Sebanyak 6338 batang kayu ilegal loging diamankan oleh Jajaran Polda Kalimantan Barat yang bekerjasama dengan Mabes Polri.Operesi Hutan Lestari yang dilaksanakan pada 8-20 November ini, berlangsung di delapan tempat kejadian perkara. Pada Sabtu (26/11), aparat kepolisian menggelar barang bukti tersebut. Penangkapan perdana dilakukan terhadap CV.Pasifik dengan 1.250 batang kayu. Atas nama tersangka Syaiful beserta rekannya. TKP yang kedua, di Muara Sungai Rada, sebanyak 1.200 batang dengan tersangka Alex. Kemudian disusul tersangka Jayanto, di Kapuas Hulu dan Wajok sebanyak 500 batang kayu ilegal loging.
TKP yang keempat di DS. Kauman Kec.Benua Kayong Kabupaten Ketapang sebanyak 300 batang, tersangka bernama Supiadi. TKP kelima di Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sebanyak 83 batang, menggunakan 1 truk KB8875 J dengan tersangka Novi Eko Prasetyo.TKP keenam di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 2.178 batang dan mesin dompeng dengan tersangka Sucipto. Untuk TKP ketujuh dan kedelapan di Tayan Hilir sebanyak 273 batang dengan TSK bernama Aon dan Edi.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Unggung Cahyono menuturkan, para tersangka beserta barang buktinya diringkus dalam Operasi Hutan Lestari. Dia mengatakan, ini merupakan penangkapan skala besar. “Tercatat, kurang lebih satu bulan kita bisa mengamankan 6338 batang kayu ilegal loging. Dengan berbagai TKP,” ungkapnya. Operasi Hutan Lestari ini, sambungnya, merupakan operasi terhadap para penebang kayu secara liar. Tindakan ini juga bertujuan demi melakukan pencegahan rusaknya hutan yang ada di Indonesia. Begitu juga terhadap kerugian negara.
Untuk sementara, delapan orang tersangka yang berhasil diringkus, masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Karena, ada kemungkinan jaringan para pelaku bisa lebih dari 8 orang. “Jika diasumsikan, perkiraan hasil lelang lebih dari Rp.1,5 Miliar hingga Rp 2 Miliar,” kata Unggung.Berdasar dari identitas yang dikantongi, modus operandi para pelaku ilegal loging ini, dengan cara menggunakan Dokumen SKAU, SKSKB Cap KR. Layaknya kayu ini berasal dari lahan yang mempunyai hak atas tanah yang legal. Namun, setelah dilakukan pengembangan yang mendalam, ternyata ribuan batang kayu tersebut adalah hasil tebangan liar masyarakat.Begitu juga dengan modus IPK Land Clearing. Berdalih untuk membersihkan lahan, setelah dicek ternya bukan bersal dari lahan IPK Land Clearing. “Ini sudah salah prosedur,” cetus Kapolda kepada awak media.
Dir Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Drs Widhan Denny menambahkan, beberapa problem telah dilakukan tindak lebih lanjut. Seperti halnya terhadap oknum yang menyembunyikan praktek ilegal loging ini. Apabila memang benar ada oknum dibalik para cukong. “Kami siap menindak tegas jaringan tersebut,” tegasnya.
Semua kasus ilegal loging, sambungnya, termasuk dalam operasi Hutan Lestari. Dimana kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut. “Saya meminta kepada semua pihak untuk memberi kesempatan kepada pihak kepolisian demi membantu menyelidiki kasus tersebut sampai selesai,” pungkasnya.
http://www.pontianakpost.com/
Senin, 28 November 2011
PERLUNYA PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP GURU PERBATASAN
GUBERNUR Kalimantan Barat Cornelis meminta agar guru perbatasan tidak melakukan mogok mengajar. Permintaan itu disampaikan Cornelis menyikapi ancaman mogok guru perbatasan karena tunjangan perbatasan yang tidak merata.“Saya minta, guru tidak usah mogok. Karena bila dibandingkan dengan tenaga peniliti di LIPI, gaji guru masih lebih tinggi. Bahkan ada guru yang hampir menyamai gaji Gubernur,” katanya ketika menghadiri HGN di Sintang.
Soal puas atau tidak mengenai gaji ataupun tunjangan guru yang didapat, manusia pada dasarnya tidak pernah puas. “Oleh karena itu kondisi ini harus disyukuri, apalagi bila dibandingkan saat saya masih di SMP atau SMA, gaji guru sekarang lebih baik,” tuturnya.Ia menceritakan, saat dirinya sekolah, banyak guru yang tidak digaji. “Bahkan, untuk membantu guru, sebelum belajar kita harus pergi ke ladang lebih dulu sebelum pergi ke sekolah untuk belajar,” sambungnya.
Cornelis mengharapkan, kalau ada persoalan terkait para guru, organisasi yang menaunginya yakni PGRI bisa melakukan pembahasan bersama, kemudian disampaikan pada pemerintah. “Kalau persoalan itu berkaitan dengan wewenang gubernur, saya siap mengatasi. Kalau berkaitan dengan wewenang pusat, akan disampaikan ke pusat bersama PGRI dan Dinas Pendidikan. Karena pada dasarnya, PGRI dibentuk untuk membantu anggotanya supaya aspirasinya bisa disampaikan pada pihak yang berwewenang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya akan memperjuangkan gaji guru perbatasan secara merata. Ia juga menuturkan kalau pihaknya akan mendata ulang agar guru perbatasan yang belum dapat, bisa mendapatkan tunjangan perbatasan itu. “Namun akan kita cek dulu permasalahannya, karena masalah ini merupakan kewenangan pusat. Makanya saya minta guru jangan mogok, apalagi guru sudah disumpah sebagai penyelenggaran negara,” tukasnya.
http://www.pontianakpost.com/
Soal puas atau tidak mengenai gaji ataupun tunjangan guru yang didapat, manusia pada dasarnya tidak pernah puas. “Oleh karena itu kondisi ini harus disyukuri, apalagi bila dibandingkan saat saya masih di SMP atau SMA, gaji guru sekarang lebih baik,” tuturnya.Ia menceritakan, saat dirinya sekolah, banyak guru yang tidak digaji. “Bahkan, untuk membantu guru, sebelum belajar kita harus pergi ke ladang lebih dulu sebelum pergi ke sekolah untuk belajar,” sambungnya.
Cornelis mengharapkan, kalau ada persoalan terkait para guru, organisasi yang menaunginya yakni PGRI bisa melakukan pembahasan bersama, kemudian disampaikan pada pemerintah. “Kalau persoalan itu berkaitan dengan wewenang gubernur, saya siap mengatasi. Kalau berkaitan dengan wewenang pusat, akan disampaikan ke pusat bersama PGRI dan Dinas Pendidikan. Karena pada dasarnya, PGRI dibentuk untuk membantu anggotanya supaya aspirasinya bisa disampaikan pada pihak yang berwewenang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya akan memperjuangkan gaji guru perbatasan secara merata. Ia juga menuturkan kalau pihaknya akan mendata ulang agar guru perbatasan yang belum dapat, bisa mendapatkan tunjangan perbatasan itu. “Namun akan kita cek dulu permasalahannya, karena masalah ini merupakan kewenangan pusat. Makanya saya minta guru jangan mogok, apalagi guru sudah disumpah sebagai penyelenggaran negara,” tukasnya.
http://www.pontianakpost.com/
Jumat, 25 November 2011
HINDARI CARA KEKERASAN DAN ANARKIS YANG DAPAT MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN
Konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit menelan korban. Satu warga tertembak oleh aparat dan lebih dari 10 orang diperiksa sebagai saksi. Satu kompi Brimob Polda Kalbar diterjunkan ke lokasi. Peristiwa ini, terjadi di Balai Sekuak Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Grand Utama Mandiri (GUM), Selasa (22/11) malam. Sebelumnya, di hari yang sama, terjadi aksi anarkis massa yang menyerang dan merusak kantor perusahaan sawit PT Borneo Ketapang Permai di Kebun Beduai, Kabupaten Sanggau.
Kejadian di Sekadau menurut pihak kepolisian, tembakan terpaksa dilepaskan karena salah seorang anggota polisi yang mengamankan situasi diserang menggunakan senjata tajam. “Kita menempuh tindakan tegas sepenuhnya untuk mengendalikan situasi dan menegakkan hukum. Mencari pelaku perusakan aset perusahaan. Tetapi sudah diawali dengan tindakan persuasif. Anggota Polres Sekadau diserang menggunakan senjata tajam oleh oknum warga berinisial D. Kemudian polisi memilih mundur. Namun pelaku (D,red) terus menyerang walau sudah diperingatkan,” kata Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar.
Tembakan untuk meredam situasi dan sepenuhnya untuk melumpuhkan. Arah tembakan diarahkan ke arah kaki. Pelaku ambruk setelah tembakan mengenai betisnya. Korban langsung dievakuasi untuk diberikan pertolongan oleh warga setempat. Menurut Mukson, kepolisian memang tidak menolong. Mengingat situasi saat kejadian tidak memungkinkan petugas untuk mendekat. Sebab massa begitu ramai. Tetapi keadaan kini, sudah mulai berangsur pulih dan kondusif.
”Penempatan pertugas adalah buat pengamanan. Kepolisian sama sekali tidak memihak. Namun sepenuhnya agar situasi menjadi kondusif dan terkendali. Ketika terjadi unjuk rasa masyarakat kepada perusahaan. Mendukung pengamanan ditempatkan satu pleton Sabhara dari Polres Sekadau. Kehadiran petugas sepenuhnya dalam upaya penegakan hukum dan disertai surat perintah secara resmi,” kata Mukson.
Ditambahkan, dalam kasus tersebut petugas juga diperiksa. Sesuai standar yang berlaku dalam kepolisian. Alasan harus melepas tembakan. “Tetapi langkah anggota sepenuhnya untuk menegakkan hukum,” kata Mukson.Polisi juga mengumpulkan keterangan saksi dari warga setempat dan belum ada yang ditahan. “Lebih 10 saksi yang dipanggil, belum ditahan,” kata Mukson. Sementara untuk mengeliminir situasi sudah diterjunkan satu kompi personil Brimob Polda Kalbar. Mengendalikan keamanan agar kembali kondusif bersama dengan Polres setempat. Kendati demikian kondisi sendiri sudah mulai berangsur pulih. Keamanan kembali kondusif. Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi dengan isu yang bisa menimbulkan gangguan kambtibmas.
Menurut Muskon, posisi kepolisian dilematis dalam menenangkan konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Sebab persoalan timbul terkadang karena masalah pembebasan lahan, penentuan plasma dan masalah tenaga kerja. Sehingga perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan terakumulasi menjadi konflik. “Kalau sudah muncul konflik kami (polisi,red) pasti akan mengamankan.Tidak mentolerir tindakan yang melanggar hukum, seperti perusakan,” katanya.
Akumulasi Emosi Masyarakat, Kriminolog Universitas Tanjungpura Dr Hermansyah menilai tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat punya sebab kompleks. Salah satunya adalah perbedaan cara pandang soal hukum adat. “Ada hal yang harus dipahami oleh setiap pengusaha, aparat keamanan, dan pemerintah di daerah. Di sana sudah ada penghuninya, yang merupakan penduduk asli. Dan mereka sudah punya hukum adat. Ini yang kadang kurang diperhatikan para investor,” jelas Hermansyah.
Menurut dia, masyarakat adat dan hukumnya diakui, bahkan dilindungi oleh konstitusi Indonesia. “Lihat pasal 18 B Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga. Di situ jelas masyarakat adat diakui. Masyarakat punya peraturan yang sudah ada sejak jaman dulu, dan para pengusaha perlu menghormati hak-hak adat tersebut,” kata Hermansyah. Dosen Fakultas Hukum Untan ini juga menganalisa, terjadinya tindakan anarkis biasanya terjadi karena akumulasi emosi yang memuncak. “Bisa jadi pula masyarakat merasa aparat keamanan tidak pernah berpihak ke mereka. Seringnya membela pengusaha,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis kemanusiaan Stephanus Paiman menyesalkan terjadinya tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum masyarakat dalam kedua kasus tersebut. Karena penggunaan kekerasan bukan akan menyelesaikan masalah, malahan akan memperparah keadaan.“Saya harap kepada masyarakat di daerah, agar menyerahkan persoalan kepada pihak kepolisian. Mereka yang berhak menanganinya. Yakinlah bahwa hukum masih ada di negeri ini. Untuk kepolisian agar memproses kasus-kasus tersebut secara transparan, tanpa intervensi pihak manapun,” imbuhnya.
Kata Step, pemerintah kabupaten setempat juga harus membantu memberikan pengertian atau penyuluhan kepada masyarakat, agar segala permasalahan yang terjadi, tidak diselesaikan dengan cara kekerasan. “Para anggota dewan harus rajin turun ke masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan hak-hak mereka, serta memberikan pencerahan hingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditangkal sejak dini,” tambahnya.
http://www.pontianakpost.com/
Kejadian di Sekadau menurut pihak kepolisian, tembakan terpaksa dilepaskan karena salah seorang anggota polisi yang mengamankan situasi diserang menggunakan senjata tajam. “Kita menempuh tindakan tegas sepenuhnya untuk mengendalikan situasi dan menegakkan hukum. Mencari pelaku perusakan aset perusahaan. Tetapi sudah diawali dengan tindakan persuasif. Anggota Polres Sekadau diserang menggunakan senjata tajam oleh oknum warga berinisial D. Kemudian polisi memilih mundur. Namun pelaku (D,red) terus menyerang walau sudah diperingatkan,” kata Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar.
Tembakan untuk meredam situasi dan sepenuhnya untuk melumpuhkan. Arah tembakan diarahkan ke arah kaki. Pelaku ambruk setelah tembakan mengenai betisnya. Korban langsung dievakuasi untuk diberikan pertolongan oleh warga setempat. Menurut Mukson, kepolisian memang tidak menolong. Mengingat situasi saat kejadian tidak memungkinkan petugas untuk mendekat. Sebab massa begitu ramai. Tetapi keadaan kini, sudah mulai berangsur pulih dan kondusif.
”Penempatan pertugas adalah buat pengamanan. Kepolisian sama sekali tidak memihak. Namun sepenuhnya agar situasi menjadi kondusif dan terkendali. Ketika terjadi unjuk rasa masyarakat kepada perusahaan. Mendukung pengamanan ditempatkan satu pleton Sabhara dari Polres Sekadau. Kehadiran petugas sepenuhnya dalam upaya penegakan hukum dan disertai surat perintah secara resmi,” kata Mukson.
Ditambahkan, dalam kasus tersebut petugas juga diperiksa. Sesuai standar yang berlaku dalam kepolisian. Alasan harus melepas tembakan. “Tetapi langkah anggota sepenuhnya untuk menegakkan hukum,” kata Mukson.Polisi juga mengumpulkan keterangan saksi dari warga setempat dan belum ada yang ditahan. “Lebih 10 saksi yang dipanggil, belum ditahan,” kata Mukson. Sementara untuk mengeliminir situasi sudah diterjunkan satu kompi personil Brimob Polda Kalbar. Mengendalikan keamanan agar kembali kondusif bersama dengan Polres setempat. Kendati demikian kondisi sendiri sudah mulai berangsur pulih. Keamanan kembali kondusif. Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi dengan isu yang bisa menimbulkan gangguan kambtibmas.
Menurut Muskon, posisi kepolisian dilematis dalam menenangkan konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Sebab persoalan timbul terkadang karena masalah pembebasan lahan, penentuan plasma dan masalah tenaga kerja. Sehingga perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan terakumulasi menjadi konflik. “Kalau sudah muncul konflik kami (polisi,red) pasti akan mengamankan.Tidak mentolerir tindakan yang melanggar hukum, seperti perusakan,” katanya.
