Jumat, 16 Desember 2011

BANGUN DESA MANDIRI

SEBANYAK 110 Kepala Desa, 9 Camat se-Kubu Raya duduk satu meja dalam acara yang digagas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kubu Raya. Mereka dikumpulkan untuk dibina dan ditingkatan kapasitas juga kualitasnya supaya proses pembangunan menuju desa mandiri terwujud. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan membuka acara Rapat Kerja Kepala Desa yang berlangsung dari tanggal 14-15 Desember 2011 di Hotel Randayan ini. Bupati Muda meminta dalam Rapat Kerja ini dapat mempertajam perencanaan dan proses kerja, fokus juga tepat sasaran dan bersinergi dengan program-program pemerintah kabupaten.

"Dengan partisipasi aktif aparatur desa dan warga akan mendorong dan mempercepat pembangunan sekaligus menjalin kerjasama yang baik. Itulah tujuan agar program pemerintah ini lebih tepat sasaran," katanya. Ia mengatakan jika masyarakat lebih banyak diberikan kesempatan berpartisipasi di kegiatan pembangunan, maka akan mencapai sasaran efektifitas.

Makanya para kepala desa harus banyak melakukan percepatan-percepatan di segala bidang untuk bersinergi dengan program percepatan pembangunan pemerintah. “Caranya pahami tugas dan tanggung jawab masing-masing juga tetap fokus diu program pembangunan. Dan teruslah komit dan tidak kehilangan arah juga program kerja yang jelas. Saya pikir hal itu penting untuk diterapkan," ujarnya.

Bukan hanya itu saja, lanjutnya, sebagai aparatur pemerintah terdepan di masyarakat, kades berpeluang menciptakan masyarakat cukup pangan, gizi, hunian layak. Selain itu kades juga mampu untuk mengurangi pengangguran di daerahnya melalui perencanaan matang pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. “Dalam memimpin desa, saya berharap para kepala desa juga memiliki nilai tambah menuju perubahan ke arah yang baik di desa masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu itu Kepala BPMPD, Fauzi Kasim menerangkan raker kades yang setiap tahun dilaksanakan memang diarahkan sebagai peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa. "Salah satunya kita siapkan materi tentang ADD. Disitu terangkum perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan ADD yang baik. Dengan begitu aparatur desa tidak lagi, ada kesan tersangkut berbagai persoalan hukum.

Sebab, pertanggungjawaban penggunaan ADD dapat direncanakan secara proporsional peruntukannya," ujarnya.Dalam acara tersebut disamping Raker Kades se Kubu Raya, selama dua hari kedepan para kepala desa juga mendapatkan materi-materi penting. Ini untuk menunjang berjalannya pemerintahan desa mulai penyusunan peraturan desa, mekanisme berbagai perizinan dan materi lainnya.
(***)

http://www.pontianakpost.com

Kamis, 15 Desember 2011

KAPAN PELAKSANAAN PROYEK PLTU SUKABANGUN DALAM MULAI DILAKSANAKAN..?

KETAPANG – Tidak hanya rampung membicarakan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU di Sukabangun, Kabupaten Ketapang, namun saat ini pemerintah daerah Ketapang melalui kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) terhadap area disekitar pembangunan PLTU tersebut.

“Selain Amdal sesuai dengan Permen Ligkungan Hidup No 11 tahun 2006 , dalam dokumen lingungan hidup juga terdapat istilah UKL-UPL yang berfungsi menganalisa dampak lingkungan akibat adanya pembangunan suatu proyek disekitar pemukiman masyarakat,”kata Yuan Agian, staf seksi dampak lingungan, Kantor lingkungan hidup Kabupaten Ketapang, seraya menjabarakan proyek yang dimaksud bisa berupa PLTU dan PLTD dan sejenisnya.

Untuk Proyek pembangunan di atas 1000 Megawatt, kata dia, biasanya memerlukan dokumen amdal, sedangkan untuk proyek di bawah 1000 megawatt menggunakan dokumen UKL UPL. Sebagaimana diketahui di Desa Sukabangun Dalam, akan dibangun PLTU Ketapang berdaya 2 x 10 Megawatt. “Setelah bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait lainnya di Pemda ketapang, UKL UPL di aera pembanguan PLTU di sukabangun itu tidak bermasalah,”katanya.

Kemudian mengatakan dalam penentuan kelayakan UKL UPL pembangunan suatu proyek seperti PLTU, PLTD dan sejenisnya, telah diatur sesuai mekanisme dan standarisasi yang telah di tetapkan pemerintah.

Sementara itu saat di konifrmasi, Sekda Kabupaten Ketapang, Andi Djamiruddin Mengatakan semua masalah urusan persayaratan semua sudah beres, “Beberapa waktu lalu itu, hanya terkendala harga pembebasan lahan dengan warga pemilik lahan, namun setelah berkoordinasi dan melakukan pendekatan akhirnya harga untuk pembebsan lahan mencapai kata sepakat,” imbuhnya.

Jadi kapan pelaksanaa proyek PLTU Sukabangun dalam mulai dilaksanakan? Kata Andi, untuk realisasi pengerjaan proyek PLTU kemungkinan akan dilakukan pada Desember 2011. “Untuk dana anggaran pembangunan PLTU itu murni dari APBN, kita dari pihak Pemda hanya memfasilitasi dan melakukan pengawasan jalan pembangunan PLTU tersebut,” terangnya. (###)

http://www.pontianakpost.com

Rabu, 14 Desember 2011

PATROLI TERKORDINASI DIHARAPKAN DAPAT MENCEGAH, SEKALIGUS MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETAHANAN KAWASAN PERBATASAN

SINTANG--Danrem 121/ABW Kolonel Inf. Toto Rinanto sebagai Dankolakops Satgas Pam Perbatasan RI-Malaysia, pada Senin (12/12) memimpin upacara pemberangkatan Patroli Terkordinasi Satgas Pam Perbatasan RI-Malaysia yang terdiri personil Yonif 643/WNS dan Yonkav 4 KAD I DIV. Upacara berlangsung di Pos Kumba Semunying yang dihadiri oleh Panglima 3 Brigade TDM, Brigjen Hasagaya Bin Abdullah, didampingi oleh Danyonkav 4 KAD Liutenant Col. Zahari dan beberapa perwira lainnya. Sedangkan dari pihak TNI-AD hadir Danyonif 643/WNS, Letkol Inf. Parjiyo, Kasiop Rem 121/ABW, Letkol Kav Janto I. Tehupuring, ILO TNI, Letkol Arh. Fahmy, Kapenrem 121/ABW Mayor Kav. Eddy.

Kegiatan Patroli Terkordinasi ini merupakan hasil dari salah satu pointers pelaksanaan Unit Commander Meeting antara TNI-AD dan TDM pada November lalu. Pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan yang telah dilaksanakan saat ini, merupakan operasi yang telah terintegrasi antara TNI-AD dan TDM yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan kegiatan bersama.

