah uang, 10 persen dari besaran bantuan, dengan alasan keperluan administrasi.
"Biasanya melalui SMS, bisa kepada kades atau langsung ketua kelompok tani. Jadi harus berhati-hati, karena jika benar ada bantuan jelas tak ada potongan," tutur Bupati Landak.
Adrianus menyadari, petani masih membutuhkan bimbingan pemerintah. Namun begitu, ia berharap petani juga harus bekerja keras dan merubah pola pikir dalam pengelolaan lahan pertanian.
Adrianus menyatakan ia mendorong penggunaan teknologi tepat guna, bagi menstimulasi peningkatan hasil pertanian.
"Tujuannya agar petani semakin mapan, dengan penguasaan teknologi pertanian," tandas Adrianus.
Petani diminta tak hanya harapkan dana bantuan pemerintah, namun dapat melakukan inovasi modal, pola pertanian, maupun produksi. Petani yang cerdas, tambahnya, akan terhindar dari aksi penipuan.
http://pontianak.tribunnews.com/
Langganan:
Postingan (Atom)