Akumulasi Emosi Masyarakat, Kriminolog Universitas Tanjungpura Dr Hermansyah menilai tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat punya sebab kompleks. Salah satunya adalah perbedaan cara pandang soal hukum adat. “Ada hal yang harus dipahami oleh setiap pengusaha, aparat keamanan, dan pemerintah di daerah. Di sana sudah ada penghuninya, yang merupakan penduduk asli. Dan mereka sudah punya hukum adat. Ini yang kadang kurang diperhatikan para investor,” jelas Hermansyah.
Menurut dia, masyarakat adat dan hukumnya diakui, bahkan dilindungi oleh konstitusi Indonesia. “Lihat pasal 18 B Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga. Di situ jelas masyarakat adat diakui. Masyarakat punya peraturan yang sudah ada sejak jaman dulu, dan para pengusaha perlu menghormati hak-hak adat tersebut,” kata Hermansyah. Dosen Fakultas Hukum Untan ini juga menganalisa, terjadinya tindakan anarkis biasanya terjadi karena akumulasi emosi yang memuncak. “Bisa jadi pula masyarakat merasa aparat keamanan tidak pernah berpihak ke mereka. Seringnya membela pengusaha,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis kemanusiaan Stephanus Paiman menyesalkan terjadinya tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum masyarakat dalam kedua kasus tersebut. Karena penggunaan kekerasan bukan akan menyelesaikan masalah, malahan akan memperparah keadaan.“Saya harap kepada masyarakat di daerah, agar menyerahkan persoalan kepada pihak kepolisian. Mereka yang berhak menanganinya. Yakinlah bahwa hukum masih ada di negeri ini. Untuk kepolisian agar memproses kasus-kasus tersebut secara transparan, tanpa intervensi pihak manapun,” imbuhnya.
Kata Step, pemerintah kabupaten setempat juga harus membantu memberikan pengertian atau penyuluhan kepada masyarakat, agar segala permasalahan yang terjadi, tidak diselesaikan dengan cara kekerasan. “Para anggota dewan harus rajin turun ke masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan hak-hak mereka, serta memberikan pencerahan hingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditangkal sejak dini,” tambahnya.
http://www.pontianakpost.com/
AWAS PENIPUAN TKW
NGABANG – Pengiriman dua calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ilegal ke Malaysia berhasil digagalkan Kepolisian Resor Landak, Rabu (23/11). Mereka adalah Mu(18) dan Ra (19) yang dibawa oleh K (18), warga asal Sekura Kabupaten Sambas. Ketiganya ditangkap saat jajaran Mapolres Landak melakukan operasi rutin dengan sasaran kendaraan bermotor, senjata sajam, narkotika dan penyelundupan manusia.
"Saat ditangkap, ketiganya sedang berada di sebuah bis angkutan umum. Operasi itu sendiri digelar di depan Mapolres Landak," ungkap Kapolres Landak melalui Kasat Reskrim AKP Andi Oddang Riuh. Dalam pemeriksaan ketiganya, mereka mengakui akan ke Malaysia untuk bekerja.“Kita melakukan pemeriksaan mendalam lagi, ternyata ketiganya hanya memiliki paspor pelancong saja, bukan paspor kerja. Oleh karena itu ketiganya ditahan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam lagi,” ujar Andi.
Menurut pengakuan kedua korban calon TKW ilegal tersebut, mereka sudah dibuatkan paspor oleh keluarganya di Sambas. Biaya untuk membuat paspor diperoleh dari pelaku. “Jadi orang yang membawa ini diberikan uang RM 10 dari pelaku yang ada di Malaysia untuk menguruskan kelengkapan administrasi perjalanan mereka. Rencananya sampai di Malaysia kedua korban akan dipekerjakan sebagai pembuat mie dengan gaji yang dijanjikan sebesar RM 550,” ungkapnya.Untuk selanjutnya, Polres Landak melakukan koordinasi dengan Polsek Sekura dan melaporkan proses penangkapan penyelundupan TKW ilegal tersebut ke Mapolda Kalbar.
“Sedangkan langkah-langkah ke depan kita terapkan UU No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana trafficking pada Pasal 2. sebab disitu ada merekrut, menempatkan dan eksploitasi,” jelasnya. Untuk sementara, pelaku dari kasus perdagangan manusia ini baru satu orang saja. Namun demikian Polres Landak juga sudah mendapat informasi bahwa si pelaku ini memang sering diminta bantuan untuk mencari calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia. “Oleh karena itu kita akan terus mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab diduga si pelaku ada jaringannya,” katanya.
Saat ini, korban maupun pelaku masih diamankan di Mapolres Landak. Khusus untuk korban, jika pemeriksaan sudah lengkap, mereka akan dikembalikan ke tempat asalnya. “Sedangkan si pelaku, awalnya kita periksa sebagai saksi. Ketika sudah cukup bukti, baru kita tetapkan dia sebagai tersangka,” katanya. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni 2 unit HP milik pelaku, 3 buah paspor, uang ringgit senilai RM 40 dan uang tunai sejumlah Rp2,1 juta.
http://www.pontianakpost.com/
"Saat ditangkap, ketiganya sedang berada di sebuah bis angkutan umum. Operasi itu sendiri digelar di depan Mapolres Landak," ungkap Kapolres Landak melalui Kasat Reskrim AKP Andi Oddang Riuh. Dalam pemeriksaan ketiganya, mereka mengakui akan ke Malaysia untuk bekerja.“Kita melakukan pemeriksaan mendalam lagi, ternyata ketiganya hanya memiliki paspor pelancong saja, bukan paspor kerja. Oleh karena itu ketiganya ditahan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam lagi,” ujar Andi.
Menurut pengakuan kedua korban calon TKW ilegal tersebut, mereka sudah dibuatkan paspor oleh keluarganya di Sambas. Biaya untuk membuat paspor diperoleh dari pelaku. “Jadi orang yang membawa ini diberikan uang RM 10 dari pelaku yang ada di Malaysia untuk menguruskan kelengkapan administrasi perjalanan mereka. Rencananya sampai di Malaysia kedua korban akan dipekerjakan sebagai pembuat mie dengan gaji yang dijanjikan sebesar RM 550,” ungkapnya.Untuk selanjutnya, Polres Landak melakukan koordinasi dengan Polsek Sekura dan melaporkan proses penangkapan penyelundupan TKW ilegal tersebut ke Mapolda Kalbar.
“Sedangkan langkah-langkah ke depan kita terapkan UU No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana trafficking pada Pasal 2. sebab disitu ada merekrut, menempatkan dan eksploitasi,” jelasnya. Untuk sementara, pelaku dari kasus perdagangan manusia ini baru satu orang saja. Namun demikian Polres Landak juga sudah mendapat informasi bahwa si pelaku ini memang sering diminta bantuan untuk mencari calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia. “Oleh karena itu kita akan terus mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab diduga si pelaku ada jaringannya,” katanya.
Saat ini, korban maupun pelaku masih diamankan di Mapolres Landak. Khusus untuk korban, jika pemeriksaan sudah lengkap, mereka akan dikembalikan ke tempat asalnya. “Sedangkan si pelaku, awalnya kita periksa sebagai saksi. Ketika sudah cukup bukti, baru kita tetapkan dia sebagai tersangka,” katanya. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni 2 unit HP milik pelaku, 3 buah paspor, uang ringgit senilai RM 40 dan uang tunai sejumlah Rp2,1 juta.
http://www.pontianakpost.com/
AKIBAT PEMDA TERKAIT YANG MENUNDA PERMASALAHAN LAMA
Diduga akibat dipicu oleh persoalan lahan antara warga dengan perusahaan yang tak kunjung selesai, terjadi pengerusakan terhadap kantor beserta fasilitas milik PT BKP di Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau oleh sejumlah warga. Kapolres Sanggau AKBP Winarto didampingi Kasat Reskrim AKP Sudarsono ketika dikonfirmasi kemarin membenarkan tentang adanya tindakan anarkisme tersebut. Saat ini pihaknya sudah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan itu serta mengamankan sejumlah barang bukti.
“Secara umum, saat ini situasi sudah terkendali dan kondusif. Diharapkan kepada masyarakat tidak terpancing dan terprovokasi akibat kejadian ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Percayakan penanganannya kepada aparat kita untuk menanganinya,” ujarnya kepada wartawan kemarin. Dituturkannya, bahwa peristiwa ini terjadi pada, Selasa 22 Nopember 2011 sekitar pukul 14.30 WIB lalu. Sejumlah warga mendatangi Kantor PT BKP yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini yang terletak di Dusun Sei Gua Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai.
Selain melakukan pengerusakan, pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap Manager Kebun bernama Elda Arifin 42 tahun yang harus menderita luka di kepala bagian kiri dan musti mendapatkan perawatan medis. Dijelaskan Kapolres bahwa sejumlah barang yang dirusak meliputi Pos Satpam yang dibakar dan dirobohkan dengan cara ditarik menggunakan mobil jenis Hiland yang dibawa warga. Kemudian juga merusak kaca 1 unit dump truck, computer, gudang, motor dinas. Bahkan ada juga yang menggondol computer berupa 3 CPU dan 4 monitor, serta laptop.
“Komputer sudah diamankan, sedangkan laptopnya belum ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam,” ungkapnya.Senjata tajam yang diamankan Polisi di antaranya adalah keris, ketapel, parang, pisau, gancu, egrek dan tongkat. Kemudian diamankan barang bukti lain yang turut diamankan Polisi adalah mobil Hiland dan sepeda motor.“Setelah Polisi menerima laporan atas kejadian ini, langsung diterjunkan ke lapangan dan melakukan pengejaran kepada pelaku serta mengamankan barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tandasnya
Winarto kembali menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terpancing atas kejadian ini. Dia juga menginginkan kepada TP4K Sanggau yang tugasnya adalah menangani persoalan perkebunan yang dibentuk Pemkab Sanggau tersebut, agar segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab, persoalan ini diduga muncul akibat dari akumulasi persoalan lama yang tidak terselesaikan. Persoalan perkebunan agar segera dituntaskan dan Polisi juga tetap akan memproses jika terjadi pelanggaran hukum, termasuk tindakan anarkis yang telah terjadi. “Saya berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Pemkab Sanggau melalui tim-nya harus proaktif dan tidak membiarkannya lebih berlarut-larut lagi,” harap Winarto.
http://www.pontianakpost.com/
“Secara umum, saat ini situasi sudah terkendali dan kondusif. Diharapkan kepada masyarakat tidak terpancing dan terprovokasi akibat kejadian ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Percayakan penanganannya kepada aparat kita untuk menanganinya,” ujarnya kepada wartawan kemarin. Dituturkannya, bahwa peristiwa ini terjadi pada, Selasa 22 Nopember 2011 sekitar pukul 14.30 WIB lalu. Sejumlah warga mendatangi Kantor PT BKP yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini yang terletak di Dusun Sei Gua Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai.
Selain melakukan pengerusakan, pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap Manager Kebun bernama Elda Arifin 42 tahun yang harus menderita luka di kepala bagian kiri dan musti mendapatkan perawatan medis. Dijelaskan Kapolres bahwa sejumlah barang yang dirusak meliputi Pos Satpam yang dibakar dan dirobohkan dengan cara ditarik menggunakan mobil jenis Hiland yang dibawa warga. Kemudian juga merusak kaca 1 unit dump truck, computer, gudang, motor dinas. Bahkan ada juga yang menggondol computer berupa 3 CPU dan 4 monitor, serta laptop.
“Komputer sudah diamankan, sedangkan laptopnya belum ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam,” ungkapnya.Senjata tajam yang diamankan Polisi di antaranya adalah keris, ketapel, parang, pisau, gancu, egrek dan tongkat. Kemudian diamankan barang bukti lain yang turut diamankan Polisi adalah mobil Hiland dan sepeda motor.“Setelah Polisi menerima laporan atas kejadian ini, langsung diterjunkan ke lapangan dan melakukan pengejaran kepada pelaku serta mengamankan barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tandasnya
Winarto kembali menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terpancing atas kejadian ini. Dia juga menginginkan kepada TP4K Sanggau yang tugasnya adalah menangani persoalan perkebunan yang dibentuk Pemkab Sanggau tersebut, agar segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab, persoalan ini diduga muncul akibat dari akumulasi persoalan lama yang tidak terselesaikan. Persoalan perkebunan agar segera dituntaskan dan Polisi juga tetap akan memproses jika terjadi pelanggaran hukum, termasuk tindakan anarkis yang telah terjadi. “Saya berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Pemkab Sanggau melalui tim-nya harus proaktif dan tidak membiarkannya lebih berlarut-larut lagi,” harap Winarto.
http://www.pontianakpost.com/
SELURUH JAJARAN PEMKAB MENCIPTAKAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI
SOSIALISASI: Kegiatan sosialisasi program anti korupsi yang disampaikan BPKP Perwakilan Provinsi Kalbar dengan dibuka Wabup Pabali Musa di Aula Kantor Bupati Sambas.
Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas melaksanakan sosialisasi Program Anti Korupsi atau Fraud Control Plan (FCP), yang disampaikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalbar. Kegiatan dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sambas Pabali Musa di Aula Kantor Bupati Sambas, Selasa (22/11). Kegiatan ini dihadiri Plt Asisten Perekonomian dan Pemerintahan Setda Pemkab Sambas Chifni B, Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar Sukari, staf khusus Bupati Sambas, dan para kepala dinas, badan, dan kantor di lingkungan Pembab Sambas.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bebas KKN, Wabup mengingatkan harus selaras amanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. “Sesuai visi Pemerintah Kabupaten Sambas Terpikat Terigas, ada riligius, yang mana sesungguhnya semua agama melarang tindak korupsi, dengan agama akan menjadi benteng kita untuk tidak melakukan tindak korupsi,” ujar Wabup.
Wabup mengatakan sosialisasi program anti korupsi bertujuan memberikan gambaran dan mengingatkan kepada pimpinan organisasi, agar dapat mengimplementasikan hal tersebut dalam menjalankan tugasnya. “Saya mengharapkan para peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengantisipasi dan meminimalkan tindak korupsi dalam organisasinya,” pintanya
Pabali mengajak seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk bersama-sama berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. “Di mana dalam agama mengajarkan orang yang baik adalah orang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, (maka) kita harus memberikan memberi sebanyak-banyaknya bukan mengambil sebanyaknya,” papar orang nomor dua di jajaran eksekutif Kabupaten Sambas tersebut. Materi sosialisasi program anti korupsi yang diberikan Tim Sosialisasi FCP meliputi pengertian dan jenis-jenis korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, dan strategi pemberantasan korupsi.
http://www.pontianakpost.com/
Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas melaksanakan sosialisasi Program Anti Korupsi atau Fraud Control Plan (FCP), yang disampaikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalbar. Kegiatan dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sambas Pabali Musa di Aula Kantor Bupati Sambas, Selasa (22/11). Kegiatan ini dihadiri Plt Asisten Perekonomian dan Pemerintahan Setda Pemkab Sambas Chifni B, Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar Sukari, staf khusus Bupati Sambas, dan para kepala dinas, badan, dan kantor di lingkungan Pembab Sambas.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bebas KKN, Wabup mengingatkan harus selaras amanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. “Sesuai visi Pemerintah Kabupaten Sambas Terpikat Terigas, ada riligius, yang mana sesungguhnya semua agama melarang tindak korupsi, dengan agama akan menjadi benteng kita untuk tidak melakukan tindak korupsi,” ujar Wabup.