Tujuannya, untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dan menghindarkan terjadinya salah faham ataupun mencegah terjadinya provokasi, yang merugikan antara kedua institusi pelaksana operasi pengaman perbatasan. Bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan antara pasukan dari kedua negara yang tengah melaksanakan operasi perbatasan, telah diwujudkan dalam bentuk kegiatan Patroli Koordinasi, olahraga bersama, kegiatan ibadah, program anak asuh dan kunjungan kerja dari Indonesia yang diwakili Kolakops Korem 121/ABW, dan dari Malaysia diwakili 3 Brigade 1 Div TDM.

"Kegiatan patroli koordinasi yang dilaksanakan secara bersama antara Satgas Pengamanan Perbatasan TNI, Yonif 643/WNS dengan Pasukan Pengamanan Perbatasan Malaysia Yonkav 4 KAD ini, selain sebagai simbol kebersamaan, juga merupakan bentuk aplikasi eratnya persahabatan antara kedua angkatan bersenjata, yaitu TNI-AD dan TDM di dalam saling menjaga kedaulatan negaranya yang berbatasan darat," ungkap Danrem.

Selain itu, lanjut Toto, kegiatan ini juga berdampak positif untuk mengontrol aktivitas berbagai kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal mining, trafficking, pelintas batas dan kriminalitas seperti penyelundupan narkoba, yang kerap memanfaatkan celah yang ada diwilayah perbatasan kedua negara serta berbagai dampak lainnya yang timbul di perbatasan.

"Dengan dilaksanakannya patroli terkordinasi ini diharapkan dapat mencegah kerawanan seperti diatas, sekaligus menciptakan keamanan dan ketahanan kawasan perbatasan yang kita harapkan," ucap dia.

Bagi Indonesia dan Malaysia, kata Danrem, proses menentukan garis batas kedua negara telah lama dilakukan, serta telah menghasilkan beberapa kesepakatan atau perjanjian yang signifikan diantara kedua negara serumpun dan bersahabat tersebut. Selain batas alam seperti gunung, hutan dan aliran sungai yang secara alamiah membatasi, juga diperlukan batas buatan seperti patok dan didirikannya Pos Pamtas di sepanjang garis perbatasan kedua negara.

"Oleh karena itu, saya tekankan kepada setiap prajurit Yonif 643/WNS yang bertugas di perbatasan, agar senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan prajurit TDM. Laksanakan tugas dengan dasar kehormatan, saya yakin apabila kalian dapat memenuhi semua itu, maka tujuan kegiatan patroli terkoordinasi ini senantiasa dapat dicapai sebagaimana mestinya," pungkas Danrem.

Patroli akan berlangsung selama 1 Minggu dengan menempuh jarak sejauh 25 km. Personil patroli gabungan berjumlah 54 personil terdiri dari TNI-AD 27 personil, dan TDM 27 personil. Pasukan bergerak mulai dari Pos Kumba Semunying (Bengkayang) dan berakhir di Pos Serikin (Malaysia) dengan melintasi 523 Patok perbatasan yang akan dilakukan pengecekan menggunakan GPS oleh kedua unsur pasukan.(#-#)

http://www.pontianakpost.com

KOPASSUS DIANTARA MASYARAKAT KALBAR

PUTUSSIBAU—Warga di lima kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu berbondong-bondong ke posko pengobatan serta pembagian sembako gratis. Kegiatan tersebut dihelat oleh Komando Pasukan Khusus (kopasus) dengan beberapa pihak terkait di Desa Tingting Seligi, Dusun Sungai Telian, Badau. Mengusung tema pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, baksos itu diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama, demi persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Terutama terhadap penduduk masyarakat yang tergolong minim mendapat pelayanan kesehatan.

Tidak hanya pada kegiatan bakti sosial, sekitar 262 prajurit Kopasus juga akan melaksanakan latihan Tribuana Sakti ke XVII di tiga kabupaten Kalimantan Barat. Seperti halnya di Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu. Kegiatan sosial yang dipimpin langsung Wadanjen Kopasus Brigjen TNI, Doni Munardo ini langsung meresmikan kegiatan berupa penyerahan obat-obatan sebagai simbolis. Dan nantinya akan dilaksanakan hal serupa secara berulang.

Temenggung Kecamatan Badau, Yohanes yang terjun langsung dalam baksos. Dia berharap, kegiatan ini rutin diadakan dan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ditingkatkan. "Tidak hanya pelayanan di bidang kesehatan saja. Kami juga berharap agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kehidupan masyarakat di sini. Begitu juga pada perekonomian, pendidikan, dan cara hidup warga sekitar," ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, sambung Yohanes, berharap masyarakat menjadi sejahtera. Dan lambat laun tingkat sosial kesehatan, pendidikan dan beberapa bidang lainnya tidak minim lagi. Sebaliknya, harus menuju kesejahteraan. Hal senada diutarakan Kepala Desa Ting-ting Seligi, Takiding. Sekitar 32 kepala keluarga masih sulit untuk mengakses komunikasi. Kemudian berdampak pada kesehatan, pendidikan, perekonomian, hingga kehidupan warga sekitar.

Dia mengatakan, pembagian sembako 2000 paket dan pengobatan gratis untuk 3000 orang tersebut sangat membantu sekali. Terutama dalam menjalin dan mempererat tali persaudaraan. "Terimakasih sekali dengan pak tentara yang memperhatikan kami. Baru kali ini ada pihak yang memberikan pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan dapat berlangsung secara bertahap," kata salah satu warga yang sedang memeriksakan kesehatannya di rumah adat Dayak Iban, Imat.

Setelah melakukan pemeriksaan kepada 1300 penduduk. Dokter PMI pusat, Satrio memaparkan, jenis penyakit yang banyak diderita pasien adalah darah tinggi, penyakit kulit, lambung, dan kencing manis. Sedangkan penyakit pilek dan batuk, banyak diderita oleh anak-anak. "Dari informasi yang kami terima, warga perbatasan perbatasan jarang memeriksakan kesehatannya. Banyak faktor yang melatarbelakangi.

Seperti tempat tinggal yang jauh dari puskesmas. Kadang mereka hanya memeriksakan kesehatannya pada bidan setempat," paparnya. Brigjen TNI, Doni Munardo menambahkan, kegiatan ini telah mendapat tawaran dari PMI pusat.

Dimana pihaknya telah berkomitmen untuk menangani pasien lebih lanjut di lima kecamatan perbatasan, Kabupaten Kapuas Hulu. "Jika ada warga yang tergolong kritis atas penyakit yang dideritanya. Kami siap untuk mengirim pasien tersebut ke pusat, agar ditangani lebih lanjut," pungkasnya. (*-*)

http://www.pontianakpost.com

Selasa, 13 Desember 2011

PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH JANGAN BERLARUT-LARUT

SINGKAWANG – Kendati sudah lebih 10 tahun berdiri, Kota Singkawang masih dihadapkan pada permasalahan tapal batas wilayah administrasi dengan Kabupaten Bengkayang. Untuk menyelesaikannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang membentuk Tim Tapal Batas Wilayah. “Tim yang telah dibentuk, hingga saat ini masih terus bekerja dan berkoodinasi dengan Pemprov Kalbar,” kata Dr KRA Hasan Karman Notohadiningrat, Walikota Singkawang, ditemui di DPRD Kota Singkawang, baru-baru ini.

Pembentukan Tim Tapal Batas Wilayah tersebut dilakukan mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi dalam proses penyelesaian batas antarkabupaten atau kota.
Tim ini, kata Hasan, dibentuk untuk memperoleh kejelasan tentang penyelesaian tapal batas dengan Kabupaten Bengkayang. “Pada 1 Desember lalu, tim telah melakukan kerja dan berdiskusi untuk mencari solusi penyelesaiannya,” ungkapnya.
Dia mengatakan, Pemkot Singkawang dan Pemkab Bengkayang bersepakat menggunakan pendekatan dokumen peta yang memiliki kesamaan atau dengan gap (jarak) yang kecil. “Mudah-mudahan kesepakatan ini dapat menjadi acuan dalam proses penyelesaiannya tapal batas lebih lanjut,” harap Hasan.

Permasalahan tapal batas wilayah administrasi antarkabupaten/kota, jelas Hasan, tidak dapat dilakukan hanya secara sepihak. Melainkan harus dengan persetujuan dua wilayah yang berbatasan langsung. “Kemudian untuk penetapannya merupakan kewenangan Pemprov Kalbar,” terangnya. (###)

http://www.equator-news.com

PELAYANAN YANG BAIK DAN CEPAT MERUPAKAN CERMIN DIRI

SINTANG - Bupati Sintang Milton Crosby meminta para camat yang ada di Kabupaten Sintang, untuk menjalankan tugas secara efektif. Sesuai dengan tuntutan pelayanan publik masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing, yang cenderung membutuhkan pelayanan cepat dan lancar.

Hal tersebut dikatakan bupati Milton Crosby ketika membuka rapat kerja bupati Sintang dengan para pejabat pemerintah daerah se-Kabupaten Sintang tahun 2011. Yang dilaksanakan di ruang Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Senin (12/12/2011), dan dihadiri oleh para kepala SKPD, Camat dan Lurah di wilayah ini.

"Para camat di daerah merupakan perpanjangan tangan pelaksanaan otonomi daerah, meskipun camat tidak memiliki daerah otonomi seperti halnya kepala desa. Namun camat juga tetap dituntut untuk bekerja tepat waktu, meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki khususnya keterbatasan personil yang ada," katanya. (###)

http://pontianak.tribunnews.com

SEMUA PIHAK BEKERJASAMA MEMPERTAHANKAN NKRI


KUBU RAYA - Pangdam XII Tanjungpura Mayjen Erwin Hudawi Lubis beserta jajarannya mengunjungi kantor Redaksi Tribun Pontianak di Jalan Sungai Raya Dalam No 24 A Kubu Raya, Saya sebagai Pangdam yang baru ingin berkenalan dengan semua elemen masyarakat di Kalbar, termasuk Tribun Pontianak. Media massa, termasuk Tribun ini kan bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap masalah yang terjadi," kata Pangdam.

Pangdam mengajak semua pihak bekerjasama mempertahankan NKRI dan membangun negara ini sampai ke daerah-daerah. Rombongan diterima Pemimpin Redaksi Tribun, Albert Joko, Wakil Pemimpin Perusahaan Tribun Julia Lorrains dan jajaran staf.

Albert Joko menyebutkan, di Tribun sebagai koran di bawah bendera Kompas Gramedia (KG) NKRI adalah harga mati sehingga saat rekrutmen karyawan, NKRI itu juga sebagai bagian dari penegasan (###)

http://pontianak.tribunnews.com

Minggu, 11 Desember 2011

PROGRAM TRANSMIGRASI UNTUK MEMPERCEPAT KEMANDIRIAN PANGAN DI KUBU RAYA

SUNGAI RAYA— Koordinator, Musa Spd Kubu Raya mengatakan program transmigrasi sesungguhnya membawa dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebab dengan program ini kesempatan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sebagai akses peningkatan kesejahteraan di berbagai lini kehidupan dapat berjalan. “Transmigrasi yang dilaksanakan seyogyanya memperhatikan clean dan clear agar pelaksanaan transmigrasi berjalan sukses,” katanya dalam siaran pers releasenya.
Menurut dia polemik program transmigrasi yang terjadi akhir-akhir ini seharusnya tidak perlu ruwet dan menjadi wacana di media massa. Seharusnya dengan kewenangannya, DPRD Kubu Raya memanggil semua pihak terkait persoalan transmigrasi di Kubu Raya. Tujuannya mensinergikan secara konprehensif program dimaksud.

”Eksekutif dan Legislatif harus duduk satu meja untuk mengclearkan masalah tersebut. Ini supaya program transmigrasi yang akan dilaksanakan tidak sia-sia. Proporsi calon transmigrasi yang akan menempati lokasi baru tersebut adalah 50 persen dari daerah setempat dan 50 persen dari luar daerah yang dituju dengan perimbangannya masing-masing melibatkan warga lokal setempat dan pendatang,” ucapnya.

Supaya polemik ini tidak bergulir terus-menerus, lanjut dia, hendaknya pihak legislatif dan eksekutif lebih bijaksana dan duduk satu meja dalam menyelesaikan persoalan transmigrasi di Kecamatan Batu Ampar. Jangan biarkan masyarakat terus dibingunkan dengan membuat beberapa pernyataan yang terus mencuat di beberapa media massa. “Ini sesungguhnya tidak baik apabila digulirkan terus-menerus. Karena hanya akan memancing emosi masyarakat yang masih kurang memahami betul tentang esensi dari keberadaan program transmigrasi dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat kecil. Makanya sosialisasi tentang transmigrasi di Kubu Raya sangat penting dan harus terus di sosialisasikkan kepada masyarakat,” kata dia.

Ia menambahkan program penempatan warga transmigrasi di desa layak diprioritaskan di Kubu Raya. Namun demikian keterlibatan dari warga setempat tentunya lebih diprioritaskan. Seluruh komponen masyarakat dan stakeholder di desa atau pemerintah Kubu Raya harus terlibat. Sebab masalah transmigrasi adalah salah satu program produktif yang diharapkan mampu untuk menindaklanjuti lahan-lahan kurang terkelola dan terkesan kurang produktif. ”Dengan adanya program transmigrasi ini, tentunya pemerataan pembangunan dapat lebih dipercepat, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Kubu Raya,” ujarnya.