Wabup mengatakan sosialisasi program anti korupsi bertujuan memberikan gambaran dan mengingatkan kepada pimpinan organisasi, agar dapat mengimplementasikan hal tersebut dalam menjalankan tugasnya. “Saya mengharapkan para peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengantisipasi dan meminimalkan tindak korupsi dalam organisasinya,” pintanya
Pabali mengajak seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk bersama-sama berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. “Di mana dalam agama mengajarkan orang yang baik adalah orang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, (maka) kita harus memberikan memberi sebanyak-banyaknya bukan mengambil sebanyaknya,” papar orang nomor dua di jajaran eksekutif Kabupaten Sambas tersebut. Materi sosialisasi program anti korupsi yang diberikan Tim Sosialisasi FCP meliputi pengertian dan jenis-jenis korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, dan strategi pemberantasan korupsi.
http://www.pontianakpost.com/
Selasa, 22 November 2011
YANG ADA ADALAH TUNJANGAN KHUSUS DAERAH PERBATASAN DAN TERPENCIL
SANGGAU--Menyusul isu aksi pemogokan sejumlah guru di beberapa wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau beberapa waktu lalu, ditanggapi serius oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Sanggau Yohanes Kiteng.“Dalam kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Pendidikan Nasional, tidak menyebutkan bahwa semua guru di perbatasan itu harus dapat tunjangan profesi guru perbatasan. Sebenarnya yang namanya tunjangan guru itu tidak ada. Yang ada adalah tunjangan khusus daerah perbatasan dan terpencil. Begitu bunyi (kebijakan, Red) nomenklaturnya,” kata Kiteng saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (21/11) kemarin.
Kiteng juga ingin meluruskan, bahwa tidak semua guru yang berada di wilayah perbatasan itu masuk dalam klasifikasi daerah khusus, yang berhak menerima tunjangan profesi guru perbatasan. Namun kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki kriteria khsusus. “Fokus kita adalah mereka yang berada di perbatasan, yang terpencil. Biarpun di perbatasan, tapi tidak terpencil, itu tidak dapat,” jelasnya.
Saat ini, kata Kiteng, terdapat sebanyak 370 orang guru yang terdaftar sebagai penerima tunjangan khusus SD dan SMP di wilayah terpencil di perbatasan, dengan rincian 76 SDN dan 3 SMP. Masing-masing kecamatan itu adalah Kecamatan Kapuas sebanyak 15 SDN, Kecamatan Entikong 10 SDN dan 1 SMP, Kecamatan Sekayam 6 SDN, Kecamatan Noyan 13 SDN dan 2 SMP, Kecamatan Kembayan 2 SDN, Kecamatan Jangkang 3 SDN, Kecamatan Tayan Hilir 2 SDN, Kecamatan Meliau 11 SDN dan Kecamatan Toba sebanyak 12 SDN.
“Contohnya begini, Landak ada tidak perbatasan? Sekadau ada tidak perbatasan? Tapi kenapa mereka dapat? Itu karena fokus pemerintah bukan soal wilayah perbatasan saja, tapi terpencil atau mereka yang berada di pedalaman sana. Soal ada isu mogok itu tidak benar, kalau ada saya pecat gurunya, karena melalaikan tugas. Ini yang mau kita luruskan, supaya jangan salah kaprah nantinya,” bebernya.
Selain kriteria terpencil atau guru yang berada di daerah khusus di atas, Kiteng juga menyebutkan beberapa kriteria lain yang menjadi pedoman dan pertimbangan pusat. Yakni, guru harus memiliki jam mengajar tidak kurang dari 24 jam per minggu. Namun bagi guru yang tidak memiliki cukup akses di luar dengan alasan kondisi jauh yang tidak memungkinkan, atau guru harus bermalam disuatu daerah tertentu demi mengejar 24 jam per minggu itu, masih mendapat kelonggaran dan masih akan masuk klasifikasi, selama dia dapat membuat surat keterangan atau pernyataan terkait kesulitannya itu.
Selanjutnya, masa pengabdian guru tersebut, tidak boleh kurang dari 2 tahun. Minimal 2 tahu. “Untuk guru yang diluar PNS pun bisa mendapatkan tunjangan ini, selama masa abdinya sudah memenuhi syarat,” katanya. Kemudian dikatakan Kiteng, setiap guru harus memiliki nomor NUPTK dan terakhir guru memiliki tabungan atau rekening sendiri. Sebab, ada kasus guru bilang sudah ngirim nomor rekening, tapi menurut pusat belum ada. “Kirim aja lagi, jangan mempersulit. Kita tidak tahu, karena mungkin ada kesalahan teknis atau administrasi, saking banyaknya berkas, itu bisa saja tercecer. Kita di sini juga minta guru-guru itu proaktiflah,” tandasnya.(**)
http://www.pontianakpost.com
Kiteng juga ingin meluruskan, bahwa tidak semua guru yang berada di wilayah perbatasan itu masuk dalam klasifikasi daerah khusus, yang berhak menerima tunjangan profesi guru perbatasan. Namun kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki kriteria khsusus. “Fokus kita adalah mereka yang berada di perbatasan, yang terpencil. Biarpun di perbatasan, tapi tidak terpencil, itu tidak dapat,” jelasnya.
Saat ini, kata Kiteng, terdapat sebanyak 370 orang guru yang terdaftar sebagai penerima tunjangan khusus SD dan SMP di wilayah terpencil di perbatasan, dengan rincian 76 SDN dan 3 SMP. Masing-masing kecamatan itu adalah Kecamatan Kapuas sebanyak 15 SDN, Kecamatan Entikong 10 SDN dan 1 SMP, Kecamatan Sekayam 6 SDN, Kecamatan Noyan 13 SDN dan 2 SMP, Kecamatan Kembayan 2 SDN, Kecamatan Jangkang 3 SDN, Kecamatan Tayan Hilir 2 SDN, Kecamatan Meliau 11 SDN dan Kecamatan Toba sebanyak 12 SDN.
“Contohnya begini, Landak ada tidak perbatasan? Sekadau ada tidak perbatasan? Tapi kenapa mereka dapat? Itu karena fokus pemerintah bukan soal wilayah perbatasan saja, tapi terpencil atau mereka yang berada di pedalaman sana. Soal ada isu mogok itu tidak benar, kalau ada saya pecat gurunya, karena melalaikan tugas. Ini yang mau kita luruskan, supaya jangan salah kaprah nantinya,” bebernya.
Selain kriteria terpencil atau guru yang berada di daerah khusus di atas, Kiteng juga menyebutkan beberapa kriteria lain yang menjadi pedoman dan pertimbangan pusat. Yakni, guru harus memiliki jam mengajar tidak kurang dari 24 jam per minggu. Namun bagi guru yang tidak memiliki cukup akses di luar dengan alasan kondisi jauh yang tidak memungkinkan, atau guru harus bermalam disuatu daerah tertentu demi mengejar 24 jam per minggu itu, masih mendapat kelonggaran dan masih akan masuk klasifikasi, selama dia dapat membuat surat keterangan atau pernyataan terkait kesulitannya itu.
Selanjutnya, masa pengabdian guru tersebut, tidak boleh kurang dari 2 tahun. Minimal 2 tahu. “Untuk guru yang diluar PNS pun bisa mendapatkan tunjangan ini, selama masa abdinya sudah memenuhi syarat,” katanya. Kemudian dikatakan Kiteng, setiap guru harus memiliki nomor NUPTK dan terakhir guru memiliki tabungan atau rekening sendiri. Sebab, ada kasus guru bilang sudah ngirim nomor rekening, tapi menurut pusat belum ada. “Kirim aja lagi, jangan mempersulit. Kita tidak tahu, karena mungkin ada kesalahan teknis atau administrasi, saking banyaknya berkas, itu bisa saja tercecer. Kita di sini juga minta guru-guru itu proaktiflah,” tandasnya.(**)
http://www.pontianakpost.com
ANAK-ANAK KITA ADALAH HARAPAN, , ORANG TUA HARUS LEBIH SELEKTIF
CAMAT Sambas Yusran meminta agar masyarakat Sambas tidak memberikan izin bekerja kepada anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk bekerja. Hal ini disampaikannya terkait adanya perdagangan anak dalam kasus memperkerjakan anak di bawah umur di Jakarta, di mana 12 anak sudah dikembalikan ke pangkuan para orangtuanya. Selain itu, orang tua pun diingatkan harus lebih selektif alias pilah pilih jika ada orang yang menawarkan kerja.
“Masyarakat khususnya orang tua kita harapkan jeli dan tidak mudah terpengaruh apabila ada tawaran kerja dari orang-orang yang tidak jelas statusnya memberikan pekerjaan kepada anak kita. Apalagi anak kita masih di bawah umur, kecuali ada keterangan khusus dari Dinas Tenaga kerja,” ungkapnya kepada koran ini di Sambas belum lama ini.
Kewaspadaan orang tua ini, kata Yusran, merupakan salah satu upaya terjadinya kasus trafficking yang suatu waktu mengintai warga dan sedini mungkin diantisipasi. Adanya kasus pemulangan anak dibawah umur asal Kabupaten Sambas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kemensos merupakan peringatan bagi masyarakat. “Jika ada pencari tenagakerja atau orang asing datang ke tempat kita, masuk rumah ke rumah menawarkan pekerjaan tanpa surat dari instansi terkait, mohon laporkan ke aparat hukum terdekat,” pintanya.
Sebelumnya, 12 anak di bawah umur ini yang berhasil diselamatkan dari kasus trafficking di antaranya Widiati binti Aspawi, 16; Lilin Astika binti Iskandar, 17; Tuti Handayani binti Abdul Muin, 15; Gustia binti Juhani, 16; Nirta binti Masa, 16; Dewi binti Durasib, 17; Haryati binti Marto; dan Narzaina binti Karnim, yang kesemuanya berasal dari Kecamatan Sambas. Kemudian Wati binti Asadi, 15; Monita binti Arbain, 16; dan Putri Shinta binti Burhanudin dari Kecamatan Teluk keramat; serta Yunita alias Ayu binti Adi dari Kecamatan Sebawi. (##)
http://www.pontianakpost.com
“Masyarakat khususnya orang tua kita harapkan jeli dan tidak mudah terpengaruh apabila ada tawaran kerja dari orang-orang yang tidak jelas statusnya memberikan pekerjaan kepada anak kita. Apalagi anak kita masih di bawah umur, kecuali ada keterangan khusus dari Dinas Tenaga kerja,” ungkapnya kepada koran ini di Sambas belum lama ini.
Kewaspadaan orang tua ini, kata Yusran, merupakan salah satu upaya terjadinya kasus trafficking yang suatu waktu mengintai warga dan sedini mungkin diantisipasi. Adanya kasus pemulangan anak dibawah umur asal Kabupaten Sambas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kemensos merupakan peringatan bagi masyarakat. “Jika ada pencari tenagakerja atau orang asing datang ke tempat kita, masuk rumah ke rumah menawarkan pekerjaan tanpa surat dari instansi terkait, mohon laporkan ke aparat hukum terdekat,” pintanya.
Sebelumnya, 12 anak di bawah umur ini yang berhasil diselamatkan dari kasus trafficking di antaranya Widiati binti Aspawi, 16; Lilin Astika binti Iskandar, 17; Tuti Handayani binti Abdul Muin, 15; Gustia binti Juhani, 16; Nirta binti Masa, 16; Dewi binti Durasib, 17; Haryati binti Marto; dan Narzaina binti Karnim, yang kesemuanya berasal dari Kecamatan Sambas. Kemudian Wati binti Asadi, 15; Monita binti Arbain, 16; dan Putri Shinta binti Burhanudin dari Kecamatan Teluk keramat; serta Yunita alias Ayu binti Adi dari Kecamatan Sebawi. (##)
http://www.pontianakpost.com
Minggu, 20 November 2011
DIBUTUHKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, M. Jasman Pandjaitan saat kunjungan kerja di Landak, beberapa waktu lalu mengharapkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Dalam keterangannya, Ia akan berusaha berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Dalam melakukan pemberantasannya bisa dilakukan dengan sosialisasi atau pencerahan hukum. Ia berharap para pengelola keuangan di daerah bisa menjunjung tinggi ketentuan yang berlaku.
“Kita berharap masyarakat memberikan laporan-laporan, misalnya kalau ada penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Lalu bagaimana jika terjadi ketidaksingkronan untuk ditindaklanjuti. Kemudian hasil temuan BPK yang dilakukan General Audit di semua daerah setiap tahun, agar segera diperbaiki,” tegasnya.
Dikatakannya, jika dalam audit BPK ada kebocoran-kebocoran keuangan agar langsung ditutup, jangan sampai menuggu aparat hukum melakukan penyelidikan.
“Tujuan kita dalam penindakan hukum adalah agar kita bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Maka kami terus melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi hukum kepada para pengelola keuangan negara," jelasnya. (##)
http://www.pontianakpost.com
“Kita berharap masyarakat memberikan laporan-laporan, misalnya kalau ada penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Lalu bagaimana jika terjadi ketidaksingkronan untuk ditindaklanjuti. Kemudian hasil temuan BPK yang dilakukan General Audit di semua daerah setiap tahun, agar segera diperbaiki,” tegasnya.
Dikatakannya, jika dalam audit BPK ada kebocoran-kebocoran keuangan agar langsung ditutup, jangan sampai menuggu aparat hukum melakukan penyelidikan.
“Tujuan kita dalam penindakan hukum adalah agar kita bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Maka kami terus melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi hukum kepada para pengelola keuangan negara," jelasnya. (##)
http://www.pontianakpost.com
DUKUNG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN... TERMASUK PEMBANGUNAN DISEKTOR PARIWISATA
Sektor pariwisata Kabupaten Sanggau harus lebih ditingkatkan agar dapat memberikan konstribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi, Bumi Daranante ini banyak memiliki potensi wisata yang belum semuanya tergali dan dikelola. Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena terbentur kepada masalah keterbatasan dana, hingga masalah promosi.Di dalam suatu kesempatan baru-baru ini, Nur Kurniawan, ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sanggau. Menurutnya, HIPMI siap untuk mengelola kawasan wisata Pancur Aji Sanggau.
“Tujuannya adalah agar supaya kawasan wisata kebanggaan masyarakat Sanggau ini tersebut bisa lebih terkenal dan terkelola lebih baik. Tetunya kontribusinya bagi daerah pun meningkat,” ujarnya. Apalagi, lanjut Nur, HIPMI sebagai mitra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau khususnya, merasa memiliki kewajiban untuk turut bersama-sama menyukseskan pembangunan daerah.
Bahkan beberapa waktu lalu, Pemkab dalam suatu kesempatan sempat pula meminta kepada HIPMI untuk lebih berperan meningkatkan pembangunan di wilayah Sanggau ini. ”Pada intinya, HIPMI siap untuk berbuat banyak, untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah ini. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan sector pariwisata,” ungkapnya. (**)
http://www.pontianakpost.com
“Tujuannya adalah agar supaya kawasan wisata kebanggaan masyarakat Sanggau ini tersebut bisa lebih terkenal dan terkelola lebih baik. Tetunya kontribusinya bagi daerah pun meningkat,” ujarnya. Apalagi, lanjut Nur, HIPMI sebagai mitra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau khususnya, merasa memiliki kewajiban untuk turut bersama-sama menyukseskan pembangunan daerah.
Bahkan beberapa waktu lalu, Pemkab dalam suatu kesempatan sempat pula meminta kepada HIPMI untuk lebih berperan meningkatkan pembangunan di wilayah Sanggau ini. ”Pada intinya, HIPMI siap untuk berbuat banyak, untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah ini. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan sector pariwisata,” ungkapnya. (**)
http://www.pontianakpost.com
Jumat, 18 November 2011
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR SANGAT DIPERLUKAN
Warga Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya menyambut baik langkah perbaikan berlubang dan rusak di sepanjang Jalan Adisucipto. Ruas jalan yang menghubungkan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya tersebut kini kondisinya tengah dalam pengerjaan. ”Beberapa ruas jalan berlubang di sepanjang Jalan Adisucipto Kecamatan Sungai Raya sudah ditambal. Kami menyambut baik, meskipun sudah lama menunggu,” kata Hamka, warga Teluk Kapuas kemarin.