Selain itu juga pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan saat ini sedang menggalakkan program penggalakan pertanian yang diharapkan mampu mendongkrak hasil panen masyarakat di Kubu Raya. Salah satunya ada di desa Kecamatan Batu Ampar. Ini tidak lain guna merealisasikan kemandirian pangan, melalui program transmigrasi sebagai salah satu yang perlu didukung untuk mempercepat kemandirian pangan di Kubu Raya.(*_*)

http://www.pontianakpost.com

Jumat, 09 Desember 2011

BERSAMA MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN DAN KEMAJUAN DAERAH

SANGGAU – Bertahun-tahun sudah warga Dusun Nek Sawak, Meliau merajut mimpi agar wilayah tersebut menjadi sebuah desa. Akhirnya mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Dusun yang cukup ramai itu resmi menjadi sebuah desa yang bernama Melawi Makmur, setelah Wakil Bupati Sanggau Paolus Hadi SIP MSi mengantarkan secara langsung ke masyarakat setempat berkas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Melawi Makmur, Kecamatan Meliau, Senin (5/12) kemarin lalu.
Kedatangan Wakil Bupati Sanggau disambut dengan gegap gempita masyarakat setempat. Wajah-wajah ceria dengan akrab menyapa iring-iringan rombongan wakil bupati memasuki wilayah tersebut.
Wilayah desa itu membawahi tiga dusun, masing-masing Nek Sawak, Suak Mansi, dan Landau. Hingga sekarang, Kabupaten Sanggau telah memiliki 163 desa, 760 dusun, dan 6 kelurahan.
Hadir dalam kesempatan itu, Camat Meliau Drs Untung Wayah, Kepala Desa Pampang Dua Komaruddin, dan beberapa kepala SKPD di Pemkab Sanggau.
“Kita minta agar semangat gotong royong dan kebersamaan tetap terpelihara. Soalnya, mulai sekarang harus dipersiapkan pembentukan pemerintahan desa. Tentunya dengan memulai proses pencalonan dan pemilihan seorang kepala desa. Kemudian berikut perangkat. Nah, untuk itu pilihlah figur yang mampu dan memahami desa serta mau berkorban demi kemajuan desa,” ujar Hadi dalam sambutannya saat sosialisasi desa baru itu.
Dipaparkan, saat ini apa yang telah didambakan masyarakat setempat telah terwujud. Hal itu berkat perjuangan semua pihak. Ke depan jelas akan ada pemerintahan desa. Maka, pelayanan kepada masyarakat tentunya akan lebih optimal.
“Mewujudkan otonomi daerah sangatlah penting. Karena desa merupakan pusat pelayanan terdepan kepada masyarakat. Visi Sanggau Bangkit dan Terdepan tidak pernah terwujud jika masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif. Saya berharap agar seluruh masyarakat bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai pembangunan yang berguna dan berhasil guna demi kemakmuran bersama,” tuturnya panjang lebar.
Kesempatan itu, Wakil Bupati Sanggau menyerahkan bantuan kepada panitia pelaksana kegiatan tersebut.
Kepala Desa Pampang Dua Komarudin mengatakan proses pembentukan desa telah dimulai sejak tahun 2009 lalu. Hal itu terwujud berkat dukungan seluruh masyarakat serta pihak Kecamatan Meliau dan Pemkab.
“Kita berharap, ke depan desa ini bisa mandiri dan maju. Keberhasilan ini cukup panjang perjuangannya,” tukas pria yang terbilang cukup vokal ini.
http://www.equator-news.com/

JANGAN PERCAYA DENGAN UPAH BESAR AWAS KORBAN TRAFFICKING

PONTIANAK - Sembilan asal Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan terpaksa membatalkan perjalanannya menuju Malaysia untuk bekerja secara ilegal, bahkan nyaris menjadi korban trafficking. Begitu juga terhadap pelaku. Dia telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Pontianak Utara untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah melanggar hukum, Selasa (6/12)

Wel (30), melancarkan tipu muslihatnya terhadap sembilan korban dengan mengiming-imingi upah besar di salah satu perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Mereka berangkat melalui jalur udara tanpa dokumen resmi. Kapolsek Pontianak Utara Kompol Saiful Alam menuturkan, mereka berangkat menggunakan pesawat jurusan Kupang-Surabaya, kemudian transit di Yogyakarta, lantas menuju Pontianak. Di Pontianak, mereka ditampung pada salah satu rumah milik Wel, di Jalan Kebangkitan Nasional, Kelurahan Batulayang, Pontianak Utara. “Semuanya tidak mempunyai paspor,” tutur Alam, Rabu (7/12).

Penangkapan bermula saat pihak kepolisian mendapat informasi dari warga. Penelusuran pun terus dilakukan, terutama dalam mengantongi maksud serta identitas yang bersangkutan. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, akhirnya aparat mengamankan sembilan orang yang terdiri atas tiga wanita dan enam pria. Pelaku turut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wel adalah koordinator untuk merekrut para calon TKI ilegal ini. Dia diperintahkan oleh bosnya untuk mencari warga Indonesia bekerja di Malaysia. Kendati demikian, tidak melalui jalur resmi. Seperti halnya yang menyangkut surat imigrasi dan kementerian yang membidang tenaga kerja.

“Saya ingin merantau ke Malaysia. Di sana akan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Untuk masalah dokumen, saya tidak tahu. Hanya mengikuti ajakan Wel yang menjanjikan upah besar sebagai buruh di sana. kemudian dibekali ongkos Rp2,5 juta,” kata salah satu korban Frederika. Dia mengatakan, masih belum paham prosedur untuk bekerja di negara asing. Apalagi sampai digiring ke kantor polisi. “Setelah dijelaskan oleh aparat kepolisian, ternyata Wel telah berniat untuk menjual kami di negara asing,” ucapnya sedih sembari menikmati makanan yang telah dihidangkan

Hal senada diutarakan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak M Fauzi saat bertandang ke Mapolsek Pontianak Utara. Dia sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Ia berharap kepada pihak intensif bekerja sesuai dengan prosedur. Terutama dalam pembuatan paspor, harus merincikan segala identitas. Agar kelak tidak disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggungjawab.“Dari pengalaman yang telah ada. Salah satu faktor utama para TKI ilegal nekat berangkat ke luar negeri karena perekonomian,” terangnya.

Untuk sembilan korban trafficking ini, sambungnya, akan dibina terlebih dahulu. Terutama harus mendapat penyuluhan dari Dinas Sosial. Jika mereka telah mengerti resiko sebagai TKI ilegal, maka akan dipulangkan ke daerah asalnya. Alam menambahkan, kasus ini akan dikoordinasikan bersama beberapa pihak terkait. Para korban akan dipulangkan. Sedangkan untuk pelaku yang berniat menjual korbannya, akan diproses ke ranah hukum. “Sesuai dengan hukum yang berlaku. Tersangka akan dikenakan pasal 103 huruf C Undang Undang 9 tahun 2004 tentang Persyaratan Perlindungan TKI, dengan ancaman pidana lima tahun penjara,” katanya.

http://www.pontianakpost.com/

Rabu, 07 Desember 2011

DUKUNG PROGRAM TRANSMIGRASI SEBAGAI SARANA MEMAJUKAN DAERAH PERBATASAN KALBAR

PONTIANAK - Puluhan warga Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (5/12). Warga menyampaikan penolakan rencana penempatan transmigrasi di Dusun Cabang Ruan. Karena lahan tersebut kini sudah menjadi areal perkebunan dan menjadi sumber mata pencaharian warga. Pengunjuk rasa dalam aspirasinya juga menenteng poster bertuliskan bupati dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Jika tetap meneruskan program transmigrasi. Sebab sama hal dengan merampas tanah milik masyarakat. Jadi secara tegas aspirasi yang disampaikan adalah menolak transmigrasi.

Salah seorang pengunjuk rasa, Fajar mengatakan, dasar penolakan transmigrasi yakni khawatir terbentur dengan usaha masyarakat. Apalagi masyarakat sudah bekerjasama dengan salah satu perusahaan sawit. Pembagian hasil antara masyarakat dan perusahaan yakni 30 : 70.Dia menambahkan, jika tetap dipaksakan transmigrasi masuk maka yang terjadi adalah tumpah tindih lahan. Sementara masyarakat tidak menginginkan itu. Hal ini berdampak munculnya potensi konflik. Karena itu diminta kejelasan pemerintah. “Pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat,” kata Fajar.

Fajar menuturkan, di daerahnya yang telah menjadi areal perkebunan seluas 10 ribu hektar. Kemudian rencana untuk penempatan transmigrasi dibutuhkan areal 2.600 hektar. Sementara jumlah transmigrasi yang akan didatangkan ke Batu Ampar di Dusun Cabang Ruan sebanyak 250 kepala keluarga.“Kami menolak daerah kami jadi lokasi lahan transmigrasi. Karena sebelumnya sudah dipakai untuk perkebunan sawit. Kami takut akan terjadi tumpang tindih lahan. Kami sudah bekerja dengan sistem pembagian bersama perusahaan perkebunan. Harusnya ini menjadi pertimbangan pemerintah,” kata dia.

Beberapa perwakilan pengunjuk rasa diterima langsung Kepala Disnakertrans Kalbar Jakuri Suni. Kedua belah pihak berdialog. Mencari titik temu permasalahan yang disampaikan warga Batu Ampar. Dalam pertemuan tersebut juga turut hadir Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo beserta beberapa anggota DPRD lain. Sementara aksi unjuk rasa kali ini mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian. Mengawal pengunjuk rasa saat berorasi dan ketika dialog sedang berlangsung. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kalimantan Barat, Jakuri Suni meminta pemerintah kabupaten memperhatikan kepentingan masyarakat berkaitan dengan program transmigrasi. Jika ada laporan tumpang tindih dengan lahan warga, harus ditelusuri.

”Sebab program transmigrasi itu clean dan clear. Kita tidak akan menyetujui jika ada permasalahan. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan,” ujar Jakuri di Pontianak, Selasa (6/12).Menurut Jakuri, sedikitnya 50 warga mendatangi kantornya kemarin, untuk menyampaikan aspirasi tentang program transmigrasi di Kubu Raya. Ada dua pendapat tentang transmigrasi di sana. Satu pihak menginginkan program tersebut dan food estate tetap dibangun. Tetapi ada pihak lain yang tidak setuju dengan alasan terjadi tumpang tindih lahan.

”Kami hanya sebagai mediator. Kami mendengarkan keluhan dan aspirasi yang disampaikan. Ini akan menjadi pertimbangan selanjutnya,” ujar Jakuri.Menurutnya, aspirasi ini akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Kubu Raya, karena kebijakan ada pada mereka. ”Diusulkan lagi untuk pertemua di Kubu Raya. Kami meminta pemerintah setempat mengecek kebenaran tumpang tindih ini,” timpalnya. (#_#)

http://www.pontianakpost.com

PEMKAB KAPUAS HULU MERESPON DENGAN CEPAT BENCANA BANJIR YANG TERJADI

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengabil sikap mengeluarkan pernyataan tanggap darurat terkait banjir yang melanda sejumlah wilayah di daerah ini. Hal itu dibenarkan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana, SH, di temui di ruang kerjanya, Selasa (6/12) kemarin.“Baru saja saya melakukan pertemuan dengan para asisten dan dinas terkait. Dari pertemuan di simpulkan bahwa kita layak menyatakan tanggap darurat dari bencana banjir yang terjadi saat ini,” terang Agus.

Ditambahkan Agus, administasi tanggap darurat secepatnya di selesaikan. Setelah itu akan di kirim ke Gubernur Kalimantan Barat untuk di teruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Meski demikian, pihaknya terus melakukan koordinasi lintas instansi guna memonitor perkembangan lebih lanjut dari bencana banir yang terjadi. Melalui dinas social, pemerintah daerah menginstruksikan kecamatan untuk melaporkan perkembangan di daerahnya masing-masing.

“Jika memang banjir, untuk mendata berapa korban, kerugian dan kebutuhan yang mendesak diperlukan. Dari data itu kita akan mengusahakan bantuan. Untuk pemerintah daerah kita siap mendistribusikan bantuan beras. Sedangkan sembako dan lainnya kita menggandeng pihak ketiga untuk itu,” katanya. Wabup juga mengatakan, sejauh ini pihaknya belum sampai mendirikan posko banjir. Mengingat banjir yang terjadi meski cukup besar namun masih termasuk siklus tahunan yang rutin terjadi di Kapuas Hulu. Apalagi banjir saat ini bermula di kota Putussibau yang merupakan kawasan hulu. Sehingga air yang tergenang akan mengalir ke daerah hilir. Mengisi sungai dan danau yang relative masih kosong.

Dimana sampai saat ini informasi yang diperoleh pihaknya kawasan hilir yang mulai menerima kiriman air dari Putussibau adalah Embaloh Hilir. Berbeda dengan banir besar yang terjadi tahun lalu. Beberapa kecamatan kawasan hilir sudah terlebih dahulu kebanjiran. Bahkan terendam hingga lebih dari empat bulan. Karena daya tampung sudah tak muat di hilir, baru di Putussibau dan sekitarnya banjir besar melanda.

“Setidaknya, kita memiliki dua cekungan di hilir untuk daerah penampungan kiriman air. Di Bunut Hilir dan di Seputaran Semitau. Termasuk juga danau sentarum yang merupakan penampung air alam yang menjadi tumpuan air. Kalau kawasan ini sudah tak kuat menampung, maka banjir merata akan dirasakan masyarakat di pesisir sungai dan kota Putussibau,”papar Agus. Terkait upaya pemerintah dan tim SAR, Agus mengatakan saat banjir terjadi sudah melakukan patroli dan evakuasi. Hanya saja, warga banyak yang enggan di evakuasi. Memilih bertahan di rumah masing-masing meski harus di atas panggung yang di bangun di dalam rumah. Selain itu, sebagian warga juga memilih bertahan di rumah tetangga yang lebih tinggi di bandingkan di evakuasi. Hanya ada empat kepala keluarga yang kemudian di evakuasi tim sar ke tempat yang lebih aman.

“Saya melihat langsung saat turun memantau banjir.Banyak warga yang enggan di evakuasi. Mereka memilih bertahan. Dan itu sudah menjadi tradisi masyarakat di sini ketika banir. Solidaritas warga juga sangat tinggi. Dimana warga yang rumahnya tinggi bersedia menampung warga yang menumpang karena rumahnya terendam,” katanya. Agus mengatakan, saat banjir seperti ini, masyarakat lebih banyak terkendala akan pasokan sembako dan peralatan rumah tangga pendukung. Jika dahulu, memasuki musim banjir orang sudah menyiapkan sembako seperit beras dan lauk serta sayur mayur untuk antisipasi banjir. Sehingga saat banjir, tidak kesulitan soal makan dan minum. Sedangkan saat ini, masyarakat mengandalkan cara instan dengan serba membeli. Ketika banjir mendera, kesulitan membeli beras dan sembako lantaran sudah terkepung banjir.