Menurut dia sebelum diperbaiki akibat badan jalan rusak sampai diberikan batang pohon kelapa, tidak sedikit pengguna kendaraan roda dua atau empat yang kendaraannya oleng dan terganggu. Bahkan beberapa waktu lalu, pengemudi sepeda motor terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat menyenggol pelepah batang kelapa dan letaknya lebih tinggi dari badan jalan.
”Karenanya badan jalan tersebut menjadi tidak seimbang. Warga di sepanjang jalur Adisucipto menunggu komitmen Pemerintah Provinsi. Alhamdulillah sepertinya sudah ditanggapi,” ungkap dia. Sebelumnya jalur Jalan Adisucipto dikenal sebagai jalan rusak. Bisa dibilang, salah satu penyumbang kerusakan karena bebas masuknya kendaraan berbobot berat. ”Sudah tahunan jalan rusak melulu,” keluh dia.
Warga beranggapan kerusakan jalan-jalan di Kubu Raya sebagai bentuk pembiaran. Entah tanggungjawab siapa, banyak pejabat yang hanya melintasinya dengan mata terbelalak. Jangan heran, di jalur Adisucipto, transportasi bisa berbahaya, padat, ramai, macet, juga dapat memakan korban. “Namun kini sepertinya sudah ada usaha untuk perbaikan,” katanya. (#*#)
http://www.pontianakpost.com
Kamis, 17 November 2011
BERBURU ILMU SAMPAI KE NEGERI CINA
APA kabar perkembangan bisnis ulat sutera yang memiliki nama ilmiah Bombyx Mori atau ulat sutra pohon murbei yang akan dikembangkan di Kecamatan Rasau Jaya dan Sungai Raya setelah MOU dengan investor China berbendera Wintus Industri di depan Menteri Kehutanan RI di Jakarta beberapa waktu lalu. ”Sudah berjalan semuanya. Sekarang kami sedang dalam tahapan finalisasi proses. Pertahapan sudah berjalan dan dilakukan,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi (Dishutbuntamben) Kubu Raya, Mulyadi.
Menurut dia saat ini tahapan adalah pelatihan penyuluh kehutanan, pertanian dan petugas instansi terkait termasuk pelatihan tenaga pendamping program sutera. Pelatihan tersebut sudah digelar beberapa hari di Kota Pontianak. ”Ini untuk menentukan posisi terbaik kita dalam mengelola bisnis ulat sutera ini,” ujarnya.Untuk saat ini, katanya, China sangat mensuport dan mendukung transfer teknologi bagaimana memelihara ulat sutera dan menyiapkan bibit unggulnya. Apalagi untuk urusan lahan yang akan ditempatkan di Kecamatan Rasau Jaya dan Sungai Raya juga tidak ada persoalan. “Program kita sendiri sudah menyiapkan 200 hektar lahan untuk tanaman murbey saja. Ini bisa dalam bentuk tanaman pagar, perkarangan atau celah pohon sawit,” kata dia.
Lahan ratusan hektar selain untuk tanaman, juga dapat disiapkan sebagai bahan makanan ulat. Bahkan program pembangunan ulat sutera sudah akan dimulai pada bulan depan. “Tim kita sudah turun beberapa waktu lalu. Anggarannya juga dibackup dari Menteri Kehutanan,”terang dia.Kementerian Kehutanan, lanjutnya, menyiapkan dana sampai Rp3 miliar. Pendanaan tersebut dipergunakan untuk pelatihan, pembibitan, penanaman dan pembangunan rumah ulat. Kemungkinan tahun 2012 dibackup lagi dari Menakertrans. Sebab, program ini akan disejajarkan dengan program transmigrasi sutera yang mendapat sambutan baik dari masyarakat Kubu Raya.
Sebelumnya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan SH mengatakan sudah melakukan MoU dengan investor China berbendera Wintus Industri. Penandatanganan MoU sendiri, dilakukan depan Menteri Kehutanan RI di Jakarta, beberapa bulan lalu.Muda juga sangat merespons dan menangkap peluang MoU ulat sutra dari daerah Chingkong, RRC berlabel Wintus Industri. Kendati Pemkab Kubu Raya masih belum familiar dengan bisnis ulat sutra. Namun dirinya yakin, bisnis ini akan berhasil beranjak dari keberhasilan Wintus Industri.
“Kalau di Indonesia sejarahnya berasal dari Sulawesi termasuk beberapa kabupaten di dalamnya. Boleh dibilang untuk di Kalbar masih baru dan tabu sekali akan pengetahuan ulat sutra,” ucapnya.Muda menuturkan, produksi ulat sutra ke negara luar kurang sekali. Makanya investor Cina datang melakukan survei, melihat langsung melakukan uji coba. Peluang ulat sutra berkembang sangat besar, mengingat ketersediaan lahan uji coba sudah ada tidak terlalu besar. Ke depannya karena membutuhkan lahan tidak kecil dan akan melibatkan lahan-lahan rumah tangga warga.“Ulat sutra makan daun murbei, karena makannya rakus, ke depannya akan menjadi kokon kemudian benang, bahkan benang sutra bisa sepanjang 1.000 meter. Sementara di Sulawesi baru 200 meter panjangnya,” ujarnya.(##)
http://www.pontianakpost.com
Menurut dia saat ini tahapan adalah pelatihan penyuluh kehutanan, pertanian dan petugas instansi terkait termasuk pelatihan tenaga pendamping program sutera. Pelatihan tersebut sudah digelar beberapa hari di Kota Pontianak. ”Ini untuk menentukan posisi terbaik kita dalam mengelola bisnis ulat sutera ini,” ujarnya.Untuk saat ini, katanya, China sangat mensuport dan mendukung transfer teknologi bagaimana memelihara ulat sutera dan menyiapkan bibit unggulnya. Apalagi untuk urusan lahan yang akan ditempatkan di Kecamatan Rasau Jaya dan Sungai Raya juga tidak ada persoalan. “Program kita sendiri sudah menyiapkan 200 hektar lahan untuk tanaman murbey saja. Ini bisa dalam bentuk tanaman pagar, perkarangan atau celah pohon sawit,” kata dia.
Lahan ratusan hektar selain untuk tanaman, juga dapat disiapkan sebagai bahan makanan ulat. Bahkan program pembangunan ulat sutera sudah akan dimulai pada bulan depan. “Tim kita sudah turun beberapa waktu lalu. Anggarannya juga dibackup dari Menteri Kehutanan,”terang dia.Kementerian Kehutanan, lanjutnya, menyiapkan dana sampai Rp3 miliar. Pendanaan tersebut dipergunakan untuk pelatihan, pembibitan, penanaman dan pembangunan rumah ulat. Kemungkinan tahun 2012 dibackup lagi dari Menakertrans. Sebab, program ini akan disejajarkan dengan program transmigrasi sutera yang mendapat sambutan baik dari masyarakat Kubu Raya.
Sebelumnya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan SH mengatakan sudah melakukan MoU dengan investor China berbendera Wintus Industri. Penandatanganan MoU sendiri, dilakukan depan Menteri Kehutanan RI di Jakarta, beberapa bulan lalu.Muda juga sangat merespons dan menangkap peluang MoU ulat sutra dari daerah Chingkong, RRC berlabel Wintus Industri. Kendati Pemkab Kubu Raya masih belum familiar dengan bisnis ulat sutra. Namun dirinya yakin, bisnis ini akan berhasil beranjak dari keberhasilan Wintus Industri.
“Kalau di Indonesia sejarahnya berasal dari Sulawesi termasuk beberapa kabupaten di dalamnya. Boleh dibilang untuk di Kalbar masih baru dan tabu sekali akan pengetahuan ulat sutra,” ucapnya.Muda menuturkan, produksi ulat sutra ke negara luar kurang sekali. Makanya investor Cina datang melakukan survei, melihat langsung melakukan uji coba. Peluang ulat sutra berkembang sangat besar, mengingat ketersediaan lahan uji coba sudah ada tidak terlalu besar. Ke depannya karena membutuhkan lahan tidak kecil dan akan melibatkan lahan-lahan rumah tangga warga.“Ulat sutra makan daun murbei, karena makannya rakus, ke depannya akan menjadi kokon kemudian benang, bahkan benang sutra bisa sepanjang 1.000 meter. Sementara di Sulawesi baru 200 meter panjangnya,” ujarnya.(##)
http://www.pontianakpost.com
Rabu, 16 November 2011
KEKAYAAN ALAM KITA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
MELAWI-Keberadaan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di kawasan Kalan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, yang terkesan tertutup selama ini terus menjadi pertanyaan sejumlah pihak, terkait pengelolaan bahan tambang jenis Uranium. Setelah bertahun-tahun, akhirnya pihak BATAN mau menyampaikan status kegiatannya kepada pemerintah setempat.
saat ditemui, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Melawi, Makarius Horong mengatakan Pemerintah Kabupaten Melawi (pemkab) sudah menerima laporan kegiatan BATAN didaerah Kalan. Hal ini menurutnya, sangatlah penting untuk diketahui oleh pemerintah setempat, lantaran kegiatan yang dilakukan BATAN sejak bertahun-tahun terkesan tertutup. Hingga terjadi sejumlah opini ditengah publik yang harus diklarifikasi.
Berdasarkan laporan dari BATAN kepada Pemerintah Kabupaten Melawi tertanggal 4 Mei 2011 Nomor.326/BN.00.01/V/2011, perihal penyampaian status ekplorasi Uranium di Kalan, Kabupaten Melawi.Dalam isi laporan itu Horong membeberkan bahwa Pusat Pengembangan Geologi Nuklir (PPGN) BATAN sampai saat ini masih melaksanakan kegiatan eksplorasi (penelitian) didaerah Kalan, Kabupaten Melawi. “Kalau ada laporan seperti ini, kita sudah jelas apa yang mereka kerjakan di tempat kita selama ini. Karena informasi yang saya dapatkan bahwa Uranium di Kalan kualitasnya terbaik di Indonesia dan kedua di dunia,” terangnya.
Selain itu pula, Horong mengungkapkan dari laporan yang disampaikan pihak BATAN kepada pemerintah Kabupaten Melawi juga menerangkan soal data sejarah Uranium di Kalan. Kabar mengejutkan, dimana pada tanggal 3 April 1969 kerjasama eksplorasi Uranium antara Pemerintah Indonesia (BATAN) dan Pemerintah Perancis (CEA) ditandatangani. Berdasarkan kerjasama tersebut, pada tahun 1970-1973 dilakukan penyelidikan Uranium diwilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, meliputi luas 266.000 kilometer persegi.
Dan pada tahun 1974-1977 eksplorasi difokuskan pada daerah potensial Uranium, yaitu di Kalan Melawi-Mahakam dengan luas 30.000 kilometer persegi. Sedangkan daerah lainnya, dikembalikan kepemerintah Indonesia karena dianggap tidak prospek.Pada tahun 1977 kerjasama BATAN dan CEA berakhir. Selanjutnya mulai tahun 1978 hingga saat ini kegiatan dilanjutkan oleh BATAN dan kegiatan eksplorasi Uranium dikonsentrasikan didaerah Kalan dan sekitarnya. Meliputi kegiatan eksplorasi (pemetaan detail, pemetaan sistematik, survei geofisika dan pemboran), Litbang penambangan, Litbang pengolahan dan pemantauan dampak lingkungan.
Dalam laporan BATAN tersebut juga menerangkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka BATAN tidak memerlukan izin untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi Uranium diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Melawi. Namun demikian setiap tahun kegiatan pusat pengembangan Geologi Nuklir-BATAN di Kalan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalbar akan tetap diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten.
http://www.pontianakpost.com/
saat ditemui, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Melawi, Makarius Horong mengatakan Pemerintah Kabupaten Melawi (pemkab) sudah menerima laporan kegiatan BATAN didaerah Kalan. Hal ini menurutnya, sangatlah penting untuk diketahui oleh pemerintah setempat, lantaran kegiatan yang dilakukan BATAN sejak bertahun-tahun terkesan tertutup. Hingga terjadi sejumlah opini ditengah publik yang harus diklarifikasi.
Berdasarkan laporan dari BATAN kepada Pemerintah Kabupaten Melawi tertanggal 4 Mei 2011 Nomor.326/BN.00.01/V/2011, perihal penyampaian status ekplorasi Uranium di Kalan, Kabupaten Melawi.Dalam isi laporan itu Horong membeberkan bahwa Pusat Pengembangan Geologi Nuklir (PPGN) BATAN sampai saat ini masih melaksanakan kegiatan eksplorasi (penelitian) didaerah Kalan, Kabupaten Melawi. “Kalau ada laporan seperti ini, kita sudah jelas apa yang mereka kerjakan di tempat kita selama ini. Karena informasi yang saya dapatkan bahwa Uranium di Kalan kualitasnya terbaik di Indonesia dan kedua di dunia,” terangnya.
Selain itu pula, Horong mengungkapkan dari laporan yang disampaikan pihak BATAN kepada pemerintah Kabupaten Melawi juga menerangkan soal data sejarah Uranium di Kalan. Kabar mengejutkan, dimana pada tanggal 3 April 1969 kerjasama eksplorasi Uranium antara Pemerintah Indonesia (BATAN) dan Pemerintah Perancis (CEA) ditandatangani. Berdasarkan kerjasama tersebut, pada tahun 1970-1973 dilakukan penyelidikan Uranium diwilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, meliputi luas 266.000 kilometer persegi.
Dan pada tahun 1974-1977 eksplorasi difokuskan pada daerah potensial Uranium, yaitu di Kalan Melawi-Mahakam dengan luas 30.000 kilometer persegi. Sedangkan daerah lainnya, dikembalikan kepemerintah Indonesia karena dianggap tidak prospek.Pada tahun 1977 kerjasama BATAN dan CEA berakhir. Selanjutnya mulai tahun 1978 hingga saat ini kegiatan dilanjutkan oleh BATAN dan kegiatan eksplorasi Uranium dikonsentrasikan didaerah Kalan dan sekitarnya. Meliputi kegiatan eksplorasi (pemetaan detail, pemetaan sistematik, survei geofisika dan pemboran), Litbang penambangan, Litbang pengolahan dan pemantauan dampak lingkungan.
Dalam laporan BATAN tersebut juga menerangkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka BATAN tidak memerlukan izin untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi Uranium diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Melawi. Namun demikian setiap tahun kegiatan pusat pengembangan Geologi Nuklir-BATAN di Kalan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalbar akan tetap diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten.
http://www.pontianakpost.com/
BIBIT KARET ILEGAL MALAYSIA POSITIF BAWA HAMA PENYAKIT
Sintang- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan di Pontianak atas sampel bibit karet ilegal asal Malaysia yang beredar dimasyarakat kecamatan Tempunak dan Tebelian, didapati positif membawa hama penyakit berupa patogen fusarium dan helminthosporium. Demikian diungkapkan Plt.Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Elisa Gultom dihadapan 24 Kades di Kecamatan Tempunak.
Menurutnya, sampel bibit tersebut sudah diambil sejak bulan Mei dan langsung dibawa ke Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan di Pontianak. “Hasilnya positif bahwa biji bibit karet ilegal asal Malaysia tersebut mengandung dua patogen yakni fusarium dan helminthosporium,” ungkapnya. Patogen tersebut, lanjut Gultom dapat menjadikan pecahnya kulit karet serta juga menyebarkan penyakit bercak coklat pada daun karet.
“Kalau kulit karet sudah pecah apalagi yang mau disadap dan kalau daun karet makin banyak terinfeksi akan menjadikan produksi getah semakin rendah,” ujarnya. Ditambahkan, kedua jenis patogen tersebut sebelumnya tidak pernah ada di Sintang. Akibatnya hal itu menjadi masalah karena tidak memiliki pengalaman yang memadai guna mengantisipasinya. “Jadi jangan ada anggapan bahwa sebelumnya penyakit tersebut sudah ada, dan ini kesulitan bagi kita karena tak ada pengalaman mengantisipasinya,”ungkap Gultom.
Kondisi perekonomian masyarakat dengan adanya perkebunan karet yang dimiliki masyarakat, ternyata dimanfaatkan pihak tertentu untuk menawarkan produk dengan iming-iming bahwa biji karet tersebut memiliki kualitas yang baik, harga lebih murah, hasil produksi yang tinggi dan lebih cepat. Untuk itu, lanjutnya Pemerintah akan tetap berusaha mempertahankan dari segala upaya yang akan merusak ekonomi masyarakat, apalagi perkebunan karet rakyat sudah sangat baik terbangun selama ini, sejak program Gerbang Emas diluncurkan 6 tahun silam.
“Pengaruh perkebunan karet bagi ekonomi masyarakat sintang tak perlu diragukan lagi. Dilihat saja sudah jelas hasil dari karet tersebut mampu mengangkat perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Jadi kita tidak mau karet-karet tersebut hancur hanya karena iming-iming tadi,” tegas Gultom. Apapun resikonya, kata Gultom, meskipun dengan cara persuasif harus segera diketahui siapa pemasok dan yang menawarkan pada masyarakat.
“Harapan saya terutama para Kades dan Camat sudah mengantongi nama-nama itu, bahkan surat sudah kita layangkan. Mudah-mudahan mereka tidak lagi mendatangkan serta menyebarluaskan. Surat itu sudah menjadi warning bagi mereka,” tandasnya.
Sementara itu bagi masyarakat yang sudah terlanjur membeli dan menangkarkan karet, diharapkan secara sukarela untuk melaporkan melalui kades yang akan diteruskan ke camat, untuk selanjutnya akan dilakuan tindakan pemusnahan. Sedangkan masalah penggantian bibit, akan dimasukan dalam satu kelompok dan mulai tahun 2012 serta seterusnya, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan akan mensuplai bibit karet yang sudah disetujui oleh Pemkab Sintang.
“Tidak ada tendensi apapun dari pemerintah untuk upaya pemusnahan. Ini hanyalah proteksi terhadap infiltrasi penyakit yang masuk ke daerah kita yang nantinya dapat merusak sendi perekonomian masyarakat yang selama ini sudah berlangsung baik” ujarnya.
Diakui juga bahwa kemampuan pemkab dalam menyediakan bibit karet bagi masyarakat malalui para penangkar masih sangat terbatas. Namun demikian lanjutnya Pemerintah dari waktu-kewaktu terus memasok bibit ke penangkar agar dapat berkembang dari segi volume serta kualitas.
“Akhir tahun ini, Pemkab Sintang melalui Bupati mempersiapkankan lahan kurang lebih 10 hektar di daerah jerora khusus untuk pemurnian karet dengan jumlah volume yang memadai, sehingga bibit yang lama dapat dilakukan penggantian. Itulah bentuk perhatian Pemkab dalam upaya memenuhi akan kebutuhan bibit karet di masyarakat” pungkas Gultom.
http://www.kalimantan-news.com/
Menurutnya, sampel bibit tersebut sudah diambil sejak bulan Mei dan langsung dibawa ke Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan di Pontianak. “Hasilnya positif bahwa biji bibit karet ilegal asal Malaysia tersebut mengandung dua patogen yakni fusarium dan helminthosporium,” ungkapnya. Patogen tersebut, lanjut Gultom dapat menjadikan pecahnya kulit karet serta juga menyebarkan penyakit bercak coklat pada daun karet.
“Kalau kulit karet sudah pecah apalagi yang mau disadap dan kalau daun karet makin banyak terinfeksi akan menjadikan produksi getah semakin rendah,” ujarnya. Ditambahkan, kedua jenis patogen tersebut sebelumnya tidak pernah ada di Sintang. Akibatnya hal itu menjadi masalah karena tidak memiliki pengalaman yang memadai guna mengantisipasinya. “Jadi jangan ada anggapan bahwa sebelumnya penyakit tersebut sudah ada, dan ini kesulitan bagi kita karena tak ada pengalaman mengantisipasinya,”ungkap Gultom.
Kondisi perekonomian masyarakat dengan adanya perkebunan karet yang dimiliki masyarakat, ternyata dimanfaatkan pihak tertentu untuk menawarkan produk dengan iming-iming bahwa biji karet tersebut memiliki kualitas yang baik, harga lebih murah, hasil produksi yang tinggi dan lebih cepat. Untuk itu, lanjutnya Pemerintah akan tetap berusaha mempertahankan dari segala upaya yang akan merusak ekonomi masyarakat, apalagi perkebunan karet rakyat sudah sangat baik terbangun selama ini, sejak program Gerbang Emas diluncurkan 6 tahun silam.
“Pengaruh perkebunan karet bagi ekonomi masyarakat sintang tak perlu diragukan lagi. Dilihat saja sudah jelas hasil dari karet tersebut mampu mengangkat perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Jadi kita tidak mau karet-karet tersebut hancur hanya karena iming-iming tadi,” tegas Gultom. Apapun resikonya, kata Gultom, meskipun dengan cara persuasif harus segera diketahui siapa pemasok dan yang menawarkan pada masyarakat.
“Harapan saya terutama para Kades dan Camat sudah mengantongi nama-nama itu, bahkan surat sudah kita layangkan. Mudah-mudahan mereka tidak lagi mendatangkan serta menyebarluaskan. Surat itu sudah menjadi warning bagi mereka,” tandasnya.
Sementara itu bagi masyarakat yang sudah terlanjur membeli dan menangkarkan karet, diharapkan secara sukarela untuk melaporkan melalui kades yang akan diteruskan ke camat, untuk selanjutnya akan dilakuan tindakan pemusnahan. Sedangkan masalah penggantian bibit, akan dimasukan dalam satu kelompok dan mulai tahun 2012 serta seterusnya, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan akan mensuplai bibit karet yang sudah disetujui oleh Pemkab Sintang.
“Tidak ada tendensi apapun dari pemerintah untuk upaya pemusnahan. Ini hanyalah proteksi terhadap infiltrasi penyakit yang masuk ke daerah kita yang nantinya dapat merusak sendi perekonomian masyarakat yang selama ini sudah berlangsung baik” ujarnya.
Diakui juga bahwa kemampuan pemkab dalam menyediakan bibit karet bagi masyarakat malalui para penangkar masih sangat terbatas. Namun demikian lanjutnya Pemerintah dari waktu-kewaktu terus memasok bibit ke penangkar agar dapat berkembang dari segi volume serta kualitas.
“Akhir tahun ini, Pemkab Sintang melalui Bupati mempersiapkankan lahan kurang lebih 10 hektar di daerah jerora khusus untuk pemurnian karet dengan jumlah volume yang memadai, sehingga bibit yang lama dapat dilakukan penggantian. Itulah bentuk perhatian Pemkab dalam upaya memenuhi akan kebutuhan bibit karet di masyarakat” pungkas Gultom.
http://www.kalimantan-news.com/
Senin, 14 November 2011
DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGUNGKAP KASUS DAN TINDAK KEJAHATAN TERUS TERBANGUN
PUTUSSIBAU – Jaaran Polres Kapuas Hulu, dalam kurun waktu dua bulan terakhir berhasil menungkap tiga kasus besar yang cukup menonjol. Mulai penangkapan warga Malaysia yang membawa sabu, hingga mantan GAM yang mencuri sepedamotor.Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Dhani Kristianto, S.Ik, melalui Wakapolres Kompol Imam Riyadi, Sabtu (12/11) kemarin mengungkapkannya dalam konferensi pers di Mapolres Kapuas Hulu. Dikatakan Iman, ketiga kasus itu merupakan kasus yang cukup menyita perhatian. Diantaranya kasus pencurian spare part alat berat yang melibatkan sindikat dan pemain besar Kalimantan Barat. Kemudian kasus narkoba jenis sabu yang masuk dari Malaysia. Lalu pencurian kendaraan sepeda motor yang dilakukan anak dibawah umur dan mantan anggota GAM.
“Semua kasus itu bisa kita ungkap berkat dukungan masyarakat melalui kemitraan yang terus kita bangun,” ungkap Imam.Dipaparkan Imam, untuk kasus pencurian sparepart alat berat, pihaknya mengamankan lima orang pelaku pada tanggal 27 Oktober. Diantaranya satu orang pelaku Rsl, merupakan otak dari tindak kejahatan tersebut. Dari hasil pengembangan diketahu para pelaku merupakan aktor pencurian spare part alat berat yang ada di Kalimantan Barat.seperti di Bengkayang, Singkawan, Sekadau, Sintang dan lainnya.
“Di Kapuas Hulu saja, mereka melakukan tindak kejahatan itu di bberapa kecamatan. Diantaranya di Silat, Sejiram, Semitau, BAdau dan Lanjak. Yang mereka curi adalah alat elektronik yang ada di alat berat dan mahal harganya,” papar Imam.Rsl dan komlpotannya berhasil di bekuk di Sejiram dan Silat berkat dukungan masyarakat setempat. Dipaparkan Iman, modus komplotan ini dengan mencuri di sat operator pulang usai bekerja. Alat-alat berat itu sedang melakukan pekerjaan pembersihan lahan perkebunan sawit. Dari lokasi, pelaku menggunakan sepedamotor dan membawanya ke jalan akses.dari jalan akses diambil menggunakan mobil rental jenis mobil keluarga.
“Kita tangkap saat pelaku hendak mengambil hasil jarahannya di pinggir jalan,” katanya.Kemudian kasus narkoba jenis shabu yang melibatkan warga Negara Malaysia. Tiga orang warga Malaysia di tangkap di Nanga BAdau usai menggunakan shabu di Kuching Malaysia. Satu diantara tiga orang itu merupakan target operasi pihak Polsek Nanga Badau.dari tangan pelaku diamankan shabu seberat lebih 4 gram.“Kasus ini sangat besar karena melibatkan warga asing dan perlintasan antar Negara,” katanya.
Lalu kasus ketiga adalahpencurian sepedamotor. Dua kasus berhasil diungkap. Kasus pertama melibatkan anak di bawah umur, Tn 13, yang putus sekolah. Mencuri di Putussibau sebuah sepedamotor jenis Mio pada tanggal 4 nopember dibawa kabur ke kampugn di Kalis. Satu hari kemudian berhasil diciduk. Kasus kedua melibatkan Rhm, warga Pontianak yang juga mantan anggota GAM. Mencuri sepeamotor milik rumah yang dijadikannya tumpangan selama di Putussibau. Di bekuk bersama sepedamotornya saat hendak kabur di kawasan SImpang Silat, dekat perbatasan Kabupaten Sintang. “Kita berharap, dukungan dan partisipasi masayrakat dalam mengungkap kasus dan tindak kejahatan terus terbangun. Sehingga kemanan dan ketertiban di masyarakat dapat terpelihara dengan baik,” tandas Imam. (edg)
http://www.pontianakpost.com
“Semua kasus itu bisa kita ungkap berkat dukungan masyarakat melalui kemitraan yang terus kita bangun,” ungkap Imam.Dipaparkan Imam, untuk kasus pencurian sparepart alat berat, pihaknya mengamankan lima orang pelaku pada tanggal 27 Oktober. Diantaranya satu orang pelaku Rsl, merupakan otak dari tindak kejahatan tersebut. Dari hasil pengembangan diketahu para pelaku merupakan aktor pencurian spare part alat berat yang ada di Kalimantan Barat.seperti di Bengkayang, Singkawan, Sekadau, Sintang dan lainnya.
“Di Kapuas Hulu saja, mereka melakukan tindak kejahatan itu di bberapa kecamatan. Diantaranya di Silat, Sejiram, Semitau, BAdau dan Lanjak. Yang mereka curi adalah alat elektronik yang ada di alat berat dan mahal harganya,” papar Imam.Rsl dan komlpotannya berhasil di bekuk di Sejiram dan Silat berkat dukungan masyarakat setempat. Dipaparkan Iman, modus komplotan ini dengan mencuri di sat operator pulang usai bekerja. Alat-alat berat itu sedang melakukan pekerjaan pembersihan lahan perkebunan sawit. Dari lokasi, pelaku menggunakan sepedamotor dan membawanya ke jalan akses.dari jalan akses diambil menggunakan mobil rental jenis mobil keluarga.
“Kita tangkap saat pelaku hendak mengambil hasil jarahannya di pinggir jalan,” katanya.Kemudian kasus narkoba jenis shabu yang melibatkan warga Negara Malaysia. Tiga orang warga Malaysia di tangkap di Nanga BAdau usai menggunakan shabu di Kuching Malaysia. Satu diantara tiga orang itu merupakan target operasi pihak Polsek Nanga Badau.dari tangan pelaku diamankan shabu seberat lebih 4 gram.“Kasus ini sangat besar karena melibatkan warga asing dan perlintasan antar Negara,” katanya.
Lalu kasus ketiga adalahpencurian sepedamotor. Dua kasus berhasil diungkap. Kasus pertama melibatkan anak di bawah umur, Tn 13, yang putus sekolah. Mencuri di Putussibau sebuah sepedamotor jenis Mio pada tanggal 4 nopember dibawa kabur ke kampugn di Kalis. Satu hari kemudian berhasil diciduk. Kasus kedua melibatkan Rhm, warga Pontianak yang juga mantan anggota GAM. Mencuri sepeamotor milik rumah yang dijadikannya tumpangan selama di Putussibau. Di bekuk bersama sepedamotornya saat hendak kabur di kawasan SImpang Silat, dekat perbatasan Kabupaten Sintang. “Kita berharap, dukungan dan partisipasi masayrakat dalam mengungkap kasus dan tindak kejahatan terus terbangun. Sehingga kemanan dan ketertiban di masyarakat dapat terpelihara dengan baik,” tandas Imam. (edg)
http://www.pontianakpost.com
Minggu, 13 November 2011
MARI BERSAMA KITA BENTUK KARAKTER DAN WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT
Pemkab Sanggau menggelar Workshop dan Bimbingan Teknik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Pendidikan Karakter Bangsa yang diikuti Kepala SMA dan MA baik Negeri dan Swasta Sanggau di Grand Narita Hotel, 3-5 November 2011. Kegiatan yang diikuti sekitar 26 peserta ini dibuka Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi. Hadir juga Kadisdikpora Sanggau, Drs Yohanes Kiteng, serta narasumber, dan fasilitator dari LPMP Kalbar.
"Fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu saya sangat setuju sekali diadakan kegiatan ini," kata Wabup Paolus Hadi.
Ia mengatakan tahun 2011 menjadi pencanangan Pendidikan Karakter Bangsa. Adapun karakter bangsa yang mesti dilaksanakan meurut Wabup antara lain budaya hidup bersih, rapi, nyaman, disiplin sopan santun religius jujur toleransi bertanggung jawab, cerdas kreatif peduli cinta tanah air patuh terhadap hukum dan aturan demokratis.
"Di samping itu, ada gemar membaca keteladanan yang dipraktikkan oleh tenaga pendidik. Jika hal ini telah ditanamkan terhadap setiap individu, dengan sendirinya karakter bangsa akan terbentuk dan terwujud," kata Paolus Hadi.
Ia berharap dengan mengikuti Bimtek sungguh-sungguh, peserta bisa meningkatkan kemampuan dan ketrampilan memahami berbagai kebijakan dan program dalam rangka implementasi standar Pendidikan Nasional serta pembentukan karakter bangsa.
http://pontianak.tribunnews.com
"Fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu saya sangat setuju sekali diadakan kegiatan ini," kata Wabup Paolus Hadi.
Ia mengatakan tahun 2011 menjadi pencanangan Pendidikan Karakter Bangsa. Adapun karakter bangsa yang mesti dilaksanakan meurut Wabup antara lain budaya hidup bersih, rapi, nyaman, disiplin sopan santun religius jujur toleransi bertanggung jawab, cerdas kreatif peduli cinta tanah air patuh terhadap hukum dan aturan demokratis.