“ada juga warga yang kesulitan memasak karena tak ada kompor minyak. Karena sudah terbiasa menggunakan peralatan memasak dari listrik. Segagian kenda aitu yang mendera masyarakat kita saat banjir,” tambahnya.Disinggung semakin menurunya resapan air di daerah hulu sungai, Agus meragukan hal itu. sebab menurut Agus, banjir seperti sekarang hampir setiap tahun terjadi. Bahkan orang tua terdahulu dikatakan Agus sudah mempersiapkan itu semua. Salah satu bukti, hampir rata-rata rumah tua memiliki tiang yang tinggi. Wujud kesiapan menghadapi banjir yang bisa menerang kapan saja.

“Coba liat rumah dinas Bupati. Kenapa dibangun dengan bertiang tinggi. Itu peninggalan Belanda. Bukti bahwa orang dahulu sudah tahu banjir sudah menjadi rutinitas dan bisa terjadi kapan saa. Saya fikir itu menunukkan juga bahwa memang dari dulu resapan air di daerah hulu ya seperti itu samai sekarang,” terang Agus.
Terkait kesiapan di masa mendatang menghadapai banjir, Agus mengatakan pemerintah daerah sudah mulai merancang berbagai agenda. Salah satunya dengan menguatkan badan hokum Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPBD. Saat ini dikatakan Agus, draf Raperda pembentukkan BNPBD sudah di tangan DPRD untuk digodok. Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat tim SAR yang ada.

“Termasuk jika memang tidak ada anggaran, pemerintah daerah saya rasa wajib menganggarkan itu untuk SAR,” ujarnya. Terakhir, Agus berharap masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan banjir kembali mendera. Selain itu, pasca banjir juga Agus mengharapkan warga dapat memantau kondisi lingkungan. Menjaganya tetap bersih sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menyerang.(*_*)

http://www.pontianakpost.com

Senin, 05 Desember 2011

STOP HIV DAN AIDS, HAPUSKAN STIGMA DAN DISKRIMINASI DI DUNIA KERJA

SUNGAI RAYA— Plt Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan mengatakan dukungan dunia usaha dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS secara keseluruhan sangat penting. Sebab, dengan upaya pencegahannya diharapkan dapat mencegah kerugian akibat dampak ditimbulkan. Terlebih dunia usaha memiliki peran penting memutus salah satu mata rantai penularan HIV-AIDS pada kalangan pekerja yang merupakan bagian dari mata rantai penularan di masyarakat luas. “"Dengan menerapkan kebijakan di tempat kerja maka meningkatkan perlindungan pekerja dari HIV-AIDS sekaligus untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta memelihara produktivitasnya. Mengingat sebagian besar pengidap HIV dan AIDS ada pada usia produktif," katany menyambut hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember.

Menurut dia dunia usaha beserta masyarakat pekerja berperan mendorong menciptakan masyarakat yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS. Caranya dengan membantu mempromosikan nilai-nilai anti stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV-AIDS. Pasalnya sebagian pekerja di suatu tempat kerja termasuk kelompok populasi yang rentan terinfeksi.Lebih jauh dikatakannya untuk tema peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) Tahun 2011 yakni “Lindungi Pekerja dan Dunia Usaha dari HIV-AIDS”. Dengan Sub-Tema berupa: “Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagai bagian dari peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja”, yang membawa pesan slogan kampanye: ”STOP HIV dan AIDS, Hapuskan Stigma dan Diskriminasi di Dunia Kerja”.

Di Kubu Raya, lanjut dia, puncak peringatan hari AIDS sedunia dirangkaian dengan kampanye pembagian stiker dan leaflet di seputaran lampu merah simpang Polda, dilanjutkan penyuluhan AIDS di Industri Sari Bumi Kusuma dan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa serta screening darah.Jumlah kasus HIV-AIDS yang terdata di Kubu Raya sampai dengan Triwulan III tahun 2011 sebanyak 2 orang, sehingga secara kumulatif sampai dengan bulan Oktober 2011 tercatat 5 orang dengan HIV dan 1 orang dengan AIDS. Dilihat dari data menurut golongan umur, penderita HIV-AIDS berada pada umur diatas 15 tahun. "Ini merupakan usia produktif, sungguh kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua. Dan kita harus selalu terus memperjuangkan pencegahannya," ungkap dia.(#_#)

http://www.pontianakpost.com

Minggu, 04 Desember 2011

RUNTUHNYA JEMBATAN MAHAKAM II DI KALTIM ADALAH PELAJARAN BAGI KITA


SAMBAS—Runtuhnya jembatan Kertanegara, Kalimantan Timur wajib menjadi perhatian serius pemkab Sambas. Ada tiga jembatan historis di Kota Sambas, yakni Dua Jembatan Batu dan Jembatan Sabbok. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah Jembatan Batu Sambas yang dibangun tahun 1939. Pemkab Sambas diminta mengecek ketahanan jembatan “putih” yang berusia 72 tahun.Salah satu warga Ronal Dahlan, mengatakan perjalanan Jembatan Batu di usia 72 tahun, tentunya banyak hal yang dialami jembatan tersebut. Seperti banyak penyangga Jembatan Batu maupun penyangga Geratak Sabbok yang rusak akibat terbawa arus, tertabrak sampah, atau mungkin dicuri oleh orang-orang tidak bertanggungjawab yang kelak akan membahayakan.

“Runtuhnya Jembatan Mahakam II di Kaltim adalah pelajaran bagi kita. Tolong dicek ketahanan jembatan penghubung yang ada,” ungkap Ronal kepada sejumlah media baru-baru ini. Ditambahkannya, ada tiga jembatan penghubung yang di tengah Kota Sambas, Jembatan Batu penghubung Tanjung Bugis dan Desa Dalam Kaum, Jembatan Batu penghubung Kampung Durian dan Kampung Jawa, serta Geratak Sabbok yang menghubungkan Desa Tanjung Mekar dan Desa Dalam Kaum. “Tiga jembatan ini sangat diperlukan masyarakat Kabupaten Sambas, dan harus terus diawasi agar tetap kukuh,” harapnya.