"Di samping itu, ada gemar membaca keteladanan yang dipraktikkan oleh tenaga pendidik. Jika hal ini telah ditanamkan terhadap setiap individu, dengan sendirinya karakter bangsa akan terbentuk dan terwujud," kata Paolus Hadi.
Ia berharap dengan mengikuti Bimtek sungguh-sungguh, peserta bisa meningkatkan kemampuan dan ketrampilan memahami berbagai kebijakan dan program dalam rangka implementasi standar Pendidikan Nasional serta pembentukan karakter bangsa.
http://pontianak.tribunnews.com
Jumat, 11 November 2011
DAPATKAN INFORMASI LANGSUNG DARI SUMBERNYA, JANGAN HANYA KATANYA...!!
SANGGAU – Manajer PLN Cabang Sanggau Arif Pramudya mengungkapkan tindakan anarkis melakukan perusakan kantor jaga PLN di Parindu, Rabu (9/11) sekitar pukul 10.00 lalu dipicu karena adanya informasi yang mengatakan nama beberapa warga masyarakat dicoret dalam daftar pelanggan. Namun hal itu tidak benar. Pasalnya, PLN secara berkelanjutan melayani permohonan masyarakat.
“Menurut penuturan beberapa warga, perusakan itu terjadi akibat adanya nama-nama dicoret dari daftar pelanggan. Nah, ini kan tidak benar kalau ada nama yang dicoret. Karena saat ini PLN melayani secara berkelanjutan dan terus-menerus,” tegas Arif. Dijelaskan Arif, para oknum pelaku perusakan dipastikan tidak mendapatkan informasi dari petugas PLN. Melainkan dari instalatir yang notabene tidak mengetahui jelas permasalahannya mengapa nama beberapa warga tidak ada di list atau daftar hari itu.
“Angka saat itu merupakan angka sementara dalam penerimaan pelanggan baru. Nah, ini akan terus berlanjut sesuai kebutuhan. Masyarakat yang belum terdaftar, masih bisa mengusulkan. Apalagi sudah mendaftar hanya saja terkendala waktu dan proses. Saya jelaskan, stigma jatah ataupun dicoret itu tidak ada,” jelas pria yang akrab dengan berbagai kalangan ini.
Perlu diketahui kata Arif, pemasangan baru untuk PLN, saat ini dari 5.000 pelanggan baru. Sebanyak 1.000 lebih adalah wilayah Parindu. “Ibaratnya kita berjualan. Mana ada penjual yang menolak pembeli. Logikanya seperti itu,” timpalnya. Arif sangat menyayangkan terjadinya tindakan anarkis kala itu sampai merusak dan memecah kaca kantor, merusak meja, dan kaca mobil PLN di Parindu.
“Bayangkan, saat kejadian itu, karyawan PLN yang ada di kantor tersebut sangat ketakutan dan berlari jauh ke switching yang berada belakang kantor yang jaraknya cukup jauh,” sesalnya. Arif mengklarifikasi atas pemberitaan salah satu media harian Kalbar yang menyatakan kejadian itu karena ulah massa, sekitar 100 warga. “Itu tidak benar, yang melakukan perusakan itu bukan massa. Tapi hanya beberapa oknum yang kesal karena mendapatkan informasi yang salah bukan dari orang PLN,” tegasnya.
Memang kata Arif, kala itu banyak warga di kantor jaga PLN tersebut. Tapi merupakan calon pelanggan yang akan membayar biaya pemasangan. “Informasi yang kita dapatkan, malahan para warga yang akan membayar biaya pemasangan ini yang membantu menenangkan keadaan dan aksi oknum itu,” tuturnya.
Dipertegas Arif, PLN sangat menginginkan pemasangan baru, berlaku transparan. Jangan sampai ada pungutan-pungutan tak jelas. “Makanya, untuk itu diperlukan proses dan waktu dan menghindari terjadinya permasalahan terlebih lagi mengenai pelayanan. Maka dari itu, biaya pemasangan diberlakukan jemput bola,” tukasnya.
Atas kejadian perusakan itu lanjut Arif, PLN tetap mendorong agar kasus itu, segera ditangani pihak kepolisian. “Kita minta polisi terus memproses tindakan anarkis yang merugikan PLN itu. Kita minta pelakunya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
http://www.equator-news.com/
“Menurut penuturan beberapa warga, perusakan itu terjadi akibat adanya nama-nama dicoret dari daftar pelanggan. Nah, ini kan tidak benar kalau ada nama yang dicoret. Karena saat ini PLN melayani secara berkelanjutan dan terus-menerus,” tegas Arif. Dijelaskan Arif, para oknum pelaku perusakan dipastikan tidak mendapatkan informasi dari petugas PLN. Melainkan dari instalatir yang notabene tidak mengetahui jelas permasalahannya mengapa nama beberapa warga tidak ada di list atau daftar hari itu.
“Angka saat itu merupakan angka sementara dalam penerimaan pelanggan baru. Nah, ini akan terus berlanjut sesuai kebutuhan. Masyarakat yang belum terdaftar, masih bisa mengusulkan. Apalagi sudah mendaftar hanya saja terkendala waktu dan proses. Saya jelaskan, stigma jatah ataupun dicoret itu tidak ada,” jelas pria yang akrab dengan berbagai kalangan ini.
Perlu diketahui kata Arif, pemasangan baru untuk PLN, saat ini dari 5.000 pelanggan baru. Sebanyak 1.000 lebih adalah wilayah Parindu. “Ibaratnya kita berjualan. Mana ada penjual yang menolak pembeli. Logikanya seperti itu,” timpalnya. Arif sangat menyayangkan terjadinya tindakan anarkis kala itu sampai merusak dan memecah kaca kantor, merusak meja, dan kaca mobil PLN di Parindu.
“Bayangkan, saat kejadian itu, karyawan PLN yang ada di kantor tersebut sangat ketakutan dan berlari jauh ke switching yang berada belakang kantor yang jaraknya cukup jauh,” sesalnya. Arif mengklarifikasi atas pemberitaan salah satu media harian Kalbar yang menyatakan kejadian itu karena ulah massa, sekitar 100 warga. “Itu tidak benar, yang melakukan perusakan itu bukan massa. Tapi hanya beberapa oknum yang kesal karena mendapatkan informasi yang salah bukan dari orang PLN,” tegasnya.
Memang kata Arif, kala itu banyak warga di kantor jaga PLN tersebut. Tapi merupakan calon pelanggan yang akan membayar biaya pemasangan. “Informasi yang kita dapatkan, malahan para warga yang akan membayar biaya pemasangan ini yang membantu menenangkan keadaan dan aksi oknum itu,” tuturnya.
Dipertegas Arif, PLN sangat menginginkan pemasangan baru, berlaku transparan. Jangan sampai ada pungutan-pungutan tak jelas. “Makanya, untuk itu diperlukan proses dan waktu dan menghindari terjadinya permasalahan terlebih lagi mengenai pelayanan. Maka dari itu, biaya pemasangan diberlakukan jemput bola,” tukasnya.
Atas kejadian perusakan itu lanjut Arif, PLN tetap mendorong agar kasus itu, segera ditangani pihak kepolisian. “Kita minta polisi terus memproses tindakan anarkis yang merugikan PLN itu. Kita minta pelakunya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
http://www.equator-news.com/
KABUPATEN MELAWI SEBAGAI SENTRA BISNIS
NANGA PINOH – Dunia perdagangan di Melawi, khususnya ibu kotanya Nanga Pinoh sangat semarak. Untuk itu, Pemkab Melawi berkomitmen untuk menyediakan sarana jual beli tersebut. “Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk membangun pusat-pusat perdagangan yang di Nanga Pinoh. Kita gencar mengajukan proposal-proposal ke pemerintah pusat,” kata Kepala Disperindagkop Melawi Drs Jhon Murkanto MSi, belum lama ini.
Memang dinas ini berencana akan mengembangkan pusat perdagangan yang ada di Jalan Markasan. Selain itu lokasi tersebut, pusat perdagangan di ibukota Melawi terus dikembangkan dengan memberi peluang pada swasta untuk berperan. Lantaran tata kota Nanga Pinoh ini direncanakan dari Thalud hingga salah satu jembatan di Desa Tanjung Tengang.
Peluang tersebut serta-merta ditanggapi oleh pihak swasta dengan mendirikan rumah toko (ruko) di sepanjang Jalan Juang dan Jalan Provinsi. Bahkan, pengembangan pasar ini juga sampai ke pemukiman penduduk yang bukan berada di jalan utama. Salah satu yang sudah dibangun Pemkab Melawi adalah pasar tradisional yang ada di Desa Paal. Tentunya ini bagian dari dorongan Pemkab Melawi untuk mendorong terciptanya pusat-pusat bisnis Melawi.
“Kita berperan untuk mendorong terciptanya pusat-pusat bisnis di Kota Nanga Pinoh. Hingga bisa dimanfaatkan oleh warga dan diharapkan bermanfaat bagi warga pula,” jelas laki-laki berkacamata ini. Bukan hanya mendorong terbentuknya pusat bisnis di Nanga Pinoh, Pemkab Melawi juga berkeinginan untuk membentuk pusat-pusat bisnis di daerah baru. Yakni di ibu kota kecamatan yang ada di Melawi.
Bahkan, calon-calon pusat perdagangan hendaknya bukan hanya di ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten. Namun, Pemkab juga mesti melirik pemukiman baru yang cocok dijadikan pusat perdagangan baru. Misalnya, di daerah-daerah yang dijadikan camp perusahaan kayu dan perusahaan sawit. Lantaran kawasan tersebut sangat berpotensi untuk dijadikan pusat bisnis.
http://www.equator-news.com/
Memang dinas ini berencana akan mengembangkan pusat perdagangan yang ada di Jalan Markasan. Selain itu lokasi tersebut, pusat perdagangan di ibukota Melawi terus dikembangkan dengan memberi peluang pada swasta untuk berperan. Lantaran tata kota Nanga Pinoh ini direncanakan dari Thalud hingga salah satu jembatan di Desa Tanjung Tengang.
Peluang tersebut serta-merta ditanggapi oleh pihak swasta dengan mendirikan rumah toko (ruko) di sepanjang Jalan Juang dan Jalan Provinsi. Bahkan, pengembangan pasar ini juga sampai ke pemukiman penduduk yang bukan berada di jalan utama. Salah satu yang sudah dibangun Pemkab Melawi adalah pasar tradisional yang ada di Desa Paal. Tentunya ini bagian dari dorongan Pemkab Melawi untuk mendorong terciptanya pusat-pusat bisnis Melawi.
“Kita berperan untuk mendorong terciptanya pusat-pusat bisnis di Kota Nanga Pinoh. Hingga bisa dimanfaatkan oleh warga dan diharapkan bermanfaat bagi warga pula,” jelas laki-laki berkacamata ini. Bukan hanya mendorong terbentuknya pusat bisnis di Nanga Pinoh, Pemkab Melawi juga berkeinginan untuk membentuk pusat-pusat bisnis di daerah baru. Yakni di ibu kota kecamatan yang ada di Melawi.
Bahkan, calon-calon pusat perdagangan hendaknya bukan hanya di ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten. Namun, Pemkab juga mesti melirik pemukiman baru yang cocok dijadikan pusat perdagangan baru. Misalnya, di daerah-daerah yang dijadikan camp perusahaan kayu dan perusahaan sawit. Lantaran kawasan tersebut sangat berpotensi untuk dijadikan pusat bisnis.
http://www.equator-news.com/
SEMANGAT JUANG PARA PAHLAWAN KITA ISI DENGAN PEMBANGUNAN
SINTANG - Bupati Sintang Milton Crosby mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya, untuk meneladani semangat juang para pahlawan. Keteladanan yang dapat diambil masyarakat menurutnya dengan menjaga semangat untuk membangun.
Milton mengajak generasi muda, untuk tidak terjerumus dengan perkembangan arus globalisasi akhir-akhir ini.
"Saya mengajak semua untuk meneladani para pejuang yang sudah terlebih dahulu meninggal. Mereka layak menjadi insoirator, jika Sintang ingin lebih maju lagi kedepan," katanya.
http://pontianak.tribunnews.com/
Milton mengajak generasi muda, untuk tidak terjerumus dengan perkembangan arus globalisasi akhir-akhir ini.
"Saya mengajak semua untuk meneladani para pejuang yang sudah terlebih dahulu meninggal. Mereka layak menjadi insoirator, jika Sintang ingin lebih maju lagi kedepan," katanya.
http://pontianak.tribunnews.com/
MARI CIPTAKAN KEHARMONISAN JANGAN MUDAH TERHASUT ISU
SAMBAS – Selalu ada potensi kerawanan dan gangguang kamtibmas menjelang Natal dan Tahun Baru, serta Pemilukada Gubernur yang akan dilaksanakan tahun mendatang. Potensi tersebut dikhawatirkan mengusik keharmonisan dalam masyarakat dan menimbulkan keresahan warga. Maka itu Polres Sambas meminta masyarakat yang menerima layanan pesan singkat (SMS), telpon, atau selebaran yang bersifat SARA atau meresahkan, agar segera melapor kepada kepolisian terdekat.
Untuk mengantisipasi merebaknya isu di beberapa wilayah di Kabupaten Sambas, Polri telah melaksanakan Program Sejuta Kawan. Program tersebut digulirkan dengan menciptakan satu polisi di satu desa. “Program ini sudah kita lakukan melalui babinkamtibmas dan selanjutnya untuk menggalang masyarakat saling menjaga kemitraan, demi terwujudnya situasi yang aman dan kondusif,” ungkap Kapolres Sambas AKBP Pahala HM Panjaitan kepada sejumlah media, Rabu (9/11) usai Setijab Kabag Ops Polres Sambas.
Kapolres meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing isu yang merusak keharmonisan beragama dan berbudaya, apalagi memunculkan isu SARA. “Laporkan ke polisi jika ada warga menerima SMS, telpon, selebaran. Ini demi kebaikan bersama, sama-samalah kita jaga keharmonisan dan kamtibmas,” pintanya.
Jumat ini (11/11) pihak kepolisian bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang akan menggelar agenda temu tokoh agama, masyarakat, dan tokoh adat, untuk menciptakan situasi aman dan kondusif. Agenda temu tokoh ini rencananya akan dilaksanakan di Pemangkat.
Mengenai isu perusakan dan pembakaran Gereja di Kecamatan Tebas, Kapolres Sambas menegaskan bahwa isu itu tidak benar. Dia berharap kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu SARA yang ditebarkan mereka yang tidak bertanggungjawab ini. “Kita minta peran masyarakat bersama-sama aparat menciptakan kedamaian di Kalbar, khususnya Sambas Bumi Terigas ini,” imbaunya.
http://www.pontianakpost.com/
Untuk mengantisipasi merebaknya isu di beberapa wilayah di Kabupaten Sambas, Polri telah melaksanakan Program Sejuta Kawan. Program tersebut digulirkan dengan menciptakan satu polisi di satu desa. “Program ini sudah kita lakukan melalui babinkamtibmas dan selanjutnya untuk menggalang masyarakat saling menjaga kemitraan, demi terwujudnya situasi yang aman dan kondusif,” ungkap Kapolres Sambas AKBP Pahala HM Panjaitan kepada sejumlah media, Rabu (9/11) usai Setijab Kabag Ops Polres Sambas.
Kapolres meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing isu yang merusak keharmonisan beragama dan berbudaya, apalagi memunculkan isu SARA. “Laporkan ke polisi jika ada warga menerima SMS, telpon, selebaran. Ini demi kebaikan bersama, sama-samalah kita jaga keharmonisan dan kamtibmas,” pintanya.
Jumat ini (11/11) pihak kepolisian bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang akan menggelar agenda temu tokoh agama, masyarakat, dan tokoh adat, untuk menciptakan situasi aman dan kondusif. Agenda temu tokoh ini rencananya akan dilaksanakan di Pemangkat.