Dengan usia jembatan yang sangat tua, Lanjut Ronal, perlu dilakukan studi kelayakan, tujuannya memastikan jembatan stabil, apalagi jembatan yang ada merupakan sarana utama kendaraan melintas mulai roda dua, roda empat hingga alat berat. Selain jembatan Batu, ujar Ronal, Pemkab Sambas juga harus mendukung percepatan realisasi pembangunan Geratak Sabbok yang dibangun tahun 1982, itu dikarenakan kondisi Geratak Sabbok yang terbuat dari kayu sangat rawan. “Geratak Sabbok rubuh tahun 1966 karena banjir besar yang melanda Kabupaten Sambas di tahun tersebut, dan tahun 1982 kembali dibangun Geratak Sabbok hingga sekarang,” katanya. Ia berharap jembatan yang ada tetap kokoh dengan rutin dilakukan pengecekan. (###)

http://www.pontianakpost.com

Jumat, 02 Desember 2011

TNI SIAP MENJAGA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NKRI


Pontianak – Di tengah politisasi isu patok batas untuk kepentingan Pilgub 2012, pihak TNI dan Askar Tentara Malaysia (ATM) malah semakin harmonis dan kompak dalam menjaga perbatasan. “Sampai kapan pun Indonesia dan Malaysia tidak akan pernah perang karena satu-satunya wilayah yang dijaga bersama sama antara kedua negara hanya wilayah Indonesia dan Malaysia,” kata Letjen J Suryo Prabowo, Kasum TNI, ketika berkunjung ke perbatasan Sajingan Besar.

Dalam kunjungan itu, Suryo beserta rombongan bertemu dengan pimpinan dan pasukan dari pihak ATM. Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI E Hudawi Lubis juga hadir bersama Danrem 121/ABW Pabandya Ops Letkol Inf Pangaribuan. Ketiganya tiba di pos Sajingan menggunakan heli super puma.

Pada pukul 11.00, Suryo bersama Asops Panglima TNI Mayjen Hambali Hanafi, Letjen Datok Raja Afandi Bin Raja Mohd Nor (Malaysia), Brigjen Datok Shahrani Bin Mohd Sani (wakil AKS OLP), Brigjen Hasagaya (Pangdiv III Malaysia), Kolonel Laut (P) Edi (Atase pertahanan RI di Kuala Lumpur) tiba menggunakan Rantis KAD Malaysia.

Tujuan kunjungan ini untuk mengecek bersama-sama di pos Sajingan Besar sebagai pos gabungan di wilayah Sajingan. Dalam kegiatan itu dipaparkan kondisi terakhir dari Dansatgas, dilanjutkan pengarahan Kasum TNI dan Kepala Staf ATM selanjutnya ramah tamah dan penanaman pohon trembesi. (##)

http://www.equator-news.com

BERSAMA KITA HARUS PEDULI

SINGKAWANG- Pemerintah Kota Singkawang, segera menertibkan keberadaan Warung Internet (warnet). Beberapa laporan tempat usaha itu malah dijadikan ajang mesum serta mengakses situs pornografi.Padahal sesuai surat edaran Wali Kota Singkawang, Penanggung jawab Warnet wajib memblokir (mem-protect) situs-situs pornografi. Juga harus melarang anak-anak sekolah menggunakan internet di warnet saat jam sekolah. Kemudian dalam membuat sekat antara satu komputer dengan lainnya, tidak lebih dari 40 CM tingginya. Serta harus memenuhi surat perizinan usaha Warnet.

“Pemerintah Daerah atau kota hanya mempunyai kewenangan untuk pengendalian, pembinaan serta penertiban. Dan itu sudah dilakukan selama ini,” kata Kabid Kominfo Dishubkominfo Kota Singkawang, Istri Handayani, Kamis (1/12).Sementara, jumlah Warnet di Kota Singkawang, yang masuk data sebanyak 95 unit. Namun dimungkinkan masih ada lagi belum ter data. Dari jumlah itu, sekitar 30 persen diantaranya telah mendapatkan rekomendasi izin usaha. “Setelah mendapatkan UUG, kita akan keluarkan rekomendasi yang sebelumnya membuat pernyataan untuk mematuhi aturan main dalam usaha ini,” katanya.

Mengenai izin sendiri, sebenarnya kewenangan pusat langsung (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007). Namun Pemkot menganggap, usaha ini masuk dalam golongan kecil. Sehingga berinisiatif memberikan rekomendasi Izin usaha. “Kan kasihan kalau mereka disuruh langsung ke pusat untuk mendapatkan izin,” katanya.Istri juga menambahkan, semua pengusaha bidang Warnet, Wajib melegalkan usahanya dengan melengkapi semua persyaratan.

Sambil menunggu regulasi (Perda/Perwako) yang mengaturnya. Pengusaha harus mengurus perizinan antara lain UUG, Rekomendasi usaha dari Dishubkominfo, SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).Masih adanya pelanggaran terhadap usaha warnet. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dishubkominfo, dan instansi lainnya. Akan segera melakukan penertiban. “Kalaupun nanti kedapatan melanggar peraturan yang telah diedarkan Dinas, akan ditindak sesuai dengan pelanggaran nya hingga sangsi penyegelan usaha,” kata Kasatpol PP Kota Singkawang, Karyadi.(##)

http://www.pontianakpost.com

Kamis, 01 Desember 2011

MARI PEDULI TERHADAP SAUDARA KITA YANG KURANG MAMPU


Sukadana – Sebanyak 100 buah rumah Tidak Layak Huni (TLH) di Dusun Pancur, Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya mendapat bantuan. Bantuan yang berjumlah Rp 1 miliar ini diserahkan langsung Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid kepada 10 kelompok masyarakat, Senin (28/11).

Selain menyerahkan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan beras yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KKU Dasman SSos kepada Kepala Dusun Pancur serta penyerahan bantuan kids ware dan pakaian seragam sekolah gratis yang diserahkan oleh Ketua TP PKK KKU Hj Diah Permata Hildi. Dalam kesempatan ini, Bupati sekaligus meresmikan bantuan listrik bagi Dusun Pancur.

Melalui bantuan ini, Bupati Kayong Utara dalam sambutannya mengimbau kepada seluruh masyarakat penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni agar dapat memanfaatkan dana yang telah diberikan dengan sebenar-benarnya, dana tersebut jangan dipergunakan untuk membeli barang-barang lain, dana tersebut harus untuk memperbaiki rumah, sehingga memenuhi standar layak sebagaimana mestinya.
Kepada ketua kelompok, kepala dusun, kepala desa, dan camat agar mengawasi secara ketat penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran jangan sampai dananya habis namun rumah tidak dapat terbangun. Karena untuk mendapatkan dana tersebut bukanlah suatu hal yang mudah.

Kepada Kadisosnakertrans, Bupati juga mengingatkan agar melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan secara tertulis kepada Bupati tembusan ke Dinas Sosial Provinsi tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di lapangan. Begitu pula halnya dengan SKPD agar mengarahkan pembangunan di Dusun Pancur ini sehingga hasil nyata pelaksanaan pembangunan akan terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, misalnya pembangunan sarana lingkungan seperti jembatan, MCK, dan bantuan peningkatan kesejahteraan lainnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek mental, spiritual, dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.

Kemudian juga menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan dipenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat sebagian besar masyarakat kita tergolong tidak mampu, sehingga rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental sosial.

Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. (###)

http://www.equator-news.com

TIDAK RAGU MENINDAK TEGAS TERHADAP PENYELUNDUPAN BBM


SAMBAS—Satuan Reskim Polres Sambas Selasa (29/11) pukul 13.00 wib menangkap SPY (43) penimbun bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di kediamannya RT 4 RW 2 Dusun Gerinang Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas. Tersangka ditangkap saat memuat sebagian drum plastik berisi solar ke mobil pick up yang akan diangkut ke kapal miliknya. Dari tangan Spy, polisi menyita 12 drum plastik berwarna biru berisikan kurang lebih 2.000 liter solar. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Sambas.

“Tersangka kita tangkap karena diduga melakukan penimbunan BBM, selain itu tersangka juga sinyalir melakukan penyimpangan alokasi BBM subsidi,” ungkap Kapolres Sambas AKPB Pahala HM Panjaitan melalui Kasat Reskrim Polres Sambas AKP Donny Sardo Lumbantoruan di ruang kerjanya kemarin.Modus kerja penimbunan yang dilakukan SPY, yakni dengan menyewa atau membayar jasa oknum warga membeli BBM di SPBU Pemangkat. Dengan modal pembelian BBM berasal dari tersangka. “Jadi orang sewaan yang disuruh SPY membeli BBM di SPBU Pemangkat diupah, dimana orang jasa ini membeli BBM dengan orang yang ngantri di SPBU Pemangkat, tersangka membeli BBM jenis solar seharga Rp 5.300 per liter,” jelas Kasat Reskirm.Dari hasil pemeriksaan kepolisian terhadap tersangka, BBM yang dibeli tersangka disimpan di sebuah gudang belakang garasi, satu kawasan dengan kediaman tersangka. Untuk penyidikan lebih lanjut, polisi telah melakukan penyelidikan, dan pihak terkait akan menjadi saksi, termasuk mereka yang pernah disuru tersangka untuk mengantri BBM di SPBU Pemangkat.

Tersangka kepada polisi mengaku sudah melakukan hal illegal ini selama tiga tahun. Dimana BBM yang dibeli digunakan tersangka untuk bahan bakar kapal angkutan barang miliknya (KM Mutiara Bahari), kapal melayani pengangkutan barang jurusan Tebas ke Bangka Belitung.Waktu ditemui koran ini, tidak ada sedih apalagi bimbang diwajah tersangka SPY, bahkan ia terus mengumbar senyum dan tawa. Ia mengaku menggunakan BBM tersebut untuk kebutuhan berlayar kapal 20 GT miliknya. “BBM hanya untuk angkut barang ke Bangka Belitung,” ujar pria berkepala plontos ini. Atas kegiatan illegalnya, polisi menahan tersangka karena melawan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. (###)

http://www.pontianakpost.com

GERAKAN MENANAM 1 MILIAR POHON UNTUK PARU-PARU INDONESIA

BUPATI Sanggau H. Setiman H Sudin mengatakan, bahwa pemanasan global bukanlah merupakan fenomena alam semata. Namun, merupakan dampak aktivitas manusia yang tidak terkendali dan menyumbang emisi gas rumah kaca (green house gases) di atmosfer.Menurut bupati, bahwa tepat pada 28 Nopember 2011 kemarin, kita menyelenggarakan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang ke empat di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang merupakan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presidean Republik Indonesia di KTT. Bahwa perubahan iklim di Kopenhagen bulan Desember 2009 guna menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 %, dengan upaya sendiri dan 41 % dengan dukungan internasional pada 2020.

Selanjutnya Setiman mengharapkan kepada para kepala badan/dinas dilingkungan Pemkab Sanggau, para camat, BUMN/BUMD/BUMS, sekolah, LSM berperan aktif memobilisasi jajaran dan masyarakat untuk melaksanakan gerakan penanaman pohon di wilayahnya masing-masing. “Dengan menanam minimal 2 pohon dilingkungan rumah kita akan dapat menciptakan kesejukan, keindahan serta keserasian dilingkungan kita,” imbuhnya.Dikatakan Setiman, bahwa dalam tahun 2010 lalu Kementerian Kehutanan di Provinsi Kalbar khususnya Kabupaten Sanggau, telah dibangun Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 28 unit, yang masing-masing unit menghasilkan 50 ribu batang bibit di 15 kecamatan, dan tahun 2011 sebanyak 25 unit.

Bupati juga berpesan, bahwa sinergi program atau kegiatan penanaman pohon secara lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, mobilisasi sumber daya dan organisasi nonpemerintah lainnya dalam menyukseskan gerakan penanaman 1 miliar pohon, dan apresiasi kepada para pihak terkait dalam menyuksekan kegiatan itu. “Diharapkan untuk melanjutkan gerakan penanaman ini dan melaporkan realisasinya sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan,” tandasnya.
http://www.pontianakpost.com/

UTAMAKAN KEPENTINGAN BERSAMA DAN MUFAKAT DALAM MENYELESAIKAN TAPAL BATAS DESA

Sungai Raya – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berbenah menyelesaikan permasalahan tapal batas sembilan desa di tiga kecamatan. Karena sampai hari ini, tapal batas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
“Kita terus berbenah untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas antara desa. Baru-baru ini kita juga melakukan pembahasan penyelesaian tapal batas di sembilan desa yang masih belum rampung bersama instansi terkait dan lembaga legislatif,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya Fauzi Kasim, pada wartawan.

Menurutnya, dari sembilan desa yang masih berpolemik tentang tapal batas tersebut berada di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang.
“Dalam melakukan pembahasan tapal batas tersebut, selain melibatkan unsur masyarakat dan kepala desa terkait, kita melibatkan bidang pemerintahan Setda Kubu Raya, DPRD, serta pihak terkait lainnya,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, BPMPD Kubu Raya dan pihak terkait lainnya menitikberatkan pada validitas data batas desa. Hasilnya, masih ada beberapa desa yang harus memperbaiki laporan tapal batas desa mereka. Dari beberapa permasalahan yang ada didominasi oleh masih banyaknya data tapal batas desa yang tidak akurat titik koordinat. Sehingga menyebabkan antara desa satu dengan desa yang lain belum menemukan kesepakatan tentang tapal batas desa.

“Yang menjadi permasalahan adalah desa yang menentukan tapal batasnya dengan menggunakan titik koordinat dan bukan batas alam. Namun, dalam hal ini kita akan mengutamakan kesepakatan bersama, untuk mencegah perselisihan di kemudian hari, terlebih setelah tapal batas tersebut ditetapkan,” kata Fauzi. Sehingga dalam menyelesaikan tapal batas antara desa, pihaknya hanya memfasilitasi antara desa. Untuk penyelesaiannya sendiri diutamakan dapat diselesaikan antara masyarakat dan pemerintahan desa dengan cara mufakat.

Setelah ada kesepakatan antara desa, barulah pihaknya akan mengajukan penyelesaian tapal batas tersebut kepada bagian pemerintahan Setda Kubu Raya dan DPRD setempat untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan menjadi perda. “Kita hanya berharap dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas, setiap desa bersama masyarakatnya dapat mengutamakan kepentingan bersama dan mufakat. Alhamdulillah sejauh ini belum pernah terjadi bentrokan antarmasyarakat dalam menyelesaikan tapal batas desa dan kita harap hal itu bisa dipertahankan masyarakat,” pungkasnya.
http://www.equator-news.com/