Mengenai isu perusakan dan pembakaran Gereja di Kecamatan Tebas, Kapolres Sambas menegaskan bahwa isu itu tidak benar. Dia berharap kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu SARA yang ditebarkan mereka yang tidak bertanggungjawab ini. “Kita minta peran masyarakat bersama-sama aparat menciptakan kedamaian di Kalbar, khususnya Sambas Bumi Terigas ini,” imbaunya.
http://www.pontianakpost.com/
Rabu, 09 November 2011
RUANG BELAJAR MASYARAKAT MENINGKATKAN PROGRAM SDM
SUKADANA – Program Nasinal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPDKB) Kabupaten Kayong Utara membentuk Program Ruang Belajar Masyarakat (RBM).
Kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sistem belajar kolektif masyarakat dan pengembangan kegiatan berbasis pengalaman lokal ini, dihadiri Sofian mewakili kepala BPMPDKB dan Ketua Fasilitator PNPM Kayong Utara Yulita Sri A, dengan dihadiri sekitar 30 pengurus PNPM hingga tingkat pedesaan. (edg)
http://www.pontianakpost.com
Kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sistem belajar kolektif masyarakat dan pengembangan kegiatan berbasis pengalaman lokal ini, dihadiri Sofian mewakili kepala BPMPDKB dan Ketua Fasilitator PNPM Kayong Utara Yulita Sri A, dengan dihadiri sekitar 30 pengurus PNPM hingga tingkat pedesaan. (edg)
http://www.pontianakpost.com
RUANG BELAJAR MASYARAKAT MENINGKATKAN PROGRAM SDM
SUKADANA – Program Nasinal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPDKB) Kabupaten Kayong Utara membentuk Program Ruang Belajar Masyarakat (RBM).
Kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sistem belajar kolektif masyarakat dan pengembangan kegiatan berbasis pengalaman lokal ini, dihadiri Sofian mewakili kepala BPMPDKB dan Ketua Fasilitator PNPM Kayong Utara Yulita Sri A, dengan dihadiri sekitar 30 pengurus PNPM hingga tingkat pedesaan. (edg)
http://www.pontianakpost.com
Kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sistem belajar kolektif masyarakat dan pengembangan kegiatan berbasis pengalaman lokal ini, dihadiri Sofian mewakili kepala BPMPDKB dan Ketua Fasilitator PNPM Kayong Utara Yulita Sri A, dengan dihadiri sekitar 30 pengurus PNPM hingga tingkat pedesaan. (edg)
http://www.pontianakpost.com
JANGAN BIARKAN PENGUSAHA MALAYSIA MENGAMBIL TANAH PERBATASAN NKRI WALAU SEJENGKALPUN
PONTIANAK – Aktivitas perusahaan sawit Malaysia yang masuk di wilayah Indonesia ternyata benar. Tepat di Dusun Aping, Aruk, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dengan menggunakan alat berat mereka mengeruk tanah untuk dijadikan parit. Alat berat sudah ditahan dan diamankan di PPLB Aruk sejak 11 Oktober lalu agar tidak melakukan aktivitas.
Mendapat laporan tentang berita itu, Komandan Korem 121/Abw Kolonel Infantri Toto Rinanto turun ke lapangan, kemarin (7/11). Dia memeriksa langsung titik koordinat perbatasan bersama Panglima III Brigif Kuching, Malaysia Brigjen Hasagaya.Selain Danrem dalam rombongan TNI turut juga, Ass Intel Kodam XII Tanjungpura Letkol Andi Muhammad, Waka Top Dam Letkol Rustandy ZA, Wadan Yonif 643 Wanara Sakti Mayor Inf Sigit DC, Danki Libas Sajingan Kapten Inf Suirwan, Danramil Sajingan, Letda Heri Prabowo dan ILO TNI di Kuching Letkol Fahmi. Sebelum ke lokasi, rombongan singgah di Markas Dewan Malindo, Biawak. Baru setelah itu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan TDM (Tentara Diraja Malaysia) menempuh perjalanan satu jam ke lokasi.
Dalam pantuan bersama itu, memang aktivitas perusahaan sawit Malaysia masuk ke wilayah Indonesia. “Setelah melakukan pengecekan titik koordinat, baik kita maupun TDM sepakat memang aktivitas perusahaan sawit itu masuk Indonesia,” ungkapnya. Titik awal pemantauan pada patok D 348. Patok ditandai dengan kayu dan tulisan di batu. Selanjutnya, tentara kedua negara bergeser ke patok D 347, ditandai dengan kayu juga. Jika ditarik garis lurus dari kedua patok itu, aktivitas perusahaan Malaysia masuk wilayah Indonesia sekitar 15 meter. Namun patok D 347 ada dua, salah satunya menggunakan beton. Jika berdasarkan patok beton itu, memang aktivitas perusahaan Malaysia tidak masuk Indonesia.
“Patok itu bisa saja ada dua, tapi ini yang benar ada titik koordinatnya,” tegas Waka Top Dam, Letkol Inf Rustandy ZA, sembari menunjukan GPS. Ungkapannya itu diiyakan, tentara Malaysia yang juga mengamati GPS dan peta.Sebelumnya, dua alat berat perusahaan sawit Malaysia diamankan masyarakat dan pasukan lintas batas Sajingan 11 Oktober lalu. Dua alat berat itu mengeruk tanah Indonesia membuat parit lebarnya sekitar 2,5 meter. Panjangnya diperkirakan 2 kilometer antara Pasir Tengah, Malaysia dan Dusun Aping, Aruk. Saat ini dua alat berat tersebut diamankan di depan PPLB Aruk.
Toto melanjutkan, kegiatan perusahaan sawit Malaysia itu telah dihentikan. Baik TDM maupun TNI sepakat menangani pelanggaran itu hingga tingkat yang lebih tinggi. “TNI dan TDM akan melaporkan hasil tangkapan dan peninjauan lapangan kepada masing-masing pemerintah. Selanjutnya ditangani pada tingkat atas,” katanya. Toto memperkirakan, tidak ada kesengajaan perusahaan Malaysia tersebut beraktivitas di wilayah Indonesia. Karena faktor ketidakpahaman tentang batas negara membuatnya kebablasan. “Perusahaan ini membuat parit mungkin hanya untuk kepentingan kebun. Membuat saluran air,” ucapnya.
Dia menegaskan, tidak akan ada masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memegang data yang sama, yakni koordinat. Meski patok hilang, titik koordinat tidak akan bergeser. “Patoknya bisa saja hanya dengan kayu, tapi koordinat di GPS sudah jelas. Tidak ada masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia karena titik koordinatnya sama,” tegasnya.Panglima III Brigif Kuching, Malaysia Brigjen Hasagaya saat ditanya tentang permasalah ini enggan menjawab rinci. Dia menegaskan tidak ada yang perlu dikomentari. “No Isu...,” katanya menjawab Pontianak Post.
http://www.pontianakpost.com/
Mendapat laporan tentang berita itu, Komandan Korem 121/Abw Kolonel Infantri Toto Rinanto turun ke lapangan, kemarin (7/11). Dia memeriksa langsung titik koordinat perbatasan bersama Panglima III Brigif Kuching, Malaysia Brigjen Hasagaya.Selain Danrem dalam rombongan TNI turut juga, Ass Intel Kodam XII Tanjungpura Letkol Andi Muhammad, Waka Top Dam Letkol Rustandy ZA, Wadan Yonif 643 Wanara Sakti Mayor Inf Sigit DC, Danki Libas Sajingan Kapten Inf Suirwan, Danramil Sajingan, Letda Heri Prabowo dan ILO TNI di Kuching Letkol Fahmi. Sebelum ke lokasi, rombongan singgah di Markas Dewan Malindo, Biawak. Baru setelah itu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan TDM (Tentara Diraja Malaysia) menempuh perjalanan satu jam ke lokasi.
Dalam pantuan bersama itu, memang aktivitas perusahaan sawit Malaysia masuk ke wilayah Indonesia. “Setelah melakukan pengecekan titik koordinat, baik kita maupun TDM sepakat memang aktivitas perusahaan sawit itu masuk Indonesia,” ungkapnya. Titik awal pemantauan pada patok D 348. Patok ditandai dengan kayu dan tulisan di batu. Selanjutnya, tentara kedua negara bergeser ke patok D 347, ditandai dengan kayu juga. Jika ditarik garis lurus dari kedua patok itu, aktivitas perusahaan Malaysia masuk wilayah Indonesia sekitar 15 meter. Namun patok D 347 ada dua, salah satunya menggunakan beton. Jika berdasarkan patok beton itu, memang aktivitas perusahaan Malaysia tidak masuk Indonesia.
“Patok itu bisa saja ada dua, tapi ini yang benar ada titik koordinatnya,” tegas Waka Top Dam, Letkol Inf Rustandy ZA, sembari menunjukan GPS. Ungkapannya itu diiyakan, tentara Malaysia yang juga mengamati GPS dan peta.Sebelumnya, dua alat berat perusahaan sawit Malaysia diamankan masyarakat dan pasukan lintas batas Sajingan 11 Oktober lalu. Dua alat berat itu mengeruk tanah Indonesia membuat parit lebarnya sekitar 2,5 meter. Panjangnya diperkirakan 2 kilometer antara Pasir Tengah, Malaysia dan Dusun Aping, Aruk. Saat ini dua alat berat tersebut diamankan di depan PPLB Aruk.
Toto melanjutkan, kegiatan perusahaan sawit Malaysia itu telah dihentikan. Baik TDM maupun TNI sepakat menangani pelanggaran itu hingga tingkat yang lebih tinggi. “TNI dan TDM akan melaporkan hasil tangkapan dan peninjauan lapangan kepada masing-masing pemerintah. Selanjutnya ditangani pada tingkat atas,” katanya. Toto memperkirakan, tidak ada kesengajaan perusahaan Malaysia tersebut beraktivitas di wilayah Indonesia. Karena faktor ketidakpahaman tentang batas negara membuatnya kebablasan. “Perusahaan ini membuat parit mungkin hanya untuk kepentingan kebun. Membuat saluran air,” ucapnya.
Dia menegaskan, tidak akan ada masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memegang data yang sama, yakni koordinat. Meski patok hilang, titik koordinat tidak akan bergeser. “Patoknya bisa saja hanya dengan kayu, tapi koordinat di GPS sudah jelas. Tidak ada masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia karena titik koordinatnya sama,” tegasnya.Panglima III Brigif Kuching, Malaysia Brigjen Hasagaya saat ditanya tentang permasalah ini enggan menjawab rinci. Dia menegaskan tidak ada yang perlu dikomentari. “No Isu...,” katanya menjawab Pontianak Post.
http://www.pontianakpost.com/
Minggu, 06 November 2011
PROGRAM DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK APABILA DIAWALI DENGAN PERENCANAAN YANG BAIK
WAKIL Bupati Melawi Panji, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan Pemkab Melawi dalam waktu dekat.Ada enam agenda yang dibicarakan pada rakor tersebut. Antara lain rencana penempatan transmigrasi, rencana pembebasan lahan, penertiban produk makanan dan minuman, persiapan menghadapi Hari Raya Iduladha di Kecamatan Sokan, penertiban disiplin PNS serta pelaksanaankegiatan-kegiatanpemerintahan.
Di dalam rapat yang dipimpin langsung oleh wakil bupati tersebut, segala persolan yang menyangkut keenam agenda tersebut dibahas secara rinci, salah satunya yaitu membicarakan persoalan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi. “Masalah MTQ tidak bisa ditunda-tunda, semuanya harus bisa diselesaikan tepat waktu termasuk pembangunan stadion dan pembebasan tanahnya,” kata Panji.
Ia juga meminta seluruh tim berpacu segenp tenaga untuk berkoordinasi demi mematangkan persiapan MTQ yang rencananya akan dilaksanakan bulan Mei 2012. Wabup juga mempertanyakan bagaimana persiapan panitia dalam hal penyambutan tamu, kontingen, tempat tinggal kafilah dan sebagainya, namun setelah mendapat jawaban dari Syamsul Arifin yang merupakan koordinator bidang penyambutan dan akomodasi, segala persiapan untuk penyambutan maupun tempat para kafilah dari 14 Kabupaten Se-Kalbar saat ini sedang dipersiapkan.
“Kami sedang menjajaki beberapa ruko yang ada di Nanga Pinoh untuk dijadikan penginapan bagi para kafilah, dan setiap Kabupaten kami memberikan jatah sebanyak 40 orang termasuk offisial, itu juga berlaku pada saat MTQ di Kabupaten Landak, di luar 40 orang kami tidak melayani,” ujarnya. Ia juga menegaskan 14 kafilah dari seluruh Kabupaten ini masing-masing akan menjadi tanggungjawab SKPD. “Jadi salah satu SKPD akan menangani satu Kabupaten dan itu menjadi tanggungjawab mereka,” ucap Syamsul.
Selain persoalan akomodasi, dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi, Budiman Lethe, juga menjelaskan pemalungan jalan lingkar sudah mencapai 50 persen. “Untuk pembangunan yang berkaitan dengan PU kami yakin bisa diselesaikan, dengan pekerjaan swakelola pekerjaan bisa melampaui tahun anggaran apalagi kebutuhannya sangat mendesak, dan hal tersebut sudah sesuai dengan Perpres Nomor54Tahun2010,”jelasnya.
Untuk pekerjaan tahap kedua, lanjut dia akan diselesaikan panggung Kafilah, dan Budiman juga yakin pembangunan ini akan selesai sesuai dengan deadline. Selain Budiman, Pjw Asisten I, Fachroji juga menjelaskan persiapan areal parkir MTQ masih terkait dengan persoalan pembebasan tanah yang berada di dua titik yaitu untuk akses masuk dan akses keluar.“Kami sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini, dan posisi sekarang kami masih menunggu sekda untuk melakukan koordinasi, pada dasarnya pemilik lahan tidak ada masalah asalkan harga pembebasan lahan bisa disepakati,” ujarnya (jgp)
http://www.pontianakpost.com
Di dalam rapat yang dipimpin langsung oleh wakil bupati tersebut, segala persolan yang menyangkut keenam agenda tersebut dibahas secara rinci, salah satunya yaitu membicarakan persoalan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi. “Masalah MTQ tidak bisa ditunda-tunda, semuanya harus bisa diselesaikan tepat waktu termasuk pembangunan stadion dan pembebasan tanahnya,” kata Panji.
Ia juga meminta seluruh tim berpacu segenp tenaga untuk berkoordinasi demi mematangkan persiapan MTQ yang rencananya akan dilaksanakan bulan Mei 2012. Wabup juga mempertanyakan bagaimana persiapan panitia dalam hal penyambutan tamu, kontingen, tempat tinggal kafilah dan sebagainya, namun setelah mendapat jawaban dari Syamsul Arifin yang merupakan koordinator bidang penyambutan dan akomodasi, segala persiapan untuk penyambutan maupun tempat para kafilah dari 14 Kabupaten Se-Kalbar saat ini sedang dipersiapkan.
“Kami sedang menjajaki beberapa ruko yang ada di Nanga Pinoh untuk dijadikan penginapan bagi para kafilah, dan setiap Kabupaten kami memberikan jatah sebanyak 40 orang termasuk offisial, itu juga berlaku pada saat MTQ di Kabupaten Landak, di luar 40 orang kami tidak melayani,” ujarnya. Ia juga menegaskan 14 kafilah dari seluruh Kabupaten ini masing-masing akan menjadi tanggungjawab SKPD. “Jadi salah satu SKPD akan menangani satu Kabupaten dan itu menjadi tanggungjawab mereka,” ucap Syamsul.
Selain persoalan akomodasi, dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi, Budiman Lethe, juga menjelaskan pemalungan jalan lingkar sudah mencapai 50 persen. “Untuk pembangunan yang berkaitan dengan PU kami yakin bisa diselesaikan, dengan pekerjaan swakelola pekerjaan bisa melampaui tahun anggaran apalagi kebutuhannya sangat mendesak, dan hal tersebut sudah sesuai dengan Perpres Nomor54Tahun2010,”jelasnya.
Untuk pekerjaan tahap kedua, lanjut dia akan diselesaikan panggung Kafilah, dan Budiman juga yakin pembangunan ini akan selesai sesuai dengan deadline. Selain Budiman, Pjw Asisten I, Fachroji juga menjelaskan persiapan areal parkir MTQ masih terkait dengan persoalan pembebasan tanah yang berada di dua titik yaitu untuk akses masuk dan akses keluar.“Kami sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini, dan posisi sekarang kami masih menunggu sekda untuk melakukan koordinasi, pada dasarnya pemilik lahan tidak ada masalah asalkan harga pembebasan lahan bisa disepakati,” ujarnya (jgp)
http://www.pontianakpost.com
Kamis, 03 November 2011
BIBIT KARET DARI MALAYSIA MERUSAK EKOSISTEM
SINTANG - Para petani karet Sintang pada khususnya dan Kalbar pada umumnya harus lebih waspada jika ingin mendapatkan bibit karet dengan harga murah. Karena sejak awal tahun 2011 ini di Sintang dan sekitarnya mulai beredar bibit karet asal Malaysia.
Bukan terletak dari negara tetangga mengapa bibit karet tersebut dinyatakan berbahaya, namun karena bibit yang ada mengandung bakteri yang membahayakan tanaman. Bahkan bisa menyebar ke tanaman karet masyarakat lain yang berimbas pada penurunan produksi karet.
Pelaksana tugas kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Sintang Drs E Gultom ketika dikonfirmasi, Kamis (3/11/2011) mengatakan, pihaknya sudah mencium masuknya bibit karet asal Malaysia tersebut sejak April 2011 yang lalu. Namun baru mengambil sampel dan membawa ke laboratorium Pontianak sekitar bulan Mei 2011 yang lalu.
"Dari hasil laboratorium menyatakan bahwa bibit tersebut memang sangat berbahaya, dan dapat menyebabkan kematian bagi tanaman lain yang ada disekitarnya. Makanya kita minta petani baik Sintang juga Kalbar berhati-hati dengan mulai masuknya bibit tersebut," katanya.
http://pontianak.tribunnews.com/
Bukan terletak dari negara tetangga mengapa bibit karet tersebut dinyatakan berbahaya, namun karena bibit yang ada mengandung bakteri yang membahayakan tanaman. Bahkan bisa menyebar ke tanaman karet masyarakat lain yang berimbas pada penurunan produksi karet.
Pelaksana tugas kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Sintang Drs E Gultom ketika dikonfirmasi, Kamis (3/11/2011) mengatakan, pihaknya sudah mencium masuknya bibit karet asal Malaysia tersebut sejak April 2011 yang lalu. Namun baru mengambil sampel dan membawa ke laboratorium Pontianak sekitar bulan Mei 2011 yang lalu.
"Dari hasil laboratorium menyatakan bahwa bibit tersebut memang sangat berbahaya, dan dapat menyebabkan kematian bagi tanaman lain yang ada disekitarnya. Makanya kita minta petani baik Sintang juga Kalbar berhati-hati dengan mulai masuknya bibit tersebut," katanya.
http://pontianak.tribunnews.com/
UNTUK KEMAJUAN DAERAH MASYARAKAT KAPUAS HULU HARUS MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH meminta anggota DPR RI membantu anggaran pelebaran Bandar Udara (Bandara) Pangsuma Putussibau. “Kami mengharapkan DPR RI Perwakilan Kalbar dapat membantu merealisasikan pembangunan pelebaran Bandara Pangsuma Putussibau,” kata Nasir. Pelebaran ini dianggap perlu, karena Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah perbatasan mengingat rencananya Border Pos Lintas Batas Nanga Badau akan dibuka pada 2012 mendatang. Otomatis Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pintu masuk kedua negara.
Dibukanya PPLB Badau-Lubuk Antu Malaysia harus didukung dengan transportasi. Selain melalui darat, transportasi udara juga mesti menunjang. “Jika PLB dibuka tuntutan transportasi melalui udara semakin meningkat. Apalagi Kapuas Hulu ini kawasan strategis pintu masuk menuju perbatasan. Untuk itu kami mohon pembangunan pelebaran bandara diperhatikan,” pintanya.
Terhadap permintaan Bupati Kapuas Hulu, Lasarus, selaku Anggota DPR RI Komisi V Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan dirinya bersama anggota dewan lainnya di Senayan, selalu menyuarakan pembangunan untuk wilayah Kalbar. Salah satunya termasuk pembangunan Bandara Pangsuma Putussibau. “Kami pasti memperjuangkan pembangunan di Kalbar, termasuklah Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya.
Terkait pelebaran Bandara Pangsuma Putussibau, Lasarus menuturkan bahwa proposal pembangunan tersebut sudah pernah masuk. Bahkan ia sendiri yang mengantarkan ke Kementerian Perhubungan.
Tetapi kata Lasarus, proposal tersebut akhirnya dibawa pulang kembali, sebab terkendala dengan lahan yang ada belum dibebaskan. “Pelebaran bandara tersebut saya pastikan bisa terealisasi, namun yang menjadi kendala saat ini, menurut laporan yang saya terima yaitu masalah lahan masyarakat. Jika Pemkab sudah bebaskan lahan untuk pembangunan bandara, maka saya rasa tidak ada kendala lagi. Untuk itu saya minta Pemkab segera mengurus pembebasan lahan tersebut,” janjinya.
http://www.equator-news.com/
Dibukanya PPLB Badau-Lubuk Antu Malaysia harus didukung dengan transportasi. Selain melalui darat, transportasi udara juga mesti menunjang. “Jika PLB dibuka tuntutan transportasi melalui udara semakin meningkat. Apalagi Kapuas Hulu ini kawasan strategis pintu masuk menuju perbatasan. Untuk itu kami mohon pembangunan pelebaran bandara diperhatikan,” pintanya.
Terhadap permintaan Bupati Kapuas Hulu, Lasarus, selaku Anggota DPR RI Komisi V Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan dirinya bersama anggota dewan lainnya di Senayan, selalu menyuarakan pembangunan untuk wilayah Kalbar. Salah satunya termasuk pembangunan Bandara Pangsuma Putussibau. “Kami pasti memperjuangkan pembangunan di Kalbar, termasuklah Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya.
Terkait pelebaran Bandara Pangsuma Putussibau, Lasarus menuturkan bahwa proposal pembangunan tersebut sudah pernah masuk. Bahkan ia sendiri yang mengantarkan ke Kementerian Perhubungan.
Tetapi kata Lasarus, proposal tersebut akhirnya dibawa pulang kembali, sebab terkendala dengan lahan yang ada belum dibebaskan. “Pelebaran bandara tersebut saya pastikan bisa terealisasi, namun yang menjadi kendala saat ini, menurut laporan yang saya terima yaitu masalah lahan masyarakat. Jika Pemkab sudah bebaskan lahan untuk pembangunan bandara, maka saya rasa tidak ada kendala lagi. Untuk itu saya minta Pemkab segera mengurus pembebasan lahan tersebut,” janjinya.
http://www.equator-news.com/
JANGAN SAMPAI DI KLIM MALAYSIA....!!PEMERINTAH HARUS PERHATIAN
IBARAT mutiara dalam lumpur, eksotisme wajah Desa Temajuk tertutup sulitnya akses menuju de sa berpenduduk 1.751 jiwa itu. Daerah yang dipimpin Kepala Desa Mulyadi tersebut memiliki bentang pantai 40 kilometer. Dari pantai saja, sedikitnya ada tujuh po tensi yang bisa dikembangkan.Tujuh potensi itu dimulai dari jernihnya air yang cocok untuk berenang, termasuk menyelam. Belum tersentuhnya pantai yang disebut Teluk Atong itu membuat wisata bawah lautnya juga menjanjikan. Selain itu, yang membuat pantai tersebut aman adalah batu karang di pesisir tidak terlalu banyak.
Tidak hanya itu, besarnya ombak juga membuat peselancar bisa menemukan pengalaman tersendiri saat meluncur di atas papannya. Maklum, sapuan ombak pada Oktober hingga Maret bisa setinggi tiga–empat meter. ’’Pasti asyik untuk berselancar,’’ ujar Sekretaris Desa Temajuk Asman. Bagi yang tidak suka berbasahbasahan, warga juga siap mengajak berkeliling pulau dengan menggu nakan perahu.Besarnya tarif sewa bergantung kepada seberapa jauh dan lamanya di atas air. Sebagai gambaran, sewa perahu hingga perbatasan Malaysia selama tiga jam perjalanan biasanya ditawarkan Rp 350 ribu.
Nah, dari atas perahu, potensi wisa ta yang bisa didapat adalah pemandangan pulau batu. Ada satu kawasan kecil di barat Temajuk yang pantainya dipenuhi batubatu besar. Semua tersusun secara alami dengan indahnya. Bahkan, ada satu kumpulan batu yang membentuk pulau, lengkap dengan tanamannya.Keindahan alam yang terlukis baik di pesisir Temajuk adalah momen tenggelamnya matahari (sunset). Bersihnya langit membuat gradasi warna dari birunya langit ke warna merah matahari tampak dengan indah. Tidak kalah indah jika dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang lebih dahulu menjadi tujuan wisata.
Lemahnya perhatian juga membuat keindahan alam tersebut kerap diklaim oleh negara tetangga. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Temajuk Herry Jayadi mengatakan, Malaysia kerap menyebut pesisir pantai Teluk Atong bagian dari wilayahnya. ’’Mereka sering membawa wisatawan ke sini untuk melihat sunset,’’ katanya.
http://www.pontianakpost.com/
Tidak hanya itu, besarnya ombak juga membuat peselancar bisa menemukan pengalaman tersendiri saat meluncur di atas papannya. Maklum, sapuan ombak pada Oktober hingga Maret bisa setinggi tiga–empat meter. ’’Pasti asyik untuk berselancar,’’ ujar Sekretaris Desa Temajuk Asman. Bagi yang tidak suka berbasahbasahan, warga juga siap mengajak berkeliling pulau dengan menggu nakan perahu.Besarnya tarif sewa bergantung kepada seberapa jauh dan lamanya di atas air. Sebagai gambaran, sewa perahu hingga perbatasan Malaysia selama tiga jam perjalanan biasanya ditawarkan Rp 350 ribu.
Nah, dari atas perahu, potensi wisa ta yang bisa didapat adalah pemandangan pulau batu. Ada satu kawasan kecil di barat Temajuk yang pantainya dipenuhi batubatu besar. Semua tersusun secara alami dengan indahnya. Bahkan, ada satu kumpulan batu yang membentuk pulau, lengkap dengan tanamannya.Keindahan alam yang terlukis baik di pesisir Temajuk adalah momen tenggelamnya matahari (sunset). Bersihnya langit membuat gradasi warna dari birunya langit ke warna merah matahari tampak dengan indah. Tidak kalah indah jika dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang lebih dahulu menjadi tujuan wisata.
Lemahnya perhatian juga membuat keindahan alam tersebut kerap diklaim oleh negara tetangga. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Temajuk Herry Jayadi mengatakan, Malaysia kerap menyebut pesisir pantai Teluk Atong bagian dari wilayahnya. ’’Mereka sering membawa wisatawan ke sini untuk melihat sunset,’’ katanya.
http://www.pontianakpost.com/
Selasa, 01 November 2011
LANGKAH PEMERINTAH DAERAH MEMAJUKAN PERTANIAN DAN MENGGAIRAHKAN EKONOMI PERTANIAN
Sambas – Sebagai lumbung padi Kalbar, Kabupaten Sambas memiliki potensi untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui pertanian. Untuk itu, penerapan Sistem Investigasi Desain (SID) yang didukung data awal konsep pertanian dipastikan mampu mengoptimalkan panen,SID, kata Ketua Ikasantan Kabupaten Sambas, Misni Safari SP, sudah pernah dilaksanakan di masa pemerintahan Ir H Burhanuddin A Rasyid sebagai Bupati Sambas tahun 2001.“Kala itu peningkatan produksi padi Kabupaten Sambas yang sebelumnya minus 3.000 ton, menjadi surplus 70.000 ton,” Untuk terus memotivasi semangat dan gairah petani mengembangkan hasil pertanian tegasnya, harus ada terobosan baru yang dapat dilakukan pemerintah sekarang.
“Ikasantan Kabupaten Sambas siap mendukung langkah pemerintah daerah memajukan pertanian dan menggairahkan ekonomi pertanian,” kata Misni usai bertemu anggota Komisi IV DPR RI, H Sukiman SPd MM, di Kota Pontianak, belum lama ini.
Misni mengungkapkan, sebagai anggota DPR RI asal Kalbar, Sukiman menyarankan Pemkab Sambas supaya menerapkan SID. “SID yang dimaksud sama dengan feasibility study (FS) dalam program pembangunan. Dari SID inilah Pemkab Sambas bisa mengusulkan anggaran bantuan pertanian kepada pemerintah pusat, khususnya pangan,” jelas Misni mengutip keterangan Sukiman.
Apabila SID sudah dilakukan dan dimiliki Pemkab Sambas, maka hal ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengucurkan dana bantuan. Sebab, di dalam SID sudah terangkum data riil guna mendukung pemerintah pusat memajukan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN). Tentunya hal ini akan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Untuk memperoleh SID, Pemkab Sambas harus mengucurkan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sama halnya dengan melakukan FS, setelah masuk dalam anggaran, selanjutnya Pemkab Sambas melakukan pendataan dan survei indeks pertanian,” paparnya.
Ditegaskan Misni, kemajuan ekonomi dan infrastruktur dapat dilakukan dengan memajukan pertanian. Peningkatan pertanian harus terus dilakukan ingatnya, bila perlu pertanian Kabupaten Sambas mampu menyuplai kebutuhan beras Kalbar dan bisa disuplai keluar. “Terobosan seperti ini sudah harus dilakukan dari sekarang. Untuk mendukung majunya program pertanian di Kabupaten Sambas, Ikasantan siap mendukung Pemkab Sambas,” tegasnya. (edg)
http://www.equator-news.com/
“Ikasantan Kabupaten Sambas siap mendukung langkah pemerintah daerah memajukan pertanian dan menggairahkan ekonomi pertanian,” kata Misni usai bertemu anggota Komisi IV DPR RI, H Sukiman SPd MM, di Kota Pontianak, belum lama ini.
Misni mengungkapkan, sebagai anggota DPR RI asal Kalbar, Sukiman menyarankan Pemkab Sambas supaya menerapkan SID. “SID yang dimaksud sama dengan feasibility study (FS) dalam program pembangunan. Dari SID inilah Pemkab Sambas bisa mengusulkan anggaran bantuan pertanian kepada pemerintah pusat, khususnya pangan,” jelas Misni mengutip keterangan Sukiman.
Apabila SID sudah dilakukan dan dimiliki Pemkab Sambas, maka hal ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengucurkan dana bantuan. Sebab, di dalam SID sudah terangkum data riil guna mendukung pemerintah pusat memajukan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN). Tentunya hal ini akan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Untuk memperoleh SID, Pemkab Sambas harus mengucurkan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sama halnya dengan melakukan FS, setelah masuk dalam anggaran, selanjutnya Pemkab Sambas melakukan pendataan dan survei indeks pertanian,” paparnya.
Ditegaskan Misni, kemajuan ekonomi dan infrastruktur dapat dilakukan dengan memajukan pertanian. Peningkatan pertanian harus terus dilakukan ingatnya, bila perlu pertanian Kabupaten Sambas mampu menyuplai kebutuhan beras Kalbar dan bisa disuplai keluar. “Terobosan seperti ini sudah harus dilakukan dari sekarang. Untuk mendukung majunya program pertanian di Kabupaten Sambas, Ikasantan siap mendukung Pemkab Sambas,” tegasnya. (edg)
http://www.equator-news.com/
Langganan:
Postingan (Atom)